PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MURUNG RAYA, Menimbang
:
a. bahwa sebagai upaya penegakan hukum guna mencegah terjadimya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya, agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam suasana aman, tentram dan tertib di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Murung Raya, maka perlu dipersiapkan adanya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil ; b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang – undang (Kabupaten Murung Raya dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ; 2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ; 3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana ; 4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembarang Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) ; 6. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
1
7. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ; 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ; 13. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor ) ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).
2
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4.
Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya.
6.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.
7.
Tim Koordinasi dan Pengawasan yang selanjutnya disingkat Tim Korwas adalah Tim Koordinasi dan Pengawasan yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan operasional program Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Murung Raya.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1)
PPNS berkedudukan di Ibukota Kabupaten Murung Raya.
(2)
PPNS mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan peyidikan terhadap pelanggaran pelaksanaan Peraturan Daerah.
(3)
PPNS berfungsi untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran pelaksanaan Peraturan Daerah. BAB III KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN Pasal 3
(1)
PPNS mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap segala bentuk pelanggaran Peraturan Daerah. 3
(2)
PPNS mempunyai wewenang dan kewajiban untuk mengajukan tersangka beserta barang bukti ke Pengadilan melalui mekanisme sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
(3)
Wewenang dan kewajiban Penyidik sebagaimana ayat (1) Pasal ini berupa :
(4)
a.
menerima laporan ataupun pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran ;
b.
melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
c.
meminta berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri ;
d.
melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
e.
mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
f.
memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka ;
g.
mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka ;
h.
menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
i.
mengadakan tindakan lainnya menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
PPNS membuat Berita Acara setiap tindakan tentang : a.
pemeriksaan tersangka ;
b.
memasuki rumah ;
c.
penyitaan benda atau surat ;
d.
pemeriksaan benda atau surat ;
e.
pemeriksaan saksi ;
f.
pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP).
(5)
Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dikirim kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.
(6)
Didalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya, PPNS harus berpedoman dan menjunjung tinggi Hukum yang berlaku. BAB IV PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 4
(1)
Syarat – syarat untuk pengangkatan sebagai PPNS adalah : a.
pegawai negeri sipil berpangkat minimal Penata Muda (III/a) ;
b.
tidak berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin ;
c.
berpendidikan serendah – rendahnya Sarjana (S1) dan memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan PPNS ;
d.
berpengalaman pada bidang teknis operasional miniman 2 (dua) tahun ;
e.
mendapat persetujuan Pimpinan unit kerja dan/atau Rekomendasi Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Daerah ; 4
(2)
f.
daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) untuk selama 2 (dua) tahun berturut – turut bernilai baik ;
g.
berusia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun ;
h.
harus dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan PPNS yang dilaksanakan oleh Aparat Kepolisian.
PPNS diberhentikan oleh Bupati atas usul Tim Korwas melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah, dengan alasan : a.
meninggal dunia ;
b.
atas permintaan sendiri ;
c.
pensiun ;
d.
melanggar sumpah atau jan ji ;
e.
tidak memenuhi syarat – syarat Pasal 4 ayat (1) ;
f.
sebab – sebab lain. Pasal 5
(1)
Pengusulan administrasi mutasi kepegawaian disampaikan oleh Pimpinan Unit Kerja dan diproses pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah.
(2)
PPNS sebelum memangku jabatannya akan diambil sumpah dan dilantik oleh Bupati.
(3)
Pegawai Negeri Sipil yang sudah diangkat menjadi PPNS akan diberikan Kartu Tanda Penyidik.
(4)
Bunyi lafal sumpah PPNS sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, sesuai lafal sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil. Pasal 6
Pengangkatan dan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB V TATA KERJA Pasal 7 (1)
PPNS dalam melaksankan tugasnya harus sesuai dengan Tata Kerja dalam peraturan perundang – undang yang berlaku.
(2)
PPNS dalam pelaksanaan tugasnya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)
PPNS dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Korwas PPNS yang berada pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah. BAB VI PEMBINAAN Pasal 8
Pembinaan PPNS dilakukan oleh Bupati melalui Tim Korwas dan Pimpinan Unit Kerja bekerjasama dengan Instansi Penegak Hukum.
5
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 9 Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BAB VIII KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 10 (1)
PPNS adalah merupakan jabatan fungsional dan tidak merangkap dalam jabatan struktural.
(2)
Kartu Tanda Penyidik diterbitkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
(3)
Masa jabatan PPNS adalah minimal 4 (empat) tahun dan selanjutnya akan diadakan peninjauan kembali. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.
Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 28 Juni 2004 BUPATI MURUNG RAYA, TTD WILLY M. YOSEPH
Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal 29 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA, TTD TAGAH PAHOE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2004 NOMOR : 9 SERI : E
6
