PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR : 12 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TASIKMALAYA Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha perdagangan di Kota Tasikmalaya pada saat ini, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para Pengusaha dalam mengembangkan usahanya dan sebagai alat pengendali bagi Pemerintah untuk melakukan pembinaan di bidang usaha perdagangan, perlu pengaturan tentang izin usaha di bidang perdagangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf ”a” tersebut di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611); 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42); 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
1
http://www.bphn.go.id/
8. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3130); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 16. Keputusan Presiden Republik Indonesaia Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan; 17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba; 18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/1997 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah; 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah; 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
2
http://www.bphn.go.id/
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2003); 24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003) Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG IZIN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif; 3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya; 4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya; 5. Dinas adalah Tasikmalaya;
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Kota
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya; 7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya; 8. Izin dan Pendaftaran usaha di bidang perdagangan adalah meliputi : SIUP, IUPM, IUPB, dan STPUW; 9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Tasikmalaya, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba; 10. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi; 11. Pasar Modern adalah Pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa : Mall, Supermarket, Departemen Store, Shopping Center dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan bermodal relatif kuat dan dilengkapi label harga yang pasti; 12. Penjualan Berjenjang adalah suatu cara atau metode penjualan secara berjenjang kepada konsumen melalui jaringan perusahaan yang dikembangkan oleh perorangan atau Badan Usaha (Multi Level Marketing) yang memperkenalkan barang dan atau jasa tertentu 3
http://www.bphn.go.id/
kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut yang bekerja berdasarkan komisi atau iuran keanggotaan yang wajar; 13. Perusahaan Penjualan Berjenjang adalah perusahaan melakukan kegiatan penjualan secara berjenjang;
yang
14. Waralaba adalah perserikatan usaha dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual dan penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa; 15. Pemberi Waralaba adalah Badan Usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya; 16. Penerima Waralaba adalah Badan Usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba; 17. Penerima Waralaba Utama adalah penerima waralaba yang melaksanakan hak membuat perjanjian waralaba lanjutan yang diperoleh dari pemberi waralaba; 18. Penerima Waralaba Lanjutan adalah Badan Usaha atau perorangan yang menerima hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba melalui Penerima Waralaba Utama; 19. Perjanjian Waralaba adalah kesepakatan dua orang atau lebih yang dibuat secara tertulis antara pemberi Waralaba baik berupa Badan Usaha maupun orang pribadi dengan Penerima Waralaba; 20. Perjanjian Waralaba Lanjutan adalah Perjanjian secara tertulis antara Penerima Waralaba Utama dengan Penerima Waralaba Lanjutan; 21. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan; 22. Izin Usaha Pasar Modern yang selanjutnya disingkat IUPM adalah izin untuk melaksanakan Pasar Modern yang diberikan oleh Walikota kepada Pengusaha Pasar Modern yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan usaha; 23. Izin Usaha Perdagangan Berjenjang yang selanjutnya disingkat IUPB adalah izin untuk dapat melaksanakan kegiatan penjualan secara berjenjang yang diberikan oleh Walikota kepada Pengusaha yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan usaha penjualan secara berjenjang; 24. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba yang selanjutnya disingkat STPUW adalah bukti pendaftaran yang diperoleh penerima Waralaba setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan STPUW dan memenuhi persyaratan yang ditentukan; 25. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP– SIUP adalah Formulir yang diisi oleh Pemohon atau Pengusaha yang memuat data Perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil, Menengah atau Besar;
4
http://www.bphn.go.id/
26. Perubahan Perusahaan adalah Perubahan dalam Perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan Nama Pemilik/Penanggung Jawab. Alamat Pemilik atau Penanggung Jawab, NPWP, Modal dan kekayaan bersih (Netto) kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis barang atau jasa Dagangan Utama; 27. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya; 28. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan; 29. Pasar adalah Pasar Tradisional (Pasar Desa, Pasar Kecamatan, dsb) dan Pasar Modern (Mall, Supermarket, Departemen Store, Shopping Center, Waralaba); 30. Pertokoan adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagian pertokoan dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Daerah Pertokoan; 31. Kemitraan adalah kerjasama Usaha antara Pengusaha Besar, Modern dengan Pedagang Kecil Menengah, Koperasi serta Tradisional disertai pengembangan dan pembinaan oleh Modern dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan memperkuat dan saling menguntungkan;
Pasar Pasar Pasar saling
32. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya Masyarakat dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki oleh Pedagang Kecil Menengah dan Koperasi dengan Usaha Skala Kecil dan modal kecil dengan proses jual beli melalui tawar menawar; 33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. BAB II SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Pasal 2 (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); (2) Kewenangan pemberian SIUP dilimpahkan kepada Kepala Dinas;
berada
pada
Walikota
yang
(3) Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri : a. SIUP Kecil b. SIUP Menengah c. SIUP Besar (4) a. Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil;
5
http://www.bphn.go.id/
b. Perusahaan yang melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya lebih dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah; c. Perusahaan yang melakukan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar. Pasal 3 Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan sehingga mengakibatkan perubahan golongan SIUP yang dibuktikan dengan Akta Neraca Perusahaan wajib memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4). Pasal 4 (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah Perusahaan Kecil Perorangan dengan ketentuan a. b. c.
