PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TARAKAN Menimbang

: a.

b.

Mengingat

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II; bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

: 1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok- pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 1997); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah; 10. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 934/Men.Kes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat ; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 13. Keputusan ………

Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; b. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tarakan; c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; e. Kas Daerah adalah Kas Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; f. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di Puskesmas/Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling ; g. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat yang berada diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; h. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan; i. Puskesmas Type A adalah Puskesmas yang memiliki pelayanan dasar yang lengkap, dipimpin dan dilayani oleh Dokter, dibantu dengan Paramedis dan Dokter Spesialis serta memiliki sarana Laboratorium; j. Puskesmas Type B adalah Puskesmas yang dipimpin dan dilayani oleh Dokter dan dibantu oleh tenaga Paramedis serta memiliki sarana Laboratorium yang sederhana; k. Puskesmas Type C adalah Puskesmas dipimpin oleh tenaga paramedis; l. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lain yang masih ada hubungannya dengan kesehatan; m. Perawatan adalah Pengobatan dan Pemeliharaan Orang Sakit oleh semua tenaga paramedis, dengan mempergunakan pemakaian obat-obatan, alatalat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minum; n. Rawat Jalan adalah pengobatan atau perawatan tanpa menginap di Puskesmas; o. Rawat Inap adalah penginapan atau perawatan dengan menginap di Puskesmas; p. Jasa ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

p. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagosa pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan Kesehatan lainnya; q. Rujukan Swasta adalah kiriman dari dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta; r. Tindakan Medis adalah setiap tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu; s. Jenis tindakan medis : 1. Berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (akut / non emergency) dan tindakan medis tidak terencana (akut / emergency); 2. Berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus; 3. Berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah: a). tindakan medis operatif (pembedahan) dan incisi b). tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan incisi. t. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnose; u. Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioteraphi, akupasionale, wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologi; v. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit; w. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas inap dengan atau tanpa makan di Puskesmas; x. Bahan dan Alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi diagnose pengobatan, perawatan, rehabilitasi medisdan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan di Puskesmas; y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang; z. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; aa. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; bb. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ; cc. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;

dd. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK Pasal 2 Dengan …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling . Pasal 3 Obyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang mendapat pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas/Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling.

Pasal 4 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas/Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah,jenis, pemakaian alat, pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling.

BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI Pasal 7 Prinsip penetapan tarip retribusi pelayanan kesehatan adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya perawatan, biaya pemeriksaan dan tindakan, biaya pengobatan, biaya penginapan dan biaya konsumsi serta pembinaan dan pengawasan. Pasal 8 Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut : No Tipe PKM 1 2 1 A

Jenis Pelayanan 3 UMUM

Besarnya Retribusi (Rupiah) 4

Kunjungan Baru Kunjungan Ulangan

3,000 2,500

B

Kunjungan Baru Kunjungan Ulangan

2,750 2,500

C

Kunjungan Baru Kunjungan Ulangan

2,000 1,500

Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

AB

Puskesmas Keliling

2 ABC

3,000 GIGI

Kunjungan Baru Kunjungan Ulangan 3

AB

4,000 3,500

SPESIALIS Kunjungan Baru

4

AB

4,500

KIR KESEHATAN UMUM KIR KESEHATAN HAJI

5 ABC

5,000 10,000

TINDAKAN MEDIK Sederhana Sedang Berat Suntikan Depo Provera Suntikan Cyclofem

1 6

2 B

3 PARTUS Partus Spontan Partus + penyulit

7

B

RAWAT INAP

8

AB

LABORATORIUM

4,500 9,000 13,000 10,000 12,500 4 50,000 60,000

10,000

HEMATOLOGI Hb Lekosit Eritrosit LED MCH MCHC Hematokrit Retikulosit Trombocit Diff Masa Perdarahan/ BT Masa pembekuan/ CT Marfologi Malaria/ DDR Filaria Golongan Darah

750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

KIMIA DARAH Gula darah puasa/ BSN Gula darah sewaktu Bilirubin

BTA/ Sputum 2 JAM PP Freces lengkap SGPT SGOT Alkali Posfatase Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

750 750 750 750 750 750 750 3,500 3,500 3,500

Gamma GT BUN/ Ureum Serum Kreatinin Albumin Globulin Protein Total Asam Urat Bil Indirect Event Test Analisis Spermatozoa Bil Total LDH CK/ CPK Amilase Lipase Kolesterol Total HDL Kolesterol LDL Kolesterol 1

2 AB

5,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 5,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

3 LABORATORIUM Trigliseride

4

5,000

AST

5,00

CRP CKMB HBsAg HBsAb Alfa protein

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 SEROLOGI

V.D.R.L. Widal

3,500 13,000

URINE LENGKAP Pengecatan Gram TINJA

750 3,500 750

PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGIS Hansen /kulit Vagina / Uretra BTA Malaria Filaria

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

PEMERIKSAAN MAKANAN MINUMAN DAN AIR Bakteriologis Toksokologis Pemeriksaan Kimia 9

