PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN HASIL HUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang
: a. bahwa hutan merupakan sumber daya alam yang mempunyai fungsi sangat penting untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah serta pelestarian lingkungan hidup; b. bahwa agar hutan dapat dimanfaatkan secara lestari, hutan perlu dilindungi dari kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, kebakaran, hama/penyakit dan daya-daya alam serta penyalahgunaan gergaji rantai (chain saw) oleh masyarakat yang tidak terkendali; c. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah pertambahan penduduk yang seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Tarakan, sehingga memerlukan adanya pembukaan lahan yang semakin luas pula; d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, b dan c diatas, maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 7. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3759); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242); 19. Keputusan Presiden Nomor 372 Tahun 1962 tentang Koordinator dan Pengawasan Alat-alat Kepolisian Khusus; 20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung; 21. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai; 22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09); 23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 1999 tentang Hutan Kota (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 13 Seri-C); 24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Seri D-13); 25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 15 Seri C-04); 26. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 03 Seri E-01); 27. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Larangan dan Pengawasan Hutan Mangrove di Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 04 Seri E-02). Memperhatikan : Keputusan Walikota Tarakan Nomor 49 Tahun 2002 tentang Penetapan Lokasi Hutan Kota dan Hutan Lindung di Wilayah Kota Tarakan.
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN HASIL HUTAN.
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan adalah Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan; 6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tarakan; 7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu untuk memberi izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. Perorangan adalah orang seorang anggota masyarakat setempat yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Republik Indonesia; 9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya; 10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan; 11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, yang mencakup lingkungan kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan; 12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan; 13. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia yang selanjutnya disebut BUMS Indonesia adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan swasta yang hanya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Perseroan Komanditer (CV); 14. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada perorangan atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga lingkungan; 15. Polisi Kehutanan yang selanjutnya disebut POLHUT adalah pejabat tertentu dilingkungan Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan yang oleh dan kuasa Undang-undang memiliki wewenang kepolisian terbatas dibidangnya; 16. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
17. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan; 18. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap; 19. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah; 20. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat didalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang; 21. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik atas tanah; 22. Hutan Mangrove adalah hutan yang terutama tumbuh pada tanah aluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut dan dicirikan oleh jenis-jenis pohon (Avicennia, Sonneratia, Rhizophora, Bruguiera, Ceriops, Lumnitzera, Excoecaria, Xylocarpus, Aeqieceres, Scypyphora dan Nypa); 23. Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya; 24. Hutan Rakyat yang lazim disebut Hutan Milik adalah hutan tanaman yang berada diatas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya diluar kawasan hutan; 25. Perlindungan Hutan adalah upaya mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit termasuk mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan; 26. Kerusakan Hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya; 27. Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian; 28. Penggunaan kawasan hutan adalah kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan; 29. Izin Pemanfaatan Hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan; 30. Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung dan Buffer Zone (Daerah Penyangga) adalah bentuk usaha menggunakan kawasan pada hutan lindung dengan tidak mengurangi fungsi utama; 31. Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Kota adalah bentuk usaha untuk menggunakan kawasan pada hutan kota dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan; 32. Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Hak adalah bentuk usaha yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsi pokok hutan; 33. Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Mangrove adalah bentuk usaha untuk memanfaatkan kawasan pada hutan mangrove dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
34. Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung adalah bentuk usaha untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utama; 35. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan; 36. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan; 37. Hasil Hutan (kayu dan bukan kayu) adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan; 38. Penataan Batas adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan tanda batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan Berita Acara Tata Batas; 39. Eksplorasi adalah segala penyidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih telitidan lebih seksama adanya galian dan sifat letakannya; 40. Eksploitasi adalah kegiatan menambang untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya; 41. Gergaji Rantai adalah gergaji atau alat-alat yang sejenis yang biasa digunakan untuk menebang, memotong dan membelah kayu yang lazim disebut Chain Saw; 42. Pemilik adalah perorangan atau badan yang mempunyai gergaji rantai.
BAB II PERLINDUNGAN HUTAN Pasal 2 (1) Perlindungan hutan dan hasil hutan merupakan usaha untuk : a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak daerah atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; c. Mempertahankan dan melestarikan jenis-jenis tumbuhan dan satwa; (2) Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan melaksanakan penataan batas terhadap setiap areal hutan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 (1) Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan bertanggung jawab atas perlindungan hutan baik didalam maupun diluar kawasan hutan; (2) Tanpa mengurangi kewenangan Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan dalam bidang perlindungan hutan, maka setiap pemegang izin pemanfaatan hutan bertanggungjawab atas perlindungan hutan di areal hutan tempat usahanya; (3) Mengikutsertakan masyarakat dalam upaya perlindungan hutan.
BAB III TUJUAN PERLINDUNGAN HUTAN Pasal 4 Tujuan perlindungan hutan adalah untuk melindungi hutan dan kawasan hutan dari kerusakan, agar hutan dan kawasan hutan tetap lestari sehingga fungsi lindung dan fungsi konservasinya dapat tercapai secara optimal.
BAB IV DAMPAK KERUSAKAN HUTAN Pasal 5 Dampak kerusakan hutan dan kawasan hutan disebabkan antara lain : 1. Pengerjaan dan atau menguasai tanah hutan secara tidak sah, penggunaan kawasan hutan yang menyimpang dari fungsinya serta pemanfaatan hutan yang tidak bertanggung jawab dan tidak ramah lingkungan; 2. Pengambilan batu, pasir, tanah dan bahan galian lainnya serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah atau tegakan; 3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu, penebangan pohon dan pembukaan lahan pertambakan tanpa izin; 4. Penggembalaan ternak; 5. Kebakaran; 6. Gangguan hama dan penyakit serta daya-daya alam; 7. Penyalahgunaan alat tebang oleh masyarakat yang tidak terkendali. Pasal 6 (1) Penggunaan kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi peruntukannya dan apabila terjadi penyimpangan harus melalui proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Surat kepemilikan lahan yang dikeluarkan oleh Lurah, Camat dan Instansi lainnya sebelum Peraturan Daerah ini diterbitkan dinyatakan tidak berlaku apabila kenyataanya lokasi tersebut masih terdapat hutan alam. Pasal 7 (1) Kegiatan eksploitasi dan eksplorasi yang bertujuan mengambil bahan-bahan galian yang dilakukan didalam kawasan hutan atau hutan lainnya, wajib mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (2) Pelaksanaan lebih lanjut kegiatan eksploitasi dan eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus sesuai dengan petunjuk Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan; (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan sektor lain yang bersangkutan. Pasal 8 Sumber air yang berada didalam kawasan hutan wajib dipertahankan kelestariannya. BAB V PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Pasal 9 (1) Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat dengan cara berkeadilan dan tetap menjaga kelestariannya; (2) Pemanfaatan hutan di wilayah Daerah terdiri dari : a. Pemanfaatan Hutan Lindung dan Buffer Zone (Daerah Peyangga); b. Pemanfaatan Hutan Kota; c. Pemanfaatan Hutan Hak; d. Pemanfaatan Hutan Mangrove.
Pasal 10 (1) Pemanfaatan Hutan Lindung dan Buffer Zone (Daerah Penyangga) sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini, berupa : a. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan : diberikan kepada Perorangan dan Koperasi; b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan : diberikan kepada Perorangan, Koperasi, BUMN atau BUMD dan BUMS Indonesia; c. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu : diberikan kepada Perorangan dan Koperasi; (2) Pemanfaatan Hutan Kota sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini, berupa : a. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan : diberikan kepada Perorangan dan Koperasi; b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan : diberikan kepada Perorangan, Koperasi, BUMN atau BUMD dan BUMS Indonesia; (3) Pemanfaatan Hutan Hak sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini, berupa : a. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan : diberikan kepada Perorangan dan Koperasi; b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan : diberikan kepada Koperasi, BUMN atau BUMD dan BUMS Indonesia; c. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu : diberikan kepada Perorangan, Koperasi, BUMN atau BUMD dan BUMS Indonesia; (4) Pemanfaatan Hutan Mangrove sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini, berupa : a. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan : diberikan kepada Perorangan dan Koperasi; b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan : diberikan kepada Perorangan, Koperasi, BUMN atau BUMD dan BUMS Indonesia; c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu : diberikan kepada Perorangan dan Koperasi; (5) Pemberian izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian dan aspek kepastian usaha serta untuk menjamin asas keadilan dan pemerataan; (6) Tata cara pemberian izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 11 (1) Pemegang izin usaha pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, mempunyai kewajiban untuk menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tempat usahanya; (2) Untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, maka setiap BUMN, BUMD BUMS Indonesia yang mendapat izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, wajib bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.
