PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASER, Menimbang :
a. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan; b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan disegala bidang, khususnya pembangunan bidang industri, semakin meningkatnya pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia; c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undangundang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2004 Nomor 13); 10. Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER, MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Wilayah Kabupaten Paser; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Paser; 4. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup; 5. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain; 6. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3; 7. Izin adalah izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 kcuali oli bekas; 8. Penghasil limbah B3 adalah pelaku usaha yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3; 9. Penyimpanan sementara limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolahan dan/atau penimbun limbah B3; 10. Tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang selanjutnya disebut TPS limbah B3 adalah bangunan yang memenuhi persyaratan teknis untuk menyimpan limbah B3 sesuai dengan jenisnya; 11. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud untuk disimpan sementara di TPS sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3; 12. Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan izan pengelolaan limbah B3; 13. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan; 14. Darurat adalah situasi berbahaya dan sangat serius yang memerlukan tindakan segera; 15. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan; 16. Pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan atau tidak langsung oleh pengawas untuk mengetahui tingkat penaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau persyaratan perizinan dalam pengelolaan limbah B3;
BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Tujuan pengelolaan limbah B3 adalah : a. meningkatnya ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 dan/atau pelaku usaha pengelolaan limbah B3; b. meningkatnya kinerja pelaku usaha penghasil limbah B3 dan/atau pelaku usaha pengelolaan limbah B3;dan c. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat limbah B3.
Pasal 3 Sasaran pengelolaan limbah B3 adalah terhadap pelaku usaha penghasil limbah B3 dan/atau pelaku usaha pengelolaan limbah B3; BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 yang diatur dalam Peraturan ini adalah : a. perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 kecuali oli bekas/minyak pelumas bekas;dan b. pengawasan pengelolaan limbah B3. BAB IV PERIZINAN Pasal 5 (1) Jenis-jenis perizinan yang diatur dalam peraturan ini adalah : a. izin penyimpanan sementara limbah B3; b. izin pengumpulan limbah B3 kecuali oli bekas/minyak pelumas bekas. (2) Penghasil limbah B3 tidak dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (3) Kegiatan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat diberikan izin apabila: a. telah tersedia teknologi pemanfaatan limbah B3; dan/atau b. telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pengolah dan/atau penimbun limbah B3. (4) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak bila terdapat pencemaran lingkungan. (5) Izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 6 (1) Izin sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 diterbitkan oleh Bupati. (2) Instansi yang bertanggung jawab dapat memfasilitasi pemohon dalam memperoleh izin pengelolaan limbah B3 sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 7 (1) Perusahaan yang kegiatan utamanya berupa pengelolaan limbah B3 dan/atau mengelola limbah B3 yang bukan dari kegiatan sendiri wajib memiliki : a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan; dan b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis kegiatan pengangkutan limbah B3. Pasal 8 (1) Permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui instansi yang bertanggung jawab. (2) Tatacara permohonan izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan mengisi formulir permohonan izin pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 9 (1) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, maka instansi yang bertanggung jawab segera akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan sebagaimana pada pasal 8 ayat (3). (2) Atas permohonan izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), yang diajukan oleh pemohon apabila : a. dokumen dinyatakan tidak lengkap maka instansi yang bertanggung jawab akan memberitahukan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 10 hari sejak diterimanya permohonan izin dan pemohon wajib melengkapinya dalam waktu paling lambat 10 hari;dan b. dokumen dinyatakan lengkap dan telah memenuhi syarat administrasi, instansi yang bertanggung jawab membentuk tim untuk melakukan verifikasi teknis di lapangan. (3) Verifikasi teknis di lapangan yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan dengan mengisi Check list sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, yang dilengkapi dengan Berita Acara sebagaimana tercantum dalam lampiran V. (4) Berdasarkan verifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), pimpinan instansi yang bertanggung jawab menerbitkan tanggapan menerima atau menolak atau meminta perbaikan kembali syarat teknis pengelolaan limbah B3. (5) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disertai dengan alasan penolakan yang relevan. (6) Tanggapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4), di atas diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima.
(7) Pimpinan instansi yang bertanggung jawab menerbitkan rekomendasi kepada Bupati jika permohonan izin telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. Pasal 10 (1) Izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) diterbitkan dalam Keputusan Bupati dengan memuat seluruh kewajiban dan larangan bagi pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku. (2) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak semua persyaratan dinyatakan lengkap sesuai rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (7). (3) Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidangusaha, nama penanggung jawab; b. jenis pengelolaan limbah B3; c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3; d. jenis dan karakteristik limbah B3; e. kewajiban yang harus dilakukan; f. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban; g. masa berlaku izin; h. sistem pengawasan; dan i. sistem pelaporan. (4) Izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin dan kemudian dapat diperpanjang kembali. Pasal 11 (1) Permohonan perpanjangan izin diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui instansi yang bertanggung jawab paling singkat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir. (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir permohan perpanjangan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI (3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik dan/atau cara pengelolaan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru. BAB V KEWAJIBAN Pasal 12 (1) Setiap penghasil limbah B3 wajib : a. melakukan pengelolaan limbah B3 b. memiliki izin tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3; c. melakukan analisis laboratories untuk limbah yang tidak terdaftar dalam limbah B3; d. melakukan pemisahan limbah B3 dengan sampah domestik; e. mengisi neraca limbah sesuai dengan format yang berlaku;dan f. mendapatkan salinan manifest limbah B3 dari pengangkut limbah B3.
