16 Januari 2007
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN SERI E
7/E
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 07 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
: a.
bahwa dengan semakin banyaknya kegiatan yang berskala besar dan sangat prioritas utamanya dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan, maka untuk mengantisipasi kegiatan dimaksud perlu adanya dana cadangan ;
b.
bahwa untuk melaksanakan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu adanya landasan operasional ;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu untuk membentuk Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
86
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 87
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN.
88
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan ; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan ; 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Lamongan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 5. Dana Cadangan, adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran ; 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dusingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah ; 7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. BAB II PEMBENTUKAN DANA CADANGAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan APBD Kabupaten Lamongan ; (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk program dan kegiatan yang berskala besar dan sangat prioritas utamanya untuk investasi infrastruktur dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ;
89
(3) Program dan kegiatan yang didanai dengan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 3 Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pembentukannya dimulai Tahun Anggaran 2007 sampai dengan 2010, dengan perincian sebagai berikut : a. Tahun Anggaran 2007 dialokasikan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ; b. Tahun Anggaran 2008 dialokasikan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ; c. Tahun Anggaran 2009 dialokasikan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ; d. Tahun Anggaran 2010 dialokasikan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). BAB III SUMBER DANA CADANGAN Pasal 4 Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dari sumber penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV PENEMPATAN DANA Pasal 5 (1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas daerah ; (2) Bentuk dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito disimpan pada PT. Bank Jatim Cabang Lamongan atau bank pemerintah lainnya. 90
BAB V PENGELOLAAN DANA CADANGAN Pasal 6 (1) Dana Cadangan dicantumkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan ; (2) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna Dana Cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 7 (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD ; (2) Dana cadangan tidak dapat untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang ditetapkan ; (3) Program dan kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan apabila Dana Cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan ; (4) Untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah ; (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan ; (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh BUD atas persetujuan PPKD ; (7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan dantarget kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan dipindahbukukan pada rekening Kas Umum daerah.
91
Pasal 8 (1) Dalam hal Dana Cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan tersebut dapat dtempatkan pada portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah ; (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan ; (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Deposito ; b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ; c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) ; d. Surat Utang Negara (SUN) ; e. Surat berharga lainnya yang dijamin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diberlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya. Pasal 9 Semua sumber pendapatan dana cadangan dan semua belanja atas beban dana cadangan dicatat dan dikelola dalam Lampiran tersendiri dari APBD. BAB VI PENGAWASAN DANA CADANGAN Pasal 10 Pengawasan atas pelaksanaan Dana Cadangan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
92
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 16 Januari 2007 BUPATI LAMONGAN ttd, MASFUK
93
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 07 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan baik yang dilakukan oleh pihak ketiga (swasta) maupun Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, khususnya terhadap pelaksanaan pembangunan/kegiatan yang mengarah pada peningkatan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu membentuk Dana Cadangan guna kesiapan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan/kegiatan yang berskala besar dan sangat prioritas. Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
94
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Pasal ini memuat pengertian istilah dengan maksud untuk menyamakan persepsi guna menghindari dan mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami Peraturan Daerah ini.
Pasal 2 s/d 12 Cukup jelas.
95
