PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 24
TAHUN 2006
TENTANG PENETAPAN BATAS DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERUYAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka kebijakan penetapan batas desa sebagai implementasi Pembentukan, Pemekaran, penghapusan dan penggabungan desa dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu diambil langkah-langkah guna mengantisipasi terjadinya permasalahan batas desa di kemudian hari; b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
Mengingat
:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9186). 2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 1 Seri E ) Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN dan BUPATI SERUYAN
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN BATAS DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; c. Bupati adalah Bupati Seruyan; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut (BPD) adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa; h. Penetapan Batas Desa adalah kegiatan suatu Penataan, Penegasan dan Pengesahan batas desa di wilayah darat dan laut; i. Penataan adalah Suatu kegiatan perbaikan,penyesuaian dan penyempurnaan Batas-batas Desa; j. Penegasan adalah Suatu Kegiatan yang meliputi survei dan pemetaan suatu daerah termasuk pemasangan tanda batas serta pembuatan berita acara; k. Pengesahan adalah Suatu Kegiatan untuk Menetapkan Batas Desa; l. Penataan batas terpadu adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam satu kesatuan yang utuh dengan penataan batas desa baik di wilayah darat maupun di wilayah laut; m. Hidrograpi adalah ilmu yang berhubungan dengan segala aspek fisika perairan di atas permukaan tanah/bumi; n. Geodesi adalah ilmu yang berhubungan dengan ukuran dan bentuk bumi dan kegiatan pemberian lokasi rinci pada titik-titik pengamatan tertentu; o. Titik batas sekutu adalah Tanda Batas yang terletak pada Koordinat Batas Antar Desa, Wilayah Kecamatan dan Kabupaten/Kota; p. Batas Desa di darat adalah tanda pemisah antar desa dengan desa, antar kecamatan dengan kecamatan lain yang bersebelahan baik berupa tanda alam maupun buatan; q. Batas Desa di wilayah laut adalah batas wilayah desa, dalam kewenangan mengelola sumberdaya di wilayah laut dan bukan merupakan teritorial desa; r. Wilayah laut adalah ruang laut yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional; s. Peta Dasar adalah Peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu; t. Pelacakan batas adalah suatu kegiatan untuk menentukan letak batas wilayah di lapangan berdasarkan kesepakatan sumber hukum yang digunakan dan sekaligus menandai dengan tanda batas sementara; u. Koordinat adalah suatu besaran yang menyatakan letak atau posisi suatu titik di lapangan dengan sistem referensi tertentu; 3
v. Sistem proyeksi adalah sistem penggambaran permukaan bumi yang tidak beraturan pada bidang dasar secara matematis; w. Sistem Referensi adalah sistem acuan atau pedoman tentang posisi suatu objek pada arah horizontal dan arah vertical; x. Sistem grid adalah sistem yang menunjukan tanda dua garis yang berpotongan tegak lurus untuk mengetahui dan menentukan koordinat titiktitik di atas peta; y. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan; z. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, topomini perairan dan transportasi. aa. Minuteplan adalah peta yang digambar dari hasil pengukuran teritris/situoni dengan skala 1:5000; bb. Universal Transverse Mereator (UTM) adalah salah satu system proyeksi peta yang digunakan di peta dasar; cc. Garis pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik-titik dasar batas kewenangan di wilayah laut; dd. Mil laut adalah jarak satuan panjang yang sama dengan 1852 Meter.
BAB II BATAS DESA
Pasal 2 (1) Batas–batas Desa baik di wilayah darat maupun di wilayah laut dituangkan dalam peta batas desa serta daftar koordinat titik batas. (2) Pembuatan peta sekaligus dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III PENATAAN BATAS DESA Pasal 3 Penataan batas desa wilayah darat dan di wilayah laut dilakukan secara terpadu
BAB IV PENEGASAN BATAS DESA Pasal 4 (1) Untuk memberikan kepastian terhadap batas desa baik di wilayah darat maupun di wilayah laut, dilakukan penegasan batas desa.
4
(2) Penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada dokumen batas desa.
Pasal 5 Untuk menentukan batas desa di darat berpedoman pada dokumen batas desa berupa Peraturan Daerah tentang Batas Desa dan Kelurahan, Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, Kesepakatan dan dokumen lainnya yang terkait.
Pasal 6 Untuk menentukan batas di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas desa berupa Undang –undang Pembentukan Daerah, Peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional dan dokumen lain yang terkait.
Pasal 7 Pedoman teknis Penegasan batas di wilayah darat dan wilayah laut, sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
Pasal 8 Batas wilayah desa sejauh 12 Mil laut yang diukur dari garis pantai.
Pasal 9 (1) Penetapan Batas di wilayah laut dilakukan berdasarkan prinsip–prinsip hidrografi dan geodesi. (2) Batas di wilayah laut antara dua desa yang berdampingan, ditetapkan dengan garis yang diukur dari titik batas sekutu pada garis pantai antara kedua desa yang ditetapkan berdasarkan prinsip sama jarak. (3) Batas di wilayah laut antara dua desa yang berdampingan, ditetapkan dengan garis yang diukur dari titik batas sekutu pada garis pantai antara kedua desa di darat yang ditetapkan berdasarkan prinsip sama jarak. (4) Batas di wilayah laut antara dua desa yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 24 Mil laut, ditetapkan berdasarkan prinsip garis tengah. (5) Batas di wilayah laut antara dua desa yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari dua kali sepertiga batas wilayah laut ditetapkan berdasarkan prinsip garis tengah.
Pasal 10 Batas wilayah laut desa yang saling berhadapan atau berdampingan dengan wilayah Negara Tetangga dengan jarak kurang dari 24 Mil laut disesuaikan dengan batas–batas Negara Republik Indonesia atau perjanjian antara Indonesia dengan Negara yang bersangkutan.
5
Pasal 11 (1) Dalam penetapan batas di wilayah laut harus memperhatikan batas–batas lain yang telah ditetapkan secara hukum. (2) Batas–batas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain; Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Batas Daerah Navigasi, Konsesi Pertambangan Lepas Pantai dan Taman Nasional Laut.
BAB V TIM PENEGASAN BATAS DESA Pasal 13 Untuk membantu Kepala Desa dalam mewujudkan batas desa yang obyektif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibentuk Tim Penegasan Batas Desa.
Pasal 14 (1) Tim Penegasan Batas Desa terdiri dari : a. Tim Penegasan Batas Kabupaten/Kota; b. Tim Penegasan Batas Kecamatan. (2) Pembentukan Tim Penegasan Batas sebagaimana dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten dan Kota ditetapkan oleh Bupati; b. Tim Penegasan Batas Desa Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
Pasal 15 Tugas Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten terdiri dari : a. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan batas Desa; b. Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan batas sementara di atas peta; c. Menyiapkan peta kerja batas berikut titik koordinatnya; d. Menyajikan serta mendiskusikan konsep peta batas bersama Tim Penegasan Batas Desa Provinsi dan Kabupaten/Kota; e. Melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa bersama Tim Penegasan Batas Desa Propinsi dan Kabupaten/Kota; f. Memfasilitasi peralatan yang berteknologi tinggi; g. Menyaksikan penandatanganan berita acara kesepakatan batas desa; h. Menyiapkan Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Batas Desa.
6
Pasal 16 Keanggotaan Tim Penegasan Batas Desa terdiri dari : a. Ketua dijabat oleh Pejabat Struktural. b. Sekretaris dijabat struktural yang membidangi tugas Tata Batas/Perbatasan. c. Anggota, dijabat oleh Pejabat Pusat untuk Tim Pusat dan Pejabat Daerah untuk Tim Daerah, Instansi terkait, Tokoh Masyarakat dan unsur Perguruan Tinggi (apabila dibutuhkan).
BAB VI BATAS PETA DESA Pasal 17 (1) Pembuatan peta batas desa menggunakan peta dasar yang tersedia dan disepakati oleh desa yang bersangkutan. (2) Pembuatan Peta batas desa menggunakan sistem referensi menurut ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002
BAB VII PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 18 Desa yang telah melakukan penegasan batas desa membuat berita acara kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penegasan Batas Desa : a. Batas Desa Kabupaten disaksikan oleh Tim Penegasan Tingkat Pusat dan/atau Provinsi; b. Batas desa Kecamatan disaksikan oleh Tim Penegasan Tingkat Kabupaten; c. Batas Desa Propinsi disaksikan oleh Tim Penegasan dari Tingkat Pusat
Pasal 19 Berita Acara kesepakatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 18 berikut lampiran peta batas desa dan dokumen lainnya, disampaikan Tim Penegasan Tingkat Kabupaten.
Pasal 20 Pengesahan Batas Desa ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
7
BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 21 (1) Perselisihan batas antar desa diselesaikan secara musyawarah. (2) Apabila upaya musyawarah tidak tercapai maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan ini kepada Kabupaten.
Pasal 22 (1) Perselisihan batas antar desa diselesaikan secara musyawarah. (2) Apabila upaya musyawarah tidak tercapai maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan ini kepada Pemerintah Kabupaten. (3) Apabila upaya penyelesaian dimaksudkan pada ayat (2) di atas tidak tercapai penyelesaiannya diserahkan kepada propinsi. (4) Apabila dalam penyelesaian perselisihan antar desa sebagaimana dimaksud Pasal 22 terdapat salah satu pihak yang tidak menerima Keputusan Kabupaten, pihak tersebut dapat mengajukan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri.
BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 23 Biaya pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber lainnya.
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24 Pelaksanaan Penegasan batas desa dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga.
8
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.
Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 26 Oktober 2006 BUPATI SERUYAN
TTD
DARWAN ALI Diundangkan di Kuala Pembuang Pada tanggal 30 Oktober 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN TTD
Drs. H.DJONI ARDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2006 NOMOR 19 SERI E
9
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN BATAS DESA
I. PENJELASAN UMUM Dengan telah terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka permasalahan Penetapan Batas Desa adalah masalah yang sangat rumit dan komplek sehingga diperlukan suatu aturan dan pedoman yang digunakan dalam rangka penyelesaian Penetapan Batas Desa sehingga nantinya dapat ditemukan penyelesaian yang komprehensif. Peraturan Daerah tentang Penetapan Batas Desa ini merupakan pedoman untuk mengatur penyelesaian Penetapan Batas Desa pada Kabupaten Seruyan.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 s/d 26 Cukup Jelas
10
