PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR
1 TAHUN 2013 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, WALIKOTA PONTIANAK, Menimbang : a. bahwa untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang retribusi Jasa Usaha; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756 ) ; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
-2-
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
-314. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10); 18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7 ); 19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang kedua dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
-4BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Pontianak. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pontianak. 3. Walikota adalah Walikota Pontianak. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pontianak. 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Kota Pontianak. 13. Kekayaan Daerah adalah kekayaan berupa tanah, bangunan, dan/atau selain tanah dan bangunan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
-514. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. 15. Tempat pelelangan adalah fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah untuk pelelangan ikan. 16. Jasa pelelangan adalah operasional tenaga kerja. 17. Fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan adalah timbangan, gerobak, keranjang, Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan gudang. 18. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan. 19. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 20. Bongkar muat adalah setiap kegiatan pembongkaran / pemuatan ikan dari kapal penangkap ikan atau pengangkut ikan baik menggunakan kapal ikan maupun yang mempergunakan kendaraan darat. 21. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal pengangkutan ikan untuk memuat ikan atau singgah untuk mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya yang tercantum dalam SIKPI. 22. Pelabuhan angkutan sungai adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal sungai dan atau kapal pedalaman bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatn pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda angkutan darat. 23. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan darat yang terputus karena adanya perairan, untu mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. 24. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. 25. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan menaikkan dan menurunkan orang dan / atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 26. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. 27. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
-628. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan / atau orang dengan dipungut bayaran. 29. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah. 30. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 31. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 32. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus. 33. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 34. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. 35. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang bersifat sementara. 36. Tempat khusus parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah, dan / atau Badan Hukum dan perorangan yang meliputi taman parker, dan gedung parkir. 37. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan dan /atau pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. 38. Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas ; 39. Tempat Potong Hewan (TPH) adalah bangunan yang digunakan untuk memotong hewan bagi konsumsi masyarakat) ; 40. Daging adalah bagian bagian hewan yang disembelih dan lazim dikonsumsi manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain ; 41. Bakalan adalah ternak potong (sapi, babi, kambing dan unggas) yang siap dipotong dalam rangka menghasilkan daging bagi konsumen. 42. Ternak adalah hewan sapi, kerbau, rusa, kijang, kuda, kambing, domba, babi peliharaan / hutan, unggas, kelinci. 43. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
-7-
44. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. 45. Retribusi Penyeberangan Di Air adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. 46. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. 47. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 48. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 49. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 52. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 54. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) angka 2, angka 3 dan angka 5 huruf b diubah dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 7 dan angka 8, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
-8Bagian Ketiga Besaran Tarif Retribusi Pasal 8 (1) Besaran tarif retribusi untuk pemakaian kekayaan daerah terdiri atas tarif pemakaian tanah, pemakaian bangunan, dan pemakaian barang selain tanah dan/atau bangunan. (2) Besaran tarif pemakaian tanah ditetapkan sebagai berikut : No 1.
Besaran Tarif Jenis Barang Biaya Sewa Penggunaan Tanah 5 % x NJOP PBB Tanah / M2 x Luas Tanah ( Hak Pakai (Maximum 5 Tahun) per tahun ).
2.
Biaya Sewa Penggunaan Tanah 5 % x NJOP PBB Tanah /M2 x Luas Tanah Hak Pengelolaan (Maximum 5 (per tahun) Tahun)
3.
Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota : a. HGB baru / Pembaharuan HGB (Maximal 30 Tahun) ; - Jika NJOP PBB (Bumi) Per 5% X NJOP PBB Tanah /M2 X Luas Tanah X M2 < Rp. 1.000.000,-. Masa Berlaku HGB - Jika NJOP PBB (Bumi) Per 4% X NJOP PBB Tanah /M2 X Luas Tanah X M2 Rp.1.000.000,- s/d ≤ Rp. Masa Berlaku HGB 2.000.000,-. - Jika NJOP PBB (Bumi) Per 3% X NJOP PBB Tanah /M2 X Luas Tanah X M2 > Rp. 2.000.000 Masa Berlaku HGB b.Perpanjang 20 Tahun).
