PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR : 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUBANG, Menimbang
Mengingat
:
:
a. Bahwa dalam rangka mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan sosial ekonomi pada masa mendatang yang dapat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan di bidang ketenagakerjaan yang selaras dengan aspirasi masyarakat dan kewenangan Pemerintah Kabupaten; b. Bahwa dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 18 ayat (4) telah memberikan keleluasaan kepada Daerah Kabupaten untuk menetapkan retribusi selain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dimaksud; c. Bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah. 1.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang berlakunya UndangUndang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dengan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227); 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Tahun 1958 Nomor 8); 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 29440); 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaan Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 320);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1961 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 14. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembara Negara Nomor 4048); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991, tentang Latihan Kerja (Lembaran Tahun 1991 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3458); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3932); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 19. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penanaman Modal; 20. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26);
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Subang; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang; c. Kepala Daerah adalah Bupati Subang;
d. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Subang; e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Subang; f. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau Pemberian ijin tertentu yang khususnya disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau pemotongan retribusi tertentu; g. Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu; h. Surat Ketetapan Rteribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besaran jumlah retribusi yang terutang; i. Surat Ketetapan Retibusi Daerah Tambahan yang selanjutnya di singkat SKRDT adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau semula yang belum lengkap; j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar; k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang; l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; n. Badan adalah setiap Badan Hukum/Usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroaan komanditer, koperasi dan bentuk usaha lainnya, baik milik swasta maupun BUMN, BUMD; o. Tenaga Kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; p. Tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki atau perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja; q. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang selanjutnya disingkat TKWNAP adalah tenaga kerja warga negara asing memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di dalam Wilayah Republik Indonesia; r. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat PJTKI adalah badan usaha dibidang jasa penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri; s. Iuran Wajib Latihan Tenaga Kerja adalah iuran dalam bentuk uang yang wajib disetorkan oleh perusahaan kepada Kas Daerah yang selanjutnya disebut iuran;
t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; u. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Subang pada Bank Jabar Cabang Subang;
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan retribusi dipungut sebagaimana pembayaran atas pemberian ijin penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Pembinaan Hubungan Industrial, Pembinaan Kesejahteraan Pekerja dan Pengangur, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Penggunaan Fasilitas di bidang Pelatihan. Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah pemberian pelayanan dibidang ketenagakerjaan kepada Badan atau orang pribadi guna melindungi tenaga kerja, keamanan dan keselamatan kerja serta menjaga kelestarian kerja. (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pengajuan ijin oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi perijinan tertentu.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Pasal 4 Jenis pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dipungut dalam bentuk Rupiah (Rp)/Dolar Amerika (US $). Biaya izin TKWNAP sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini dikenakan kepada Badan Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. Biaya Izin Pendirian Perwakilan Daerah (Perwada) dan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini dikenakan kepada PJTKI. Biaya Pengawasan, Pengaturan dan Pengendalian Penggunaan Barang/Sarana/Prasarana atau fasilitas dibidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini dikenakan kepadan Badan. Biaya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini dikenakan kepada Badan. Biaya Ijin Penyelenggaraan Latihan, Sertifikasi Keterampilan, Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja dan Rekomendasi Pemagangan ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini dikenakan kepada Badan. Retribusi Pengawasan Keselamatan Kerja yang terutang tidak termasuk biaya pengujian.
Pasal 5 Subjek Retribusi adalah Badan atau orang pribadi yang memperoleh pelayanan dibidang ketenagakerjaan.
BAB III KETENTUAN IJIN Pasal 6 Setiap orang atau badan hukum/badan usaha yang menggunakan tenaga kerja asing atau mendirikan perusahaan penggerak jasa tenaga kerja atau penempatan tenaga kerja di daerah harus menyetorkan Dana Pembinaan Keahlian dan Keterampilan ke Kas Daerah.
BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 7 Retribusi Pelayanan dibidang Ketenagakerjaan sebagaimana diatur Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagai jasa usaha, jasa umum dan perizinan tertentu.
BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8 (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan, diukur berdasarkan volume jumlah penggunaan tenaga kerja baik asing maupun tenaga kerja Indonesia, kelayakan penetapan besarnya tarif dan waktu penggunaan tenaga kerja dimaksud. (2) Pengawasan terhadap pesawat uap, bejana tekan, pesawat angkat dan angkut, lift dan alat lainnya dihitung berdasarkan satuan tenaga kerja satuan unit. (3) Penetapan tingkat penggunaan jasa penyelenggaraaan latihan kerja bagi para wajib latih tenaga kerja, dihitung dari jumlah upah yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan, baik yang mempergunakan sistem padat karya, padat modal dan padat manajemen dengan tidak membebankan kepada tenaga kerja.
BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 9 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan kepada kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan atau orang pribadi dengan tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pembinaan, pengecekan, pemeriksaan, pengawasan dan biaya transportasi petugas dalam rangka pengendalian pelayanan bidang ketenagakerjaan.
BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10 Retribusi Pelayan Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana ditetapkan tabel sebagai berikut : NO 1 A
1 2 3
4 5
6 B
JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI 2 PENEMPATAN TENAGAKERJA
SATUAN
Retribusi Ijin Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Laporan Keberadaan TKWNAP Retribusi ijin Mendirikan Perwakilan Daerah PJTKI (PERWADA-TKI) Retribusi Ijin Mendirikan Bursa Kerja Khusus (BKK) Retribusi Rekomendasi Penyebarluasan Informasi Lowongan Kerja Retribusi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri LATIHAN KERJA DAN LKK UKM
Per Orang
3
Per Orang Per Badan
Per Badan Permasangan Informasi
Per Kejuruan
Rp. 25.000 Per 1 kali ijin untuk selamanya. Rp. 250.000 Per 1 x ijin untuk selamanya
2
Retribusi Ijin Mendirikan Balai Latihan Kerja Luar Negeri
3
Sertifikat Keterampilan Kerja : a. Uji Keterampilan LLS
Per Sertifikat
b. Uji Keterampilan
Per Sertifikat
5 6 C
1
Rekomendasi Permagangan ke Luar Negeri Pelatihan Keterampilan Kerja Swadana di LKK-UKM/UPTD Pelatihan / PSG Sekolah / Perguruan Tinggi HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KK (HI & KK) Pengesahaan Peraturan Perusahaan (PP) : a. Perusahaan Besar
Rp. 150.000,Per 1 Kali Rp. 50.000,Per 1 Kali Rp. 150.000,-
Retribusi Ijin Mendirikan Pelatihan Kerja swasta
4
US$ 100 Perbulan Rp. 25.000,Per tahun Rp. 2.000.000,Per 2 Tahun
Per Orang / Penempatan
1
BLKLN
BESARNYA TARIF 4
Per Badan
Per orang / Pengiriman Per Sertifikat / orang Per Keterampilan / Per orang
Per Badan
Rp. 1000,Per orang Rp. 1000,Per orang Rp. 10.000,per orang Rp. 2.500,Per orang Rp. 1000,-
Rp. 100.000,Per 2 Tahun
1
2 b. Perusahaan Sedang
3 Per Badan
c. Perusahaan Kecil
Per Badan
Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) : a. Perusahaan Besar
Per Badan
b. Perusahaan Sedang
Per Badan
c. Perusahaan Kecil
Per Badan
Retribusi Kartu Pencari Kerja (AK I) Pembuatan Baru dan atau Penggantian Akta Pengawasan Ketenagakerjaan Retribusi ijin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat a. Perusahaan Besar
Per orang / AK I Per Badan
b. Perusahaan Sedang
Per Badan
c. Perusahaan Kecil
Per Badan
6
Retribusi Ijin Kerja Mlam Wnita
Per Badan
7
Retribusi Pengawasan Keselamatan Kerja a. Ketel Uap, Air Panas, Minyak, Listrik
2
3 4
5
1. Luas Pemanasan
Per Badan
a. s/d 50 m2
c. 101 s/d 500 m2 d. diatas 500 m2 a. s/d 2,5 ton b. > 2,5 s/d 5 ton c. > 5 s/d 20 ton d. di atas 20 ton b. Bejana Tekan
c. Motor Diesel/Geset d. Pesawat Angkat, Angkut, Crane, Gondola, Forklif
Rp. 150.000,Per 2 Tahun Rp. 100.000,Per 2 Tahun Rp. 75.000,Per 2 Tahun Rp. 1.500,Rp. 50.000,Untuk selamanya
Rp. 100.000,Per Tahun Rp. 70.000,Per Tahun Rp. 50.000,Per Tahun Rp. 75.000,Per Tahun
Setiap Ketel dengan pemanasan/ Tonase uap
b. 51 s/d 100 m2
2. Luas Tonase
4 Rp. 75.000,Per 2 Tahun Rp. 50.000,Per 2 Tahun
Per Tenaga Kuda/PK/ Tekanan kg/m2 Per Tenaga Kuda/PK Per Unit dengan kapasitas :
Rp. 25.000,Per Tahun Rp. 50.000,Per Tahun Rp. 75.000,Per Tahun Rp. 100.000,Per Tahun Rp. 25.000,Per Tahun Rp. 50.000,Per Tahun Rp. 75.000,Per Tahun Rp. 100.000,Per Tahun Rp. 150,Per Tahun Rp. 150,Per Tahun
1
2
3 a. s/d 1000 kg b. > 1000 s/d 25000 kg c. > 2500 s/d 5000 kg d. > 5000 s/d 75000 kg e. > 7500 s/d 10000 kg f. > 10000 kg
f. Instalasi Listrik
Per Unit dengan Kapasitas daya : a. s/d 100 KVA b. >100 s/d 500 KVA c. >500 s/d 1000 KVA d. >1000 KVA
g. Instalasi Penyalur Petir
Per Unit
h. Instalasi Escalator
Per Tenaga Kuda/PK Per Tenaga Kuda/PK Per Unit
i. Instalasi Lift
8.
D 1
2.
J. Instalasi Pemadam Kebakaran/Hydran Retribusi Ijin Pengawasan pengesahan penyelenggaraan Catering, jasa boga KESEJAHTERAAN PEKERJA
Per Badan
Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Fasilitas kesejahteraan Pekerja. a. Perusahaan Besar
Per Badan
b. Perusahaan Sedang
Per Badan
c. Perusahaan Kecil
Per Badan
Wajib Latih Tenaga Kerja/Pekerja a. Perusahaan dengan pekerja 100 orang atau lebih
Per Badan
b. Perusahaan dengan pekerja 26 s/d 99 orang
Per Badan
c. Perusahaan dengan pekerja s/d 25 orang
Per Badan
4 Rp. 25.000 Per Tahun Rp. 35.000,Per Tahun Rp. 45.000 Per Tahun Rp. 55.000,Per Tahun Rp. 65.000,Per Tahun Rp. 75.000,Per Tahun
Rp. 25.000,Per Tahun Rp. 50.000,Per Tahun Rp. 75.000,Per tahun Rp. 100.000,Per Tahun Rp. 50.000 Per Tahun Rp. 150.Per PK/Tahun Rp. 250/PK/Tahun Rp. 250/PK / Tahun Rp. 25.000,1 x selamanya
Rp. 100.000,Per Tahun Rp. 50.000,Per Tahun Rp. 25.000,Per Tahun 0,35%X Jumlah upah sebulan/Per Tahun 0,25% X Jumlah upah sebulan/ Per Tahun 0,15 X Jumlah upah sebulan/ Per Tahun
BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11 Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Subang.
BAB IX MASA BERLAKUNYA IZIN Pasal 12 (1) Masa berlakunya Retribusi Izin Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan ditetapkan selama kegiatan usaha tersebut masih berlangsung. (2) Terhadap Retribusi Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan pendaftaran ulang sesuai dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan Pasal 9 Peraturan Daerah ini. (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo izin berakhir. Pasal 13 Pendaftaran ulang semua jenis pelayanan didalam ketenagakerjaan dikenakan biaya 100% (seratus per seratus). Pasal 14 Bila wajib retribusi bidang ketenagakerjaan menghentikan atau menutup kegiatan usahannya, maka kepadanya diwajibkan memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 15 Bila wajib retribusi akan berubah, baik jenis usaha dan atau pengembangan usahanya dibidang ketenagakerjaan kepadanya diwajibkan mengajukan permohonan baru kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 16 (1) Bilamana wajib Retribusi memindahtangankan usahanya, maka kepadanya wajib retribusi yang baru diwajibkan mengajukan perubahan izin dimaksud kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan disertai bukti pemindahan hak tersebut beserta surat keterangan lainnya. (2) Terhadap pemindahan hak tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikenakan biaya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari retribusi izin pelayanan dibidang ketenagakerjaan.
BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 17 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau alat lain yang dipersamakan
BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 18 Setiap wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 19 (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipergunakan. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 (satu kali dua empat) jam atau dalam waktu ditentukan oleh Bupati. (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini ditentukan oleh Bupati.
BAB XIII KEKERINGAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 20 (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan Retribusi Daerah. (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan perusakan sebagai akibat kerusuhan masal. (4) Tata cara pemberian, keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 21 (1) Setiap wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah atau melanggar ketentuan Pasal 6
Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menjadi perolehan Kas Daerah Kabupaten Subang. (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.
BAB XV PENYIDIKAN Pasal 22 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Cara Pidana. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah a. Menerima laporan atau pengaduan dari sesorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakaukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyidikan benda atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka. h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Selama petunjuk-petunjuk lebih lanjut tentang pelaksanaan ketentuanketentuan dalam Peraturan Daerah ini belum ditetapkan petunjuk-petunjuk pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.
Pasal 24 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menepatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang
Ditetapkan di Subang Pada tanggal 20 Maret 2002 BUPATI SUBANG
H. ROHIMAT
Diundangkan di Subang Pada tanggal 28 Maret 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG
H.N ARIS SUMARNA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2002 NOMOR 10
