PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PROVINSI BANTEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANTEN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten, diperlukan pedoman penyelenggaraan
pengisian
jabatan
pimpinan
tinggi
pratama Provinsi Banten; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang
Tata
Cara
Pengisian
Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Banten. Mengingat
: 1. Undang-Undang Pembentukan
Nomor Propinsi
23
Tahun
Banten
2000
tentang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor
Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 -1-
Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Dua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai
Negeri
Sipil Dalam
Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
4018)
sebagaimana
telah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
diubah
Tahun 2002
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Dalam
Jabatan
Struktural
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Secara
Terbuka
Di
Lingkungan
Instansi
Pemerintah; 6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Syarat
Jabatan
Pimpinan
Tinggi
Pratama,
Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015, Nomor 13); 7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Standar
Kompetensi
Manajerial
Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015, Nomor 14). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PENGISIAN
GUBERNUR JABATAN
PROVINSI BANTEN. -2-
TENTANG
PIMPINAN
TATA
TINGGI
CARA
PRATAMA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Banten. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah
yang
memimpin
pelaksanaan
urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Banten. 4. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 5. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oelh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan. 7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 9. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan pemberhentian
menetapkan pegawai
pengangkatan,
Aparatur
Sipil
pemindahan,
Negara
dan
dan
manajemen
Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. -3-
11. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 12. Instansi Daerah adalah perangkat daerah Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 13. Instansi Pusat adalah instansi pusat yang berada di Provinsi Banten. 14. Komisi Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Pasal 2 (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengisian jabatan tinggi pratama Provinsi Banten. (2) Penyusunan
Peraturan
Gubernur
ini
bertujuan
untuk
terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel. BAB II PERSYARATAN CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA PROVINSI BANTEN Pasal 3 (1) Persyaratan calon pejabat pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten, sebagai berikut: a. berstatus PNS yang bertugas pada instansi pemerintah di Provinsi Banten; b. serendah-rendahnya menduduki pangkat Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b untuk jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIa; c.
serendah-rendahnya menduduki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a untuk jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIb;
d. sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural eselon III yang berbeda bagi pejabat struktural dan atau sekurangkurangnya pernah menduduki jenjang jabatan fungsional setara eselon III/Ahli Madya bagi pejabat fungsional tertentu; e.
sekurang-kurangnya memiliki ijazah strata satu (S1);
f.
pada saat mendaftar berusia setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun; -4-
g.
semua unsur penilaian kinerja pegawai sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
h. telah melaporkan SPT tahun terakhir; i.
telah melaporkan LHKPN dan/atau LHKASN tahun terakhir;
j.
tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
k. bebas dari narkoba; dan l.
sehat
jasmani
dan
rohani
yang
dibuktikan
dengan
surat
keterangan sehat dari dokter Instansi Pemerintah. (2) Jabatan pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten yang membutuhkan kualifikasi tertentu, persyaratan calon pejabatnya diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi. BAB III TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA Bagian Kesatu Persiapan Pasal 4 (1) Pada tahapan persiapan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Provinsi
Banten,
pejabat
pembina
kepegawaian
terlebih
dahulu
menetapkan panitia seleksi dengan Keputusan Gubernur setelah berkoordinasi dengan KASN. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. (3) Perbandingan anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : a. paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) anggota panitia seleksi berasal dari pejabat unsur Pemerintah Provinsi Banten; b. paling sedikit 55 % (lima puluh lima persen) berasal dari pejabat instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan tinggi pratama
yang
akan
diisi
dan
atau
berasal
dari
unsur
(2),
apabila
akademisi/pakar/professional. (4) Panitia
seleksi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
mendaftarkan diri menjadi calon pejabat pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten terlebih dahulu mengundurkan diri dari keanggotaan panitia seleksi. -5-
(5) Penggantian panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan
pejabat
pembina
kepegawaian
dengan
Keputusan
Gubernur. Pasal 5 (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi jabatan yang akan diisi; dan b. pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut: a. melaksanakan pengumuman lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama; b. menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar; c. menetapkan instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian
utama
dengan
pembobotan
untuk
mengukur
integritasnya; d. menetapkan pejabat yang diberikan tugas untuk melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif, dan memiliki kemampuan dan pengetahuan intelejen; e. melakukan kerjasama dengan lembaga yang independen dan memiliki pengalaman dalam melaksanakan seleksi kompetensi; f. melakukan
kerjasama
dengan
unit
pelayanan
kesehatan
pemerintah; g. mengolah
hasil
dari
setiap
tahapan
seleksi
dan
menyusun
peringkat nilai; h. menetapkan dan mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi; i. menyampaikan
peringkat
nilai
kepada
pejabat
pembina
kepegawaian; dan j. menyampaikan hasil penilaian jabatan pimpinan tinggi pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia seleksi dibantu oleh :
-6-
a. tim penilai kompetensi yang independen yang memiliki pengalaman dalam membantu seleksi pejabat pemerintah; b. tim Sekretariat yang membantu secara teknis dan administrasi. (4) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikoordinasikan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 6 (1) Pengisian
jabatan
pimpinan
tinggi
pratama
Provinsi