HGB
(maximum 3% X NJOP PBB Tanah /M2 X Luas Tanah X Masa Berlaku HGB
c. Peralihan HGB (tidak merubah 5% x NJOP PBB Tanah /M2 x Luas Tanah. masa berlaku HGB yang lama) 4.
Penggunaan tanah untuk Rp. 500.000,- per M2 x luas tanah yang pemancar dan menara / tower digunakan.
5.
Tanah untuk pembangunan 2% x NJOP PBB Tanah /M2 x Luas Tanah sarana olah raga (Tenis, Bulu (Per tahun) Tangkis, Basket, Futsal, Volly Ball, Renang, dan sepak Bola serta sejenisnya yang dapat dikomersilkan)
6.
Penggunaan Tanah Untuk Pemasangan Billboard Reklame Komersil : Panjang Bentangan Luas Tarif Per Tahun Keterangan Billboard Tanah 0,1 M s/d 2 M 2 M x 2 Rp. 500.000,Pembayaran dilakukan M dimuka sekaligus untuk 3 tahun. 2,1 M s/d 4 M 2 M x 4 Rp. 600.000,M
-9-
4,1 M s/d 6 M >6M 7.
2Mx6 M 2Mx8 M
Pemakaian Tanah dipinggir sungai dan Pemakaian / pemanfaatan permukaan air diperairan sungai : a. dermaga beton/ turap beton b. Dermaga Kayu (Steiger) / tanah diturap/ barau c. Penimbunan Kayu (Log Pond) rakit dan sejenisnya d. Depot minyak terapung, penimbunan pasir, galangan kapal (motor) bengkel reparasi kerambah ikan, restoran terapung, Parawisata Air, garasi Kapal, rumah gudang, rental speed boad dan sejenisnya e. Reklame dan rambu Sungai
Rp.
750.000,-
Rp. 1.000.000,-
Rp. 7.000,- per M2/ Tahun Rp. 3.000,- per M2/ Tahun Rp. 10.000,- per M2/ tahun Rp. 2.000,- per M2 / tahun
Rp. 16.000,- per M2 / tahun
(3) Besaran tarif pemakaian bangunan ditetapkan sebagai berikut : No 1.
2.
3.
4.
Jenis Barang Penggunaan Gedung Pontianak Centre (PCC) : a. Plenary Hall b. Arwana Room c. Enggang Room d. Belidak Room e. Ruang Untuk Kantor f. Halaman Gedung PCC g. Service Charge
Besaran Tarif Convention Rp. 9.000.000,-/hari Rp. 3.500.000,-/hari Rp. 2.500.000,-/hari Rp. 2.000.000,-/hari Rp. 1.000.000,-/M2 / tahun Rp. 1.000.000,-/hari 10 % dari harga sewa.
Gedung Serba Guna Kecamatan : a. Untuk resepsi pernikahan b. Selain resepsi pernikahan c. Kegiatan Bulu Tangkis ( 4 Jam / minggu)
Rp. 500.000,-/hari. Rp. 300.000,-/hari. Rp. 150.000,-/hari
Gedung Serba Guna Kelurahan : a. Untuk resepsi pernikahan b. Selain resepsi pernikahan c. Kegiatan Bulu Tangkis ( 4 Jam / minggu)
Rp. 300.000,-/hari. Rp. 100.000,-/hari. Rp. 100.000,-/hari.
Penggunaan Rumah Dinas : Type Luas Bangunan A > 250 M2 B 120 M2 s/d < 250 M2 C 120 M2 s/d < 150 M2 D < 70M2
Tarif Rp. Rp. Rp. Rp.
per bulan 60.000,50.000,40.000,30.000,-
- 10 -
5.
6.
Gedung : a. SMU Terpadu Pontianak b. Aula BAPPEDA
Rp. 750.000,- / hari Rp. 500.000,- / hari
Penggunaan Bangunan lainnya pertahun. 6,64 % X Lb x Hs x Hst x Nsb Keterangan : Lb = Luas lantai bangunan (M2) Luas bangunan dihitung berdasarkan luas lantai bangunan dalam M2. Hs = Harga satuan bangunan setara dalam keadaan baru (Rp/ M2) Harga satuan bangunan per M2 sesuai dengan klasifikasi/type bangunan dalam keadaan baru ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Pontianak.