RUJUKAN SPESIMEN PEMBERIAN REKOMENDASI

Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

15,000 10,000 25,000

1

2

Laboratorium Rumah sakit Apotik Pedagang Besar Farmasi Optikal Klinik Gigi Penjualan Alat-2 kesehatan Agen Kosmetika Katering Hotel tanpa bintang Pest Control, Termite Controle dan fumigasi Penyalur Minuman Keras Penyalur Pestisida 3 Pengecer Pestisida Penyalur Asitilin Klinik Swasta Penyalur Elpiji Pengecer Elpiji Tinja Servis Cleaning Servise

10

500,000 100,000 150,000 250,000 100,000 100,000 150,000 100,000 100,000 100,000 100,000 250,000 150,000 100,000 4 75,000 100,000 100,000 150,000 100,000 75,000 75,000

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL Penitipan Bayi Fitness Centre Pabrik makanan ( Mie, tahu,tempe,krupuk) Pabrik Minuman Warung Kopi Restaurant Salon Kecantikan Tempat Bilyard Bioskop

11

12

13

Supermaket Pusat perbelanjaan Kolam Renang Rumah Potong Hewan Tempat Peternakan Penjual makanan ternak Fisioterapi Tukang Cukur Panti Pijat Discoutique TENAGA KESEHATAN LAIN Sinshe / Akupunture / Tabib Pengobatan Tradisional PEMERIKSAAN HYGIENE SANITASI THD PERUSAHAAN UNTUK 1 TAHUN Perusahaan kecil Perusahaan Sedang Perusahaan Besar

PEMERIKASAAN KESEHATAN

Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

50,000 25,000 100,000 50,000 50,000 25,000 50,000 50,000 25,000 50,000 150,000 150,000 50,000 100,000 50,000 50,000 25,000 10,000 100,000 150,000 25,000 10,000

15,000 40,000 100,000

25,000

PRAMURIA,PANTI PIJAT 14

PEMERIKSAAN MAKANAN TERCEMAR

15

PEMERIKSAAN PENGAWASAN TERHADAP :

25,000

3,000 4,000 7,000 4,000 4,000 4,000 5,000 2,000 5,000 3,000 5,000

Tanpa sample laboratorium Dengan sample Laboratorium Dgn sample Laboratorium Lengkap Dgn sampel Lab. Kimia Singkat Dengan sampel bakteri Dgn sampel air buangan Industri. Dgn sampel air kolam renang Dgn sampel air kolam renang Dgn sampel air minum Bakteriologi Dgn sampel air minum kimia lengkap

DAN MOBIL JENAZAH : Dalam kota sampai 2 jam Dalam kota lebih dari 2 jam

5,000 15,000

Luar Kota

20,000

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 9 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Hasil

pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah;

(3) Perincian hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam

ayat

(2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Retribusi dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BABA VIII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 11

Retribusi ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 12 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 13 (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2). Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. (3) Tatacara pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 14 (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sewbagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran; (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang; (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII KADALUWARSA Pasal 15 (1). Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi Daerah; (2). Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila : a. Ditertibkan ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

a. b.

Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau; Ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA Pasal 16 (1). Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus; (2). Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 17 (1) Kepala Daerah dapat pembebasan retribusi;

memberikan

pengurangan,

keringanan

dan

(2) Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain, dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar, mahasiswa atau orang yang tidak mampu. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang; (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran

BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 19

(1) Pejabat ………… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

(1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21 ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 7 Desember 1998 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PJ. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN TINGKAT II TARAKAN, KETUA,

ttd

ttd

H. ALI ACHMAD

DRS. H. ASRAN BULKIS DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 7 Mei 1999 Nomor : 974.44 – 427 Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor : 06 Seri B Tahun 1999 Tanggal 1 Juli 1999 SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, ttd DRS. H. ABDUSSAMAD. Pembina Tingkat I NIP. 010 082 194

Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM Guna mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari retribusi Daerah perlu terus dioptimalkan, sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, serta usaha untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yaitu berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya penyediaan dana dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan terlebih dahulu membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pemungutannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Sebagai Daerah Tingkat II yang baru, Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan memerlukan sumber dana yang cukup banyak untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu sumber dana yang potensial untuk digali adalah yang berasal dari Retribusi Daerah. Untuk menindak lanjuti Pasal 18 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo. Pasal 7 huruf a angka 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 , perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 7

: Cukup jelas.

Pasal 8

:

Pasal 10

: Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan, lain berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Type-type Tingkat II

Puskesmas yang ada di Kotamadya Daerah Tarakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

antara

Pasal 11 s/d pasal 12 : Cukup jelas. Pasal 13 ayat (1)

Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

: Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas

pemungutan retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. Pasal 13 ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 14 s/d Pasal 16

: Cukup jelas.

Pasal 17ayat (1)

: Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya retribusi yang terhutang yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.

Pasal 17 ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 18 s/d Pasal 20 : Cukup jelas.

Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan