PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (DICABUT)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BONTANG,
Menimbang
: a. bahwa sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan konsumsi daging yang terus menerus mengalami peningkatan yang menyebabkan volume pemotongan hewan di Kota Bontang terus mengalami peningkatan b. bahwa retribusi potong hewan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial untuk membiayai pembangunan maupun kegiatan Pemerintah lainnya di Kabupaten Kota. c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Retribusi potong hewan.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Tahun 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Bontang.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (DICABUT)
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kota Bontang;
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bontang;
3.
Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4.
Dinas Pertanian adalah dinas teknis yang menangani perizinan Rumah Potong Hewan dan kegiatan pemotongan hewan.
5.
Rumah Potong Hewan adalah Bangunan atau kompleks bangunan yang prasarananya hanya dipergunakan untuk kegiatan pemotongan ternak dan di tetapkan oleh Walikota.
6.
Hewan potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas (ayam, mentok, itik dan merpati).
7.
Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang telah di potong dan layak di komsumsi kecuali yang telah di awetkan dengan cara lain dari pada pendinginan.
8.
Usaha pemotongan hewan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/ badan yang melaksanakan pemotongan hewan di rumah potong hewan.
9.
Kandang adalah suatu bangunan yang di sediakan oleh Pemerintah
Daerah
guna
mengistirahatkan
atau
menempatkan sementara hewan yang akan di potong serta untuk melakukan pengawasan pemeriksaan hewan potong. 10.
Angkutan daging adalah kendaraan bermotor khusus yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengangkut daging dari rumah potong hewan ke tempat penjualan daging.
11.
Pemeriksaan hewan adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum di sembelih (Ante-mortem)
12.
Pemeriksaan daging adalah pemeriksaan daging dan bagianbagiannya setelah selesainya penyemblehan (Post-morten).
13.
Penyidik adalah pejabat PNS yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Bontang.
14.
Kemajiran suatu kondisi ternak Besar Betina Bertanduk (B3) yang tidak dapat menghasilkan keturunan.
15.
Pemeriksaan Kemajiran suatu kegiatan untuk mengetahui
kondisi ternak khususnya ternak betina bahwa ternak tersebut tidak produktif/ tidak menghasilkan keturunan. 16.
Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian fasilitas tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan
oleh Pemerintah
Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan. 17.
Fasilitas
lainnya
adalah
pemeriksaan
ternak
potong,
kandang, pemeriksaan daging dan angkutan daging. 18.
Pemotongan darurat adalah pemotongan ternak yang di lakukan secara terpaksa karena kecelakaan sehingga keadaan sangat menghawatirkan.
BAB II OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
(1)
Subyek retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang melaksanakan pemotongan hewan dengan maksud untuk diperjual belikan.
(2)
Obyek retribusi meliputi hewan yang akan dipotong.
Pasal 3 Rumah potong hewan disediakan dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah untuk dapat dimanfaatkan oleh yang berkepentingan.
Pasal 4
(1)
Kandang penampungan hewan potong di bangun dan dikelolah oleh Pemerintah Daerah dan dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan untuk menampung hewan sebelum
di potong. (2)
Hewan potong sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diistirahatkan minimal 8 jam sebelum di potong.
(3)
Tata cara system pelaksanaan pemotongan hendaknya mengindahkan norma dan kaidah hukum agama yang menjamin ketentraman konsumen
Pasal 5 Selain Rumah Potong Hewan Pemerintah Daerah juga menyediakan pemeriksaan hewan potong, kandang dan pemeriksaan daging.
Pasal 6 Orang Pribadi atau Badan yang bergerak di bidang usaha pemotongan hewan di wajibkan untuk memotong hewan pada Rumah Potong Hewan.
BAB III PEMERIKSAAN ULANG
Pasal 7 Orang Pribadi atau Badan yang memasukkan daging dari luar Wilayah Kota Bontang wajib diperiksa ulang oleh Petugas yang di tunjuk
Pasal 8 Tata cara pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pasal 7 diatas, diatur lebih lanjut sesuai dengan Keputusan Walikota.
BAB IV PERIZINAN
Pasal 9
(1)
Orang Pribadi atau Badan yang melakukan usaha untuk menyediakan daging harus memperoleh surat izin dari Walikota.
(2)
Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) tahun.