Hst = harga satuan tertinggi rata-rata per- M2 bangunan bertingkat. Jumlah Lantai
Bangunan Bangunan Bangunan Bangunan Bangunan Bangunan Bangunan Bangunan Bangunan Bangunan
1 lantai 2 lantai 3 lantai 4 lantai 5 lantai 6 lantai 7 lantai 8 lantai 9 lantai 10 lantai
Harga Satuan Tertinggi Per- M2
1,000 1,090 1,120 1,135 1,162 1,197 1,236 1,265 1,299 1,333
Nsb = Nilai sisa bangunan (%) - Penyusutan untuk bangunan permanen = 2% - Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4 % / tahun - Penyusutan untuk bangunan darurat = 10 % / tahun - Penyusutan maksimal = 80 %
(4) Besaran tarif pemakaian barang selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan sebagai berikut : No 1.
Jenis Barang Laboratorium : a. Kadar Air b. Berat Jenis c. Atterberg Limit d. Analisa Saringan e. Pemadatan Standar
Besaran Tarif Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
50.000,-/contoh 100.000,-/contoh 100.000,-/contoh 200.000,-/contoh 400.000,-/contoh
- 11 -
2.
3.
4. 5.
6.
Pangkalan Pendaratan Ikan : a. Tonase Kapal 5 s/d 10 GT Tonase Kapal 10 s/d 20 GT Tonase Kapal 20 s/d 30 GT Tonase Kapal > 30 GT b. Gudang Penampungan c. Kantin
Rp. 30.000,-/tambat/hari Rp. 50.000,-/tambat/hari Rp.100.000,-/tambat/hari Rp.250.000,-/tambat/hari Rp. 15.000,- per-M²/hari Rp.125.000,-/bulan
Terminal Agribisnis : - Sewa Kios - Sewa Gudang - Sewa Hanggar
Rp. 260.000,-/Unit/bulan Rp. 110.000,-/m²/tahun Rp. 150.000,-/m²/tahun
Reiser : - Sewa Aquarium
Rp.150.000,-/buah/tahun.
Bus Sekolah a. Angkutan Pelajar Dalam Kota b. Carteran Keluar Kota
Rp. 500,-/orang Rp. 600.000,-/bus
Kendaraan / alat berat : a. Asphalt Mixing Plant (AMP) 30 T/jam b. Asphalt Mixing Plant (AMP) 15 T/jam c. Asphalt Finisher d. Asphalt Sprayer e. Bachoe Loader f. Compressor g. Concrete Mixer 0,3 s/d 0,6 M3 h. Dump Truck i. Dump Truck Besar j. Loader k. Pengecat Marka Thermoplast, l. Tire Roller 8-10 T m.Tandem Roller 2 T (MG-2) n. Tandem Roller 4 T ( MGB-4 ) o. Tandem Roller 6 T (MG-6) p. Tandem Roller 7 T (MGB-7) q. Three Wheel Roller 6-8 T r. Truck Lift 21 M s. Truck Lift 11 M t. Stemper Bomb
7.
Mobil Derek : a. Mobil Angkutan Penumpang Roda 4 b. Mobil Angkutan Penumpang Roda 6 c. Mobil Angkutan Penumpang Roda 6 Ke atas d. Mobil Angkutan Barang Roda 4 e. Mobil Angkutan Barang Roda 6 f. Mobil Angkutan Barang Roda 6 Keatas g. Kereta Tempelan / gandengan 20 feet h. Kereta Tempelan / gandengan 40 feet
Tarif Per Jam Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
500.000,300.000,75.000,12.500,200.000,40.000,22.500,45.000,75.000,87.500,25.000,105.000,17.500,95.000,75.000,190.000,70.000,400.000,135.000,20.000,-
Besaran Tarif
Tarif Per Hari (8 Jam) Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
3.280.000,2.040.000,600.000,100.000,1.240.000,320.000,180.000,360.000,600.000,700.000,200.000,840.000,140.000,760.000,600.000,1.520.000,560.000,3.200.000,1.080.000,160.000,-
Tarif Persatu Kali Derek
Rp. 300.000,Rp. 400.000,Rp. 500.000,-
Satu kali Derek Satu kali Derek Satu kali Derek
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Satu Satu Satu Satu Satu
400.000,500.000,600.000,500.000,600.000,-
kali kali kali kali kali
Derek Derek Derek Derek Derek
- 12 -
8.
