PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR : 01 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protololer dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 1993 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Bandar Lampung dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Bandar Lampung tidak sesuai lagi dengan perkembangan, perlu dicabut dan disempurnakan dengan Peraturan Daerah yang baru ; b. bahwa pengelolaan keuangan negara agar dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, tranparansi dan akuntabilitas dengan mempertimbangkan kewajaran dan kepatutan; c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, dan b, diatas perlu ditetapkan dan diatur didalam Peraturan Daerah. Mengingat
1.
2. 3.
4. 5.
Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55 ), Undang-Undang Nomor 5 Drt Tahun 1956 ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56 ) dan Undang -undang Nomor 6 Drt Tahun 1956 ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57 ) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara 4251); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277); Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
6. 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeiolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3213); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang- Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983.Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254) ; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentangKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANDARLAMPUNG dan WALIKOTABANDARLAMPUNG, MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung ; 3. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; 4. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang -undangan; 5. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah ; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut DPRD; 7. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung ; 8. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandar Lampung ; 9. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua; 10. Anggota adalah Anggota DPRD Kota Bandar Lampung; 11. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD; 12. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan Penghormatan, Perlakuan, dan Tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi; 13. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara Kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sehubungan dengan Penghormatan kepada seseorang sesuai dengan Jabatan dan / atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintahan atau masyarakat ; 14. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainya; 15. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi; 16. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 18. Uang Refresentatif adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan Anggota DPRD; 19. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua DPRD; 20. Tunjangan Panitia adalah Tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia 21. Tunjangan Badan Kehormatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota Badan Kehormatan DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua dan Anggota Badan Kehormatan; 22. Tunjangan Komisi adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi; 23. Biaya Penunjang kegiatan adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas DPRD dan Anggota DPRD; 24. Tunjangan Keluarga dan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada anggota DPRD yang diperhitungkan dari Uang Refresentatif; 25. Tunjangan Khusus adaiah Tunjangan untuk PPh yang diberikan kepada anggota DPRD sesuai ketentuan yang berlaku; 26. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menambah Penghasilan; 27. Tunjangan Kesehatan adalah Tunjangan yang diberikan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk asuransi; 28. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adaiah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya; 29. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan perlengkapannya, Rumah Dinas dan perlengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, Pemberian Pakaian Dinas, Uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah ; 30. Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD yang akan berakhir masa baktinya atau berhenti antar waktu; 31. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD untuk Pemeliharaan Perumahan; 32. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan yang diberikan kepada anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat, uang transportasi local dalam kota dan uang makan; 33. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris anggota DPRD apabila meningga! dunia; 34. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat; 35. Biaya Perjalanan Dinas adalah Biaya yang diberikan kepada Anggota DPRD diluar Kota Bandar Lampung; 36. Pakaian Dinas dan perlengkapannya adalah pakaian yang diberikan kepada anggota DPRD Kota Bandar Lampung; 37. Bantuan Operasional fraksi DPRD adalah bantuan yang diberikan untuk menunjang kegiatan Fraksi.
BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Acara Resmi Pasal 2 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara resmi. (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah; b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah; c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah. Bagian Kedua Tata Tempat Pasal 3 Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Kota sebagai berikut: a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah; b. Wakil-waki! Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah Pejabat Instansi vertikal lainnya; c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya. Pasal 4 Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut: a. Ketua DPRD didampingi oleh wakil-wakil Ketua DPRD; b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD; c. Wakii-waki! Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD; d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota; e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan Undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat. Pasal 5 Tata tempat dalam acara Pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut: a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah atau Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD; c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota; d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD; f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan Undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat; g. Mantan Kepafa Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah Pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD; h. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambii sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 6 Tata Tempat Dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi: a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kananKepata Daerah; b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk ditempatyang telah disediakan; c. Setelah Pengucapan Sumpah/ Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah; d. Pimpinan DPRD yang Lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan; e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD; f. ]Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang teiah disediakan; dan g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri. Pasal 7 Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut: a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah; b. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri; c. Setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakilwakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD; d. Mantan Pimpinan sementara DPRD dan Ketua Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan. Bagian Ketiga Tata Upacara Pasaf 8 (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera. (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai derigan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bagian Keempat Tata Penghormatan Pasal 9 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat Penghormatan sesuai dengan Penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
(2)
Penghormatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Pasal 10
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari: a. Uang Representasi; b. Uang Paket; c. Tunjangan Jabatan; d. Tunjangan Komisi; e. Tunjangan Panitia Musyawarah; f. Tunjangan Panitia Anggaran; g. Tunjangan Badan Kehormatan; h. Tunjangan Alat Kelengkapan iainnya; Bagian Pertama Uang Representasi Pasal 11 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi sebesar: a. Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Kepala Daerah yang ditetapkan pemerintah; b. Uang Representasi Wakil Ketua sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD; c. Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD. (2) Selain uang Refresentasi yang diberikan sebagaimana dimaksud Ayat (1), juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil. Bagian Kedua Uang Paket Pasai 12 Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan. Bagian Ketiga Tunjangan Jabatan Pasal 13 Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
Bagian Keempat Tunjangan Alat Kelengkapan Pasal 14 Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau Panitia Anggaran, atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan diberikan tunjangan sebagai berikut: a. Ketua sebesar 7.5% (tujuh koma lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD. b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD. c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD. d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD. Pasal 15 Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai Peraturan Perundang-undangan. BAB IV TUNJANGAN KESEJAHTERAAN Pasal 16 Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan Kesejahteraan yang terdiri dari: a. Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan b. Tunjangan Perumahan c. Pakaian Dinas d. Uang Duka Wafat e. Uang Jasa Pengabdian Bagian Pertama Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Pasal 17 (1)
Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau isteri dan 2 (dua) orang anak; (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; (4) Pembayaran Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD. Bagian Kedua Tunjangan Perumahan Pasai 18 (1)
Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan. (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APBD.
(3)
Dalam ha! Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian. Pasal 19
(1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya. (2) Belanja Pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan oleh APBD. (3) Dalam hal anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian. Pasal 20 Rumah jabatan Pimpinan DPRD, Rumah dinas anggota DPRD beserta pertengkapannya dan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD tidak dapat disewa belikan atau diguna usahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya. Pasal 21 (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau Rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan. (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan datam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji; (3) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku ; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Bagian Ketiga Pakaian Dinas Pasal 22 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas terdiri atas : a. Pakaian Sipit Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun; b. Pakaian Sipit Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun; d. Pakain Dinas Harian Lengan Panjang 1 (satu) pasang datam 1 (satu) tahun. (2) Penetapan Standar Harga dan Kualitas bahan Pakaian Dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran. Bagian Keempat Uang Duka Wafat Pasal 23
Dalam hal Pimpinan dan atau Anggota DPRD meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan: a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang Representasi dan apabila meninggal dunia daiam melaksanakan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang Representasi. b. Bantuan biaya Pengurusan Jenazah dari rumah duka dan atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD. Bagian Kelima Uang Jasa Pengabdian Pasal 24 (1)
Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian ; (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan: a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) buian uang representasi; b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi; c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi; d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi; e. Masa bakti sampai 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi; f. Masa bakti sampai 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi. (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya. (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. BABV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Pasal 25 (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD. (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD. (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan : a. Rapat - rapat; b. Kunjungan kerja; c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah; d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme ; e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan Pemerintah dan Kemasyarakatan. BABVI
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD Pasal 26 (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD. (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD. (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal (18) dianggarkan dalam Pos DPRD; (4) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggoat DPRD sebagaimana dimak-sud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut: a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Perjalanan Dinas; d. Belanja Pemeliharaan; e. Belanja Modal. (5) Pengelofaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 27 Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban beianja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum. Pasal 28 (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagt'an yang tidak terpisahkan dari APBD. (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 1993 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Waki! Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Bandar Lampung dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Bandar Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung. Ditetapkan di : Bandar Lampung PadaTangqal : 11 Maret 2006 WALIKOTA BANDAR LAMPUNG EDDY SUTRISNO Diundangkan di Bandar Lampung Pada tanggal 11 Maret 2006
14 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2006 NOMOR 01