Tidak berbentuk Badan Hukum atau persekutuan; Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau mempekerjakan anggota keluarga atau kerabat dekat; Perusahaan perorangan yang berfungsi sebagai pedagang keliling, pedagang asongan dan pedagang pinggir jalan (kaki lima).
(2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa atau Kelurahan. Pasal 5 SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan untuk pengawasan, pengendalian maka wajib melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali. BAB III IZIN USAHA PASAR MODERN Pasal 6 (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Pasar Modern wajib memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM); (2) Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) diberlakukan sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); (3) IUPM dikeluarkan oleh Walikota melalui Dinas.
6
http://www.bphn.go.id/
Pasal 7 (1) IUPM berlaku selama pasar modern yang bersangkutan menjalankan kegiatan usaha pasar modern dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali; (2) Perusahaan pasar modern yang telah memperoleh IUPM dari Walikota tidak diwajibkan memperoleh SIUP; (3) Perusahaan pasar modern yang melakukan pemindahan tempat kedudukan/lokasi wajib memperoleh IUPM baru. Pasal 8 Pasar Modern wajib melakukan kerjasama dengan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi serta Pasar Tradisional melalui pola kemitraan. Pasal 9 Bagi Pasar Modern yang sudah operasional dan atau masih dalam proses pembangunan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dapat langsung mengajukan permohonan IUPM kepada Walikota. BAB IV IZIN USAHA PENJUALAN BERJENJANG (IUPB) Pasal 10 (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan secara berjenjang wajib memperoleh Surat Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB); (2) Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB) diberlakukan sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); (3) IUPB dikeluarkan oleh Walikota melalui Dinas. Pasal 11 IUPB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja perusahaan penjualan berjenjang. Pasal 12 Untuk dapat melakukan kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang, Perusahaan harus memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya : a. Perusahaan berbentuk Badan Hukum (Perseroan Terbatas); b. Mempunyai alamat Kantor yang jelas; c. Mempunyai barang dan atau jasa yang memenuhi ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku; d. Mempunyai program pemasaran barang dan atau jasa yang jelas, transparan dan sesuai dengan kode etik; e. Membuka peluang usaha dan kesempatan memperoleh penghasilan bagi penjual.
