PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BONTANG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, pemanfaatan dan pemeliharaan Pusat Pendaratan Ikan/Tempat Pendaratan Ikan (PPI/TPI) milik Pemerintah Daerah, yang dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan adanya pungutan Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Perikanan ; b. bahwa untuk penyelenggaraan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkannya dalam Peraturan Daerah. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299); 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undan~ undang Nomor 7
6. 7.
8. 9.
Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL PERIKANAN. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : 1. Daerah adalah Kota Bontang 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bontang 3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang 4. Dewan Perwakilm Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ICota Bontang 5. Instansi yang berwenang adalah Instansi yang menangani sektor perikanan. 6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bontang. 7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. 9.
10. 11. 12. l3.
14. l5.
16. 17. 18. 19.
20.
21.
Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial dan tidak termasuk dalam keadaan dibudidayakan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya didasarkan atas hasil usaha penangkapan ikan di perairan. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau ekplorasi perikanan. Pusat Pendaratan Ikan/Tempat Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI/TPI adalah tempat pendaratan kapal/perahu perikanan, baik yang dibangun oleh pemerintah, ataupun dibangun pihak swasta yang keberadaannya diakui oleh Pemerintah Daerah. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retrbusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 23. Bendaharawan Khusus Penerirna adalah bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bontang 24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bontang. BAB II OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 2 (1) Obyek Retribusi adalah sarana dan prasarana yang tersedia di PPI/TPI untuk masyarakat nelayan guna melakukan kegiatan Pendaratan Kapal Perikanan. (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pendaratan kapal perikanan. (3) Wajib Retribusi adalah nelayan atau pemilik kapal/perikanan yang mendaratakan kapa/perahu perikanan di PPI/TPI. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasa13 Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Perikanan dalam Kota Bontang termasuk Retribusi Jasa Umum. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasa14 Tingkat penggunaan jasa tempat pendaratan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pasal 2 diukur berdasarkan tonage kapal serta frekwensi atau banyaknya melakukan pendaratan kapal perikanan di PPI/TPI.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 5 Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk pelayanan jasa penambahan, percetakan karcis retribusi dan pemeliharaan sarana/prasarana PPI/TPI. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 6 Prinsip penetapan tarif retribusi tempat pendaratan kapal perikanan adalah untuk pelayanan jasa penambatan, pencetakan karcis retribusi dan pemeliharaan sarana/prasarana PPI/TPI dengan mempertunbangkan kemampuan masyrakat dan aspek keadilan. Pasal 7 Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah : a. Ukuran kapal/perahu perikanan s/d 10 GT dipungut Retribusi Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sekali pendaratan. b. Ukuran kapal/perahu perikanan 10 s/d 30 GT dipungut Retribusi Rp. 3.000,(tiga ribu rupiah) sekali pendaratan. c. Ukuran kapal/perahu perikanan di atas 30 GT dipungut Retribusi Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) sekali pendaratan. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 8 Wilayah Pemungutan adalah di Wilayah Daerah Kota Bontang. BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasa19 Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
Pasal 10 (1) Retribusi dipungut pada saat nelayan atau pemilik kapaUperahu perikanan sedang melakukan pembongkaran ikan/pendaratan kapal/perahu perikanan di PPI/TPI. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Hasil pemungutan disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah setiap bulan sekali. BAB IX INSTANSI PEMUNGUT Pasal 11 Pemungut retribusi sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota. BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 12 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewaj iban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 13 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
b. c. d. e. £ g.
h. i. j. k.
Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi; Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan/tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c; Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Menghentikan penyidikan; Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Pasal 15 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang. Disahkan di Bontang pada tanggal 28 Mei 2001 WALIKOTABONTANG,
ANDI SOFYAN HASDAM
Diundangkan di Bontang pada tanggal 28 mei 2001
SJAHRUDDIN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2001 NOMOR 10
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL PERIKANAN 1. PENJELASAN UMUM Dengan diresmikannya Kota Bontang pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasar pada Undanb undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, maka Bontang merupakan daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagai daerah otonom Kota Bontang dalam melaksanakan pemerintahan dari pembangunan dibiayai oleh APBD. Anggaran Pendapatan terdiri dari dari beberapa sumber pendapatan. Dalam pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai sumber dari pendapatan disebutkan yang salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ini bisa melalui Pajak dan Retribusi Daerah. Adapun maksud dibuatnya Peraturan Daerah mengenai Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Perikanan ini adalah disamping untuk meningkatkan pendapatan asli daerah juga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nelayan dan pemanfaatan/pemeliharaan Pusat Pendaratan Ikan/Tempat Pendaratan Ikan (PPI/TPI) serta penertiban Pendaratan KapaU Perahu Perikanan di seluruh wilayah Kota Bontang. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasa13 Cukup jelas Pasa14 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8
Yang dimaksud dengan wilayah pemungutan adalah seluruh tempat pendaratan Ikan/ Pusat Pendaratan Ikan baik yang dibangun Pemerintah dan verada di wilayah Kota Bontang. Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Kepala Daerah yang dimaksud adalah Walikota Bontang Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas
