PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 41 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PRABUMULIH,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom , maka perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan wewenang pembinaan, pengawasan dan perizinan dibidang Ketenagakerjaan di wilayah Kota Prabumulih ; b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2981); 2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan; 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14 ); 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72); 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113); 9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Nomor 3839); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih 11. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1955 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Negara Asing Pendatang; 12. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Kerja; 13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 31 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kota Prabumulih(Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 43 ); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
6. Kantor Tenaga Kerja adalah Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Prabumulih. 7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Prabumulih. 8. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang/produksi. 9. Ketenagakerjaan adalah segala aspek yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau yang tidak yang mempekerjakan buruh satu orang atau lebih dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara. 11. Pekerja/Buruh adalah Tenaga Kerja yang bekerja di dalam Hubungan
BAB I KETENTUAN UMUM
Kerja pada Perusahaan dengan menerima upah. 12. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih 3. Walikota adalah Walikota Prabumulih 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.
3 13. Pembinaan adalah Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan yang dilakukan
18. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
secara langsung terhadap Perusahaan oleh Pegawai yang ditugaskan di
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
bidang Ketenagakerjaan.
Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
14. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah suatu system terhadap Pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan
dibidang
Ketenagakerjaan
guna
melakukan tindakan Korektif baik secara Preventif maupun Represif . 15. Pengusaha adalah : 1. Orang, Persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu Perusahaan milik sendiri.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
2. Orang, Persekutuan atau Badan Hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya. 3. Orang, Persekutuan atau Badan Hukum yang berada di Kota Prabumulih mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang berkedudukan diluar Kota Prabumulih. 16. Laporan Ketenagakerjaan adalah laporan yang memuat data tentang keadaan ketenagakerjaan yang dibuat secara tertulis dan disampaikan
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pemerintah Kota bermaksud melakukan pembinaan, pengendalian terhadap ketenagakerjaan di daerah.
pengawasan
dan
Pasal 3
kepada Dinas yang digunakan sebagai salah satu alat guna mengadakan perencanaan, pengendalian, penilaian dan pengambilan keputusan dibidang ketenagakerjaan. 17. Wajib Retribusi adalah pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau retribusi tertentu;
Pemerintah Kota bertujuan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, profesionalisme dan kesejahteraan tenaga kerja di daerah.
4 BAB III PELAYANAN DAN PERIZINAN
BAB V NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 4 Pasal 7 Pemerintah Kota memberikan pelayanan dibidang pembinaan, pengawasan dan perizinan di bidang ketenagakerjaan.
Dengan nama retribusi pelayanan ketenagakerjaan dipungut retribusi pembinaan, pengawasan, dan pemberian izin ketenagakerjaan.
atas
Pasal 5 Pasal 8 (1) Setiap orang pribadi dan atau badan yang berusaha dibidang ketenagakerjaan wajib memiliki izin dari Walikota. (2) Tata cara dan syarat-syarat perolehan pelayanan dan izin sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota berupa pembinaan, pengawasan, dan pemberian izin ketenagakerjaan.
Pasal 9 BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
(1)
Pasal 6
(2)
Subjek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menikmati/menggunakan jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota; Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi.
Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 10 Retribusi Ketenagakerjaan digolongkan sebagai retribusi jasa umum dan jasa perizinan tertentu.
5
No. 1. BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 11 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan atas : a. Jumlah unit; b. Frekwensi pelayanan; c. Jenis pelayanan; d. Jangka waktu pelayanan (lamanya pelayanan) e. Luas, kapasitas.
2.
Kriteria Wajib lapor ketenagakerjaan : a. < 25 tenaga kerja b. 25 – 50 tenaga kerja c. 50 – 100 tenaga kerja d. > 100 tenaga kerja
Tarif (Rp)
1000/orang 15.000 20.000 25.000 20.000
Pengesahan Peraturan Perusahaan
50.000
Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
40.000
Dua tahun Dua tahun
4.
5. Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI) 6.
Pasal 12
7.
Prinsip dan sasaran dalam pembayaran tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya pembinaan, pengawasan dan pengujian serta pemberian izin.
8.
(1) Tarif Retribusi Ketenagakerjaan dibidang Pembinaan adalah sebagai berikut :
5.000 Satu tahun
Laporan Keberadaan TKA
Pasal 13
25.000
Setiap Pemberangkatan Setiap Pendaftaran
Pendaftaran KKWT
BAB IX STRUKTUR, MASA DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Satu tahun Satu tahun Satu tahun Satu tahun Dua tahun
Pendaftaran Lembaga Kerja Bipartite
3.
BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Masa Retribusi
Wajib Lapor Lowongan
15.000 5.000
Setiap ada Lowongan
6 nilai Rp. 50.000 ke bawah menggunakan Legestrasi Tempel yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota .
(2) Tarif Retribusi Ketenagakerjaan Bidang Perizinan No
Jenis Retribusi
1.
Izin penyimpangan waktu kerja dan Istirahat
Tarif (Rp) 10.000
2.
Izin penyelenggaraan pelatihan
50.000
Satu tahun
3.
Izin penggunaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) a. Izin pesawat tenaga dan produksi b. Izin pesawat angkat dan angkut c. Izin bejana tekan d. Izin pesawat uap / ketel uap e. Izin instalasi listrik f. Rekomendasi perusahaan pengelola catering di perusahaan g. Rekomendasi JPKM (pelayanan kesehatan lebih baik) h. Pengesahan penunjukan surat keputusan kepengurusan P2K3
150.000 150.000 150.000 500.000 150.000 75.000
1 kali 1 kali 1 kali 2 tahun 2 tahun 2 tahun
BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 15 Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.
BAB XI TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 16
Setiap Penganjuran 1 kali 100.000 25.000
100.000
4.
Masa Retribusi Satu tahun
(1)
Walikota menerbitkan SKRD untuk menetapkan retribusi yang didasarkan kepada Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD);
(2)
Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka Walikota menerbitkan SKRD secara jabatan;
(3)
Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
1 tahun
Izin Bursa Kerja khusus
Pasal 14 Untuk pembayaran Retribusi di atas Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD) sedangkan Retribusi dengan
7 Pasal 17 Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka Walikota mengeluarkan SKRD tambahan. Pasal 18 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan oleh Dinas / Instansi Pemungut yang ditetapkan oleh Walikota. Pasal 19 (1) Instansi pemungut adalah Instansi /Dinas yang ditujuk oleh Walikota. (2) Kepada Instansi pemungut/pengelola dan Instansi terkait lainnya diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah yang di setor ke Kas Daerah. (3) Pembagian biaya pemungutan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 20 (1)
Pembayaran retribusi dengan menggunakan SSRD dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD Jabatan atau SKRD tambahan secara tunai / lunas;
(2)
Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD oleh Walikota;
Pasal 21 (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 diberikan tanda bukti pembayaran; (2) Bentuk, isi, kwalitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota;
BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 22 (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran; (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang; (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;
8 Pasal 23 Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota. BAB XIV KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 24 (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 25 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 26 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana retribusi daerah. d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti.
9 f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut.
Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (e).
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal 12 Desember 2003
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
WALIKOTA PRABUMULIH
j. Menghentikan penyidikan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
RACHMAN DJALILI Diundangkan di Prabumulih pada tanggal 9 Februari 2004 SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
ABDUL LATIEF MENDIWO
LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2003 NOMOR 3 SERI C
10