7
http://www.bphn.go.id/
Pasal 13 Dalam melakukan kegiatan usahanya perusahaan penjualan berjenjang wajib memenuhi ketentuan : a. Menerbitkan daftar harga jual barang dan atau jasa yang dinyatakan dalam rupiah (Rp) untuk diperlihatkan kepada konsumen; b. Memberikan jaminan atas mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen terhadap barang dan atau jasa yang dijual; c. Memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kepada penjual atau konsumen untuk mengembalikan barang dan atau jasa apabila ternyata barang dan atau jasa tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; d. Menerima pembatalan penjualan barang dan atau jasa yang tidak terjual oleh penjual yang berhenti melakukan kegiatan penjualan berjenjang, dengan mengembalikan uang sebesar harga jual perusahaan ke penjual dikurangi biaya administrasi sehubungan dengan penjualan barang dan atau jasa sesuai dengan kesepakatan; e. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk membentuk penjual yang profesional; f. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua penjual untuk berprestasi. Pasal 14 Dalam melakukan usaha penjualan berjenjang dilarang : a. Menjual barang dan atau jasa secara tidak benar atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; b. Menarik dan atau mendapat keuntungan melalui uang pendaftaran keanggotaan dalam jumlah yang besar, tidak rasional dan lebih dari satu kali; c. Mengharuskan penjual untuk membeli barang dan atau jasa guna dipasarkan atau pemakaian sendiri dalam jumlah besar melebihi kemampuan penjual; d. Melakukan perdagangan yang dikaitkan dengan penghimpunan dana masyarakat pemberi imbalan, atau kompensasi yang tidak wajar; e. melakukan kegitan usaha perdagangan di luar izin yang diberikan. BAB V PENDAFTARAN USAHA WARALABA Pasal 15 (1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba; (2) Setiap penerima waralaba atau penerima waralaba lanjutan wajib mendaftarkan perjanjian waralabanya kepada Dinas; (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengisi daftar isian pendaftaran waralaba dan dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal berlakunya waralaba;
8
http://www.bphn.go.id/
(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka dan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan usaha dengan cara waralaba. Pasal 16 (1) Terhadap perjanjian waralaba yang didaftar, Dinas menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW); (2) Masa berlaku STPUW sesuai dengan masa berlaku perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba atau perjanjian antara Penerima Waralaba Utama dan Penerima Waralaba Lanjutan. BAB VI PEMBUKAAN CABANG PERWAKILAN PERUSAHAAN Pasal 17 (1) Perusahaan pemegang SIUP, IUPM dan IUPB yang akan membuka Kantor Cabang atau perwakilan perusahaan wajib melapor dan mengajukan permohonan permintaan SIUP, IUPM dan UPB Kantor Cabang atau perwakilan secara tertulis kepada Wakikota melalui Kepala Dinas; (2) Pembukaan Kantor Cabang atau perwakilan diberikan SIUP, IUPM dan IUPB cabang atau perwakilan dengan melampirkan SIUP Pusat dan atau Akta Pembukaan Cabang atau perwakilan bagi perusahaan yang berbadan Hukum. BAB VII PELAPORAN Pasal 18 Perusahaan yang telah memperoleh SIUP, IUPM, IUPB atau STPUW apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (26) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan wajib mengajukan permintanan perubahan SIUP, IUPM, IUPB atau STPUW kepada Walikota melalui Kepala Dinas. Pasal 19 Apabila SIUP, IUPM, IUPB atau STPUW yang telah diperoleh perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus melapor dan mengajukan permintaan penggantian SIUP, IUPM, IUPB atau STPUW secara tertulis kepada Kepala Dinas. Pasal 20 Perusahaan yang telah memperoleh SIUP, IUPM, IUPB atau STPUW wajib memberikan data informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP, IUPM, IUPB atau STPUW. Pasal 21 Setiap perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan atau menutup perusahaannya wajib melaporkan secara
9
http://www.bphn.go.id/
tertulis dan mengembalikan seluruh perizinannya kepada Walikota melalui Kepala Dinas. BAB VIII TATA CARA PERMINTAAN SIUP, IUPM, IUPB dan STPUW Pasal 22 Permohonan SIUP, IUPM, IUPB atau STPUW bagi Perusahaan diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas oleh Pemilik, Direktur Utama atau Penanggung Jawab Perusahaan. Pasal 23 (1) Permohonan SIUP, IUPM, IUPB atau STPUW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib melampirkan dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut : a.
Permohonan SIUP : 1. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) : - Photo Copy Akta Notaris pendirian perusahaan; - Photo Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas (PT); - Photo Copy KTP Pemilik, Direktur Utama, Penanggung Jawab perusahaan; - Photo Copy Izin Gangguan (IG); - Neraca Awal perusahaan. 2. Perusahaan berbentuk Koperasi : -
Photo Copy Akta pendirian Koperasi yang telah mendapat pengesahan dari Instansi berwenang; Photo Copy KTP Pimpinan/Penanggung jawab Koperasi; Photo Copy Izin Gangguan (IG); Neraca Awal perusahaan.
3. Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi (a) Perusahaan Persekutuan : - Photo Copy Akta Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri - Photo Copy KTP Penanggung jawab Perusahaan - Photo Copy Izin Gangguan (IG); - Neraca Awal Perusahaan. (b) Perusahaan Perorangan : - Photo Copy KTP Pemilik/Penanggung perusahaan; - Photo Copy Izin Gangguan (IG); - Neraca awal perusahaan.
jawab
(c) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban membuat SIUP : b.
Photo Copy KTP Pemilik Perusahaan; Surat Keterangan Melakukan Kegiatan Usaha sesuai Pasal 4.
Permohonan IUPM : -
Photo Copy Surat Fatwa Pengarahan Lokasi dari Walikota;
1
http://www.bphn.go.id/
c.
Photo Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN); Photo Copy Izin Gangguan (IG); Photo Copy KTP Penanggung jawab; Program Kemitraan; Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan ketentuan yang berkaitan dengan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN); SPPL, UPL dan UKL, AMDAL. Permohonan IUPB :
-
d.
Salinan Akta Notaris pendirian Perseroan Terbatas (PT); Photo Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum PT dari Instansi berwenang atau Photo Copy Data Akta Pendirian Perseroan dan Photo Copy Bukti Setor Biaya Administrasi pembayaran proses pengesahan Badan Hukum bagi PT yang belum berbadan hukum; Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan; Photo Copy Izin Gangguan (IG); Brosur, leaflet atau katalog dan daftar harga barang dan/atau jasa; Program Pemasaran; Surat Perjanjian Penjualan Berjenjang; Pas photo Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm. Permohonan STPUW :
-
Perjanjian Waralaba beserta keterangan tertulis; Photo Copy Surat Izin Usaha Perdagangan dan atau Izin Usaha dari Dinas teknis lainnya; Photo Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
(2) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya surat permohonan SIUP, IUPM, IUPB atau STPUW secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Wajib menerbitkan SIUP, IUPM, IUPB atau STPUW. BAB IX BIAYA RETRIBUSI Pasal 24 (1) Setiap perusahaan yang akan memperoleh SIUP, IUPM, IUPB atau STPUW diwajibkan membayar retribusi; (2) Retribusi penerbitan, pendaftaran ulang, perpanjangan dan perubahan SIUP, IUPM, IUPB atau STPUW digolongkan sebagai retribusi; (3) Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut : a.
Retribusi SIUP Kecil dengan klasifikasi Investasi: Lebih dari Rp. 5.000.000,s.d. 50.000.000,= Rp 15.000,- Lebih dari Rp. 50.000.000,s.d. 100.000.000,= Rp 20.000,- Lebih dari Rp. 100.000.000,s.d. 150.000.000,- =Rp 30.000,- Lebih dari Rp. 150.000.000,s.d. 200.000.000,= Rp 40.000,-
1
Rp. Rp. Rp. Rp.
http://www.bphn.go.id/
b.
Retribusi SIUP Menengah dengan klasifikasi Investasi: -
c.
