SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TEGAL, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Tegal;
b.
bahwa Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kotamadya Dati II Tegal sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur;
3.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 5.............
-25.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
7.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
8.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
9.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 14.............
-314. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 23....…….
-423. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 25. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119); 26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan; 27. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 28. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; 29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2); 30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4); 31. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3). 32. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan ……..
-5dan WALIKOTA TEGAL MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
PENYELENGGARAAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 3. Daerah adalah Kota Tegal. 4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Walikota adalah Walikota Tegal. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal. 7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan, melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia. 10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 11. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan. 12. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. 13. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala perangkat Pemerintah Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang Administrasi Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan Biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen Penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan. 17. ……..
-617. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 18. Pendatang/Tamu adalah setiap orang Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang berasal dari luar wilayah Daerah, berdiam/menginap di rumah Penduduk untuk suatu kunjungan, bekerja dan lain sebagainya sedangkan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi Penduduk Daerah. 19. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen Penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang. 20. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing yang untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 21. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 22. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran. 23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. 24. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 25. Kepala Keluarga adalah : a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga; b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama. 26. Anggota Keluarga adalah penduduk yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga. 27. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 28. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan pindah Penduduk yang diperuntukkan bagi Penduduk yang akan pindah ke luar negeri. 29. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah surat keterangan kedatangan dari luar negeri yang diperuntukkan bagi Penduduk yang baru pulang dari luar negeri. 30. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang harus dimiliki oleh Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas. 31. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang harus dimiliki oleh penduduk yang tinggal/menetap di wilayah Daerah namun tidak menjadi Penduduk Daerah. 32. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Instansi Pelaksana, yang dari dasar pencatatan tersebut di atas diterbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil. 33. ……….
-733. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 34. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 35. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 36. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 37. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. 38. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seseorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sepasang suami istri. 39. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. 40. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah catatan pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, penceraian, kematian, pengakuan / pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama. 41. Kutipan Kedua Akta Catatan Sipil adalah kutipan yang dikeluarkan sebagai pengganti kutipan akta yang rusak atau hilang. 42. Surat Keterangan adalah keterangan yang dibuat Instansi Pelaksana yang berhubungan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 43. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan. 44. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. 45. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. 46. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia. 47. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah. 48. Kelurahan adalah perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. 49. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. 50. ……….
-850. Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. 51. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data/keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. 52. Penyidikan Tindak Pidana adalah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2 (1) Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: a. dokumen kependudukan; b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. perlindungan atas data pribadi; d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan f. penggantian dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pendayagunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana. (2) Setiap Penduduk dan pendatang/tamu wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal 3 Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan sebagai berikut: a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan; c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan; f. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah; dan g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Pasal 4 ………
-9Pasal 4 (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Walikota mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pasal 5 Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Walikota mengadakan: a. koordinasi sosialisasi antarinstansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen; b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi; c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Pasal 6 Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Walikota menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk. Pasal 7 Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, Walikota melakukan: a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 8 (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, Walikota melakukan koordinasi pengawasan antarinstansi terkait. (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi. Bagian Kedua Instansi Pelaksana Pasal 9 Urusan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana. Pasal 10 (1) Dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dengan sebutan lainnya sebagai instansi pelaksana. (2) ………
- 10 (2) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi: a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. menerbitkan Dokumen Kependudukan; d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; e. rnenjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 11 (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan; c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan. (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pasal 12 Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil. Pasal 13 (1) Petugas Registrasi membantu Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. BAB IV ………
- 11 BAB IV NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN Pasal 14 (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK. (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili. (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan Biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan. (5) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan Biodata Penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya. Pasal 15 NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Biodata Penduduk, KK dan KTP Paragraf 1 Biodata Penduduk Pasal 16 (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya. (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya. (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran Database Kependudukan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan dan penerbitan Biodata Penduduk diatur dengan Peraturan Walikota. Paragraf 2 KK Pasal 17 ………
- 12 Pasal 17 (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK. (2) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah dan Camat. (3) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 18 (1) Perubahan KK dapat dilakukan karena: a. penambahan anggota keluarga bagi Penduduk yang mengalami kelahiran; b. penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi Warga Negara Indonesia; c. penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing; d. pengurangan anggota keluarga dalam KK; e. KK hilang atau rusak. (2) Perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perubahan KK diatur dalam Peraturan Walikota. Pasal 19 KK ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana. Paragraf 3 KTP Pasal 20 (1) Penerbitan KTP bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap meliputi: a. KTP baru; b. KTP perpanjangan; c. KTP penggantian. (2) Masa berlaku KTP adalah 5 (lima) tahun. (3) KTP seumur hidup diperuntukkan bagi Penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas. (4) ………
- 13 (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir. (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian. (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 21 KTP ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana. Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Pasal 22 (1) Penduduk yang pindah wajib melapor kepada mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
Instansi Pelaksana
untuk
(2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun. (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten/Kota tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang. (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan. (5) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan Penduduk diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 23 (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang pindah dalam wilayah Daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah Datang untuk diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal. (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah Datang untuk diterbitkan KK dan KTP WNA. (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang. (4) ……….