Biaya Pemanfaatan Kios / Los / Pasar : a. Untuk pedagang yang memiliki SPTU.
35 % x Biaya Pembangunan Pasar dikurangi (Biaya Siteplan + Tempat Penampungan Sementara / TPS). Maksimal 100 % x biaya Pembangunan Pasar Per Kios/Los dalam satu kali pembangunan (Non subsidi).
b. Untuk pedagang baru.
3. Ketentuan Pasal 49 angka 1, angka 4, angka 10 huruf a dan huruf b, angka 11 huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, serta angka 12 huruf a diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 13, sehingga pasal 49 berbunyi sebagai berikut : Bagian Ketiga Besaran Tarif Retribusi Pasal 49 Besaran tarif Pelayanan Kepelabuhan adalah sebagai berikut : No 1.
2.
3.
Jenis Retribusi Jasa sandar/tambat kapal angkutan laut di Pelabuhan Seng Hie. a. GT. 1 s/d 50 b. GT. 51 s/d 100 c. GT. 101 s/d 200 d. GT. 201 s/d keatas
Tarif Retribusi Rp. 50.000,Rp. 75.000,Rp.100.000,Rp.200.000,-
Jasa sandar/tambat kapal penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Jl. Bardan – Siantan. a. Operasi Rp. 25,b. Istirahat Rp. 5,Jasa sandar / tambat kapal angkutan sungai dan danau di dermaga. a. GT. 1 s/d GT. 20 b. GT. 21 s/d GT. 40 c. GT. 41 s/d GT. 60 d. GT. 61 s/d GT. 80 e. GT. 81 s/d GT. 100 f. GT. 100 keatas
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
5.000,10.000,15.000,20.000,25.000,30.000,-
Keterangan
Satu Satu Satu Satu
kali kali kali kali
tambat tambat tambat tambat
/ / / /
hari hari hari hari
/ / / / / /
hari hari hari hari hari hari
GT. Kapal / Call GT. Kapal / Jam
Satu Satu Satu Satu Satu Satu
kali kali kali kali kali kali
tambat tambat tambat tambat tambat tambat
4.
Jasa Bongkar / Muat di Pelabuhan Rp. 2.500,Seng Hie.
Satu ton / M3
5.
Jasa Bongkar / Muat Kapal Sungai Rp. 1.000,di Dermaga.
Satu ton / M3
6.
Jasa Penimbunan / Penumpukan di Rp. 2.000,Pelabuhan Seng Hie.
Satu ton / M3
7.
Sewa lahan di Pelabuhan Seng Hie.
- 13 - Kantin dan sejenisnya. - Kantor
Rp.250.000,- Satu M2/ tahun Rp.500.000,- Satu M2/ tahun
8.
Sewa lahan di Pelabuhan Penyeberangan Jl. Bardan - Siantan. Rp.250.000,- Satu M2/ tahun - Kantin dan sejenisnya. Rp.500.000,- Satu M2/ tahun - Kantor
9.
Sewa lahan di Dermaga. - Kantin dan sejenisnya.
