PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 2 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR I TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Menimbang
:
a. bahwa
dengan
adanya
penambahan
dan
atau
pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
http://www.bphn.go.id/
Tengah Tahun Anggaran 1998/1999, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Anggaran Daerah; b. bahwa Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang
Nomor 5 Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ; 5. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, PertanggungJawaban dan Pengawasan
http://www.bphn.go.id/
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bennotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975
tentang
Anggaran
Contoh-contoh
Pendapatan
dan
Cara
Penyusunan
Belanja
Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang
Penerimaan
Sumbangan
Pihak
Ketiga
Kepada Daerah ;
http://www.bphn.go.id/
13. Peraturan Menteri Dalam Neoerl Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Pelaksanaan
Pengelolaan
Barang
Milik
Pemerintah Daerah ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal
28
Oktober
1981
tentang
Program
Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempumaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anguaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tanggal 18 September 1988;
http://www.bphn.go.id/
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan; 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ; 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998
tentang
Bentuk
dan
Susunan
Anggaran
Pendapatan Daerah ; 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33-394 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1998 / 1999 ; 24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsl Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1998 / 1999; 25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Anggaran
Tahun 1998 tentang Perubahan
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1998 / 1999 ;
Memperhatikan
:
1. Instruksi Menteri Dalam 1998
tentang
Pedoman
Negeri Nomor 1 Tahun Penyusunan
Anggaran
http://www.bphn.go.id/
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999 ; 2. Surat
Kawat
Menteri
903/4260/PUOD
Dalam
Negeri
Nomor
tentang Pengesahan Sementara
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
Tahun
Anggaran 1998 / 1999 ; 3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Desember 1998 Nomor 910/422 1/PUOD perihal Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Tambahan Bantuan Operasi dan Pemeliharaan Tahun Anggaran 1998 / 1999; 4.
Risalah Rapat - rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah
tentang
Perubahan
Kedua
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999; Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH
TENTANG
PERUBAHAN
KEDUA
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN
ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999.
http://www.bphn.go.id/
Pasal 1 (1) Anggaran Pendapatan Daerah TahunAnggaran 1998/1999 semula berjumlah Rp. 703.676.740.000,00, perubahan pertama berkurang sejumlah Rp. 126.201.867.000,00 menjadi Rp. 577.474.873.000,00, perubahan kedua bertambah
sejumlah
Rp.
14.400.000.000,00
sehingga
menjadi
Rp.591.874.873.000,00; (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 semula berjumlah Rp. 703.676.740.000,00
perubahan
pertama
berkurang
sejumlah
Rp.
126.201.867.000,00 menjadi Rp. 577.474.873.000,00 perubahan kedua bertambah
sejumlah
Rp.14.400.000.000,00
sehingga
menjadi
Rp.591.874.873.000,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Belanja rutin sebelum Perubahan Rp. 450.470.587.000,00 Perubahan Pertama berkurang ...... Rp.
41.329.784.000,00
Belanja Rutin setelah Perubahan Pertama.......................................... Rp. 409.140.803.000,00 Perubahan kedua ........................... Rp.
-
Belanja Rutin setelah Perubahan Kedua ............................................. Rp. 409.140.803.000,00 b. Belanja pembangunan sebelum Perubahan ..................................... Rp. 253.206.153.000,00 Perubahan pertama berkurang ...... Rp.
84.872.083.000,00
Belanja Pembangunan setelah Perubahan Pertama ....................... Rp. 168.334.070.000,00 Perubahan Kedua bertambah ........ Rp.
14.400.000.000,00
Belanja Pembangunan
http://www.bphn.go.id/
Setelah perubahan kedua .............. Rp. 182.734.070.000,00
Pasal 2 (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 di atas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini; (2) Rincian Pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal I ayat (1) di atas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini; (3) Rincian pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini; (4) Rincian pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
Pasal 3 (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998 / 1999 semula berjumlah Rp. 66.355.780.000,00, berkurang sejumlah .......................... Rp. 25.802.503.000,00 sehingga menjadi ....................... Rp.40.553.277.000,00; (2) Rincian pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
Pasal 4 (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 semula berjumlah Rp.66.355.780.000,00 berkurang sejumlah Rp.25.802.503.000,00 sehingga menjadi Rp.40.553.277.000,00; (2) Rincian pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
http://www.bphn.go.id/
Pasal 5 Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di S e m a r a n g Pada tanggal 2 Pebruari 1999 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
JAWA TENGAH KETUA,
Ttd.
Ttd.
H.ALIP PANDOYO
MARDIYANTO
Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 903.33-288 tanggal 17 Maret 1999
http://www.bphn.go.id/
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
NOMOR : 18 TAHUN 1999
TANGGAL 3 – 5 – 1999
SERI : D
NOMOR : 18 SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Ttd.
Drs. HENDRAWAN Pembina Utama Muda NIP. 500 032 526
http://www.bphn.go.id/
RINGKASAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999
NO
U RAIAN
1
2
I 1. 2.
3.
4.
PENDAPATAN BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN LALU BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI a. Pao Daerah b. Retribusi Daerah c. Bagian Laba Usaha Daerah d. Lain-lain Pendapatan BAGIAN PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERWAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI a. Bagi Hasil Pajak b. Bagi Hasil Bukan Pajak c. Subsidi Daerah Otonom d. Bantuan Pembangunan BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAN a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat b. Pinjaman diri Lenbaga Keuangan Dalam Negeri JUMAH SELURUHNYA
ANGGR SBLM PERUBAHAN 3
BERTAMBAH (BERKURANG) 4
ANGGR STLH PERUBAHAN 1 5 (3+4)
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR : 2 TAHUN 1999 TANGGAL : 2 PEBRUARI 1999
% (4/3) 6
BERTAMBAH (BERKURANG) 7
ANGGR STLH PERUBAHAN II 8(5+7)
% (7/5) 9
12.456.566.000
19.276.737.000
31.733.323.000
154.75
31.733.323.000
0.00
386.950.617.000 343.163.480.000 19.786.150.000 6.248.604.000 17.752.383.000
(151.292.498.000) (150.807.341.000) (1.720.982.000) 190.352.000 1.045.473-000
235.658.119.000 192.356.139.000 18.065.168.000 6.438.956.000 18,797.856.000
(39,10) (43.95) (8,70) 3.05 5.89
235.658.119.000 192.356.139.000 18.065.168.000 6.438.956.000 18.797.856.000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304.269.537.000 28.000.000.000 7.050.000.000 202.942.477.000 66.277.060.000
5.813.894.000 2.560.000.000 (790.000.000) 4.159.894.000 (116.000.000)
310.083.431.000 30.560.000.000 6.260.000.000 207.102.371.000 66.161.060.000
1,91 9,14 (11,21) 2.05 (0,18)
14.400.000.000
14.400.000.000
324.483.431.000 30.560.000.000 6.260.000,000 207.102.371.000 80.561.060.000
4.64 0,00 0,00 0,00 21.77
-
-
-
-
-
-
-
703.676.740.000
(126.201.867.000)
577,474.873.000
(17.93)
14.400.000.000
591.874.873.000
2,49
http://www.bphn.go.id/
NO
U RAIAN
1
2
Il. A. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7. 8. 9. B 1. 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
BELANJA RUTIN Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Lain-lain Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga Ganjaran/Subsidi/sumbangan kepada Daerah Bawahan Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain Pengeluaran tidak tersangka PEMBANGUNAN Sektor Industri Sektor Pertanian den Kehutanan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi Sektor Tenaga Kerja Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah Dan Koperasi Sektor Transportasi Sektor Pertambambangan dan Energi Sektor Pariwisata den Telekomuda Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman
ANGGR SBLM PERUBAHAN 3
BERTAMBAH (BERKURANG) 4
ANGGR STLH PERUBAHAN 1 5 (3+4)
% (4/3) 6
BERTAMBAH (BERKURANG) 7
ANGGR STLH PERUBAHAN II 8(5+7)
% (7/5) 9
450.470.587.000 206.336.863.000 58.126.384.000 14.561.897.000 5.981.957.000 41.238.947.000 1.004.225.000
(41.329.784.000) (337.075.000) 3.045.909.000 1.133.946.000 (825.905.000) (4.571.071.000) 1.000
409.140.903.000 206.399.788.000 61.172.293.000 15.695.843.000 5.156.062.000 36.667.876.000 1.004.226.000
(9,17) (0,16) 5.24 7.79 (13,81) (11,06) 0,00
-
409.140.803.000 206.399.788.000 61.172.293.000 15.695.843.000 5.156.052.000 36.667.876.000 1.004.226.000
0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
83.626.574.000
(51.266.166.000)
32.360.408.000
(61,30)
-
32.360.408.000
0.00
22.877.185.000 16.316.555.000 253.206.153.000 3.307.000.000 23.749.000.000 28.650.740.000 8.740.000.000
9.201.616.000 2.288.961.000 (84.872.083.000) (1.497.000.000) (7.111.450.000) (5.222.089.000) (4.332.570.000)
32.078.801.000 18.605.516.000 168.334.070.000 1.810.000.000 16.637.550.000 23.428.651.000 4.407.430.000
40,22 14,03 (33,52) (45.27) (29,94) (18,23) (49,57)
14.400.000.000 14.400.000.000 -
32.078.901.000 18.605.516.000 182.734.070.000 1.810.000.000 16.637.550.000 37.828.651.000 4.407.430.000
0,00 0.00 8,55 0.00 0,00 61.46 0,00
7.669.427.000 56.205.179.000 3.365.000.000 4.237.646.000
(3.075.400.000) (9.656.153.000) (3.029.815.000) (2.632.816.000)
4.593.947.000 46.549.026.000 335.185.000 1.604.830.000
(40,10) (17,18) (90,04) (62,13)
-
4.593.947.000 46.549.026.000 335.185.000 1.604.830.000
0,00 0,00 0,00 0,00
4.119.236.000
(1.835.976.000)
2283260.000
(44,57)
-
2.283.260.000
0,00
http://www.bphn.go.id/
