PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANTEN, Menimbang
:
a.
bahwa berdasarkan
Peraturan Menteri
Dalam
Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga
Atas
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Provinsi
Banten
perlu
dilakukan
perubahan; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Peraturan
Gubernur
tentang
menetapkan
Pakaian
Dinas
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
Lembaran
Negara
5494); -1-
2014
Nomor
Republik
6,
Tambahan
Indonesia
Nomor
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas
Pegawai
Departemen
Negeri
Dalam
Sipil
Negeri
di
Lingkungan
dan
Pemerintah
Daerah; 6.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2014 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 67); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI
SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.
-2-
DI
LINGKUNGAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Provinsi Banten.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah
yang
memimpin
pelaksanaan
urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3.
Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.
Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara
tetap
oleh
pejabat
Pembina
Kepegawaian
untuk
menduduki jabatan pemerintahan. 5.
Pakaian
Dinas
adalah
pakaian
seragam
yang
dipakai
untuk
menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas. 6.
Pakaian Dinas Harian selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam beserta atributnya yang dipakai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas.
7.
Pakaian Sipil Harian selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam beserta atributnya yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas lain yang bersifat umum.
8.
Pakaian Sipil Resmi selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian seragam beserta atributnya yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada acara resmi.
9.
Pakaian Sipil Lengkap selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada saat acara kenegaraan dan kunjungan ke luar negeri.
10. Pakaian Dinas Lapangan selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional di lapangan. 11. Pakaian Dinas Upacara selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu yang dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
-3-
12. Pakaian Dinas lainnya adalah pakaian perlindungan masyarakat, pakaian KORPRI dan pakaian olah raga yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil. 13. Ajudan adalah PNS yang bertugas mendampingi pimpinan dalam melaksanakan tugas. 14. Petugas Protokoler adalah PNS yang melaksanakan tugas-tugas dalam keprotokolan. 15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas. 16. Kelengkapan
Pakaian
Dinas
dalah
kelengkapan
pakaian
yang
dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk dari ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu, beserta atributnya. BAB II PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 2 Jenis Pakaian Dinas terdiri dari: a.
PDH, terdiri dari: 1. PDH Warna Khaki; 2. PDH Baju Batik Khas Banten; 3. PDH Kemeja Putih; 4. PDH Pakaian Khas Banten. 5. PDH Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu yang diatur oleh Peraturan dan/atau Keputusan Menteri terkait;
b.
PSH;
c.
PSR;
d.
PSL;
e.
PDL Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu yang diatur oleh Peraturan dan/atau Keputusan Menteri terkait;
f.
PDU Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu yang diatur oleh Peraturan dan/atau Keputusan Menteri terkait;
g.
Pakaian lainnya; 1. Pakaian Linmas; 2. Pakaian KORPRI; dan 3. Pakaian Olah Raga.
-4-
Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Paragraf 1 PDH Warna Khaki Pasal 3 (1)
PDH Warna Khaki PNS Pria dengan kelengkapan, sebagai berikut: a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; b. celana panjang warna yang sama; c.
kaos kaki dan sepatu warna hitam;
d. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam. (2)
PDH Warna Khaki PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut: a. baju lengan pendek/panjang berlidah bahu warna khaki; b. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna yang sama; c.
(3)
sepatu pantovel warna hitam.
PDH PNS wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Paragraf 2 PDH Baju Batik Khas Banten Pasal 4
(1)
PDH Baju Batik Khas Banten PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut: a. baju batik lengan pendek; b. celana panjang warna gelap; c.
kaos kaki dan sepatu warna hitam;
d. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam. (2)
PDH Baju Batik Khas Banten PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut: a. baju batik lengan pendek/panjang; b. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang, warna gelap; c.
(3)
sepatu pantovel warna hitam.
PDH Baju Batik Khas Banten PNS wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Paragraf 3 PDH Kemeja Putih Pasal 5
(1)
PDH Kemeja Putih PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut : a. Baju warna putih lengan pendek/panjang;
-5-
b. celana panjang warna gelap; c. (2)
kaos kaki dan sepatu warna hitam.
PDH Kemeja Putih PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut : a. baju warna putih lengan pendek/panjang; b. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang, warna gelap; c.
(3)
sepatu pantovel warna hitam.
PDH Baju Putih PNS wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Paragraf 4 PDH Pakaian Khas Banten Pasal 6
(1)
PDH Pakaian Khas Banten PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut : a. baju muslim; b. celana panjang warna gelap; c.
(2)
kaos kaki dan sepatu warna hitam.
PDH Pakaian Khas Banten PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut : a. baju muslimah; b. celana panjang/rok warna gelap; c.
jilbab warna serasi dengan pakaian;
d. kaos kaki dan sepatu warna hitam. (3)
Untuk PNS Wanita Non Muslimah dan hamil menyesuaikan. Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian Pasal 7
(1) PSH PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut : a. jas lengan pendek dan celana panjang warna gelap yang sama; b. krah berdiri dan terbuka; c.
tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
d. kancing lima buah. (2) PSH PNS wanita dengan kelengkapan sebagai berikut: a. jas lengan pendek dan rok/celana panjang warna gelap yang sama; b. krah berdiri dan terbuka; c.
tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
d. kancing lima buah.
-6-
(3) PSH PNS wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Bagian Keempat Pakaian Sipil Resmi Pasal 8 (1) PSR PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut: a. jas lengan panjang dan celana panjang warna gelap yang sama; b. krah berdiri dan terbuka; c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; d. kancing lima buah. (2) PSR PNS Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut: a. jas lengan panjang dan rok/celana panjang warna gelap yang sama; b. krah berdiri dan terbuka; c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; d. kancing lima buah. (3) PSR PNS wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Bagian Kelima Pakaian Sipil Lengkap Pasal 9 (1) PSL PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut: a. Jas lengan panjang warna gelap; b. celana panjang warna sama; c.
kemeja dengan dasi.
(2) PSL PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut: a. jas lengan panjang warna gelap; b. rok/celana panjang warna sama; c.
kemeja dengan dasi.
(3) PSL PNS wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Bagian Keenam Pakaian Lainnya Paragraf 1 Pakaian Linmas Pasal 10 (1) Pakaian Linmas PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut: a. lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;
-7-
b. celana panjang warna yang sama; c.
sepatu dan kaos kaki warna hitam bertali;
d. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam. (2) Pakaian Linmas PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut: a. lengan pendek/panjang, berlidah bahu warna hijau; b. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang, warna yang sama; c.
sepatu pantovel warna hitam.
(3) Pakaian Linmas PNS wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Paragraf 2 Pakaian KORPRI Pasal 11 (1) Pakaian KORPRI PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut: a. berlengan panjang; b. celana panjang warna biru tua; c.
sepatu dan kaos kaki warna hitam;
d. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam; e.
berpeci hitam bagi pria.
(2) Pakaian KORPRI PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut: a. berlengan panjang; b. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna biru tua; c. sepatu pantovel warna hitam. (3) Pakaian KORPRI PNS wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Paragraf 3 Pakaian Olah Raga Pasal 12 (1) Pakaian Olahraga PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut : a. kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang; b. celana olahraga atau training; c.
sepatu dan kaos kaki olahraga.
(2) Pakaian Olahraga PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut: a. kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang; b. celana olahraga atau training; c.
sepatu dan kaos kaki olahraga.
(3) Pakaian olahraga PNS wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
-8-
Pasal 13 (1) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a1 sampai dengan a4, huruf b sampai dengan huruf d, dan huruf g tercantum
dalam
Lampiran
I
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (2) Model PDH, PDL dan PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a5, huruf e, dan huruf f sebagaimana diatur dalam Peraturan dan/atau Keputusan Menteri terkait. BAB III PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS Pasal 14 (1) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebagai berikut: a. Senin dan Selasa :
PDH Warna Khaki;
b. Rabu
:
PDH Kemeja Putih:
c.
Kamis
:
PDH Batik Khas Banten; dan
d. Jumat
:
PDH Pakaian Khas Banten.
(2) Ketentuan penggunaan PDH : a. PDH warna khaki lengan panjang bagi : 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/ Eselon I; 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II. b. PDH warna khaki lengan pendek bagi : 1) Pejabat Eselon III; 2) Pejabat Eselon IV; 3) Pelaksana. c.
PDH Kemeja Putih lengan panjang bagi : 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/ Eselon I; 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II.
d. PDH Kemeja Putih lengan pendek bagi : 1) Pejabat Eselon III; 2) Pejabat Eselon IV; 3) Pelaksana. e.
