PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTA BANJARBARU Menimbang
: a. bahwa untuk menertibkan peruntuk an pengguna an t an ah ser ta un tu k meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu mengatur Retribusi Izin Peruntu kan Pe ng gunaan Tanah; b. bahwa untuk ma ksu d ter sebu t pada konsideran huruf a diatas, perlu dia tu r d an ditetapkan dengan Peratura n Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 No mor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 2.
Undang-undang Nomor 49 Prp Ta hu n 1 96 0 te nt a n g Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Nega ra Tahun 1960 No mor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Huku m Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 No mor 76, Tambahan Le mbaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 24 Tah un 1992 tentang Pe na taa n Rua ng (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomo r 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 5.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Ret ribu si Da era h (Le mb a ra n Ne gara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pe n gelolaa n Lingkungan Hidup (Lemb a r a n Negara Tahun 1997 No mor 68, Tambahan Lembaran Negar a No mor 36 99); 7.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Ko t a ma d ya Da e r a h T i n g ka t II Ba n ja r b a r u (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822) ;
8.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dae r a h (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9.
Peraturan Pe me r in tah No mo r 29 Tahun 1986 t en ta n g Analisa Mengenai Da mp ak Lin gkun gan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338):
10. Peraturan Peme r int ah No mo r 20 Tahun 1997 te nt an g Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); 11. Ke p ut us an Pre si de n Rep u blik Indonesia No mor 97 Tahun 1993 .te nt an g Tata Car a Pen an a man Modal jo Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Ta hu n 1 9 99 tentang Teknik Pen yusu nan Pera t uran Perunda ngundangan dan Bentuk Rancangan Undang-u nd ang , Rancangan Peraturan Pe me ri n ta h, d a n Ra nca n gan Keputusa n Pre si den (Le mbara n Ne ga ra Tahun 1999 No mor 70); 13. Peraturan Menteri Dalam Neqeri Nomor 3 Tahun 1996 tentang Penyediaan dan Pemberi an Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 15. Ke putusan Menteri Dal a m Ne g eri Nomo r 1 7 5 Ta hu n 1997 t e n ta n g Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingku p dan je ni s- je ni s Re t rib usi Da e rah Tingkat I dan Tingkat II; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yan g dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Ban jarba ru; b. Pemerintah Daerah adalah Peme rintah Kota Banjarbaru; c.
Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru:
d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru: e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Per un da ng-undangan yang berlaku; f.
Badan adalah suatu bentuk Badan Hukum dan atau Badan Usaha yang didirikan sesuai ketentuan yang b erla ku;
g.
Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pe merintah Daerah dalam Rangka pemberian izin Kepada usaha perseorangan, badan hukum dan atau badan usaha yang dimaksudkan untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian, dan pengawa sa n atas kegiatan Pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber dava alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
h. Retribusi lzin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah kepada usaha pe r ora n gan, badan hukum dan atau badan usaha yang akan menggunakan ta nah seluas I (Satu) me t e r persegi sampai dengan seterusnya sesuai dengan rencana Tata Ruang Kota; i.
Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah Izin yang diberikan oleh Pcmerintah Da e ra h kepada usaha perorangan, badan hukum dan atau badan usaha untuk menggunakan tanah sesuai Tata Ruang Kota yang dimaksudkan agar penggunaan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Da e ra h ( RTRD), yang meliputi Rencana Ta ta Ru ang W ila ya h ( RTRW ), Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK), Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), Rencana Detail Ta ta Rua ng Kota (RDTRK), dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) atau site plan; j.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi diwa jibkan untuk melakukan Pembayaran retribusi termasuk Pemungut atau pemotong retribusi;
k.
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi waji b bayar retribusi untuk memanfaatkan Izin peruntukan Penggunaan Tanah;
l.
Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selan jutnya disin gkat SPORD, a dalah sura t yang, dipergunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang- u nd an gan Retribusi Daerah,
m. Surat Ketetapan Re tribusi Daer ah yang selan ju tn ya disin gkat SKRD adalah surat ketetapan ya ng me ne nt ukan be sa rnya jumlah retribusi yang terutang; n. Surat Tagihan Retribusi Dae ra h yang selanjutnya disin gkat SKRD adalah surat ketetapan yang menent ukan besar nva jumlah retribusi terutang; o . Pe meriksaan adalah seran gkaian kegiatan untuk men cari, men gumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan p e men uhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daer ah; p. Penyelidikan tindak pidana di bidang , retribusi daerah adalah serangkaian tindakan ya ng dilakukan oleh Penyidik Pegawai Neqeri Sipil yang selanjuntnya disebut Penyidik, untuk me ncari ser t a me n gumpulkan bukti yang d engan bukti itu me mbuat terang tindak pid ana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BA B II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Den ga n n a ma Re tri busi Pelayanan lzin Perun tukan Pen g gunaan Tanah dipungut retribusi sebagai pembavara n atas pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah seluas 1(satu) meter persegi sampa i d en gan se ter usnv a sesuai dengan Tata Ruang Kota. Pasal 3 Obyek Retribusi adalah Pe mberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah selu as 2.500 (d ua ribu lima ra tus) meter Persegi atau Iebih, meliputi; a. Industri; b. Pariwisata; c. Pelabuhan Udara; d. Komplek Perumahan, Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana; e. Usaha Perikanan; f. Real Estate; g. Jenis-jenis Usaha Kome rsial; h. Kawasan Olahraga; i. Rumah Sakit Swasta; j. Usaha Sektor Pertanian dan Tanaman Panqan; k. Usaha Sektor Perkebunan; l. Usaha Peternakan.
Pa sa l 4 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh lzin Peruntukan Penggunaan Tanah. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan tanah digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu. BAB lV TATA CARA PERIZINAN Pasal 6 (1)
Setiap orang, Badan Hukum dan bada n u sah a lainn va yan g memanfaatkan tanah baik untuk mendirikan bangunan atau Fasilitas lainnya wajib me miliki Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sesuai Rencana Tata Ruang Daerah;
(2)
Un tu k me mp e r oleh izin pe run tu ka n p en g gunaan tanah sebagaimana dimaksud ava t ( 1) pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah:
(3)
Bentuk dan Izin Peruntukan Ke p u tu san Kep ala Daerah.
Penggunaan Tanah diteta pkan
d enga n
Pasal 7 Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 3 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; Apabila Izin sudah berakhir sebagaimana dimaksu d avat (2) pasal ini, sedang pemohon belu m memanfaatkan l ah an ses uai dengan peruntukannya, maka Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dinyata ka n tidak berlaku lagi dan pemohon harus menga jukan p er mo h on an ke mb ali u nt uk me n dap at ka n I zin Pe run tu kan Pen g gunaan Tanah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. BAB V CARA PENERAPAN PENGGUNAAN JASA Pasal 8 Penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan luas tanah sesuai peruntukannya. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRlBUSI Pasal 9 (1)
Struktur- Tarif digolongkan berdasarkan luas dan rencana Peruntukan Tanah;
(2)
Besarnya tarif retribusi ditetapkan bagi kelas menengah ke atas 3% (tiga persen) per meter persegi dan kelas menengah kebawah 2% (dua pe rsen) p er me te r p ersegi , se da ngkan bagi Usahla Kecil tidak dipungut sama sekali;
(3)
Pengecualian dari ketentuan dan Badan Sosial.
ayat (2) Pasal ini untuk Badan Keagamaan
BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 10 (1)
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan:
(2)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT. BAB VIII TATA CARA PE MBAYARAN Pasal 11
(1)
Pembayaran retribusi harus dilunasi Sekaligus;
( 2)
Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Dae rah .
BAB IX KETENTUAN PETUTUP Pasal 12 ( 1) (2)
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Kepu tu san Kep ala Daerah ; Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru. Ditetapkan Banjarbaru Pada tanggal 23 Desember 2000 WALIKOTA BANJARBARU Ttd RUDY RESNAWAN
Diundangkan di Banjarbaru Pada tanggal 26 Desember 2000 SEKRETARIS DAERAH KOTA, Ttd MUHAMMAD RUZAIDIN NOOR LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2000 NOMOR 31
PE N J E L A S A N A TA S PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOM0R 22 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH I.
PENJELASAN UMUM. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah merupakan Retribusi Perizinan Tertentu. Yang menjadi obyek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru dalam rangka pemberian izin kepada usaha orang pribadi, badan hukum, dan badan usaha lainnya yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengedalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber daya alam, Barang, Prasarana, Sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tanah sesuai dengan peruntukannya. Prinsip dan sasaran dalam p enetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. Biaya tersebut meliputi biaya survey lapangan, pengukuran, pematokan, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian. Sedangkan struktur tarif digolongkan berdasarkan luas rencana peruntukan tanah. Sebagai landasan hukum pemungutan agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, maka retribusi Izin Peruntukan Tanah ini perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 s/d 12
:
Cukup Jelas.
