PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG PERTAMBANGAN UMUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BONTANG, Menimbang : a.
bahwa Kota Bontang terdiri dari daratan dan perairan yang banyak mengandung berbagai jenis bahan galian dan merupakan sumber daya alam, yang pengelolaannya telah menjadi wewenang Pemerintah Daerah, perlu diadakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencegah/mengurangi berbagai dampak negatif yang merugikan Daerah dan masyarakat; b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengatur kembali tata cara pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan Pertambangan Umum; c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
: 1. 2.
3. 4. 5.
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831); Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tantang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. 7.
8.
9.
10.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinanu, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952). Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Nomor Tahun 2001). Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BONTANG, MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG PERTAMBANGAN UMUM DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah Kota Bontang. 2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Bontang. 3. Kepala Daerah, adalah Walikota Bontang., 4. Dinas Terkait adalah Unsur Pemerintah Daerah Kota Bontang, yang menangani urusan dibidang Pertarnbangan Umum Daerah. 5. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bij ih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang termasuk endapanendapan alam.
6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19.
20. 21.
Pertambangan Umum Daerah, adalah kegiatan pertambangan yang terdiri dari eksplorasi dan eksploitasi, pengolahan / pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta segala fasilitas menunjang di Wilayah Kota Bontang. Pertambangan Rakyat, adalah semua atau sebagian kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotonb royong dalam lokasi yang sama. Surat Izin Pertambangan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SIPUD adalah Izin yang memberikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian kegiatan Pertambangan Umum di Wilayah Kota Bontang. Penyelidikan Umum, adalah penyelidikan secara geologis umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya. Eksplorasi, adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/ seksama tentang adanya dan letaknya bahan galian. Eksploitasi, adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. Pengolahan/pemurnian, adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian. Pengangkutan, adalah segala kegiatan memindahkan bahan galian dari tempat eksploitasi ke tempat pengolahan/pemurnian ataupun ke tempat pemasaran. Penjualan, adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil eksploitasi atau pengolahan/ pemurnian. Reklamasi, adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Konservasi, adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan bagi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable) menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya. Garis pantai, adalah batas tempat yang dicapai air laut pada waktu air surut terendam. Wilayah pertambangan, adalah seluruh lokasi kegiatan penambangan dan lokasi fasilitas penunjang kegiatan penambangan. Pendidikan dan Pelatihan Teknis, adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberi keterampilan atau penguasaan pengetahuan dibidang teknis tertentu kepada Pegawai Negeri Sipil, sehingga mampu melaksanakan dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Penelitian, adalah upaya mencari kebenaran ihniah melalui proses yang sistematis, logis dan empiris. Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah yang selanjutnya disingkat PITDA, adalah Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah di Wilayah Kota Bontang.
BAB II KEWENANGAN DAERAH Pasal 2 Kewenangan Daerah dalam Pertambangan Umum adalah : a. Penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi; b. Pemberian Surat Izin Pertambangan Umum meliputi eksplorasi dan eksploitasi; c. Pengolahan Sumber Daya Mineral dan Energi Non Migas, kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; d. Pelatihan dan penelitian di bidang Pertambangan Umum di Wilayah Kota Bontang. BAB III JENIS BAHAN GALIAN Pasal 3 (1) Bahan galian yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah bahan galian yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kota. (2) Bahan galian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah bahan galian yang terletak di Wilayah Kota Bontang. BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 4 Wewenang dan tanggung jawab pengaturan bidang kegiatan Pertambangan Umum Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 5 (1) Kepala Daerah menetapkan Wilayah Pertambangan Umum Daerah. (2) Kepala Daerah menentukan wilayah yang tertutup untuk kegiatan Usaha Pertambangan Umum Daerah. (3) Pelaksanaan ayat (I) dan (2) Pasal ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 6 Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan/atau seluruh Wilayah Pertambangan Umum Daerah.
Pasal 7 Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud Pasa14 (empat) Peraturan Daerah ini, meliputi : a. Mengatur, membina dan mengembangkan kegiatan Pertambangan Umum Daerah; b. Melakukan kegiatan survei, inventarisasi dan Pemetaan bahan galian dalam Daerah; c. Menerbitkan Surat Izin Pertambangan Umum Daerah (SIPUD); d. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan Pertambangan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; e. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan/kemajuan kegiatan Pertambangan Umum Daerah termasuk hasil produksinya kepada Departemen / Instansi terkait baik di tingkat pusat maupun di daerah secara berkala 3 (tiga) bulan sekali. BAB V SURAT IZIN PERTAMBANGAN UMUM DAERAH (SIPUD) Pasal 8 (1) Setiap kegiatan Pertambangan Umum Daerah, dapat dilaksanakan setelah mendapat SIPUD dari Kepala Daerah. (2) SIPUD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari : a. SIPUD Penyeldikan Umum; b. SIPUD Eksplorasi; c. SIPUD Eksploitasi; d. SIPUD Pengolahan dan Pemurnian; e. SIPUD Pengangkutan; f. SIPUD Penjualan. (3) Kegiatan Pertambangan Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, yang dilakukan oleh perorangan dan Badan Hukum yang sama dapat diberikan I (satu) SIPUD dalam satu paket, dan apabila dilaksanakan oleh ora.ng dan/atau Badan Hukum yang berbeda, maka masing-masing kegiatan pertambangan diberikan I (satu) SIPUD; (4) SIPUD Pengolahan dan Pemurnian hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya jaminan bahan baku dari pengusaha yang telah memiliki SIPUD Eksploitasi; (5) SIPUD Pengangkutan dan SIPUD Penjualan hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya jaminan bahan baku dari pengusaha yang telah memiliki SIPUD Eksploitasi dan/atau SIPUD Pengolahan dan Pemurnian. Pasal 9 Surat Izin Pertambangan Umum Daerah (SIPUD) hanya dapat diberikan kepada : a. Badan Usaha Milik Daerah;
b. c.
d. e. f.
Koperasi dengan mengutamakan yang berada di Kota Bontang; Badan Hukum Swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangundangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Daerah, pengurusnya berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Daerah dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan; Badan Hukum Asing harus bermitra dengan Badan Hukum Indonesia sebagaimana yang dimaksud huruf c di atas; Perorangan, yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Kota Bontang; Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang berkedudukan di Kota Bontang. Pasal 10
(1) Setiap SIPUD Eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian; (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPUD untuk masingmasing jenis bahan galian akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah; (3) SIPUD Ekploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu menurut hasil pertimbangan teknis sesuai dengan jenis bahan galian dan jumlah deposit yang tersedia serta kondisi dilapangan; (4). Permohonan perpanjangan SIPUD, diajukan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SIPUD yang bersangkutan. Pasal 11 (1) Pemegang SIPUD yang mengurangi wilayah kerjanya baik sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Kepala Daerah. (2) SIPUD tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada pihak lain dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah dan/atau pejabat lain yang diberikan wewenang untuk itu. BAB VI TATA CARA MEMPEROLEH SIPUD Pasal 12 (1) Permohonan SIPUD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Dinas terkait menurut bentuk yang akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. (2) Permohonan SIPUD Penyelidikan Umum dan Eksplorasi harus dilampiri dengan : a. Peta Wilayah Pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas; b. Status tanah atau wilayah yang bersangkutan. (3) Permohonan SIPUD Eksploitasi harus dilampiri dengan :
a. b. c. d.
Identitas pemohon yang masih berlaku; Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat; Salinan akte pendirian bagi perusahaan yang berstatus Badan Hukum; Peta Wilayah Pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas; e. Salinan / copy surat bukti hak atas tanah; f. Dokumen AMDAL dan/atau UKL/LJPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Apabila dalam wilayah yang sama diajukan lebih dari 1 (satu) pemohon yang memenuhi syarat dan kualitas, maka prioritas pertama ditentukan dengan keputusan Kepala Daerah. BAB VII PEMBERIAN SIPUD Pasal 13 (1) SIPUD diberikan oleh Kepala Daerah. (2) Kepala Daerah menyampaikan tembusan SIPUD tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pertanian dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan. (3) Sebelum Kepala Daerah memberikan SIPUD, terlebih dahulu dimintakan pendapat atau pertimbangan instansi teknis terkait antara lain mengenai status tanah atau wilayah, dengan memberikan pertimbangan yang menyangkut dengan lingkungan hidup serta kondisi sosial masyarakat setempat. (4) Setiap pemberian Surat Izin Pertambangan Umum Daerah (SIPUD) harus dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan bahan galian serta kemampuan pemohon baik secara teknis maupun dari segi keuangan. BAB VIII PELAKSANAAN PERTAMBANGAN UMUM DAERAH Pasal 14 (1) Pelaksanaan kegiatan pertambangan bahan galian harus sudah dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak SIPUD dikeluarkan dan/atau ditentukan dalam SIPUD. (2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kegiatan pertambangan belum dapat dimulai, pemegang SIPUD harus memberikan laporan tertulis kepada Kepala Daerah dan/atau pejabat yang berwenang dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang apabila alasanalasan yang diajukan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat diterima.
Pasal 15 (1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan bahan galian, telah terjadi kerusakan yang membahayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) serta lingkungan hidup, pemegang SIPUD diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Kepala Daerah. (2). Dalam hal terjadi dan diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena kegiatan pertambangan bahan galian, Kepala Daerah dapat mencabut SIPUD yang bersangkutan. Pasal 16 Pembuangan limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan bahan galian harus memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan sesuai ,dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 17 Pembelian, penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, penggunaan dan pemusnahan bahan peledak dalam kegiatan pertambangan bahan galian harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IX HUBUNGAN PEMEGANG SIPUD DENGAN HAK ATAS TANAH Pasal 18 (1) Untuk kegiatan pertambangan bahan galian atas tanah masyarakat yang tidak mau dialihkan, harus bekerja sama dengan masyarakat tersebut. (2) Apabila pengalihan hak atas tanah tidak dapat dihindarkan atas permintaan pemilik tanah yang berhak, maka tanah tersebut harus dibebaskan atas nama perusahaan pemegang SIPUD dengan ketentuan seluruh lahan pasca pertambangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (3) Pemegang SIPUD diwajibkan mengganti kerugian akibat dari kegiatan usahanya atas segala sesuatu yang berada diatas tanah kepada yang berhak didalam lingkungan Daerah atau wilayah SIPUD maupun diluarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau/tidak dengan sengaja, maupun dapat atau/tidak dapat diketahui terlebih dahulu; (4) Besarnya ganti rugi dan/atau biaya pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat antara pihak terkait dengan berpedoman pada harga yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 19 Apabila pemegang SIPUD atas suatu daerah atau wilayah menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah dengan dasar musyawarah dan mufakat, wajib memperbolehkan pemegang SIPUD atas tanah yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan, setelah pemegang SIPUD memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Sebelum pekerjaan dimulai, dengan memeperlihatkan SIPUD atau salinannya yang sah, dan memberitahukan tentang maksud dan tempat kegiatan itu akan dilakukan; b. Memberikan ganti kerugian kepada pemilik tanah yang besarnya ditetapkan atas musyawarah/ mufakat kedua belah pihak. BAB X BERAKHIRNYA SIPUD Pasal 20 (1) SIPUD dinyatakan berakhir karena : a. Masa berlakunya SIPUD berakhir dan tidak diperpanjang lagi; b. Pemegang SIPUD mengembalikan kepada Kepala Daerah sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan dalam SIPUD yang bersangkutan; c. Dicabut oleh Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang berwenang, karena : - Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dibidang pertambangan dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam SIPUD yang bersangkutan; - Pemegang SIPUD yang tidak melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. d. Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak masa berlaku SIPUD Eksplorasi berakhir, Kepala Daerah menetapkan jangka waktu kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi milik pemegang SIPUD yang masih terdapat dalam batas wilayah pertambangan, kecuali benda dan bangunan-bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu SIPUD yang bersangkutan masih berlaku. Segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah jangka waktu yang ditetapkan, manjadi milik Pemerintah Daerah. (3) Sebelum meninggallcan batas wilayah pertambangan, baik karena pemhatalan maupun karena hal lain, pemegang SIPUD terlebih dahulu melakukan usahausaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.
(4) Kepala Daerah dapat menetapkan peraturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang SIPUD sebelum meninggalkan batas wilayah pertambangan. BAB XI KEWAJIBAN PEMEGANG SIPUD Pasal 21 Pemegang SIPUD berkewajiban untuk : (1) Melaksanakan pemeliharaan dibidang Keselamatan dan Kes:.hatan Kerja (K3), teknik pertambangan yang baik dan benar, serta pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan petunjuk-petunjuk dari Pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dan/atau oleh Pejabat Instansi lainnya yang berwenang. (2) Menyampaikan laporan tertulis hasil pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada Dinas dan Instansi teknis terkait secara berkala yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan Dokumen Amdal dan/atau UKL/ UPL yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. (3) Mendaftarkan pada Dinas terkait semua peralatan tambang dan memasang tanda pendaftaran menurut bentuk dan tempat yang akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah. (4) Mengutamakan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia. (5) Melaksanakan reklamasi setelah tahapan penambangan berakhir. (6) Perusahaan wajib memberikan 2 - 5 % (lima persen) dari keuntungan kepada Pemerintah Daerah. (7) Mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SIPUD. Pasal 22 (1) Berdasarkan perintah dan petunjuk pejabat yang berwenang, pemegang SIPUD diwajibkan memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan lingkungan termasuk bangunanbangunan perairan, tanggultanggul, sarana dan prasarana penangkapan ikan, bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan/penat~nbangan dan/atau pengangkutan bahan galian. (2) Apabila pemegang SIPUD tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka pekerj aan dapat dilakukan oleh pihak ketiga dibawah pengawasan pejabat yang berwenang dengan beban biaya dari pemegang SIPUD. (3) Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disebabkan lebih dari 1 (satu) pemegang SIPUD, maka biaya tersebut dibebankan kepada mereka secara bersama.
Pasal 23 (1) Untuk teijaminnya pelaksanaan kegiatan Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan pada kegiatan Pertambangan Umum Daerah, pemegang SIPUD diwajibkan menyetor Dana Jaminan Reklamasi pada rekening khusus pada Kas Daerah, yang besarnya, tata cara penyetoran dan tata cara pencairan akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. (2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan pada lahan bekas pertambangan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan/atau mengikuti Perencanaan penmtukan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan permintaan masyarakat setempat.
BAB XII BIAYA OPERASIONAL Pasal 24 Biaya operasional teknis Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian di bidang Usaha Pertambangan Umum dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang. BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 25 (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ditujukan untuk penganturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), pengelolaan lingkungan pertambangan, produksi, konservasi dan teknik/tata cara penambangan. (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh Dinas terkait dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (3) Pengaturan terhadap pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB XIV PELATIHAN DAN PENELITIAN Pasal 26 (1) Kualitas personil pelaksana teknis pertambangan meliputi : tenaga telalis dan tenaga non teknis.
(2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknik pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah baik didalam maupun diluar Daerah dibawah koordinasi Pemerintah Kota Bontang. Pasal 27 (1) Penelitian meliputi penelitian lapangan dan penelitian laboratorium. (2) Penelitian lapangan meliputi inventarisasi sumber daya mineral dan energi serta mitigasi bencana geologi dengan skala lebih kecil atau sama dengan 1 : 250.000 dilaksanakan oleh Dinas terkait. BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 28 (1) Setiap orang dan Badan Hukum yang tidak mempunyai SIPUD Eksploitasi (produksi: sebagimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) butir c, melakukan penambangan sehingg~ menimbulkan kerugian pada Negara/Daerah dan kerusakan lingkungan diancam dengar pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah). (2) Setiap orang dan Badan Hukum yang tidak mempunyai SIPUD, melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) butir a, b, d, e dan f diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (3) Pemegang SIPUD yang sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian bagi Negara/Daerah diancam dengan tindak pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap orang. (4) Setiap orang dan Badan Hukum pemegang SIPUD yang melakukan usaha penambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah diancam dengan tindak pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah). (5) Setiap orang dan Badan Hukum yang berhak atas tanah dan benda yang berada diatasnya, merintangi atau mengganggu usaha pertambangan yang syah setelah pemegang SIPUD telah memenuhi kewaj iban dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dala~n pasal 22 diancam tindak pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). (6) Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan (4) kepada pemegang SIPUD dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak dan atau penyitaan baranb barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut.
(7) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Pasal ini adalah kejahatan dan atau pelanggaran. BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 29 (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlak. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda dan dan atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; £ Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; i. Mengadakan tindakan lain menmvt hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. B A B XVI I S A N K S I Pas al 30 ( 1 ) Dalam hal pemegang SIPUD melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasa18, Pasal 1 l, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, Kepala Daerah dapat memberikan sanksi berupa : a. Peringatan tertulis atau; b. Pencabutan Sementara SIPUD atau; c. Pencabutan SIPUD.
(2) Tata cara penerapan sanksi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah. BA B X VI I I KE T E N TU A N PE RA L I HA N Pas al 31 Surat Izin Pertambangan Umum Daerah (SIPUD) dan/atau Kuasa Pertambangan (KP) yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Badan Hukum Swasta, Perorangan dan Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang mempunyai hak berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, waj ib mendaftar ulang untuk diklarifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimiliki dikenakan tindakan penertiban. BA B XI X KE T E N TU A N PE NU T U P Pas al 32 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang. Disahkan di Bontang pada tanggal 16 Oktober 2001 WALIKOTABONTANG,
ANDI SOFYAN HASDAM
Diundangkan di Bontang pada tanggal 16 Oktober 2001
UMAR BAQI LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2001 NOMOR 25
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG PERTAMBANGAN UMUM DAERAH I. PENJELASAN UMUM Potensi Pertambangan Bahan Galian yang ada diwilayah Kota Bontang adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Untuk itu perlu di kelola dan di usahakan sebaikbaiknya guna dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di Kota Bontang. Sejalan dengan kemajuan pembangunan sekarang ini, maka seiring dinamika kelembagaan Daerah Kota Bontang, dipandang perlu adanya penanganan urusan-urusan Pemerintah guna menghimpun potensi-potensi yang berkaitan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan uraian diatas, maka berdasarkan Peraturan Pemerultah RI Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dengan titik berat penyelenggaraan kewenangan dibidang pertambangan berada di Daerah Kota. Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah tersebut di atas, maka dibuat Peraturan Daerah dibidang Pertambangan. Untuk itu sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, Pemerintah Kota berupaya menggali potensi-potensi yang ada untuk memberikan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun maksud •lan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur, menertibkan, mengamankan serta mengawasi usaha-usaha dibidang pertambangan sehingga tidak terjadi pencemaran dan pada akhirnya dapat terlaksananya kelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Dibidang Pertambangan dilakukan oleh Kepala Daerah yang mengacu kepada Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertambangan yang berlaku. Dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan, perlu menetapkan Usaha Pertambangan Umum Daerah yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup jelas
Pasa12 Pasal 3 ayat (1)
: Cukup jelas : Bahan Galian yang telah menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah adalah Bahan Galian Strategis (A), Vital (B) dan Bahan Galian bukan Vital dan Strategis sesuai dengan Undang undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuanketentuan Pasal 4 s/d Pasal 17 Pasal 18 ayat (1)
Pokok Pertambangan. : Cukup jelas : Untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan, kemitraan antara pemegang izin dengan masyarakat yang memiliki hak atas
tanah dapat diutamakan. Pasal 19 s/d Pasal 33 : Cukup jelas
