PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENGUJIAN MUTU SECARA ORGANOLEPTIK PADA LABORATORIUM HASIL PERIKANAN DI KABUPATEN KUTAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI, Menimbang :
a.
bahwa dalam rangka pengawasan mutu ikan yang akan dipasarkan di dalam dan diluar daerah Kabupaten Kutai sebagai komoditi eksport dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap pengusaha ikan yang ada di Kabupaten Kutai, diperlukan penanganan dan pembinaan secara terkendali dan terarah;
b. bahwa sebagaimana maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengujian Mutu Secara Organoleptik Pada Laboratorium Hasil Perikanan dalam wilayah Kabupaten Kutai. Mengingat :
1. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9 sebagai UndangUndang); 2. Undang – Undang Nomor RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299); 4. Undang-Undang Kesehatan;
RI
Nomor
23
Tahun
1992
tentang
1
5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun Perdagangan Berjangka tentang Komoditi;
1997
tentang
6. Undang-Undang RI Nomor Perlindungan Konsumen;
8
Tahun
1999
tentang
7. Undang-Undang RI Nomor Pemerintahan Daerah;
22
Tahun
1999
tentang
8. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1985 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenengan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi; 11. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan RI Nomor 31/KPTS/UM/1975 Nomor 32/1 Kab/B.U/1975 Tanggal 26 Januari 1975 tentang Pembinaan Mutu Hasil Perikanan; 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 329/Menkes/Per/XII/1976 tanggal 31 Desember 1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 28 Tahun 1995 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
2
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KUTAI MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG PENGUJIAN MUTU SECARA ORGANOLEPTIK PADA LABORATORIUM HASIL PERIKANAN DI KABUPATEN KUTAI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Kutai; b. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai; c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai; d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai; e. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kutai; f. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kutai; g. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan; h. Pemeriksa/Penguji Organoleptik adalah Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kutai; i. Pengujian Mutu Secara Organoleptik Hasil Perikanan, adalah pengujian mutu hasil perikanan dengan menggunakan indera; j. Pengujian Mutu Secara Laboratorium Hasil Perikanan adalah pengujian mutu secara biologis dan kimia; k. Surat Keterangan Uji Organoleptik dan Laboratorium adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kutai yang menerangkan bahwa hasil perikanan tersebut secara visual dan laboratorium telah memenuhi syarat untuk dikonsumsi baik lokal maupun keluar daerah; l. Ikan adalah semua jenis ikan yang berasal dari laut, air payau dan air tawar; m. Hasil Perikanan adalah hasil akhir penanganan dan pengolahan ikan unit pengolahan ikan tradisionil yang secara visual dan laboratorium siap untuk dipasarkan di dalam dan di luar negeri; n. Pengusaha Perikanan adalah pengusaha yang bergerak dalam jual beli hasil perikanan, o. Harga Patokan adalah penetapan harga yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kutai; p. Unit Pengolahan adalah suatu perusahaan baik perorangan atau badan hukum yang bergerak di bidang pengolahan ikan untuk pemasaran di dalam negeri; q. Pengolahan Ikan adalah kegiatan mengawetkan, meningkatkan mutu dan memproses bahan baku ikan untuk tujuan komersil. 3
BAB II PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN ORGANOLEPTIK PADA LABORATORIUM HASIL PERIKANAN Pasal 2 (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mempunyai Unit Pengolahan Hasil Perikanan di Daerah diwajibkan memeriksakan hasil perikanan sebelum dikonsumsi atau diperdagangkan kepada konsumen baik lokal maupun ke luar daerah; (2) Pemeriksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Petugas Dinas Perikanan Kabupaten Kutai dengan menguji secara Organoleptik pada laboratorium hasil perikanan.
Pasal 3 Setiap hasil perikanan yang akan dikonsumsi dan diperdagangkan baik di dalam maupun diluar daerah Kabupaten Kutai harus memiliki Surat Keterangan Uji Organoleptik pada Laboratorium yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan.
Pasal 4 Pemeriksaan hasil perikanan untuk keperluan konsumsi lokal maupun keluar daerah dilakukan secara acak pada produksi dengan berat minimal 25 (dua puluh lima) kg.
BAB III CARA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN HASIL PERIKANAN Pasal 5 Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh petugas Dinas Perikanan Kabupaten Kutai. Pasal 6 Pemeriksaan dilakukan di Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Hasil Perikanan. Pasal 7 (1) Cara pemeriksaan untuk produksi perikanan yang akan digunakan untuk konsumsi dan atau diperdagangkan keluar daerah dilakukan secara acak; (2) Besarnya jumlah sample untuk diperiksa dan diuji secara organoleptik pada laboratorium adalah sebanyak 1 (satu) persen; (3) Sebagian sample dari hasil pemeriksaan dan pengujian mutu hasil perikanan secara organoleptik pada laboratorium menjadi milik Dinas Perikanan yang digunakan sebagai dokumen. 4
BAB IV PERSYARATAN MUTU SECARA ORGANOLEPTIK PADA LABORATORIUM Pasal 8 Terhadap hasil perikanan baik yang akan diperdagangkan keluar daerah maupun konsumsi lokal yang tidak memenuhi persyaratan mutu secara organoleptik pada laboratorium, harus diproses kembali sehingga memenuhi persyaratan mutu atau dimusnahkan tanpa ganti rugi.
BAB V KETENTUAN PENGAWASAN Pasal 9 Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 10 (1) Pelanggaran terhadap Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 11 Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atau tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 12 (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 karena kewajibannya mempunyai wewenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
5
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka; d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (2) Penyidik Khusus (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Umum.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.
Pasal 14 Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.
Ditetapkan di Tenggarong, Pada Tanggal 15 Desember 2000 BUPATI KUTAI, ttd DRS. H. SYAUKANI. HR Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomor 34 Tanggal 15 Desember 2000 Sekretaris Wilayah Daerah, ttd DRS. H. EDDY SUBANDI NIP. 550 004 831
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENGUJIAN MUTU SECARA ORGANOLEPTIK PADA LABORATORIUM HASIL PERIKANAN DI KABUPATEN KUTAI I. PENJELASAN Pemerintah Kabupaten Kutai mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan mutu terhadap hasil perikanan termasuk bahan makanan yang sangat mudah busuk. Komoditi (bahan) hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu, akan dapat mendorong perkembangan eksport hasil perikanan dari Kabupaten Kutai dan yang akhirnya akan menguntungkan baik bagi nelayan/petani ikan, pengusaha perikanan, konsumen maupun Pemerintah Kabupaten Kutai khususnya dan Propinsi Kalimantan Timur pada umumnya. Bahwa mulai sekarang siap dilaksanakan mengenai Pengujian Mutu Secara Organoleptik Hasil Perikanan dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 1. Melaksanakan pengujian secara organoleptik terhadap bahan baku, bahan pembantu dan produk akhir hasil perikanan secara visual. 2. Melaksanakan pembinan, pengawasan terhadap fasilitas dan tehnis pengolahan.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 ayat (1) s/d ayat (2) Pasal 3 Pasal Pasal Pasal 6 ayat
: : : : : :
Pasal 7 ayat (1) s/d ayat (3) Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 ayat (1) s/d ayat 2 Pasal 11 Pasal 12 ayat (1) s/d ayat (2) Pasal 13 Pasal 14
: : : : : : : :
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan yang dimaksud di laboratorium Dinas Perikanan Kabuapten Kutai atau Laboratorium yang telah ditentuakan Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas 7
8