(3)
Untuk mendapatkan ijin dimaksud dikenakan biaya Rp. 250.000.-
BAB V WAJIB RETRIBUSI
Pasal 10 Orang pribadi atau badan sebagai wajib retribusi daerah mempunyai kewajiban untuk : a.
Membayar retribusi pemotongan hewan.
b.
Membayar retribusi pengandangan hewan potong.
c.
Membayar retribusi pemeriksaan hewan potong.
d.
Membayar retribusi pemeriksaan daging.
e.
Untuk daging dari luar daerah diwajibkan membayar retribusi pemeriksaan ulang daging.
Pasal 11 Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10 tidak berlaku bagi pemotongan hewan untuk keperluan upacara adat dan keagamaan.
Pasal 12 Macam - macam yang dikenakan retribusi sebagaimana pasal 10, adalah sebagai berikut : a.
Retribusi pembayaran fasilitas (sewa) tempat pemotongan
b.
Retribusi pemeriksaan hewan sebelum dipotong (untuk market)
c.
Retribusi (sewa) kandang penampungan hewan.
d.
Retribusi pemeriksaan daging (post morten)
e.
Retribusi pemeriksaan kemajiran hewan betina tidak produktif
BAB VI TARIF
Pasal 13 Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 lebih lanjut diatur berdasarkan Surat Keputusan Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bontang.
Pasal 14
(1)
Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 di atas tidak termasuk ongkos potong.
(2)
Besarnya ongkos potong sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini dan cara pembayarannya kepada Tukang Potong akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang.
BAB VII PETUGAS PELAKSANA DAN PERTANGGUNG
Pasal 15 Walikota menunjuk dan menetapkan Dokter Hewan atau Petugas untuk bertanggung jawab di dalam/di luar Rumah Potong Hewan agar terwujud Kesehatan Masyarakat Veteriner, terjamin kesehatan dan kebersihan (hygiens) daging yang dikonsumsi masyarakat.
Pasal 16
(1)
Penunjukan petugas pemungut retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2)
Petugas Pemungut Retribusi Rumah Potong Hewan wajib menyetor hasil pungutannya ke Kas Daerah Kota Bontang dalam waktu 1 x 24 jam.
(3)
Pemungutan retribusi dilaksanakan dengan memberi tanda lunas pembayaran berupa karcis kepada wajib retribusi.
BAB VIII PENYIDIKAN
Pasal 17
(1)
PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan menyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
(2)
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a.
Menerima, mengumpulkan
mencari, dan
meneliti keterangan atau
laporan dengan
berkenaan tindak
pidana
dibidang retribusi daerah agar
keterangan
atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b.
Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai
orang pribadi atau badan tentang
kebenaran
perbuatan
yang
dilakukan
sehubungan
dengan
tindak
pidana
retribusi daerah. c.
Meminta keterangan dan barang bukti dan orang pribadi
atau
sehubungan
badan dengan
tindak pidana dibidang retribusi daerah. d.
Memeriksa
buku-buku,
catatan-catatan,
dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. e.
Melakukan menggeledahan mendapatkan bukti pencatatan
untuk barang
pembukuan, dan
dokumen-dokumen lain serta
melakukan
penyitaan terhadap bang
bukti tersebut. f.
Meminta bantuan tenaga ahli
dalam
rangka
pelaksanaan
tugas
penyidikan tindak pidana dibidnag
retribusi
daerah. g.
Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan atau
tepat
ruangan pada
saat
pemeriksaan
seang
berlangsung
dan
memeriksa
identitas
orang dan atau dokumen yang
dibawa
sebagaimana
dimaksud
pada huruf e. h.
Memotret
seseorang
yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah. i.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa
sebagai
tersangka atau saksi. j.
Penghentian penyidikan
k.
Melakukan tindakan lain yang
perlu
kelancaran
untuk
penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum
yang
dapat
dipertanggung jawabkan.
(12)
Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undnag-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB IX KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
(1)
Barang siapa melanggar ketentuan yang tercantum dalam Perturan Daerah ini di ancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
(2)
Tindak pidana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB X PENUTUP
Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Disahkan di Bontang pada tanggal 15 Juli 2002
WALIKOTA BONTANG
ANDI SOFYAN HASDAM Diundangkan di Bontang pada tanggal 15 Juli 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2002 NOMOR 9