Untuk PNS wanita muslimah menyesuaikan;
f.
Bagi PNS Wanita harus berpakaian sopan, tidak ketat, tidak menggambarkan lekuk/bentuk tubuh, baju lengan panjang dan celana panjang/ rok warna gelap;
-9-
g.
Sepatu untuk PNS Pria dan PNS Wanita adalah sepatu pantofel warna hitam, tidak dibenarkan memakai sandal/selop/sepatu tali;
h. PDH untuk PNS Wanita hamil menyesuaikan; i.
Bagi pria dan wanita tidak dibenarkan memakai pakaian dan celana panjang/rok dari bahan jeans atau denim.
(3) Pakaian Seragam KORPRI digunakan pada: a. Peringatan Hari KORPRI; b. Hari Kesadaran
Nasional tanggal 17 setiap
bulan, dengan
ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya; c.
Upacara Hari Besar Nasional;
d. Rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI; dan e.
Acara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c ,dan huruf d, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) digunakan pada saat Peringatan Hari LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara. (5) Pakaian Olah Raga digunakan saat kegiatan olah raga dan/atau sesuai ketentuan acara. Pasal 15 (1) Penggunaan PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai pejabat struktural eselon I dan eselon II pada hari tertentu maupun untuk keperluan lain yang bersifat umum. (2) Ajudan dan Petugas Protokoler dalam menjalankan tugas tertentu, dapat memakai PSH. BAB IV ATRIBUT PAKAIAN DINAS Pasal 16 Atribut pakaian dinas terdiri dari : a. tutup kepala; b. lencana KORPRI; c. papan nama; d. nama Pemerintah Provinsi Banten; e. lambang daerah Provinsi Banten; f.
tanda pengenal PNS;
g. nama Linmas.
- 10 -
Bagian Kesatu Tutup Kepala Pasal 17 Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri dari; a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam; b. peci hitam. Bagian Kedua Lencana KORPRI Pasal 18 (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dipakai pada semua jenis pakaian dinas. (2) Penggunaan Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. untuk pakaian Linmas, PDH warna Khaki, PDL dan PDU terbuat dari bahan kain border warna kuning emas; b. untuk PDH Baju Batik Khas Banten, PSH, PSR, PSL dan pakaian khusus terbuat dari bahan logam warna kuning emas. (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri. Bagian Ketiga Papan Nama Pasal 19 (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, menunjukan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku. (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. bahan dasar ebonite/plastic, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, pakaian Linmas, dan pakaian KORPRI; b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan border warna hitam untuk PDL. Bagian Keempat Nama Pemerintah Provinsi Banten Pasal 20 (1) Nama Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, menunjukan tempat kerja. (2) Nama Pemerintah Provinsi Banten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, dibawah lidah bahu. (3) Bahan dasar nama Pemerintah Provinsi Banten berupa bahan dasar kain dengan tulisan border warna dan ukuran sesuai ketentuan.
- 11 -
Bagian Kelima Lambang Daerah Provinsi Pasal 21 (1) Lambang Daerah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Provinsi Banten. (2) Lambang Daerah Provinsi Banten bagi PNS ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu. (3) Bahan Dasar Lambang Daerah Banten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keenam Tanda Pengenal PNS Pasal 22 (1) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, untuk mengetahui identitas seorang pegawai. (2) Tanda Pengenal PNS dipakai dalam menjalankan tugas sehari-hari. (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI. Pasal 23 (1) Tanda Pengenal PNS terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik. (2) Bentuk Tanda Pengenal PNS empat persegi panjang dengan ukuran: a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas photo dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm. Pasal 24 Tanda Pengenal PNS, terdiri dari : a. bagian depan : 1. foto PNS dengan memakai PDH; 2. lambang Daerah Provinsi Banten; 3. nama Pemerintah Provinsi Banten; 4. unit organisasi. b. bagian belakang : 1. nama PNS; 2. nomor Induk PNS; 3. 4.
eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional; golongan darah;
- 12 -
5.
alamat Kantor;
6.
tanggal dikeluarkan;
7.
pejabat yang mengeluarkan;
8.
tandatangan pejabat yang mengeluarkan;
9.
nama pejabat yang mengeluarkan. Pasal 25
(1) Warna dasar foto PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a1, didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh PNS. (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a.
