PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BONTANG,
Menimbang
: a. bahwa hutan mangrove di Kota Bontang merupakan potensi sumber daya alam yang harus didayagunakan secara optimal agar dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah; b. bahwa kegunaan yang diperoleh dari padanya, antara lain sebagai perlindungan pantai terhadap angin, ombak dan abrasi, pencegahan intrusi air laut, tanggul alam terhadap ombak dan angin, pelestarian flora dan fauna, mempertahankan habitat biota perairan sehingga Pemerintah Daerah berkepentingan menjaga kelestariannya; c. bahwa hutan mangrove Kota Bontang telah mengalami kerusakan akibat dari pemanfaatan hutan mangrove yang tak terkendali, sehingga perlu dilakukan serangkaian upaya pengelolaan secara optimal; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan hutan mangrove.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427); 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 9. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 16. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pemerintah Kota Bontang; 17. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4)
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
KOTA
BONTANG
PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
TENTANG
1.
Daerah adalah Kota Bontang;
2.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3.
Kepala Daerah adalah Walikota Bontang;
4.
Kas Daerah adalah kas daerah Kota Bontang;
5.
Badan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha untuk mencari keuntungan;
6.
Hutan Mangrove adalah tipe hutan yang umumnya tumbuh dan berkembang pada tanah lumpur aluvial atau lempung, gambut, berpasir yang toleran terhadap air asin di sepanjang pantai, muara sungai, teluk dangkal, delta, bagian yang terlindung dari tanjung dan selat yang berada dalam jangkauan pasang surut (interdial) pada kawasan tropis dan subtropis;
7.
Pengelolaan
mangrove
adalah
kegiatan
perencanaan,
peruntukan, penggunaan, pelestarian dan pengawasan hutan mangrove yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan sedapat mungkin melibatkan peran serta masyarakat; 8.
Pelestarian perlindungan
Hutan
Mangrove
terhadap
hutan
adalah
rangkaian
mangrove
upaya
dengan
cara
pemeliharaan tanaman lama, penanaman dengan tanaman baru, dan permudaan yang dilakukan untuk melindungi mangrove dari kegiatan yang mengganggu pelestariannya; 9.
Pemanfaatan hutan mangrove adalah kegiatan pengambilan manfaat dari hutan mangrove yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara selektif dengan memperhatikan kelestarian sumber daya dan kelayakan pengusahaan hutan mangrove;
10.
Intrusi adalah proses masuknya air laut ke dalam sistem perairan air tawar akibat terjadi ketidak sesuaian hidrologi;
11.
Keanekaragaman hayati adalah keragaman dari semua spesies tumbuhan, hewan dan mikroorganisme, suatu proses-proses ekosistem dan ekologis dimana mereka menjadi bagiannya;
12.
Keanekaragman
genetik
adalah
keanekaragaman
yang
mencakup informasi genetik sebagai pembawa sifat keturunan dari semua makhluk hidup yang ada; 13.
Keanekaragaman spesies adalah keanekaragaman organisme atau jenis yang mempunyai susunan yang tertentu;
14.
Keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman yang merujuk kepada keberadaan habitat.
BAB II ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2 Pengelolaan hutan mangrove berazaskan manfaat dan kelestarian, kerakyatan, keadilan, kebersamaan dan keterpaduan.
Pasal 3 Tujuan pengelolaan hutan mangrove adalah : a.
Melindungi dan melestarikan potensi serta fungsi hutan mangrove untuk seluruh kawasan yang ditetapkan sehingga keberadaannya sebagai sumber daya (aset) untuk pembangunan terus berlanjut;
b.
Memaksimalkan seluruh fungsi hutan mangrove;
c.
Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat sekitar kawasan hutan mangrove;
d.
Menjamin pemanfaatan yang berkeadilan dan lestari;
e.
Mengembangkan data dan informasi keanekaragaman hayati hutan mangrove serta potensi manfaatnya sebagai landasan utama bagi pengelolaan hutan mangrove secara lestari.
BAB III RUANG LINGKUP
Pasal 4 Pengelolaan hutan mangrove meliputi pelestarian dan pemanfaatan hutan mangrove yang dilakukan dengan berdasarkan pada tata ruang kawasan pesisir
dan
disusun
atas
karakteristik,
kesesuaian
dan
dengan
memperhatikan keanekaragaman genetik, spesies dan ekosistem hutan mangrove.
BAB IV PELESTARIAN
Pasal 5 Panjang kawasan pantai berhutan mangrove minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah dari tepi pantai.
Pasal 6 Setiap orang/badan dilarang : a.
Melakukan penebangan atau memungut hasil hutan di kawasan pelestarian hutan mangrove tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang;
b.
Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan mangrove yang diketahui atau patut diduga bearasal dari kawasan hutan mangrove yang diambil atau dipungut tidak sah;
c.
Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon dalam kawasan hutan tanpa
izin pejabat yang berwenang; d.
Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan
kerusakan
serta
membahayakan
keberadaan
dan
kelangsungan fungsi hutan mangrove; e.
Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan atau satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang tanpa izin pejabat yang berwenang;
f.
Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan pelestarian hutan mangrove;
BAB V PEMANFAATAN
Pasal 7 Pemanfaatan hutan mangrove diselenggarakan dengan memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan kekayaan pengusahaannya.
Pasal 8
(1)
Pemanfaatan dalam kawasan hutan mangrove hanya dapat dilakukan untuk kegiatan-kegiatan secara terbatas meliputi : a.
Kegiatan ekowisata;
b.
Kegiatan
pendidikan
dan
penelitian; c.
Kegiatan pengamanan hutan;
d.
Kegiatan
lain
yang
berhubungan dengan kelautan yang dengan
tidak
bertentangan
kelestarian
hutan
mangrove. (5)
Pengelola ekowisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang bersifat komersial wajib memberikan kontribusi langsung bagi pengelolaan hutan mangrove;
(6)
Pengaturan kegiatan sebagaimana dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 9
(1)
Kegiatan di sekitar kawasan hutan mangrove harus sesuai dengan fungsi hutan mangrove;
(2)
Masyarakat di sekitar kawasan hutan mangrove berhak mendapat
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
sebagai
kompensasi atas pembatasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); (3)
Batas kawasan sekitar kawasan hutan mangrove dan bentuk pengaturan kegiatan yang sesuai dengan fungsi hutan mangrove ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 10 Masyarakat berhak : a.
Memperoleh kenikmatan, keindahan dan kenyamanan (tempat rekreasi) pada daerah terbatas;
b.
Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan informasi hutan mangrove;
c.
Memberi
informasi,
saran
serta
pertimbangan
dalam
Pengelolaan hutan mangrove; d.
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan mangrove.
Pasal 11 Masyarakat berkewajiban untuk : a.
Memelihara fungsi hutan mangrove;
b.
Ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan hutan mangrove;
c.
Menyebarluaskan informasi yang berkaitan pengelolaan hutan mangrove kepada seseorang/masyarakat;
d.
Menjaga aset pengelolaan seperti papan pengumuman, pos dan lain-lain;
e.
Membantu pemerintah dalam mengamankan hutan dari kegiatan penebangan liar, pengubahan fungsi hutan, perburuan satwa dan tanaman serta melakukan upaya-upaya pengamanan sekitar hutan;
f.
Membantu melakukan rehabilitasi kawasan hutan;
g.
Melaporkan luas lahan di kawasan pelestarian hutan mangrove yang dikuasai;
h.
Menghijaukan lahan di kawasan pelestarian hutan mangrove yang dikuasai minimal 60% (enam puluh persen) dari luas lahan yang dikuasai.
BAB VII KETENTUAN PIDANA
Pasal 12
(1)
Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a, b, c, d, dan f, diancam dengan pidana sebagaimana ketentuan pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999;
(2)
Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf e, diancam dengan pidana sebagaimana ketentuan pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999;
(3)
Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf d, g dan h Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
(4)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kejahatan;
(5)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) adalah pelanggaran.
BAB VIII PENYIDIKAN
Pasal 13
(1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bontang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana;
(2)
Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang : a.
Menerima
laporan
pengaduan
dari
atau
seseorang
tentang adanya tindak pidana;
b.
Melakukan tindakan pertama pada
saat
kejadian
itu
di
dan
tempat
melakukan
pemeriksaan; c.
Menyuruh berhenti seseorang yang diduga melanggar dan memeriksa
tanda
pengenal
diri; d.
Meminta
keterangan
dan
barang bukti kepada orang dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan; e.
Melakukan penyitaan benda atau surat;
f.
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g.
Memanggil
orang
untuk
didengar
atau
diperiksa
sebagai
tersangka
dan/atau
saksi; h.
Mendatangkan yang
orang
diperlukan
hubungannya
ahli dalam
dengan
pemeriksaan perkara; i.
Mengadakan
penghentian
penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti dan atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada
penuntut
umum,
tersangka atau keluarganya; j.
Mengadakan
tindakan
lain
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (11)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
(7)
a.
Pemeriksaan tersangka;
b.
Pemeriksaan rumah;
c.
Pemeriksaan benda;
d.
Pemeriksaan surat;
e.
Pemeriksaan saksi;
f.
Pemeriksaan tempat kejadian.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib mengirimkan berita acara yang dimaksud pada ayat 2 kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum;
(8)
Hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.
BAB IX KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 14 Guna melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat dibentuk Tim Pengawasan dan pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB X
PENUTUP
Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Disahkan di Bontang pada tanggal 1 September 2003
WALIKOTA BONTANG
ANDI SOFYAN HASDAM Diundangkan di Bontang pada tanggal 2 September 2003 SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG
M. NURDIN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2003 NOMOR 8
