RGS Mitra
Page 1 of 9
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BONTANG,
Menimbang
: a. bahwa kebersihan dan keindahan merupakan segi kehidupan yang perlu ditumbuh kembangkan secara terus menerus baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat agar terwujud lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat; b. bahwa sebagai daerah industri dan permukiman, sampah menjadi masalah prioritas yang perlu penanganan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat; c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
RGS Mitra
Page 2 of 9
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH
KOTA
BONTANG
TENTANG
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Bontang. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Bontang. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 4. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang. 5. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya. 6. Sampah adalah barang/limbah buangan atau barang-barang yang oleh pemiliknya/pemakainya atau atas suruhannya telah dibuang dengan maksud tidak dimanfaatkan. 7. Petugas sampah adalah pegawai atau pekerja yang ditunjuk mengambil/ mengangkut sampah. 8. Penghasil sampah ialah setiap orang/badan yang menghasilkan sampah. 9. Bak sampah/tong sampah/container adalah tempat sampah yang disediakan untuk umum.
RGS Mitra
Page 3 of 9
10. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah untuk sementara sebelum diangkut ke Tempat Pengelolaan Akhir. 11. Tempat Pengelolaan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah Tempat Pengelolaan Sampah yang terakhir. 12. Lokasi Daur Ulang Sampah yang selanjutnya disingkat LDUS adalah tempat untuk mengolah sampah menjadi kompos. 13. Transferdepo adalah tempat transit sampah dari gerobag ke dalam truk yang untuk selanjutnya diangkut ke TPA. 14. Pengangkutan sampah adalah kegiatan mengangkut sampah dari TPS/ container/tong sampah/transferdepo/LDUS ke TPA. 15. Pemusnahan/pengolahan memusnahkan/mengolah pencemaran.
sampah adalah kegiatan menghancurkan/ sampah/limbah agar tidak menimbulkan
BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai sarana untuk: a. mendorong upaya kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya lingkungan yang sehat, bersih dan indah demi kelangsungan hidup bersama; b. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang sehat, bersih dan indah dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Pasal 3 Sasaran dibentuk Peraturan Daerah adalah: a. menciptakan kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota Bontang; b. menciptakan lingkungan yang indah dan bersih bebas dari pencemaran; c. menjaga sirkulasi oksigen yang bersih sekaligus sebagai stabilisator lingkungan bagi kehidupan masyarakat kota Bontang; d. pemusnahan sampah yang tidak bermanfaan serta mendaur ulang sampah yang masih dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi kompos;
RGS Mitra
Page 4 of 9
BAB III PENGELOLAAN SAMPAH Bagian Pertama Ketentuan Membuang Sampah Pasal 4 (1) Setiap orang atau badan wajib membuang sampah di tempat-tempat yang telah disediakan; (2) Setiap orang atau badan dapat membuang sampah ditempat pembuangan sampah yang dibuat di tempat sendiri, sepanjang tidak menimbulkan pencemaran dan mengganggu keamanan lingkungan; Bagian Kedua Tempat Penampungan Sampah Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS sebagai tempat penumpukan sampah sementara dan sekaligus merupakan pangkalan pengangkutan sampah oleh Petugas Sampah; (2) Pemerintah Daerah menyediakan tong sampah di tepi jalan umum dan tempat-tempat umum guna menampung sampah-sampah; (3) Tong sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) dipelihara oleh masyarakat sekitarnya; (4) Bentuk, ukuran, dan penempatan TPS dan tong sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah; Pasal 6 (1) Setiap bangunan rumah, kantor, restoran, bengkel, pabrik, hotel, sekolah, rumah ibadah dan bangunan lainnya wajib menyediakan tempat penampungan sampah harian yang dihasilkannya dan bertanggung jawab atas kebersihan lingkungannya; (2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditempatkan di dalam lingkungan/pekarangan masing-masing;
RGS Mitra
Page 5 of 9
Pasal 7 (1) Setiap Pedagang Kaki lima wajib memiliki tempat sampah untuk menampung sampah yang dihasilkan akibat usahanya; (2) Setiap kendaraan roda 4 ( empat) atau lebih wajib dilengkapi tempat sampah di dalam kendaraannya; (3) Bagi kendaraan roda 4 atau lebih yang mengangkut / memuat barang / material wajib menggunakan penutup / terpal agar muatannya tidak berceceran di jalan; Pasal 8 (1) Penumpukan sampah dari lingkungan pasar sampai ke TPS dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; (2) Penumpukan sampah dari lingkungan permukiman sampai ke TPS dilaksanakan oleh warga masyarakat atau pengelola pengambil sampah swadaya masyarakat; (3) Penumpukan sampah dari tempat-tempat umum, rumah sakit, hotel, toko dan rumah makan sampai ke TPS dilaksanakan oleh petugas sampah di lingkungan yang bersangkutan; (4) Penumpukan sampah di terminal bus/angkutan umum sampai ke TPS dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; (5) Jam/waktu penumpukkan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah; Bagian Ketiga Pengangkutan Sampah Pasal 9 (1) Pengangkutan sampah dari TPS sampai ke TPA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; (2) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari tong/bak sampah di tepi jalan umum dan tempat umum sampai ke TPA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
RGS Mitra
Page 6 of 9
Pasal 10 (1) Pengambilan dan pengangkutan sampah perusahaan atau industri besar sampai ke TPA dilaksanakan oleh perusahaan atau industri yang bersangkutan; (2) Pengangkutan sampah oleh Perusahaan dan industri besar sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menjaga kebersihan dan keselamatan; Bagian Keempat Pengolahan dan Pemusnahan Sampah Pasal 11 Pengolahan atau pemusnahan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah di TPA atau tempat-tempat lainnya yang ditunjuk untuk itu; Pasal 12 (1) Pembuangan sampah padat, cair maupun gas yang berbahaya, dapat menimbulkan penyakit dan mencemari lingkungan, tempat pembuangannya terpisah dari tempat pembuangan sampah pada umumnya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; (2) Pengolahan sampah khusus/berbahaya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi tanggung jawab penghasil sampah yang bersangkutan; Bagian Kelima Larangan Pasal 13 Setiap orang atau badan dilarang: a. membuang sampah di sembarang tempat, kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan; b. merusak fasilitas tong/bak sampah dan TPS yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; c. membuang sampah yang berbahaya, dapat menimbulkan penyakit dan mencemari lingkungan selain di tempat yang ditentukan untuk itu;
RGS Mitra
Page 7 of 9
d. membuat tempat pembuangan sampah sendiri yang dapat mengganggu lingkungan sekitarnya; e. membakar sampah di tempat yang dapat mengganggu lingkungannya; f.
menumpuk barang-barang hasil pulungan di dalam kota; BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT Pasal 14
(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang sehat, bersih dan indah; (2) setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan sampah; Pasal 15 (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan yang sehat, bersih dan indah serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan; (2) setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar mengenai lingkungan yang sehat, bersih dan indah serta pengelolaan sampah yang baik; Pasal 16 (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan yang sehat,bersih dan indah; (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan cara: a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan; b. menumbuhkembangkan kemampuan tentang bersih lingkungan;
dan
kepeloporan
masyarakat
c. menumbuh ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; d. memberikan saran pendapat; e. menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan;
RGS Mitra
Page 8 of 9
BAB V PENGAWASAN Pasal 17 Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebersihan. BAB VI PENYIDIKAN Pasal 18 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) PPNS mempunyai Wewenang: a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ; b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntuk umum, tersangka atau keluarganya; i. Mengadakan tindakan dipertanggungjawabkan;
lain
menurut
hukum
yang
dapat
RGS Mitra
Page 9 of 9
BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 19 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 13 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran; BAB VIII PENUTUP Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Disahkan di Bontang pada tanggal 17 Juni 2004 WALIKOTA BONTANG
ANDI SOFYAN HASDAM Diundangkan di Bontang pada tanggal 18 Juni 2004 SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG
M. NURDIN. LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2004 NOMOR 9
