PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR
10 TAHUN 2013 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PONTIANAK, Menimbang
:
a. bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak telah dibentuk
dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011; b. bahwa dengan adanya perubahan jabatan struktural eselon IV di
bawah Inspektur Pembantu menjadi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kota Pontianak berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan susunan organisasi pada Inspektorat Kota Pontianak; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak; Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapui dan Daerah TIngkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
-1-
-2SALINAN 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaha-raan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara--Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011-Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan----dan Pengawasan Penyelenggaraan---Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
-3SALINAN 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelo-laan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara-Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9); 17. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah; 18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran DaerahTahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7); 19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008-tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran DaerahTahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang kedua dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK, MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK.
-4SALINAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri D Nomor 1) dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 40 huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 diubah, dan huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2, dan angka 3, dan huruf f angka 1, angka 2, dan angka 3 dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut : Bagian Ketiga INSPEKTORAT Pasal 40 Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari : a. Inspektur; b. Sekretaris; 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; c. Inspektur Pembantu Wilayah I; 1. Dihapus; 2. Dihapus; 3. Dihapus. d. Inspektur Pembantu Wilayah II; 1. Dihapus; 2. Dihapus; 3. Dihapus. e. Inspektur Pembantu Wilayah III; 1. Dihapus; 2. Dihapus; 3. Dihapus; f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; 1. Dihapus; 2. Dihapus; 3. Dihapus. g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. 2. Ketentuan Pasal 44 dihapus. 3. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 45 Struktur organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-5SALINAN
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 30 Oktober 2013 WALIKOTA PONTIANAK, TTD SUTARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal 30 Oktober 2013 SEKRETARIS DAERAH, TTD MOCHAMAD AKIP
LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013 NOMOR 10
Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, SRI SUJIARTI, SH, M.Si Pembina Tk.I NIP. 19680215 199303 2 009
-6SALINAN PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR
TAHUN 2013 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK I. UMUM Bahwa standarisasi dan tertib penataan kelembagaan perangkat daerah telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Sedangkan besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.Dengan demikian, tidak berarti bahwa setiap penangan urusan Pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Selanjutnya, perubahan jumlah besaran organisasi perangkat daerah dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak yang mengacu pada ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tersebut telah direvisi untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009. Dalam perkembangan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
-7SALINAN Daerah,Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Selain atas dasar beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, nomenklatur dan susunan organisasi pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 harus dilakukan penyesuaian dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 dengan melakukan perubahan terhadap beberapa SKPD, dalam bentuk perampingan struktur organisasi SKPD, pembentukan SKPD baru, dan penghapusan beberapa SKPD yang dianggap tidak perlu dan tumpang tindih dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan SKPD lainnya. Adapun SKPD yang mengalami penyesuaian struktur organisasi adalah Sekretariat Daerah; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan; Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana; Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik; dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan SKPD yang dihapus adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat; Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; dan Pelaksana Harian Badan Narkotika. Adapun SKPD yang dibentuk baru adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah. Seluruh perubahan SKPD tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011 dan diundangkan tanggal 22 Desember 2011. Setelah berlangsung lebih dari satu tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 ditetapkan dan diundangkan, ada keharusan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menghapus jabatan Kepala Seksi eselon IV yang berada di bawah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keharusan itu didasarkan pada ketentuan Bab IV KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kekrja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang menyatakan, “Apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu dihapus”. Penghapusan tersebut dilakukan sebagai konsekuensi telah ditetapkannya Jabatan Fungsional Tertentu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (P2UPD) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
-8SALINAN Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. Dengan adanya penetapan jabatan fungsional pengawas (P2UPD) tersebut, maka untuk menghapus jabatan Kepala Seksi pada Inspektur Pembantu Inspektorat Kota Pontianak, perlu dilakukan perubahan ketiga terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak. II. PASAL DEMI PASAL. Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 120
