PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA DENPASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DENPASAR, Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan amanat Undang – undang serta terjadinya Pergeseran paradigma Pemerintahan Daerah mengenai penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar khususnya yang menyelenggarakan manajemen kepegawaian memerlukan penyesuaian organisasi sebagai realisasi pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan prinsip pembinaan kepegawaian. b. bahwa berkenaan dengan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Pembentukan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar.
Mengingat
1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); yunto Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974; 2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465); 3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193)
:
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195) yunto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196), yunto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019); 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 12. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Memperhatikan :
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tanggal 14 Nopember 2002 Nomor 18 Tahun 2002 tentang Persetujuan Penetapan 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar menjadi Peraturan Daerah Kota Denpasar. Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR M E M U T U S K A N: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA DENPASAR
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar selanjutnya disebut juga Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya – upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban pegawai yang meliputi perencanaan, penembangan, kwalitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1)
(2)
Badan Kepegawaian Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Walikota Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Denpasar melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 4 Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Pasal 3, Peraturan Daerah ini Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi: a.
b. c. d.
e.
f.
g.
h. i. j.
Penyiapan penyusunan peraturan perundang – undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang – undangan. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pengelolaan system informasi kepegawaian Daerah. Penyampaian informasi kepegawaian Daerah ke Badan Kepegawaian Negara.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari: a. b. c. d. e. f.
Kepala Sekretariat Bidang – bidang Sub Bagian – Sub Bagian Sub Bidang – Sub Bidang Jabatan fungsional Pasal 7
Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari: a. b. c.
Sub Bagian Perencanaan Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Umum
Pasal 8 Bidang – bidang sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c Peraturan Daerah ini terdiri dari: a. b. c. d.
Bidang Data Pegawai Bidang Perencanaan Pegawai Bidang Pengembangan Pegawai Bidang Mutasi Pegawai Pasal 9
(1)
Bidang Data Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a Peraturan Daerah ini terdiri dari: a. Sub Bidang Penyiapan dan Pemeliharaan Data b. Sub Bidang Pengolahan dan Analisa Data c. Sub Bidang Pelaporan
(2)
Bidang Perencanaan Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari: a. Sub Bidang Pengadaan dan Penyaringan b. Sub Bidang Hukum dan Peraturan Kepegawaian c. Sub Bidang Kesejahteraan
(3)
Bidang Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf c Peraturan Daerah ini terdiri dari: a. Sub Bidang Karier Struktural b. Sub Bidang Karier Fungsional c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
(4)
Bidang Mutasi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf d Peraturan Daerah ini terdiri dari: a. Sub Bidang Mutasi Struktural b. Sub Bidang Mutasi Fungsional c. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun
BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 10 Dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah dapat ditempatkan kelompok jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
BAB VI BAGAN ORGANISASI Pasal 11 Bagan struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VII URAIAN TUGAS Pasal 12 Uraian tugas masing – masing jabatan struktural pada Badan Kepegawaian Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB VIII ESELONERING, PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN Pasal 13 (1) (2) (3)
Kepala Badan adalah jabatan eselon II/b Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III/a Kepala Sub. Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan eselon IV/a Pasal 14
(1) (2)
Kepala Badan, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota
BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 15 Pembiayaan Badan Kepegawaian Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar
BAB X KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 16 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.
Disahkan di Denpasar Pada tanggal 14 Nopember 2002
WALIKOTA DENPASAR ttd PUSPAYOGA
Diundangkan di Denpasar Pada tanggal 18 Nopember 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR ttd MADE WESTRA
LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2002 NOMOR 17
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA DENPASAR
I.
UMUM
Dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah mengakibatkan perubahan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan titik berat pada Daerah kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan titik berat pada Daerah Kabupaten / Kota yang berimplikasi pula pada terjadinya perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang mewadahinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman Organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, maka dipandang perlu diadakan penataan Organisasi Perangkat Daerah, khususnya Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Denpasar menjadi Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cuk up Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas
