PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PELAYANAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BONTANG, Menimbang
: a. bahwa setiap orang atau badan hukum yang mengadakan kegiatan yang termasuk 20 (dua puluh) jenis usaha sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Tahun 1926 diwajibkan memiliki Izin Gangguan; b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas serta untuk menjaga kepentingan umum, keamanan, dan keselamatan lingkungan perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pelayanan dan Retribusi Izin Gangguan dalam Daerah Kota Bontang.
Mengingat
: 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 7. Undang-undang nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 1
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara nomor 3962); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Bontang; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG M EMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG PELAYANAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Bontang; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Kepala Daerah adalah WaliKota Bontang;
2
4. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan/Hinder Ordonantie (Stbl Tahun 1926 jo Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450); 5. Perusahaan adalah badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha untuk mencari keuntungan; 6. Industri adalah kegiatan yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi; 7. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber sumber daya alam, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan; 8. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur yang meliputi luas bangunan dan luas lahan sarana penunjang dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan; 9. Luas Ruang Tempat Usaha adalah luas ruang yang digunakan untuk usaha meliputi bangunan tertutup maupun terbuka yang dapat menimbulkan gangguan; 10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan Pemeriksa Kewajiban Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah; 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah yang terutang; 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa biaya dan atau denda; 14. Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya; 15. Indeks Lokasi adalah angka indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak dan kondisi lingkungan; 16. Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan industri; 17. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan jarak jauh dan sedang, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi; 18. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi; 19. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat, dengan ciri-ciri pelayanan jarak dekat; 3
20. Pemrakarsa adalah setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha. BAB II OBYEK DAN SUBYEK IZIN GANGGUAN Pasal 2 (1) Objek Izin Gangguan adalah semua tempat usaha yang diadakan di Kota Bontang yang kegiatan usahanya berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (HO) Staatblaad tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatblaad tahun 1940 Nomor 14 dan 450; (2) Subyek Izin Gangguan ialah Setiap Orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat usaha berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (HO) Staatblaad tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatblaad tahun 1940 Nomor 14 dan 450. BAB III PENGGOLONGAN USAHA/PERUSAHAAN Pasal 3 (1) Penggolongan usaha/perusahaan terdiri dari jenis usaha/perusahaan yang menggunakan mesin dan usaha/perusahaan yang tidak menggunakan mesin, yaitu: a. Jenis usaha/perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi; b. Jenis usaha/perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang; c. Jenis usaha/perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil; d. Jenis usaha/perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi; e. Jenis usaha/perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang; f. Jenis usaha/perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil; (2) Penggolongan jenis usaha/perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IV
4
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN UNDANGUNDANG GANGGUAN Pasal 4 (1) Untuk memperoleh Izin Undang-undang Gangguan, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kantor Pelayanan Terpadu Kota Bontang; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: a. Melampirkan denah lokasi dan ukuran tempat usaha; b. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga/penyanding Pemilik Rumah yang berbatasan dengan tempat usaha diketahui oleh RT dan Lurah setempat dan atau rekomendasi dari Instansi terkait sesuai dengan jenis usaha; c. Photo copy KTP pemohon; d. Tanda bukti kepemilikan/penguasaan tanah; e. Akta pendirian perusahaan; f. Surat Izin Mendirikan Bangunan dan atau bukti kepemilikan/ penguasaan bangunan tempat usaha; g. Tanda lunas pembayaran PBB; h. Materai Rp. 6.000,- dan Rp. 3.000,(3) Jika tetangga/penyanding Pemilik Rumah keberatan, maka tetangga/penyanding yang bersangkutan harus menyampaikan keberatannya secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kantor Pelayanan Terpadu Kota Bontang dan selanjutnya akan diteliti oleh Tim Kelayakan izin Gangguan (HO); (4) Tim Kelayakan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 5 (1) Kepala Daerah melalui Kantor Pelayanan Terpadu memproses permohonan izin, setelah memperhatikan pertimbangan dari Tim Kelayakan Izin Gangguan (HO); (2) Bagi Permohonan izin yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan berdasarkan pertimbangan teknis Tim Kelayakan Izin Gangguan, akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon dengan disertai alasan penolakan; (3) Pemohon yang permohonannya dikabulkan wajib membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 6
5
