PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BALIKPAPAN, Menimbang : a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Selain Yang Ditetapkan Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pemungutan Retribusi Izin Usaha Perdagangan perlu segera dilaksanakan;
b.
bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.
Mengingat
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 1
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ); 8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12, Seri D Nomor 02 Tanggal 26 April 2000 ); 9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Selain Yang Ditetapkan Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri Nomor 02 Tanggal 24 Pebruari 2003).
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Kota adalah Kota Balikpapan. 2. Pemerintah Kota Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan. 3. Walikota adalah Walikota Balikpapan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Badan Legislatif Daerah. 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan.
Dinas
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2
7. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. 8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan , bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. 9. Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Perdagangan. 10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. 11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 13. Wajib Retribusi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha. 15. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
3
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan. 22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perdagangan, dipungut retribusi atas pemberian Izin Usaha Perdagangan ( IUP).
Pasal 3 Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Perdagangan yang meliputi : a. Izin Baru; b. Izin Perubahan.
Pasal 4 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perdagangan.
4
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Izin Usaha Perdagangan (IUP) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan bobot nilai investasi. (2) Besarnya bobot nilai investasi yang dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Perusahaan Dagang Kecil ( PK). 1. Nilai Investasi Rp. 5 Juta s/d 25 Juta : 0,1 2. Nilai Investasi Rp. 25 Juta s/d 50 Juta : 0,2. 3. Nilai Investasi Rp. 50 Juta s/d 100 Juta : 0,3 4. Nilai Investasi Rp. 100 Juta s/d 150 Juta : 0.4. 5. Nilai Investasi Rp. 150 Juta s/d 200 Juta : 0,5 b. Perusahaan Menengah ( PM) 1. Nilai Investasi Rp. 200 Juta s/d 300 Juta : 0,6 2. Nilai Investasi Rp. 300 Juta s/d 400 Juta : 0,7 3. Nilai Investasi Rp. 400 Juta s/d 500 Juta : 0,8 c. Perusahaan Besar ( PB) 1. Nilai Investasi 500 Juta s/d 750 Juta : 0,9 2. Nilai Investasi 750 Juta s/d 1 Milyar : 1 3. Nilai Investasi 1 Milyar s/d 2 Milyar : 2 4. Nilai Investasi 2 Milyar s/d tak terbatas : 3
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan mempertimbangkan azas keadilan.
5
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1)
Struktur tarif retribusi Izin Usaha Perdagangan ditetapkan berdasarkan bobot nilai investasi.
(2)
Besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan hasil perkalian bobot nilai investasi dengan satuan biaya penerbitan IUP.
(3)
Satuan Biaya penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebesar Rp. 300.000,-.
(4)
Satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diubah dengan Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah .
BAB VIII INSTANSI PEMUNGUT Pasal 10 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi adalah Disperindagkop Kota Balikpapan. (2) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Disperindagkop yang ditunjuk Kepala Disperindagkop.
BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 11 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 6
BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 12 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 13 (1)
Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2)
Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD.
(3)
Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 14 (1)
Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2)
Dalam waktu 7 ( tujuh ) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(3)
Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
7
BAB XI1I PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 15
(1)
Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
(2)
Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan Keputusan.
(3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)
Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(5)
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6)
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
Pasal 16 (1)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. b. c. d.
nama dan alamat Wajib Retribusi; masa retribusi; besarnya kelebihan pembayaran; alasan yang singkat dan jelas.
(2)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
(3)
Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.
8
Pasal 17 (1)
Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
(2)
Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 18 (1)
Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
(2)
Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila ; a. diterbitkan Surat Teguran atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 19 (1)
Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
(2)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 9
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3)
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 20 (1)
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
(2)
Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
10
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.
Disahkan di Balikpapan pada tanggal 12 Agustus 2004
WALIKOTA BALIKPAPAN TTD IMDAAD HAMID Diundangkan di Pada tanggal
: Balikpapan : 12 Agustus 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN
DRS.IDHAM KADIR, MSi.
LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2004 NOMOR 13 SERI C NOMOR 1
11
12
