PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2013-2033 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLUNGKUNG, Menimbang :
a.
bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Klungkung dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan yang berlandaskan pada Tri Hita Karana, perlu dilaksanakan penataan ruang wilayah;
b.
bahwa pelaksanaan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk dapat mengarahkan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Klungkung yang memberikan manfaat bagi semua kepentingan, secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
c.
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ditegaskan bahwa rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
d.
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 1 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan acuan penyusunannya, sehingga perlu diganti;
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033.
1
Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah– daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393); 2
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Seri D Nomor 29) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6); 14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG dan BUPATI KLUNGKUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2013-2033.
BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2.
Bupati adalah Bupati Klungkung.
3.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung.
4.
Bupati adalah Bupati Klungkung.
5.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung. 3
6.
Tri Hita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
7.
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8.
Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9.
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 13. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung. 14. Pembinaan Penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung. 15. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang meliputi pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 16. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 17. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyususnan dan pelaksanaan program beserta pembiayaanya. 19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan rencana tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang yang bersifat umum, berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Klungkung. 22. Rencana umum tata ruang adalah rencana tata ruang yang dibedakan menurut wilayah administrasi pemerintahan, secara hierarkhi terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
4
23. Rencana Rinci Tata Ruang adalah penjabaran dari rencana umum tata ruang yang terdiri atas rencana tata ruang pulau / kepulauan, rencana tata ruang strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten, dan rencana detail tata ruang kabupaten. 24. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. 25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. 26. Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan pelindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten. 27. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Klungkung adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Klungkung guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Klungkung dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. 28. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 29. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 30. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 31. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. 32. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan/atau lingkungan. 33. Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan strategis Kabupaten Klungkung. 34. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Klungkung adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Klungkung.
5
35. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Klungkung adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten Klungkung yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya. 36. Pusat-pusat kegiatan adalah rencana sistem perkotaan atau susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarkhi pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten. 37. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi 38. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. 39. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLP adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL; 40. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. 41. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. 42. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten. 43. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRWK yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun kedepan. 44. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRWK melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. 45. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat Rencana program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. 46. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuanketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRWK yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten. 6
47. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRWK. 48. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan. 49. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. 50. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 51. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. 52. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. 53. Kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994. 54. Kawasan Suci adalah kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti kawasan gunung, perbukitan, danau, mata air, campuhan, laut, dan pantai. 55. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan di sekitar pantai yang berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kondisi fisik dan kelestarian kawasan pantai. 56. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan di sekitar daerah aliran sungai yang berfungsi untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak bantaran, tanggul sungai, kualitas air sungai, dasar sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah terjadinya bahaya banjir. 57. Kawasan sempadan jurang adalah daratan sepanjang daerah datar bagian atas dengan lebar proposional sesuai bentuk dan kondisi fisik. 58. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air. 59. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 60. Jalur hijau adalah suatu garis hamparan lahan yang luas dan menghijau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai kawasan yang tidak boleh dibangun. 61. Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut. 7
62. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. 63. Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulaupulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. 64. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. 65. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas. 66. Kawasan hutan rakyat adalah kawasan hutan hak yang dikelola oleh masyarakat secara luas. 67. Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 68. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian dalam arti luas yang terdiri atas peruntukan tanaman pangan, peruntukan hortikultura, peruntukan perkebunan dan peruntukan peternakan. 69. Pelabuhan Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu. 70. Kawasan peruntukan tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan. 71. Kawasan peruntukan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemantapan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur dan tumpanfg sari. 72. Kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah maupun lahan kering untuk komoditas perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri. 73. Kawasan Agropolitan, adalah kawasan pusat pelayanan kegiatan pertanian yang mendorong tumbuhnya kota pertanian melalui berjalannya sistem dan usaha agribisnis untuk melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya, 74. Kawasan peruntukan perikanan adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukan ruang sesuai arahan pola ruang untuk budidaya perikanan, baik berupa tambak atau kolam dan perairan darat lainnya serta perikanan laut. 75. Kawasan Minapolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada kawasan perdasaan di kawasan pesisir sebagai sistem produksi dan pengolahan sumber daya pesisir dan laut yang ditunjukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkhi keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. 76. Kegiatan peruntukan pertambangan adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukan ruang sesuai arahan pola ruang untuk kegiatan pertambangan. 8
77. Kegiatan peruntukan industri adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukan ruang sesuai arahan pola ruang untuk kegiatan industri berupa tempat pemusatan kegiatan industri kecil dan menengah (IKM). 78. Daya Tarik Wisata, yang selanjutnya disingkat DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, yang dapat berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten. 79. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi DTW, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan. 80. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 81. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memilki sumber daya galian yang berwujud padat, cair, dan gas berdasarkan peta atau data geologi yang merupakan kawasan dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan, Umum; Eksplorasi; Operasi Produksi; dan pasca tambang baik di wilayah darat maupun perairan serta tidak dibatasi oleh wilayah administratif. 82. Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepetingan pertahanan dan keamanan negara. 83. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang. 84. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tangan masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang. 85. Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci. 86. Sad Kertih adalah enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari atma kertih, wana kertih, danu kertih, segara kertih, jana kertih dan jagat kertih. 87. Tri Mandala adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas utama mandala, madya mandala dan nista mandala. 88. Cathus Patha adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara, timur, selatan dan barat) dan diperankan sebagai pusat (puser) wilayah, kawasan dan/atau desa.
9
89. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. 90. Palemahan desa pakraman adalah wilayah yang dimiliki oleh desa pakraman yang terdiri atas satu atau lebih banjar pakraman yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Bagian Kedua Asas Pasal 2 RTRWK berasaskan : a. tri hita karana ; b. sad kertih; c. keterpaduan; d. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; e. keberlanjutan; f. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; g. keterbukaan; h. kebersamaan dan kemitraan; i. pelindungan kepentingan umum; j. kepastian hukum dan keadilan; dan k. akuntabilitas. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 3 RTRWK berfungsi sebagai pedoman untuk : a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten; d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor; e. penetapan arahan lokasi investasi dan fungsi ruang untuk investasi; f. penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan g. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
10
BAB II KEDUDUKAN DAN CAKUPAN WILAYAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4 RTRWK berkedudukan sebagai : a. penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali; b. menjadi matra ruang dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya; c. acuan penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten, rencana detail tata ruang; dan d. acuan sukerta tata palemahan desa adat/pakraman, yang selanjutnya menjadi bagian dari awig-awig desa adat/pakraman di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung. Bagian Kedua Cakupan Wilayah Pasal 5 (1) RTRWK mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Luas ruang daratan wilayah kabupaten mencakup 31.500 (tiga puluh satu ribu lima ratus) hektar atau 5,59% (lima koma lima sembilan persen) dari luas wilayah Provinsi Bali. (3) RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administrasi terdiri atas 4 (empat) wilayah kecamatan, meliputi : a. Kecamatan Banjarangkan; b. Kecamatan Klungkung; c. Kecamatan Dawan; dan d. Kecamatan Nusa Penida; (4) Ruang daratan wilayah meliputi: a. ruang daratan bagian dari daratan Pulau Bali di wilayah Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung dan Kecamatan Dawan; dan b. ruang daratan Kecamatan Nusa Penida terdiri dari : 3 (tiga) pulau kecil berpenghuni mencakup Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan dan 17 (tujuh belas) buah pulau kecil tidak berpenghuni di Kecamatan Nusa Penida. (5) Batas-batas wilayah Kabupaten Klungkung meliputi: a. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bangli dan wilayah Kabupaten Karangasem. b. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Karangasem dan Selat Lombok; c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan 11
d. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli dan Selat Badung. (6) Ruang laut adalah wilayah laut paling jauh 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar wilayah laut kabupaten yang berbatasan. (7) Ruang wilayah kabupaten terdiri dari total palemahan seluruh desa adat/ pakraman di Kabupaten Klungkung. (8) Luas dan Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) berupa peta yang tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Pasal 6 Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pengembangan wilayah yang lestari, aman, produktif, berjatidiri budaya Bali dan berkelanjutan berbasis pertanian, industri kecil, potensi pesisir dan kelautan unggulan didukung keunikan alam dan budaya yang terintegrasi dengan kepariwisataan. Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pasal 7 Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dikembangkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah, meliputi: a. pemerataan dan integrasi pengembangan wilayah daratan dan kepulauan sesuai karakter dan potensi wilayah; b. pemantapan Kawasan Perkotaan Semarapura sebagai pusat pelayanan wilayah Bali Bagian Timur; c. peningkatan peran potensi komoditas unggulan pertanian, industri kecil, potensi pesisir dan kelautan yang produktif dan berdaya saing; d. pengembangan kepariwisataan berbasis keunikan alam daratan dan perairan laut, sosial budaya masyarakat dan pusat-pusat spiritual; dan e. pengembangan Klungkung yang lestari, aman, nyaman, produktif, berjatidiri budaya Bali dan berkelanjutan. f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
12
Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah Pasal 8 Strategi pemerataan dan integrasi pengembangan wilayah daratan dan kepulauan sesuai karakter dan potensi wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi: a. mengembangkan fungsi wilayah Klungkung Daratan sebagai pengembangan pertanian dalam arti luas, perdagangan dan jasa wilayah, pariwisata, dan pelestarian sejarah dan budaya meliputi wilayah Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung dan Kecamatan Dawan; b. mengembangkan fungsi wilayah Klungkung sebagai pengembangan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan agropolitan, kawasan minapolitan, serta konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi wilayah Kecamatan Nusa Penida. c. meningkatkan aksesibilitas transportasi laut melalui pemantapan pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida yang telah ada dan percepatan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Klungkung, yang didukung sebaran pelabuhan rakyat lainnya. d. mengintegrasikan rencana pengembangan jalan bebas hambatan, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan penyeberangan di wilayah Klungkung Daratan dalam pengembangan sistem transportasi wilayah kabupaten; e. mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalan lingkar Nusa Penida dan jembatan penghubung Nusa Lembongan dengan Nusa Ceningan untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah Klungkung Kepulauan; f. meningkatkan keterkaitan sistem perkotaan dengan kawasan perdesaan (urban-rural linkage); dan g. meningkatkan jangkauan pelayanan sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan prasarana lingkungan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 9 Strategi pemantapan Kawasan Perkotaan Semarapura sebagai pusat pelayanan wilayah Bali Bagian Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi: a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial ekonomi Kawasan Perkotaan Semarapura sebagai PKW Bali Timur; b. meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antara Kawasan Perkotaan Semarapura sebagai PKW dengan Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai PKN maupun Pusat Kegiatan Lokal dan PPK di Wilayah Bali Bagian Timur; c. memperluas deliniasi Kawasan Perkotaan Semarapura dengan pusat-pusat kegiatan skala wilayah di sekitarnya sebagai satu kesatuan kawasan perkotaan; d. meningkatkan kualitas dan jatidiri Kawasan Perkotaan Semarapura sebagai kota pusaka yang memiliki jatidiri budaya Bali; dan e. meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur perkotaan.
13
Pasal 10 Strategi peningkatan peran potensi komoditas unggulan pertanian, industri kecil, potensi pesisir dan kelautan yang produktif dan berdaya saing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi: a. mengembangkan sistem pertanian terintegrasi dengan kegiatan lainnya, untuk meningkatkan pendapatan, pemeliharaan lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya; b. mengembangkan kawasan peruntukan kegiatan industri diarahkan pada sentra-sentra industri kreatif dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; c. memantapkan dan meningkatkan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, industri kecil, pesisir dan kelautan yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang; d. memantapkan potensi pertanian lahan kering, perkebunan dan peternakan melalui pengembangan Kawasan Agropolitan Nusa Penida e. memantapkan integrasi pertanian dengan pariwisata melalui pengembangan agrowisata dan hasil pertanian sebagai pemasok industri pariwisata; f. meningkatkan peran dan potensi Kawasan Minapolitan Nusa Penida yang saling mendukung dengan Kawasan Konservasi Perairan; g. mengembangkan kawasan Nusa Penida sebagai pusat pembibitan sapi Bali; dan h. mengembangkan pertanian organik secara bertahap untuk mendukung Bali sebagai pulau organik dan provinsi hijau. Pasal 11 Strategi pengembangan kepariwisataan berbasis keunikan alam daratan dan perairan laut, sosial budaya masyarakat dan pusat-pusat spiritual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi: a. mengembangkan kawasan pariwisata Nusa Penida melalui pengembangan blok-blok kawasan efektif pariwisata untuk mendorong percepatan fungsi kawasan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata; b. pemantapan dan pengembangan sebaran kawasan DTW baik di daratan, kepulauan maupun potensi perairan dan bawah laut; c. mengembangkan secara terpadu Kawasan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C dan sekitarnya sebagai pusat pembangkit perekonomian daerah yang terintegrasi dengan fungsi DTW terpadu; d. melestarikan ekosistem perairan sebagai aset pariwisata bahari dan terintegrasi dengan Kawasan Konservasi Perairan; e. menguatkan eksistensi desa pakraman, subak dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam memantapkan kearifan lokal sebagai pondasi pengembangan pariwisata berbasis ekowisata; f. mengembangkan pola kerjasama yang memberikan perlindungan kepada hak-hak kepemilikan lahan masyarakat lokal; dan g. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan. Pasal 12 Strategi pengembangan Klungkung yang lestari, aman, nyaman, produktif, berjatidiri budaya Bali dan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi: a. mewujudkan kawasan yang berfungsi lindung di daratan dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah; 14
b.