BAB VI PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN HASIL HUTAN Pasal 12 (1) Pengawasan dan pemantauan hasil hutan di wilayah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan;
(2) Pengawasan dan pemantauan hasil hutan dilapangan dilaksanakan oleh petugas POLHUT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Pengawasan dan pemantauan hasil hutan dilaksanakan pada lokasi-lokasi penumpukkan di darat maupun di perairan wilayah Daerah; (4) Pengawasan dan pemantauan hasil hutan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan keabsahan dokumen yang melindungi hasil hutan tersebut; (5) Peredaran hasil hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku; (6) Ketentuan tentang penatausahaan hasil hutan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB VII GERGAJI RANTAI (CHAIN SAW) Pasal 13 (1) Setiap pemilik gergaji rantai wajib mendaftarkan gergaji rantai miliknya secara langsung kepada Camat setempat; (2) Gergaji rantai yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaporkan oleh Camat kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan; (3) Gergaji rantai yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diberikan surat tanda pendaftaran gergaji rantai yang disiapkan oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan; (4) Surat tanda pendaftaran gergaji rantai wajib melekat bersama gergaji rantai; (5) Yang dapat memiliki gergaji rantai adalah : a. Perorangan yang memiliki hutan milik; b. Badan yang telah memperoleh hak atau izin menebang pohon dari pejabat yang berwenang; c. Instansi pemerintah yang karena tugas dan fungsinya sewaktu-waktu menebang, memotong dan membelah pohon. Pasal 14 (1) Penjual gergaji rantai hanya boleh menjual gergaji rantai kepada perorangan, badan atau instansi pemerintah yang dapat memiliki gergaji rantai sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah ini; (2) Penjual sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib mencatat nama dan alamat pembeli gergaji rantai dan melaporkan data tersebut kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan setiap bulan. Pasal 15 (1) Pemilik gergaji rantai yang meminjamkan, mengalihkan atau menjual gergaji rantai miliknya, wajib memberitahukan kepada Camat atau Pejabat yang ditunjuk; (2) Pemilik gergaji rantai yang menyerahkan gergaji rantai kepada pelaksana kegiatan atau orang lain untuk digunakan dalam kegiatan berdasarkan izin yang dimiliki, wajib membuat surat tugas kepada petugas pelaksana kegiatan yang dimaksud dengan menyebutkan identitas yang jelas dari pelaksana kegiatan dimaksud;
(3) Pemilik gergaji rantai bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan gergaji rantai yang dimilikinya.
BAB VIII LARANGAN Pasal 16 (1) Setiap orang atau badan, dilarang : a. Mengadakan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan; b. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan; c. Mengerjakan, menduduki dan atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah; d. Merambah kawasan hutan; e. Menebang pohon dan memanfaatkan pohon rebah (mati) baik didalam hutan atau diluar kawasan hutan, maupun pada lokasi hasil kegiatan reboisasi atau penghijauan tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang; f. Membakar hutan dan lahan yang dihijaukan baik disengaja maupun tidak disengaja; g. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; h. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; i. Menggembalakan ternak didalam kawasan hutan; j. Membuang sampah atau benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran dan kerusakan serta mengganggu kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; k. Memiliki, menyimpan atau menguasai gergaji rantai tanpa surat dan atau kartu tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan melalui Camat; l. Memungut hasil hutan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan hutan; (2) Setiap orang atau badan dilarang tanpa izin melakukan : a. Kegiatan eksploitasi dan eksplorasi untuk mengambil bahan-bahan galian di dalam hutan dan kawasan hutan; b. Kegiatan penelitian atau penyelidikan umum; c. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan; d. Mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan atau satwa liar dari dalam kawasan hutan; e. Membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan.
BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17 (1) Kepala Daerah dapat memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya; (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berupa : a. Peringatan secara tertulis; b. Pencabutan sementara izin; c. Pencabutan izin apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu
masing-masing selama 7 (tujuh) hari, disertai pencabutannya; d. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha.
dengan
alasan
BAB X PENGAWASAN Pasal 18 (1) Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan; (2) Bila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawasan terpadu. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 19 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (3), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak menyita barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah Pelanggaran; (3) Dengan tidak mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terhadap pemegang izin dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini. (4) Semua hasil hutan dari hasil pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran dirampas untuk Daerah. Pasal 20 Semua hasil hutan dan alat-alat yang telah dirampas sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini, akan dilelang untuk Daerah dan hasil lelang dimasukkan ke Kas Daerah; BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 21 (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kehutanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kehutanan;
c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kehutanan; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kehutanan; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dokumen yang sedang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kehutanan; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Pasal 23 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 27 April 2004 WALIKOTA TARAKAN, ttd. dr. H. JUSUF, S.K
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 12 Seri E-02 Tanggal 30 April 2004 SEKRETARIS DAERAH,
Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed Pembina Utama Muda Nip. 550 004 607