warna cokelat untuk pejabat struktural eselon I;
b.
warna merah untuk pejabat struktural eselon II;
c.
warna biru untuk pejabat struktural eselon III;
d.
warna hijau untuk pejabat struktural eselon IV;
e.
warna orange untuk PNS non eselon; dan
f.
warna abu-abu untuk pejabat fungsional. Bagian Ketujuh Nama Linmas Pasal 26
(1) Nama Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, di pakai di dada kiri, 1 cm di atas saku pada Pakaian Linmas. (2) Bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir bertulis Linmas. Pasal 27 Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB V PEMAKAIAN ATRIBUT Pasal 28 (1)
Atribut PDH, PDL, PDU dan Pakaian Linmas terdiri dari : a. tutup kepala; b. lencana KORPRI; c. papan nama; d. nama Pemerintah Provinsi Banten; e. lambang daerah Provinsi Banten; f. tanda pengenal PNS; g. nama Linmas. - 13 -
(2)
Atribut PSH, PSR, dan PSL terdiri dari: a. papan nama; b. lencana KORPRI; c. tanda pengenal.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 30 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 30 Mei 2016 GUBERNUR BANTEN, ttd RANO KARNO Diundangkan di Serang pada tanggal 30 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 37 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010
- 14 -
LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN A. PAKAIAN DINAS HARIAN 1. a. PDH WARNA KHAKI PRIA a
h
f
k
g i d b
j
c
l e
m
Keterangan: a. Lidah Bahu b. Kancing Baju c. Ikat Pinggang d. Saku Baju e. Saku Celana Depan f. Lencana KORPRI
g. Papan Nama h. Nama Pem Prov i. Logo Pem Prov j. Tanda Pengenal k. Sambungan Bahu l. Saku Belakang
- 15 -
m. Lengan Panjang
b. PDH WARNA KHAKI WANITA a
b
k
c j d
e g
f
h
Keterangan: a. Lencana KORPRI b. Nama Pem Prov c. Logo Pem Prov d. Papan Nama e. Tanda Pengenal
i
f. Kancing Baju g. Saku Depan h. Rok i. Celana Panjang j. Lengan Panjang
- 16 -
k. Krah Rebah
c. PDH WARNA KHAKI WANITA BERJILBAB
a
j b c
e d f
g
h i
Keterangan: a. Lencana KORPRI b. Nama Pem Prov c. Logo Pem Prov d. Tanda Pengenal e. Papan Nama
f. Kancing Baju g. Saku Baju h.Rok i. Celana Panjang j. Krah Rebah
- 17 -
2. a. PDH BAJU BATIK KHAS BANTEN PRIA
Keterangan: Kerahbaju Papan Nama
a. b.
c. d.
Lencana KORPRI Tandapengenal
e. Kancingbaju
b. PDH BAJU BATIK KHAS BANTEN WANITA
a b
h g f
c e
d
Keterangan: a. Krahrebah b. Papannama
c.Lenganpanjang e. d. Rok/Celanapanjangf.
- 18 -
Sakubaju g.Lencana KORPRI TandaPengenal h. Kerudung/jilbab
3. a. PDH KEMEJA PUTIH PRIA
Keterangan: a. Lencana Korpri b. Papan Nama c. Tanda Pengenal - 19 -
b. PDH KEMEJA PUTIH WANITA
c
Keterangan: a. Lencana Korpri b. Papan Nama c. Tanda Pengenal - 20 -
c. PDH KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB
Keterangan: a. Lencana Korpri b. Papan Nama c. Tanda Pengenal - 21 -
- 22 -
4. a. PDH PAKAIAN KHAS BANTEN PRIA
b. PDH PAKAIAN KHAS BANTEN WANITA
Keterangan : a. Corak dan warna baju bebas pantas, diutamakan warna putih b. Untuk PNS Wanita Non Muslimah menyesuaikan
- 23 -
B. PAKAIAN SIPIL HARIAN 1. PSH PRIA
Keterangan : a. Kerah berdiri b. Lencana KORPRI c. Saku baju depan
d. Tanda Pengenal e. Saku bawah dengan tutup f. Kancing baju 5 buah
g. Papan nama.
2. PSH WANITA
h
i j
Keterangan: a. b. c. d.
