A BONTANG KOT
BE SSAI BERINTA
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BONTANG,
Menimbang :
a. bahwa dalam upaya meningkatkan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu ditetapkan retribusi daerah atas pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Daerah Kota Bontang; b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469); 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 9. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962); 10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3256); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 18. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Bontang; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, selaku Badan Legislatif Daerah; 5. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Bontang; 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga , dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; 9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum menjaga kelestarian lingkungan; 10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan atau bangun-bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan termasuk merubah bangunan; 11. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan untuk mendirikan suatu bangunan agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota yang berlaku, sesuai Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut; 13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan; 14. Bangunan adalah susunan suatu yang bertumpu pada landasan dan terikat dengan tanah sehingga terbentuk ruangan dan mempunyai fungsi; 15. Bangun-bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat permanen, semi permanen dan darurat yang didirikan seluruhnya atau sebagian di atas atau di bawah permukaan tanah, bertumpu pada konstruksi batu-batu landasan dan konstruksi lainnya, baik yang berada di atas maupun di bawah perairan;
16. Mendirikan Bangunan adalah membangun/mengadakan bangunan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang berhubungan dengan membangun/mengadakan bangunan itu; 17. Mengubah bangunan adalah mengganti atau menambah bangunan yang ada, termasuk membongkar bagian yang berhubungan dengan mengganti /menambah bangunan itu; 18. Pemohon adalah seseorang atau badan yang mengajukan permohonan izin untuk membangun ,menggunakan atau memperpanjang izin bangunannya; 19. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) adalah permohonan untuk mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menurut Peraturan Daerah ini; 20. Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah garis di atas permukaan tanah yang pada pendirian bangunan ke arah yang berbatasan tidak boleh dilampaui; 21. Garis Sempadan Sungai (GSS) adalah garis batas luar pengaman sungai; 22. Garis Sempadan Pantai (GSPt) adalah garis sempadan bangunan sekurangkurangnya berjarak 25 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat; 23. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang; 24. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil yang sesuai dengan rencana kota; 25. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah perbandingan jumlah luas lantai bangunan terhadap luas persil yang sesuai dengan rencana kota; 26. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut; 27. Tidak Sesuai Peruntukan adalah pemanfaatan baru atas tanah yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam rencana tata ruang kota; 28. Izin Sementara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan jangka waktu tertentu menurut ketentuan dalam keputusan ini; 29. Harga Bangunan adalah harga bangunan menurut taksiran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 30. Sertifikasi Bangunan adalah sertifikasi IMB atas bangunan atau bangunbangunan bahwa bangunan adalah layak dan memenuhi standar bangunan sesuai dengan peruntukan, klasifikasi dan jenis bangunan; 31. Standar Bangunan adalah ketentuan standar yang diperkenankan bagi suatu bangunan sesuai dengan arsitektur, struktur, instalasi, dan perlengkapan bangunan; 32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang; 33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan (SKRDLB) adalah surat ketentuan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang; 34. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau benda; 35. Surat Keputusan Keberatan (SKK) adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundangundangan retribusi daerah; 37. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disebut Penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan dan bangun-bangunan. Pasal 3 Objek Retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan. Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 (1) Cara mengukur retribusi IMB berdasarkan tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan, diukur atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, lokasi bangunan, rencana penggunaan bangunan dan konstruksi bangunan;
(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan bobot koefisien yang besarnya sebagai berikut: a. Bobot Koefisien Luas Lantai Bangunan NO
LUAS LANTAI BANGUNAN 25 M2
KOEFISIEN
1
<
2
25
s/d
50 M2
