PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR : 14 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BALIKPAPAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, guna memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
b.
bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka Pemerintah Kota Balikpapan memiliki peluang untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan cara menetapkan jenis retribusi Daerah selain yang ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
c.
bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
: 1.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 1
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956); 10.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
2
13.
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan ( Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2000 Seri D Nomor 02 Tanggal 26 April 2000);
14.
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Jenis Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Selain Yang Telah Ditetapkan Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 02 Tanggal 21 Pebruari 2003). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Balikpapan. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Pemerintah Kota Balikpapan. 3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Badan Legislatif Daerah. 5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah. 3
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. 8. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional untuk selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. 9. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha. 10.
Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
11.
Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
12.
Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13.
Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
14.
Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang jasa pelaksanaan konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
15.
Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
16.
Pemohon adalah orang perseorangan atau badan yang mengajukan permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi untuk permohonan baru, perpanjangan izin usaha dan perubahan data.
17.
Permohonan Izin adalah Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi menurut Peraturan Daerah ini. 4
18. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 19. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang perseorangan atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. 20. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah pembayaran atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah kepada orang perseorangan atau badan usaha. 21. Wajib Retribusi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi. 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yeng terutang. 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda. 26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
5
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk : a. Permohonan baru. b. Perpanjangan. c. Perubahan.
Pasal 3 Objek retribusi adalah pemberian izin usaha jasa konstruksi
Pasal 4 Subjek retribusi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memperoleh izin usaha jasa konstruksi.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 (1)
Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
(2)
Bidang usaha yang digolongkan dalam memungut retribusi tertentu, adalah jenis usaha : a. Jasa Perencanaan Konstruksi b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi c. Jasa Pengawasan Konstruksi d. Gabungan a dan c 6
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 (1)
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas faktor kualifikasi penggolongan jasa konstruksi dan jenis usaha jasa konstruksi.
(2)
Faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan bobot kualifikasi golongan jasa konstruksi.
(3)
Besarnya bobot berikut :
kualifikasi golongan jasa konstruksi sebagai
a. Jasa Perencanaan Konstruksi, terdiri dari : 1. Kualifikasi Kecil (K) 2. Kualifikasi Menengah (M) 3. Kualifikasi Besar (B)
: 1 : 3 : 6
b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi, terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kualifikasi Kecil 3 (K-3) Kualifikais Kecil 2 (K-2) Kualifikasi Kecil 1 (K-1) Kualifikasi Menengah 2 (M-2) Kualifikasi Menengah 1 (M-1) Kualifikasi Besar (B)
:1 :2 :3 :4 :5 :6
c. Jasa Pengawasan Konstruksi, terdiri dari : 1. Kualifikasi Kecil (K) 2. Kualifikasi Menengah (M) 3. Kualifikasi Besar (B)
:1 :3 :6
d. Gabungan a dan c : 1. Kualifikasi Kecil (K) 2. Kualifikasi Menengah (M) 3. Kualifikasi Besar (B)
7
: 1,5 : 4,5 :9
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1)
Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
(2)
Prinsip dan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari : a. 80% (delapan puluh perseratus) untuk biaya penyelenggaraan pemberian izin. b. 20% (dua puluh perseratus) untuk biaya operasional meliputi biaya formulir, biaya pengecekan, biaya pemeriksaan, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1)
Struktur tarif retribusi izin usaha jasa konstruksi setiap bidang usaha ditetapkan berdasarkan jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari : a. Jasa Perencanaan Konstruksi. b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi. c. Jasa Pengawasan Konstruksi. d. Gabungan a dan c.
(2)
Besarnya tarif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk setiap jenis usaha jasa konstruksi untuk permohonan baru, perpanjangan dan perubahan adalah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
8
BAB VII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI Pasal 9 (1)
Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan bobot kualifikasi golongan usaha jasa konstruksi dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, b, c dan d.
(2)
Besarnya retribusi terutang untuk perpanjangan dan perubahan ditetapkan 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin usaha diberikan.
BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 11 (1)
Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk pemanfaatan masa berlakunya Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dari Pemerintah Daerah.
(2)
Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12
(1)
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
9
(2)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14 (1)
Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2)
Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)
Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 15
(1)
Surat teguran dan atau peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2)
Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran dan atau peringatan/surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
(3)
Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. 10
BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 16 (1)
Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)
Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(5)
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6)
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 17
(1)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. nama dan alamat Wajib Retribusi; b. masa retribusi; c. besarnya kelebihan retribusi; d. alasan yang singkat dan jelas.
(2)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. 11
retribusi
(3)
Bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 18
(1)
Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
(2)
Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 19
(1)
Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2)
Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 20
(1)
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
12
BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 21 (1)
PPNS dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tidak pidana di bidang retribusi daerah.
(2)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud adalah :
dalam ayat (1)
a.
Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
b.
Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
c.
Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
d.
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
e.
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
f.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
g.
Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h.
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
i.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 13
(3)
j.
Menghentikan penyidikan;
k.
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan. Disahkan di : Balikpapan pada tanggal : 26 Pebruari 2003 WALIKOTA BALIKPAPAN Cap/ttd H. IMDAAD HAMID Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan. Nomor : 16 Tahun 2003 Seri : C Nomor 02 Tanggal : 26 Pebruari 2003 SEKRETARIS DAERAH KOTA
DRS. H. IDHAM KADIR PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010 082 081 14
15