Banten
dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan
syarat
kompetensi,
kualifikasi,
kepangkatan,
pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. pengumuman lowongan jabatan; b. seleksi administrasi; c. seleksi kompetensi; d. penelusuran (rekam jejak) calon; e. test kesehatan/MMPI; f. wawancara akhir; dan g. hasil seleksi. Pasal 7 (1) Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut: a. diumumkan secara terbuka, melalui papan pengumuman dan/atau surat edaran, media cetak, media elektronik; b. pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran. (2) Dalam pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sebagai berikut: a. nama jabatan yang akan diisi; b. melengkapi persyaratan administrasi, meliputi berkas sebagai berikut: -7-
1. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermeterai cukup; 2. fotokopi
SK
kepangkatan
terakhir
serendah-rendahnya
menduduki pangkat Pembina Tk.I, golongan ruang IV/b untuk jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIa; 3. fotokopi
SK
kepangkatan
terakhir
serendah-rendahnya
menduduki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a untuk jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIb; 4. fotokopi SK pengangkatan 2 (dua) jabatan struktural eselon III yang berbeda; 5. fotokopi ijazah terakhir sekurang-kurangnya berijazah strata satu (S1) yang dilegalisir pejabat yang berwenang; 6. fotokopi hasil penilaian kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir; 7. fotokopi tanda bukti setor SPT tahun terakhir; 8. fotokopi bukti penyerahan LHKPN dan/atau LHKASN tahun terakhir; 9. surat persetujuan dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten; 10. surat keterangan tidak sedang/pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang ditandatangani atasan langsung; 11. surat keterangan bebas dari narkoba yang dilengkapi hasil pemeriksaan laboratorium unit kesehatan pemerintah paling lama 1 (satu) bulan sebelum penyampaian lamaran; 12. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan 13. riwayat hidup lengkap. c. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas; d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi; e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi; f. alamat atau nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi; g. prosedur lain yang diperlukan; h. lamaran ditujukan kepada panitia seleksi yang disampaikan kepada sekretariat panitia seleksi; dan i. pengumuman ditandatangani Ketua Panitia Seleksi.
-8-
Pasal 8 Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, memuat sebagai berikut : a. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilaksanakan oleh sekretariat panitia seleksi; b. penetapan sekurang-kurangnya 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan administrasi dan sebanyakbanyaknya 10 (sepuluh) calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama; c.
syarat yang dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki; dan
d. pengumuman hasil seleksi ditandatangani Ketua Panitia Seleksi. Pasal 9 (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui: a. penilaian kompetensi manajerial; dan b. penilaian kompetensi bidang. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi yang berpedoman kepada standar kompetensi manajerial jabatan pimpinan tinggi pratama dan peraturan lainnya. (3) Penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menggunakan: a. metode assessment centre sesuai kebutuhan; dan b. kisi-kisi wawancara yang telah disiapkan panitia seleksi. (4) Penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan metode tertulis, wawancara dan metode lainnya. (5) hasil penilaian kompetensi manajerial dan atau penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) beserta peringkatnya disampaikan Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.
-9-
Pasal 10 Penelusuran (rekam jejak) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut: a. dapat dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar; b. sesuai dengan instrumen/kriteria penilaian integritas yang telah ditetapkan sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya; c.
apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
d. dapat melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, bawahan dan lingkungan kerja lainnya; e.
hasil penelusuran dari pejabat yang diberikan tugas untuk melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan intelejen dijadikan sebagai bahan pertimbangan; dan
f.
Panitia Seleksi dapat melaksanakan uji publik calon pejabat pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten. Pasal 11
Tes Kesehatan/MMPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, memuat sebagai berikut : a. unit pelayanan kesehatan pemerintah yang sudah bekerjasama dengan Panitia Seleksi, melakukan tes kesehatan/MMPI bagi calon pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten; b. hasil tes kesehatan/MMPI disampaikan unit pelayanan kesehatan pemerintah kepada Panitia Seleksi; dan c.
hasil tes kesehatan/MMPI yang diterima Panitia Seleksi bersifat rahasia dan mengikat untuk kepentingan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten. Pasal 12
Wawancara Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut: - 10 -
a. wawancara sesuai dengan materi yang telah ditetapkan; b. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter; dan c. dapat melibatkan pejabat pembina kepegawaian. Pasal 13 (1) Hasil Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, Panitia Seleksi melaksanakan kegiatan sebagai berikut : a. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai; b. mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi; c. menyampaikan
peringkat
nilai
kepada
pejabat
pembina
kepegawaian; (2) Penyampaian peringkat nilai kepada pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersifat rahasia. (3) Penyampaian hasil penilaian jabatan pimpinan tinggi pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Pasal 14 Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) nama dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah disampaikan Panitia Seleksi untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama yang lowong. BAB IV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 15 Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sebagai berikut : a. kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan (dilantik) diberikan orientasi tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian selama 1 (satu) bulan; b. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 11 -
BAB V PEMBIAYAAN Pasal 16 Pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 18 Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 27 Oktober 2015 GUBERNUR BANTEN, ttd RANO KARNO Diundangkan di Serang pada tanggal 27 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 56 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM,
H. SAMSIR, SH. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19611214 198603 1 008 - 12 -
