PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPA TI Menimbang
SIAK
: a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menyesuaikan dengan asal-usul Pemerintah terdahulu dengan pedoman Pasal 93 s.d. Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; b. bahwa pertimbangan hal tersebut di atas serta mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, dan Penghapusan Desa.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN DESA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Siak; b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; c. Bupati adalah Bupati Siak; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Siak, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Siak; e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten; f.
Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
g. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerinta han Desa; h. i. j. k.
Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar wilayah Desa; Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam wilayah Desa; Penyatuan Desa adalah penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru; Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada.
BAB II PEMBENTUKAN Bagian Pertama Tujuan dan Tata Cara Pembentukan Pasal 2 Tujuan Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, serta menumbuhkembangkan prakarsa masyarakat dengan mempertimbangkan asal usul Desa dan adat istiadat.
Pasal 3 (1) Desa dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui Camat maupun inisiatif Pemerintah Kabupaten dengan mempertimbangkan potensi wilayah termasuk sosial dan budaya setempat; (2) Pembentukan Desa yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terjadi karena pembentukan Desa baru atau akibat penggabungan maupun pemecahan Desa yang ada; (3) Desa tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapuskan atau digabungkan atas prakarsa masyarakat maupun inisiatif Pemerintah Kabupaten.
Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan Pasal 4 Dalam Pembentukan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Faktor penduduk, jumlah penduduk minimal 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga; b. Faktor Wilayah yaitu, suatu wilayah yang memungkinkan peningkatan pelayanan dan pembinaan serta merupakan kawasan yang cukup untuk kegiatan utama pertanian dan perdagangan atas pengelolaan sumber daya Dusun yang lainnya; c. Faktor Letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan penghubung dengan Desa lainnya dan atau antar Desa yang memungkinkan terpenuhinya faktor wilayah dimaksud huruf (b) di atas; d. Faktor Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya prasarana dan sarana perhubungan pemasaran, dan produksi, serta sarana dan prasarana Pemerintah Desa; e. Faktor Sosial Budaya yaitu suasana yang memungkinkan kerukunan hidup beragama, bermasyarakat, serta pemeliharaan dan pengembangan adat istiadat.
Pasal 5 Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan, atau Penggabungan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Bagian Ketiga Nama, Batas, dan Pembagian Wilayah Pasal 6 Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di atas harus memuat : a. Jumlah penduduk; b. Luas wilayah; c. Batas desa; d. Jumlah dusun yang telah dibentuk.
Pasal 7 Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA Pasal 8 (1) Desa dibentuk, dipecah, dihapus, ataupun digabung adalah atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat, atas usul Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD, sampai penetapannya dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD; (2) Mekanisme pelaksanaan Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati; (3) Desa Persiapan untuk dapat ditingkatkan menjadi Desa, harus memenuhi syaratsyarat terbentuknya Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini .
BAB IV PEMECAHAN DESA Pasal 9 (1) Pemecahan Desa harus dimusyawarahkan/dimufakatkan terlebih dahulu dengan BPD dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa; (2) Pemecahan Desa dilakukan melalui Desa Persiapan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Desa dan dengan Persetujuan BPD; (3) Jika Pemecahan Desa secara nyata telah dilaksanakan, segera dibentuk organisasi Pemerintahan Desa lengkap dengan personilnya;
(4) Hasil Pemecahan Desa, diusulkan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati guna memperoleh penetapan sebagai Desa yang telah disetujui oleh BPD dengan melampirkan : a. Laporan hasil penelitian dan pertimbangan Pemerintah Desa tentang perlunya dilakukan Pemecahan Desa; b. Daftar nama, luas wilayah, jumlah penduduk dari Desa Induk dan Desa hasil pemecahannya dengan batas-batas wilayah Desanya; c. Peta Wilayah Desa Induk yang dipecah dalam bentuk standar; d. Keputusan Bupati tentang Pemecahan Desa.
BAB V PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN DESA Pasal 10 (1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dimungkinkan untuk digabungkan atau dihapuskan; (2) Penggabungan atau Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus dimusyawarahkan/dimufakatkan terlebih dahulu dengan BPD dengan memperhatikan kondisi dan situasi Desa; (3) Usul penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, disampaikan Kepala Desa dengan persetujuan BPD kepada Bupati untuk penetapannya.
BAB VI HAK, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN Pasal 12 Desa yang dibentuk sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3, mempunyai organisasi Pemerintahan yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang memeiliki hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut : a. Hak : 1. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; 2. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. b. Wewenang : 1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa; 2. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; 3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
c. Kewajiban : 1. Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa yang bersangkutan; 2. Menyelenggarakan administrasi Desa; 3. Melakukan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 4. Menjamin dan mengusahakan keamanan , ketentraman dan kesejahteraan warga Desa; 5. Memelihara tanah kas Desa, usaha, dan kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.
Disahkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 14 Aguatus 2001 B U P A T I S I A K,
ARWIN AS.
Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 Agustus 2001 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,
Drs. A M Z A R Penata TK. I NIP. 420004392
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2001 NOMOR 12 SERI D
PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN DESA I. Penjelasan Umum Berdasarkan Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, yang terdiri dari beberapa Dusun yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang berhak mengatur dan mengurus Rumah Tangga Dusunnya sendiri, dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999, Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, dan Penghapusan Desa dalam suatu Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar Wilayah Desa, Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Wilayah Desa, Penyatuan Desa adalah Penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru, dan Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, dan Penghapusan Desa dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Siak. II. Penjelasan Pasal demi Pasal Pasal
1
: Cukup jelas
Pasal
2
: Cukup jelas
Pasal
3
: Sesuai dengan Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, dan Penghapusan Desa dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat, atas usul Camat maupun inisiatif Pemerintah Kabupaten dengan mempertimbangkan potensi wilayah, ekonomi, sosial dan budaya setempat.
Pasal
4
: Cukup jelas
Pasal
5
: Cukup jelas
Pasal
6
: Cukup jelas
Pasal
7
: Cukup jelas
Pasal
8
: Cukup jelas
Pasal
9
: - Dalam menentukan Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa harus mendapatkan persetujuan dari BPD. - Mekanisme pelaksanaan pembentukan, Pemecahan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 10
: Cukup jelas
Pasal 11
: Cukup jelas
Pasal 12
: Cukup jelas.
Pasal 13
: Cukup jelas.
Pasal 14
: Cukup jelas