(2) Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkan paling lama 90 hari sebelum menyerahkan kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3. (3) Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkan kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3 setelah mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13 Bagian Pertama PEMBINAAN (1) Pembinaan pengelolaan limbah B3 ditujukan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dan/atau pelaku usaha yang bergerak dalam pengelolaan limbah B3 di Wilayah Kabupaten Paser. (2) Pembinaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. (3) Pembinaan pengelolaan limbah B3 meliputi memasyarakatkan peraturan perundangundangan tentang pengelolaan limbah B3, melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penjelasan mengenai pedoman pengelolaan limbah B3. (4) Ketentuan mengenai persyaratan teknis tentang tatacara pengelolaan limbah B3 berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Pasal 14 Bagian Kedua PENGAWASAN (1) Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. (2) Pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. pengawasan langsung ke lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3; dan b. pengawasan tidak langsung dengan mengevaluasi pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3. (3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala minimal satu kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu dapat berubah bila dipandang perlu. (4) Petugas pengawas wajib melaporkan secara tertulis setiap kejadian pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3 kepada instansi yang bertanggung jawab.
Pasal 15 Tugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi : a. melakukan inventarisasi jenis-jenis limbah B3 yang dihasilkan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3; b. melakukan pengawasan, pemantauan dan verifikasi pengelolaan limbah B3 tehadap pelaku usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 dan/atau pengelola limbah B3. Pasal 16 Petugas Pengawas dalam melakukan peninjauan lapangan berwenang : a. memasuki area penghasil, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah B3; b. mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium apabila diperlukan; c. meminta keterangan berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3; dan d. melakukan pengambilan dokumentasi secara visual terhadap obyek pengelolaan limbah B3 sebagai kelengkapan laporan pengawasan. Pasal 17 Pelaksanaan pengawasan sistem tanggap darurat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3. Pasal 18 Pelaksanaan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan penanggulangan kecelakaan limbah B3. Pasal 19 PEMULIHAN (1) Pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 menjadi tanggung jawab sumber pencemar dan/atau penghasil limbah B3. (2) Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemulihan. (3) Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sesuai dengan Sstandar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3. (4) Biaya pemulihan akibat pencemaran limbah B3 menjadi tanggung jawab sumber pencemar dan/atau penghasil limbah B3. (5) Pelaksanaan pemulihan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah apabila : a. penanggung jawab kegiatan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan b. tidak diketahui sumber pencemar dan penanggung jawab kegiatan.
Pasal 20 PELAPORAN (1) Setiap penghasil limbah B3 wajib melaporkan pengelolaan limbah B3 berupa neraca limbah B3, minimal satu kali dalam 3 (tiga) bulan kepada instansi yang bertanggung jawab. (2) Masyarakat dapat melaporkan secara tertulis setiap kejadian pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3 kepada instansi yang bertanggung jawab. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 21 (1) Biaya verifikasi teknis penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 dalam proses perizinan dibebankan kepada pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku. (2) Biaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber biaya lainnya yang sah dan tidak mengikat. BAB VIII SANKSI Pasal 22 (1) Setiap pelaku usaha penghasil limbah B3 dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan ini dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. peringatan tertulis; b. pencabutan izin pengelolaan limbah B3. (3) Peringatan tertulis atas pelanggaran pengelolaan limbah B3 sebagaimana ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab. (4) Pencabutan izin sebagaimana ayat (2) huruf b pengelolaan limbah B3 dikeluarkan oleh Bupati atas saran teknis dari instansi yang bertanggung jawab. Pasal 23 Selain dikenakan sanksi adninistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dikenakan sanksi Pidana dan/atau Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser. Ditetapkan di Tanah Grogot pada tanggal 20 Juli 2009 BUPATI PASER’ ttd H.M. RIDWAN SUWIDI Diundangkan di Tanah Grogot pada tanggal 20 Juli 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER ttd H. HELMY LATHYF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2009 NOMOR 12 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Paser,
H.Nur Amien,SH,MM Pembina Nip.19590709 198102 1 002
Nama
Jabatan
1.
H.Andi Azis
Kasubbag.Produk Hukum Daerah
2.
H.Nur Amien
Kabag.Hukum
3.
H.Noorhanuddin, AR
Asisten Tata Pemerintahan
4.
H.Helmy Lathyf
Sekretaris Daerah
Paraf