0,25
3
51
s/d
75 M2
0,50
4
76
s/d
100 M2
1,00
5
101
s/d
125 M2
1,25
6
126
s/d
150 M2
1,50
7
151
s/d
200 M2
1,75
8
201
s/d
250 M2
2,00
9
251
s/d
300 M2
2,25
10
301
s/d
500 M2
2,50
11
501
s/d
1000 M2
3,50
12
1001
s/d
2000 M2
4,00
13
2001
s/d
3000 M2
4,50
14
>
3000 M2
0,10
5,00
b. Bobot Koefisien Tingkat Bangunan NO
TINGKAT BANGUNAN
KOEFISIEN
1
Bangunan satu lantai
1,00
2
Bangunan bertingkat
1,50
3
Bangunan tinggi
2,00
c. Bobot Koefisien Lokasi Bangunan NO
LOKASI BANGUNAN
KOEFISIEN
1
Di tepi jalan arteri
2,50
2
Di tepi jalan kolektor
2,00
3
Di tepi jalan lokasi sekunder
1,50
4
Di tepi jalan lingkungan
1,00
5
Di tepi jalan setapak (Gang)
0,50
d. Bobot Koefisien Penggunaan Bangunan NO
PENGGUNAAN BANGUNAN
1
Bangunan Peribadatan
2
Bangunan Pendidikan Kampus dan sejenisnya)
3
Bangunan Kesehatan (Rumah sakit,
KOEFISIEN 0,00
(Sekolah,
0,50 0,50
Klinik dan sejenisnya) 4
Bangunan Perpustakaan
0,75
5
Bangunan Pribadi
1,00
6
Bangunan Olahraga
1,25
7
Bangunan Pasar
1,50
8
Bangunan Perkantoran Umum
1,50
9
Bangunan Rekreasi, kesenian, musium
1,75
10
Bangunan Kantor Pos
2,00
11
Bangunan Bank
2,50
12
Bangunan Pertemuan (Restauran, Gedung Bioskop, Gedung Pertunjukan, Rumah Makan, Bar, Kafe)
2,50
13
Bangunan Khusus
2,50
14
Bangunan Campuran
2,75
15
Bangunan Perniagaan / Perdagangan / Pertokoan / Perbelanjaan / Swalayan / Mall dan sejenisnya
2,75
16
Bangunan Industri (Gudang, Bengkel, Pabrik)
3,00
17
Bangunan Perhotelan
3,50
18
Bangun-bangunan
4,00
hiburan,
e. Bobot Koefisien Konstruksi Bangunan NO
KONSTRUKSI BANGUNAN
KOEFISIEN
1.
Bangunan Permanen
0,50
2.
Bangunan Semi Permanen
0,25
3.
Bangunan Sementara
0,10
(3) Tingkat penggunaan jasa untuk retribusi IMB dihitung berdasarkan perkalian dari masing-masing koefisien dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, c, d, dan e Peraturan Daerah ini.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin; (2) biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 100% disetor ke kas daerah. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 Besarnya tarif retribusi izin mendirikan bangunan setiap bangunan atau bangunbangunan ditetapkan berdasarkan harga bangunan menurut taksiran yang di tetapkan oleh Kepala Daerah. BAB VII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI Pasal 9 Besarnya retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a, b, c, d, dan e peraturan daerah ini. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10 Masa retribusi adalah sama dengan masa berlakunya IMB. Pasal 11 Saat terutangnya retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD
BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD. BAB X SANGSI ADMINISTRASI Pasal 13 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sangsi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus; (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 14 hari sejak diterbitkannya SKRD; (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 15 (1) Pengeluaran surat teguran dan atau peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran; (2) Dalam waktu 7 hari setelah surat teguran dan atau peringatan/surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang; (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 16 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan; (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut; (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKRDLB; (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 bulan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga 2% setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 17 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan sekurangkurangnya menyebutkan : a. nama dan alamat Wajib Retribusi; b. masa retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; d. alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat; (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 18 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
(2) Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XIV PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 19 (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagai mana pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur; (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam, kerusuhan atau akibat adanya rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XV KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 20 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi; (2) Kadaluwarsapenagihan retibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila : a. diterbitkannya surat teguran atau; b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 21 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 22 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaskud ayat (1) pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
lain
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.
Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.
Disahkan di Bontang pada Tanggal 1 September 2003 WALIKOTA BONTANG,
ANDI SOFYAN HASDAM
Diundangkan di Bontang pada tanggal 2 September 2003 SEKRETARIS DAERAH,
M. NURDIN
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2003 NOMOR 6