c.
d. e. f. g. h. i.
memantapkan Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida dalam rangka pelestarian ekosistem hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang, perikanan lestari serta potensi DTW bahari; melestarikan dan melindungi kawasan cagar budaya, bangunan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki keunikan dan nilai sejarah; melindungi kelestarian kawasan suci dan kawasan tempat suci, dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas spiritual; mengembangkan partispasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan; menurunkan luasan lahan kritis di kawasan lindung maupun kawasan budidaya melalui rehabilitasi tanaman yang memiliki fungsi pelestarian dan nilai ekonomi; mengembangkan sistem mitigasi bencana wilayah secara terpadu; mengembangkan jalur-jalur dan tempat-tempat evakuasi bencana; dan mengembangkan sistem pertanian terintegrasi dan sistem organik secara bertahap dan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Pasal 13
Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi: a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; c. mengembangkan kawasan lindung dan/ atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.
BAB IV Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bagian Kesatu Umum Pasal 14 (1)
(2)
Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, meliputi: a. pusat-pusat kegiatan; b. sistem jaringan prasarana utama; dan c. sistem jaringan prasarana lainnya. Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
15
Bagian Kedua Pusat-Pusat Kegiatan Pasal 15 (1)
Pusat-pusat kegiatan yang ada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP); c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Perkotaan Semarapura, meliputi kawasan perkotaan pada wilayah Kelurahan Semarapura Kaja, Kelurahan Semarapura Tengah, Kelurahan Semarapura Kangin, Kelurahan Semarapura Kelod, Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, dan Kelurahan Semarapura Kauh. (3) PKLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kawasan Perkotaan Sampalan meliputi kawasan perkotaan Desa Batununggul dan Desa Kutampi Kaler. (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. Kawasan Perkotaan Banjarangkan meliputi kawasan perkotaan Desa Banjarangkan dan Desa Tusan; b. Kawasan Perkotaan Dawan meliputi kawasan perkotaan Desa Dawan Kelod dan Desa Dawan Kaler;
Kawasan perkotaan Gunaksa meliputi kawasan perkotaan Desa Gunaksa, Desa Kusamba, Kampung Kusamba dan rencana kawasan pengembangan baru;
(5)
c. Kawasan perkotaan Toyapakeh – Ped meliputi kawasan perkotaan Desa Toyapakeh dan Desa Ped; dan d. Kawasan perkotaan Jungutbatu - Lembongan, meliputi kawasan perkotaan Desa Jungutbatu dan Desa Lembongan. PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. PPL di Kecamatan Banjarangkan terdiri atas : 1. PPL Negari melayani kawasan perdesaan Desa Negari dan Takmung; 2. PPL Bakas melayani kawasan perdesaan Desa Bakas dan Desa Nyalian; 3. PPL Timuhun melayani kawasan perdesaan Desa Timuhun dan Desa Nyanglan; 4. PPL Bungbungan melayani kawasan perdesaan Desa Bungbungan, Desa Nyanglan dan Desa Tohpati; dan 5. PPL Tihingan melayani kawasan perdesaan Desa Tihingan, Desa Getakan dan Desa Aan. b. PPL di Kecamatan Klungkung terdiri atas : 1. PPL Selat melayani kawasan perdesaan Desa Selat, Desa Tegak dan Desa Selisihan; 2. PPL Akah melayani kawasan perdesaan Desa Akah dan Desa Manduang; 3. PPL Kamasan melayani kawasan perdesaan Desa Kamasan dan Desa Tangkas; 4. PPL Gelgel melayani kawasan perdesaan Desa Gelgel, Kampung Gelgel, dan Desa Jumpai; dan 5. PPL Tojan melayani kawasan perdesaan Desa Tojan dan Desa Satra. c. PPL di Kecamatan Dawan terdiri atas : 1. PPL Paksebali melayani kawasan perdesaan Desa Paksebali dan Desa Sulang; 16
d.