(1) Apabila terjadi perubahan/penambahan kegiatan usaha maka Izin Ganggun yang telah di berikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan tambahan kepada Kepala Daerah melalui Kantor Pelayanan Terpadu Kota Bontang; (2) Apabila terjadi perluasan/penambahan luas ruang tempat usaha, maka izin gangguan yang telah di berikan wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kantor Pelayanan Terpadu Kota Bontang. Pasal 7 (1) Apabila pemegang Izin Gangguan bermaksud memindahtangankan kepemilikan tempat usaha/perusahaaan harus memberitahukan kepada Kepala Daerah; (2) Setiap terjadi perpindahan hak izin Undang-undang Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pemilik baru wajib mengajukan permohonan izin baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perpindahan hak. Pasal 8 (1) Masa berlakunya Izin Gangguan adalah 3 (tiga) tahun; (2) Pemegang Izin wajib melakukan registrasi ulang setiap tahun; (3) Registrasi ulang izin gangguan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak dipungut biaya; (4) Izin Gangguan yang masa berlakunya izinnya berakhir wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin. Pasal 9 Izin gangguan dinyatakan tidak berlaku, apabila: a. Pemegang izin menghentikan usahanya; b. Pemegang izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Kepala Daerah; c. Pemegang izin tidak melakukan Registrasi ulang; d. Di hentikan usahanya karena melanggar Ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB V
6
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN Pasal 10 Pemegang izin berkewajiban : a. Mematuhi kewajiban yang tercantum dalam surat izin; b. Menjaga ketertiban dan kelestarian lingkungan. BAB VI NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 11 Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Pasal 12 (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin gangguan; (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah: a. Tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah; b. Perusahaan yang syarat pendiriannya wajib AMDAL. Pasal 13 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan; (2) Jenis usaha atau kegiatan yang termasuk didalam retribusi izin gangguan terdiri dari gangguan besar, sedang dan kecil. BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 14 Retribusi gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. BAB VIII
7
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 15 (1) Penetapan besarnya pungutan retribusi izin gangguan adalah: Luas Ruang Tempat Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Tarif (2) Penetapan Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : -
Jalan Arteri Primer dan Sekunder, besar indeksnya
=5
-
Jalan Kolektor, besar indeksnya
=3
-
Jalan Lokal, besar indeksnya
=2
(3) Penetapan Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut : -
Perusahaan indeks gangguan besar, indeksnya
=5
-
Perusahaan indeks gangguan sedang, indeksnya
=3
-
Perusahaan indeks gangguan kecil, indeksnya
=2
BAB IX PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 16 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pelayanan Izin Gangguan. BAB X STRUKTUR DAN PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 17 (1) Struktur dan penetapan besarnya tarif retribusi dihitung berdasarkan jenis usaha sebagai berikut: a. Perdagangan; b. Pariwisata; c. Pergudangan;
8
d. Industri; e. Lain-lain; (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut : Perdagangan a. Luas
s/d
25 M2
= Rp.10.000,-/M2
b. Luas 26
s/d
50 M2
= Rp. 9.500,-/M2
c. Luas 51
s/d
100 M2
= Rp. 9.000,-/M2
d. Luas 101
s/d
500 M2
= Rp. 8.500,-/M2
e. Luas 501
s/d 1000 M2
= Rp. 8.000,-/M2
f. Luas diatas
1000 M2
= Rp. 7.500,-/M2
Pariwisata a. Luas
s/d
25 M2 = Rp.10.000,-/M2
b. Luas 26
s/d
50 M2 = Rp. 9.500,-/M2
c. Luas 51
s/d
100 M2 = Rp. 9.000,-/M2
d. Luas 101
s/d
500 M2 = Rp. 8.500,-/M2
e. Luas 501
s/d 1000 M2 = Rp. 8.000,-/M2
f. Luas diatas
1000 M2
= Rp. 7.500,-/M2
Pergudangan a. Luas b. Luas
s/d 501
500 M2 = Rp. 7.000,-/M2
s/d 1000 M2 = Rp. 6.000,-/M2
c. Luas diatas
1000 M2
= Rp. 5.000,-/M2
Industri a. Luas
s/d
25 M2 = Rp. 6.500,-/M2
a. Luas 26
s/d
50 M2 = Rp. 6.000,-/M2
b. Luas 51
s/d
100 M2 = Rp. 5.500,-/M2
c. Luas 101
s/d
500 M2 = Rp. 5.000,-/M2
d. Luas 501
s/d 1000 M2 = Rp. 4.500,-/M2
e. Luas diatas
1000 M2
= Rp. 4.000,-/M2
Lain-lain b. Luas
s/d
25 M2 = Rp. 6.500,-/M2
c. Luas 26
s/d
50 M2 = Rp. 6.000,-/M2
d. Luas 51
s/d
100 M2 = Rp. 5.500,-/M2
e. Luas 101
s/d
500 M2 = Rp. 5.000,-/M2
f. Luas 501
s/d 1000 M2 = Rp. 4.500,-/M2
g. Luas diatas
1000 M2 Pasal 18
9
= Rp. 4.000,-/M2
(1) Besarnya tarif retribusi Izin Gangguan apabila terjadi perubahan/penambahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan pasal 15 dan pasal 17 Peraturan Daerah ini; (2) Besarnya tarif retribusi Izin Gangguan apabila terjadi perluasan/penambahan luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dihitung atas penambahan luas ruang tempat usaha dan ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 15 dan pasal 17 Peraturan Daerah ini; (3) Besarnya tarif retribusi perpanjangan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar 50% dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 17. BAB XI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 19 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun. Pasal 20 Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD. BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 21 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 22 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
10
BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 23 (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi; (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD; (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah. BAB XV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 24 (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo; (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang; (3) Surat teguran/peringatan/atau surat lain yag sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk. BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 25 (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan pengusaha kecil untuk mengangsur; (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan kerusuhan; (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Kepala Daerah.
11
BAB XVII KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 26 (1) Hak untuk malakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi; (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan Surat Teguran atau; b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 27 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang; (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran. BAB IX PENYIDIKAN Pasal 28 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 12
d. menerima buku-buku, catatan-catatan dn dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin gangguan yang sudah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang kegiatan, lokasi dan luas ruang tempat usaha tidak berubah. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 13
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kota Bontang. Disahkan di Bontang pada tanggal 1 September 2003 WALIKOTA BONTANG,
ANDI SOFYAN HASDAM Diundangkan di Bontang pada tanggal 2 September 2003 SEKRETARIS DAERAH,
M. NURDIN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2003 NOMOR 11
Lampiran
: PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
Nomor
: 10 Tahun 2003
Tanggal
: 1 September 2003
14
DAFTAR JENIS USAHA/PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM UNDANG-UNDANG GANGGUAN A. Perusahaan yang termasuk menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan besar/tinggi 1.
Industri Perakitan Kendaraan Bermotor
2.
Industri Tekstil (pemintalan, pertenunan, pengelantangan, pencelupan, percetakan, penyempurnaan
3.
Industri Farmasi
4.
Industri Bahan Kimia
5.
Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit
6.
Industri Barang dari Kulit
7.
Industri Penggilingan Batu
8.
Industri Kertas
9.
Industri Logam Elektro Plating/Pencelupan Logam
10 .
Industri Seperator Accu
11 .
Industri Karoseri
12 .
Industri Marmer
13 .
Industri Minyak Goreng
14 .
Industri Margarine
15 .
Industri Pupuk
16 .
Industri Plastik
17 .
Industri Peralatan/Perabotan Rumah Tangga
18 .
Industri Tepung Beras
19 .
Industri Tepung Tapioka
20 .
Industri Tepung Ubi Jalar
21 .
Industri Tepung Ikan
22 .
Industri Kayu Lapis
23
Industri Garmen Dengan Pencucian
15
24 .
Industri Tepung Terigu
25 .
Industri Gula Pasir
26 .
Industri Karet Buatan
27 .
Industri Pemberantasan Hama
28 .
Industri Cat, Pernis, Lak
29 .
Industri Sabun, bahan pembersih dan produk untuk kesehatan gigi
30 .
Industri Kosmetika
31 .
Industri Perekat
32 .
Industri Korek Api
33 .
Industri Pembersihan/Penyulingan Minyak Bumi
34 .
Industri Kaca Lembaran
35 .
Industri Kapur
36 .
Industri Pengecoran
37 .
Industri Logam Non Baja dan Non Besi
38 .
Industri Paku, Mur dan Baut Engsel Dan Sejenisnya
39 .
Industri Engsel, gerendel dan kunci
40 .
Industri Suku Cadang
41 .
Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit Dan Sejenisnya
42 .
Industri Transpormator dan Sejenisnya
43 .
Industri Vulkanisir Ban
44 .
Industri Panel Listrik dan Switch Gear
45 .
Industri Peralatan dan Perlengakapan Kapal
46
Industri Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) atau Lebih 16
47 .
Industri Komponen Dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor
48 .
Industri Sepeda
49 .
Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang
50 .
Industri Pencelupan
51 .
Industri Pembatikan
52 .
Industri Pengasapan Karet, Roinlling dan Crumb Rubber
53 .
Industri Peti Kemas
54 .
Pabrik Teh Ekstrak
55 .
Pabrik Tahu
56 .
Pabrik Ban
57 .
Pabrik Eternit
58 .
Penggilingan padi dan Penyosohan Beras
59 .
Bengkel Kendaraan Bermotor
60 .
Bengkel Bubut
61 .
Rumah Potong Hewan
62 .
Pabrik Soun, Bihun
63 .
Industri Galangan Kapal
64 .
Industri perbaikan kapal
65 .
Pembangkit Tenaga Listrik
B. Perusahaan yang termasuk menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan sedang 1.
Pabrik Mie, Makroni, Spageti Dan Sejenisnya 17
2.
Pabrik Sepatu
3.
Pabrik Minyak Jarak
4.
Pabrik Minyak Kayu Putih
5.