Krahberdiri e. Sakubawahdengantutup Lencana KORPRI f. Kancing Tandapengenal g. Papan Nama Lenganpendek h. Kerudung/jilbab
- 24 -
i. Rokpanjang j. Celanapanjang
C. PAKAIAN SIPIL RESMI 1. PSR PRIA
Keterangan : a. Kerah berdiri b. Lencana KORPRI c. Saku baju depan
d. Tanda pengenal e. Saku bawah dengan tutup f. Kancing baju 5 buah
g. Papan nama
2. PSR WANITA
h
i
Keterangan : a. Kerah berdiri d. Tanda pengenal g. Papan nama b. Lencana KORPRI e. Saku bawah dengan tutup h. Kerudung/jilbab c. Saku baju atas f. Kancing i. Celana panjang
- 25 -
D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP 1. PSL PRIA
Keterangan : a. Kemeja b. Dasi c. Lengan panjang
d. Saku atas jas e. Saku bawah jas dengan tutup f. Kancing
2. PSL WANITA g
h
Keterangan : a. Kemeja b. Dasi c. Lengan panjang
d. Saku atas jas e. Saku bawah jas f. Kancing
- 26 -
g. Kerudung/jilbab h. Celana panjang
E.PAKAIAN LAINNYA 1. a. PAKAIAN LINMAS PRIA
Keterangan : a. Kerah berdiri b. Lidah bahu c. Tanda pengenal d. Lambang KORPRI e. Nama Pem Prov
f. g. h. i. j.
Nama kesatuan LINMAS Lambang LINMAS ka-ki kerah baju Tulisan LINMAS Papan nama Lengan pendek
k. l. m. n.
Ikat pinggang Saku celana depan Sambungan bahu Saku celana belakang
b. PAKAIAN LINMAS WANITA a
b
e
g
d
l
f h c
i j k
n m
o
p q
Keterangan : a. Kerah berdiri b. Lidah bahu c. Tanda pengenal d. Lambang KORPRI e. Nama Pem Prov f. Lambang LINMAS
g. h. i. j. k. l.
Bintang LINMAS ka-ki kerah baju Tulisan LINMAS Papan nama Lengan pendek Kancing Kerudung/jilbab
- 27 -
m. Saku baju depan n. Lengan panjang o. Rok p. Celana panjang q. Rok panjang
2. a. PAKAIAN KORPRI PRIA
f
Keterangan : a. Kerah berdiri b. Kancing baju c. Lencana KORPRI
d. Saku e. Tanda pengenal f. Papan nama
b. PAKAIAN KORPRI WANITA
Keterangan : a. Kerah rebah b. Kancing baju c. Lencana KORPRI
d. Tanda pengenal e. Saku tutup f. Papan nama
- 28 -
g. Rok/rok panjang/celana panjang h. Kerudung/jilbab
3. a. PAKAIAN OLAHRAGA PRIA
a b
Keterangan : a. Kaos olahraga b. Celana training olahraga
b. PAKAIAN OLAHRAGAWANITA
c b
a
Keterangan : a. Kaos olahraga b. Celana training olahraga c. Kerudung/jilbab
GUBERNUR BANTEN, ttd RANO KARNO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010
- 29 -
LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN ATRIBUT PAKAIAN DINAS A. TUTUP KEPALA 1. TopiUpacara
- 30 -
2. Peci / Kopiah
B. LENCANA KORPRI
C. PAPAN NAMA
Keterangan : a. Latarberwarnahitam b. Hurufberwarnaputih
D. NAMA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
1,5 CM 6 CM
- 31 -
E. LAMBANG DAERAH PROVINSI BANTEN
F. TANDA PENGENAL PNS DEPAN
BELAKANG Nama
: Drs. FULAN, M.Si
NIP
: 1234567890
Jabatan :Pelaksana
8 ,5 cm
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN NAMA SKPD
Gol. Darah : AB AlamatKantor Jl. SyechNawawiAl Bantani, : KawasanPusatPemerintahanProvinsiBanten (KP3B) PalimaSerang, Banten
PASFOTO
Serang, 01 Januari 2016 GUBERNUR BANTEN,
Drs. FULAN, M. Si NIP. 1234567890
NAMA JELAS
4.5 cm
G. NAMA LINMAS
GUBERNUR BANTEN, ttd RANO KARNO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010
- 32 -