10. Pas masuk di Pelabuhan Seng Hie. a. Pengantar / penjemput b. Penumpang c. Sepeda motor d. Kendaraan roda 3 / gerobak e. Kendaraan roda 4 f. Kendaraan roda 6 masuk di Pelabuhan 11. Pas Penyeberangan Jl. Bardan – Siantan. a. Penumpang umum b.Sepeda umum c. Sepeda motor d.Sepeda motor berboncengan e. Sepeda motor > 500 CC & kendaraan roda 3 f. Mobil jeep, sedan, minicab, mini bus, mikrolet, pick up. 1) Kosong 2) Bermuatan g. Mobil bus, mobil barang (truck), tangki 1) Kosong 2) Bermuatan 12. Pas masuk di Dermaga. a. Orang b. Kendaraan roda 2 c. Kendaraan roda 3 / gerobak d. Kendaraan roda 4 e. Kendaraan roda 6
Rp. 1.000,-
Satu M2/ hari
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Satu Satu Satu Satu Satu Satu
kali kali kali kali kali kali
Rp. 500,Rp. 500,Rp. 500,Rp. 1.000,Rp. 1.000,-
Satu Satu Satu Satu Satu
kali masuk / orang kali masuk / orang kali masuk / unit kali masuk / unit kali masuk / unit
Rp. 1.000,Rp. 1.500,-
Satu kali masuk / unit Satu kali masuk / unit
Rp. 1.000,Rp. 2.000,-
Satu kali masuk / unit Satu kali masuk / unit
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Satu Satu Satu Satu Satu
2.000,4.000,1.500,2.000,3.000,5.000,-
1.000,2.000,2.000,3.000,5.000,-
dan Pemeliharaan 13. Penambahan Pelabuhan Penyeberangan Rp. 600,Kendaraan Bermotor : Rp. 400,a. Roda 4 b. Roda 6
kali kali kali kali kali
masuk/orang masuk/orang masuk/orang masuk/unit masuk/unit masuk/unit
masuk masuk masuk masuk masuk
/ / / / /
Orang unit unit unit unit
Satu kali masuk /unit Satu kali masuk /unit
- 14 4. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga pasal 60 berbunyi sebagai berikut : Pasal 60 Masa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah satu kali masuk tempat Rekreasi dan Olahraga. 5. Ketentuan Pasal 67 angka 8 diubah, sehingga berikut :
pasal 67 berbunyi sebagai
Bagian Ketiga Besaran Tarif Retribusi Pasal 67 Besaran tarif Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah sebagai berikut : No 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uraian
Satuan
Harga Satuan (Rp.)
Benih Bawal. a. Ukuran 3 - 5 cm b. Ukuran 5 - 8 cm c. Ukuran 8 - 12 cm
Ekor Ekor Ekor
Rp. 350,Rp. 450,Rp. 550,-
Benih Nila. a. Ukuran 3 - 5 cm b. Ukuran 5 - 8 cm c. Ukuran 8 - 12 cm
Ekor Ekor Ekor
Rp. 200,Rp. 300,Rp. 500,-
Benih Paten. a. Ukuran 3 - 5 cm b. Ukuran 5 - 6 cm c. Ukuran 6 - 7 cm
Ekor Ekor Ekor
Rp. 500,Rp. 600,Rp. 700,-
Benih Jelawat. a. Ukuran 3 - 5 cm b. Ukuran 5 - 6 cm c. Ukuran 6 - 7 cm
Ekor Ekor Ekor
Rp. 500,Rp. 650,Rp. 750,-
Benih Mas. a. Ukuran 3 - 5 cm b. Ukuran 5 - 8 cm c. Ukuran 8 - 12 cm
Ekor Ekor Ekor
Rp. 300,Rp. 450,Rp. 600,-
Benih Lele. a. Ukuran 3 b. Ukuran 5 c. Ukuran 6 d. Ukuran 8
Ekor Ekor Ekor Ekor
Rp. Rp. Rp. Rp.
Batang
Rp.1.000,-
Batang
Rp.25.000,-
-
5 cm 6 cm 8 cm 12 cm
7.
Bibit Lidah Buaya. a. Ukuran 25 - 30 cm b. Jumlah Daun 5-7 helai
8.
Anggrek. a. Ukuran 30 cm b. Umur 3 - 4 bulan
Keterangan
200,250,350,500,40 jenis
- 15 -
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 1 Mei 2013 WALIKOTA PONTIANAK,
SUTARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal 1 Mei 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
MOCHAMAD AKIP LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013 NOMOR 1
- 16 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR
1 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang, dan untuk di Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Selama ini pungutan Daerah yang berupa Retribusi diatur dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Terkait dengan Retribusi, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsipprinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah. Kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah. Saat ini Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang member kewenangan pada daerah untuk memungut Retribusi sesuai objek yang sudah ditentukan dan tidak member kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang sudah ditetapkan dalam undangUndang. Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah.
- 17 Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintangi arus barang dan jasa antar daerah. Pengaturan kewenangan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam retribusi. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas terhadap beberapa objek retribusi dan penambahan jenis retribusi. Untuk golongan Retribusi Jasa Usaha terdapat 3 (tiga) jenis Retribusi baru bagi Kota Pontianak, yaitu Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah. Dengan perluasan basis retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, untuk Retribusi, masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam UndangUndang ini sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam UndangUndang ini. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 18 II. PASAL DEMI PASAL Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 116