- 14 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengurusan Pindah Datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 24 (1) Warga Negara Indonesia yang datang karena perpindahan wajib mendaftarkan diri kepada Instansi Pelaksana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan. (2) Pindah datang Warga Negara Indonesia, meliputi: a. dalam satu Kelurahan; b. antar Kelurahan dalam satu Kecamatan; c. antar Kecamatan dalam satu Daerah; d. antar kabupaten/kota dalam satu Provinsi; e. antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja dan berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan. (4) Jenis kepindahan Penduduk dibedakan sebagai berikut : a. hanya kepala keluarga; b. kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga; c. kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga; atau d. hanya anggota keluarga. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat yang berwenang menandatangani Surat Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. BAB VI PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran Pasal 25 (1) Setiap kelahiran di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua/walinya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pasal 26 (1) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran sampai dengan 1 (satu) tahun, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana. (2) Pelaporan kelahiran lebih dari 1 (satu) tahun, pencatatannya dilaksanakan setelah melalui Penetapan Pengadilan Negeri. Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati Pasal 27 ………
- 15 Pasal 27 (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati. (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati. Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan Pasal 28 (1) Perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkannya Kutipan Akta Perkawinan. (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri. (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh penduduk yang beragama selain Islam dan Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 29 (1) Perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan. (2) Data hasil pencatatan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada Instansi Pelaksana. (3) Hasil pencatatan sebagimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Pasal 30 Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. perkawinan Orang Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Orang Asing yang bersangkutan. Pasal 31 Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan Pasal 32...............
- 16 Pasal 32 (1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan. Bagian Kelima Pencatatan Perceraian Pasal 33 (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian Pasal 34 (1) Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian. Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian Pasal 35 (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. (4)..............
- 17 (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian. Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak Pasal 36 (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon. (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. Bagian Kesembilan Pencatatan Pengakuan Anak Pasal 37 (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak. (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. Bagian Kesepuluh Pencatatan Pengesahan Anak Pasal 38 (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. (2)...............
- 18 (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah. (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran. Bagian Kesebelas Pencatatan Perubahan Nama Pasal 39 (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Bagian Keduabelas Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Pasal 40 (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran. Bagian Ketigabelas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Pasal 41 (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Walikota. BAB VII ..............
- 19 BAB VII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 42 Pemerintah Daerah melakukan pengkajian dan pengembangan SIAK. Pasal 43 (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam Database Kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. (2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Penyelenggara. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengkajian dan pengembangan SIAK diatur dengan Peraturan Walikota. BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 44 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan. c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana. d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana. e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana. g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa. h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana. i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j..............
- 20 j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 45 (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dalam hal: a. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); b. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4); c. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3); d. pindah datang bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); e. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1); f. lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); g. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); h. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); i. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); j. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); k. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1); l. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2); m. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); n. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1); o. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2); p. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1); q. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2). (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Warga Negara Indonesia paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Orang Asing paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota. BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 46 (1) Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2)..............
- 21 (2) Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah). (3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses Database Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). (4) Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blanko Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). (5) Setiap penduduk yang dengan sengaja membuat KK dan/atau KTP ganda/lebih dari 1 (satu) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). BAB XI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 47 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Kependudukan dilakukan oleh Walikota.
penyelenggaraan
Administrasi
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 48 (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pasal 50 Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 51..............
- 22 Pasal 51 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal. Ditetapkan di Tegal pada tanggal 12 Oktober 2010 WALIKOTA TEGAL, ttd IKMAL JAYA
Diundangkan di Tegal pada tanggal 6 April 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL ttd EDY PRANOWO LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 4
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI ttd
IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M. Pembina Tingkat I NIP. 19591204 199103 1 004
- 23 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
I. UMUM Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka pelaksanaan urusan penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan urusan penting yang menjadi kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal sudah tidak sesuai dengan tuntuan perkembangan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Pemerintah Kota Tegal perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 ........
- 24 -
Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 .........
- 25 -
Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Yang dimaksud dengan perkawinan yang dilaksanakan oleh penduduk yang beragama selain Islam adalah yang beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan konghucu. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Yang dimaksud dengan kepemilikan subyek akta pada mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan adalah kepemilikan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Pasal 33 Yang dimaksud dengan yang bersangkutan pada perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana adalah pihak yang melakukan perceraian atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pihak yang melakukan perceraian. Pasal 34 Yang dimaksud dengan kepemilikan subyek akta pada mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian adalah kepemilikan akta perceraian yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup Jelas. Pasal 37 Cukup jelas.
Pasal 38 ......
- 26 -
Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 6