Percetakan
6.
Industri Bumbu Masak
7.
Industri Pengolahan Dan Pengawetan Daging
8.
Industri Pengolahan Buah-Buahan Dan Sayur-Sayuran
9.
Industri Pengupasan Dan Pembersihan Kopi/Kacang-Kacangan/Umbi-Umbian
10 .
Industri Roti, Kue Dan Sejenisnya
11 .
Industri Gula Merah
12 .
Industri Bubuk Coklat
13 .
Industri Rokok Putih
14 .
Industri Karung Goni Dan Karung Plastik Dan Sejenisnya
15 .
Industri Makanan Ternak
16 .
Industri Penggergajian Kayu
17 .
Industri Tinta
18 .
Industri Porselin
19 .
Industri Barang dari Kaca
20 .
Industri Keramik
21 .
Industri Alat Pertanian, Pertukangan
22 .
Industri Alat Komunikasi
23 .
Industri Alat Dapur Dari Aluminium
24 .
Industri Komponen Elektronika
25 .
Industri Kabel Listrik Dan Telepon
26 .
Industri Lampu Dan Perlengkapannya
27 .
Industri Alat Photografi
28
Industri Susu 18
29 .
Perusahaan pengambilan air bawah tanah
C. Perusahaan yang termasuk menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan kecil 1.
Industri Bata Merah/Batako
2.
Pabrik Es Batu
3.
Pabrik Garam
4.
Pergudangan
5.
Tambak Udang
6.
Perusahaan Pencucian Kendaraan
7.
Industri Accumulator listrik
8.
Konfeksi
9.
Industri Kerajinan Rumah Tangga
10 .
Industri Perakitan Elektronik
11 .
Industri Sirup
12 .
Industri Perajutan
13 .
Industri Permadani
14 .
Industri Kapuk
15 .
Industri Garmen Tanpa Pencucian
16 .
Industri Kecap, Tauco
17 .
Industri Kerupuk
18 .
Industri Petis, Terasi
19 .
Industri Minuman Keras dan Ringan
20 .
Industri Pengeringan, Pengolahan Tembakau
21 .
Industri Alat Musik
22 .
Industri Mainan Anak-Anak
23 .
Industri Alat-Alat Tulis/Gambar
24
Industri Permata/Barang Perhiasan 19
25 .
Industri Jamu
26 .
Katering
27 .
Bioskop
28 .
Industri Radio, Televisi Dan Sejenisnya
29 .
Loundry
D. Perusahaan yang tidak menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Besar/Tinggi 1.
Hotel Bertaraf Internasional
2.
Restoran
3.
Bengkel Kendaraan Bermotor
4.
Peternakan Ayam Ras
5.
Peternakan Babi
6.
Pembibitan Hewan ternak
7.
Peternakan Unggas (Itik, Entok, dan Angsa)
8.
Peternakan Sapi Potong dan Sapi Perah
9.
Rumah Potong Hewan dan Unggas
10 .
Peternakan Kerbau
E. Perusahaan yang tidak menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang 1.
Perusahaan Goreng Bawang
2.
Super Market/ Swalayan
F. Perusahaan yang tidak menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil 1.
Industri Kerajinan Rumah Tangga
2.
Industri Hotel Bunga Melati / Losmen / Penginapan
3.
Tempat Rekreasi
4.
Rumah Bersalin
5.
Kolam Renang
6.
Perusahaan Meubel Air
7.
Perusahaan Pencucian Kendaraan 20
8.
Bilyard
9.
Gedung Olahraga Yang Dikomersilkan
10 .
WC Yang Dikomersilkan
11 .
POM Bensin /SPBU
12 .
Perusahaan Bahan Bangunan
13 .
Perusahaan Angkutan Orang /Barang
14 .
Cuci Cetak Film/Photo Copy
15 .
Tambal Ban /Bengkel Sepeda
16 .
Toko Emas/Permata
17 .
Toko Meubel
18 .
Toko Onderdil
19 .
Tambak Udang (Tanpa Mesin)
20 .
Usaha Perbankan
21 .
Budidaya Ikan
22 .
Apotek
23 .
Optik
24 .
Toko Klontong
25 .
Tempat Kursus Keterampilan (Stir Mobil, Motor, Kursus Kecantikan)
26 .
Pertanian Terpadu
27 .
Pertanian Tanaman Hias
28 .
Kolam Ikan Deras
29 .
Salon
30 .
Rumah Kontrakan/Pondokan
31 .
Video-Rental
21
32 .
Kios-kios
33 .
Kontraktor, Konsultan, Instalatur
34 .
Health Center
35 .
Biro Perjalanan
36 .
Barber Shop
37 .
Kolam Pemancingan
WALIKOTA BONTANG,
ANDI SOFYAN HASDAM
22
