PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu menyusun urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan kondisi obyektif daerah.
b.
bahwa dalam Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kota, perlu diberdayakan potensi dan kondisi obyektif daerah dengan memperhatikan kompentasi, penguasaan teknologi, finansial, sumber daya manusia dan sumber daya alam serta peran Pemerintah Kota sebagai fasilitator dan mitra dalam pelaksanaan urusan daerah, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang setinggi tingginya;
c.
bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan pemerintah Kota Bandar Lampung sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peratuan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.
: 1.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57), Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II TanjungkarangTelukbetung (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3231);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II TanjungkarangTelukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
9.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung; 3. pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara urusan Pemerintahan Kota. 4. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung; 6. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 7. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 9. Perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan; 10. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan kota untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat; 11. Kebijakan daerah adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah Kota sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan. BAB II KRITERIA PENGATURAN URUSAN PEMERINTAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG Pasal 2 (1) Pemerintahan Kota Bandar Lampung mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria : a. eksternalitas; b. akuntabilitas, dan c. efisiensi (2) Pengaturan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Bandar Lampung dilakukan dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
BAB III SUBSTANSI URUSAN PEMERINTAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG Pasal 3 Urusan Pemerintahan Kota Bandar Lampung terdiri atas a. urusan wajib, dan b. urusan pilihan. Pasal 4 (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kota Bandar Lampung, berkaitan dengan pelayanan dasar. (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. lingkungan hidup; d. pekerjaan umum; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perumahan; h. kepemudaan dan olahraga; i. penanaman modal; j. koperasi dan usaha kecil dan menengah; k. kependudukan dan catatan sipil; l. ketenagakerjaan; m. ketahanan pangan; n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. perhubungan; q. komunikasi dan informatika; r. pertanahan; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. pemberdayaan masyarakat dan desa; v. sosial; w. kebudayaan; x. statistik; y. kearsipan; dan z. perpustakaan. (3) Rincian sub bidang dan sub sub bidang dari masing-masing urusan wajib Pemerintahan Kota Bandar Lampung sebagaimana diuraikan dalam ayat 2 tersebut di atas terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 5 (1)
Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
(2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
(3)
a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. pariwisata; f. industri g. perdagangan; dan h. ketransmigrasian. Rincian sub bidang dan sub sub bidang dari masing-masing urusan pilihan Pemerintahan Kota Bandar Lampung sebagaimana diuraikan dalam ayat (2) terdapat dalam lampiran II yang merupaka bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN SISA Pasal 6
(1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dapat diselenggarakan oleh Pemerintahan Kota Bandar Lampung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam hal pemerintahan Kota Bandar Lampung akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya. BAB V PENYELENGGARAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN URUSAN Pasal 7 Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintahan Kota Bandar Lampung dapat: a. menyelenggarakan sendiri; b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pihak kecamatan dan kelurahan Pasal 8 (1) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5 tersebut diatas menjadi dasar pembentukan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung. (2) Pembentukan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan Pemerintah Kota Bandar Lampung diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Pasal 9 Pemerintahan Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 Pertanggungjawaban urusan pemerintahan wajib dan pilihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 11 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Paraturan Daerah ini sepaniang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 13 Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung. Ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
EDDY SUTRISNO Diundangkan di Bandar Lampung Pada tanggal : SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
SUDARNO EDDI, SH., MH, Pembina Utama Muda NIP 460013375 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN : NOMOR : Sesuai dengan Aslinya
SERI E NOMOR