Lebih dari Rp. 200.000.000,- s.d. Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 150.000,Lebih dari Rp. 1.000.000.000,- s.d. Rp. 2.000.000.000,= Rp. 250.000,Lebih dari Rp.2.000.000.000,s.d.Rp. 3.000.000.000,Rp. 350.000,Lebih dari Rp. 3.000.000.000,- s.d. Rp. 4.000.000.000,= Rp. 450.000,Lebih dari Rp. 4.000.000.000,- s.d. Rp. 5.000.000.000,= Rp. 550.000,Lebih dari Rp. 5.000.000.000,- s.d. Rp. 6.000.000.000,= Rp. 650.000,Lebih dari Rp. 6.000.000.000,- s.d. Rp. 7.000.000.000,= Rp. 750.000,Lebih dari Rp.7.000.000.000,s.d. Rp. 8.000.000.000,= Rp. 850.000,Lebih dari Rp.8.000.000.000,s.d. Rp. 9.000.000.000,= Rp. 950.000,Lebih dari Rp. 9.000.000.000,- s.d. Rp. 10.000.000.000,-=Rp .1.000.000,-
=
Retribusi SIUP Besar : -
Investasi lebih dari Rp 10.000.000.000,- = Rp 2.500.000,-
(4) Besarnya retribusi daftar ulang (heregistrasi) ditetapkan sebagai berikut : a. Retribusi SIUP Kecil dengan klasifikasi Investasi : -
Lebih dari Rp. 5.000.000,50.000.000,= Rp 10.000,Lebih dari Rp. 50.000.000,100.000.000,= Rp 15.000,Lebih dari Rp. 100.000.000,150.000.000,- =Rp 20.000,Lebih dari Rp. 150.000.000,200.000.000,= Rp 30.000,-
s.d. Rp. s.d. Rp. s.d. Rp. s.d. Rp.
b. Retribusi SIUP Menengah dengan klasifikasi Investasi : -
Lebih dari Rp. 200.000.000,- s.d. Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 75.000,Lebih dari Rp. 1.000.000.000,- s.d. Rp. 2.000.000.000,= Rp. 150.000,Lebih dari Rp.2.000.000.000,s.d.Rp. 3.000.000.000,Rp. 225.000,Lebih dari Rp. 3.000.000.000,- s.d. Rp. 4.000.000.000,= Rp. 300.000,Lebih dari Rp. 4.000.000.000,- s.d. Rp. 5.000.000.000,= Rp. 375.000,Lebih dari Rp. 5.000.000.000,- s.d. Rp. 6.000.000.000,= Rp. 450.000,Lebih dari Rp. 6.000.000.000,- s.d. Rp. 7.000.000.000,= Rp. 525.000,Lebih dari Rp.7.000.000.000,s.d. Rp. 8.000.000.000,= Rp. 600.000,-
1
=
http://www.bphn.go.id/
-
Lebih dari Rp.8.000.000.000,s.d. 9.000.000.000,= Rp. 675.000,Lebih dari Rp. 9.000.000.000,- s.d. 10.000.000.000,-=Rp.750.000,-
Rp. Rp.
c. Retribusi SIUP Besar : - Investasi lebih dari Rp 10.000.000.000,- = Rp
1.500.000,-
(5) Besarnya retribusi IUPM ditetapkan sebagai berikut : -
Penerbitan Daftar Ulang
Rp. 1.500.000,Rp. 750.000,-
(6) Penerbitan atau Perpanjangan IUPB
Rp.
150.000,-
(7) Pendaftaran Usaha Waralaba STPUW
Rp. 100.000,-
BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 25 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Pemungutan dan pengelolaan retribusi dilaksanakan oleh Dinas; (3) Kepada Dinas diberikan biaya Dana Peningkatan Pelayanan (upah pungut) sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah nilai penerimaan retribusi; (4) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Walikota. BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 26 Retribusi dipungut di Kota Tasikmalaya BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 27 (1) Pelanggaran terhadap Pasal 2, 3, 6, 8, 10, 14, 17, 18, 21, dan 24 Peraturan Daerah ini diancam dengan kurungan 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 28 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
1
http://www.bphn.go.id/
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi; i.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.
Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29 (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang diterbitkan terdahulu dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi; (2) Bagi setiap Perusahaan yang memiliki SIUP, IUPM, dan IUPB sebelum ditetapkannya ketentuan ini wajib menyesuaikan pada saat registrasi.
1
http://www.bphn.go.id/
BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Penetapan Walikota. Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya. Ditetapkan di : Tasikmalaya pada tanggal : 27 Agustus 2004 WALIKOTA TASIKMALAYA Ttd H. BUBUN BUNYAMIN Diundangkan di : Tasikmalaya pada tanggal : 30 Agustus 2004 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA Ttd. Ir. H. ENDANG SUHENDAR, MS Pembina Tingkat I NIP. 480 091 785 LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2004 NOMOR 43 SERI C
1
http://www.bphn.go.id/