2. PPL Sampalan Tengah melayani kawasan perdesaan Desa Sampalan Tengah dan Desa Sampalan Kelod; dan 3. PPL Pesinggahan melayani kawasan perdesaan Desa Pesinggahan, Desa Pikat dan Desa Besan. PPL di Kecamatan Nusa Penida terdiri atas : 1. PPL Kutampi melayani kawasan perdesaan Desa Kutampi; 2. PPL Suana melayani kawasan perdesaan Desa Suana; 3. PPL Tanglad melayani kawasan perdesaan Desa Tanglad, Desa Sekartaji dan Desa Pejukutan; 4. PPL Sakti melayani kawasan perdesaan Desa Sakti, Desa Bunga Mekar dan Desa Batumadeg; 5. PPL Klumpu melayani kawasan perdesaan Desa Klumpu dan Desa Batukandik; 6. PPL Jungutbatu melayani kawasan perdesaan Desa Jungutbatu; dan 7. PPL Lembongan melayani kawasan perdesaan Desa Lembongan.
Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama Pasal 16 Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, meliputi: a. sistem jaringan transportasi darat; b. sistem jaringan transportasi laut; c. sistem jaringan perkeretaapian; dan d. sistem jaringan transportasi udara. (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. jaringan jalan b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan d. jaringan penyeberangan. (3) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peta yang tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (1)
Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat Pasal 17 (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi : a. jalan bebas hambatan; b. jalan arteri primer; c. jalan kolektor primer; d. jalan lokal primer; dan e. jalan sistem sekunder (2) Jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas rencana ruas jalan bebas hambatan Tohpati – Kusamba – Padangbai; 17
(3)
Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruas Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra pada wilayah Kabupaten;
(4)
Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. jaringan jalan kolektor primer 1 (K1) merupakan jalan nasional yang melintasi wilayah, terdiri atas: 1. Sidan (batas Kabupaten Gianyar) – Klungkung; 2. Jalan Kecubung – jalan Rama; dan 3. Klungkung - Angantelu (batas Kabupaten Karangasem). b. jaringan jalan kolektor primer 2 (K2) merupakan jalan provinsi yang melintasi wilayah, terdiri atas: 1. Jalan Flamboyan – Jalan Ngurah Rai – Jalan Gajah Mada – Jalan Gunung Merapi; 2. Klungkung – Besakih (batas Kabupaten karangasem); 3. Jalan Puputan – batas Kota Semarapura – Pura Watu Klotok; 4. Gelgel – Jumpai; 5. Takmung – Lepang; 6. Takmung – Tojan; 7. Jalan Ngurah Rai; dan 8. Jalan Gajah Mada – sampai batas Kabupaten Klungkung c. jaringan jalan kolektor primer 3 (K3) merupakan jalan provinsi yang melintasi wilayah, terdiri atas: 1. Jalan Darmawangsa (Semarapura); 2. Jalan Gunung Merapi (Semarapura); 3. Jalan Paksebali – Selat (batas Kabupaten Karangasem). d. jaringan jalan kolektor primer 4 (K4) merupakan jalan kabupaten, terdiri atas : 1. Jalan Untung Surapati – Jalan Diponegoro; 2. Klungkung – Gelgel/Jalan Puputan; 3. Jalan Darmawangsa; 4. ruas jalan Tusan – Bakas – Nyalian – Bungbungan – Tohpati – Tembuku (Kabupaten Bangli) 5. ruas jalan Takmung – Tihingan – Aan – Timuhun – Nyanglan – Bangbang (Kabupaten Bangli) 6. ruas jalan Besan – Pikat - Pesinggahan 7. ruas jalan Sampalan – Toyapakeh 8. ruas jalan Sampalan (Kutampi Kaler) – Tanglad (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi jalan-jalan di luar jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kolektor primer 4 (K4) yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan pusat desa, dan antar desa. (6) Jalan sistem sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (K2) huruf e, terdiri atas jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekunder.meliputi : a. seluruh ruas jalan di Kawasan Perkotaan Semarapura dan kawasan perkotaan lainnya di luar jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kolektor primer 4 (K4) b. rencana pengembangan jalan baru di kawasan perkotaan. (7) Rencana peningkatan jalan dan pengembangan jaringan jalan baru untuk memperlancar aksesibilitas kawasan perdesaan, antar desa, antar kawasan perkotaan di seluruh wilayah Kabupaten, terdiri atas : 18
a.
rencana ruas jalan Pesinggahan - Pengalon (batas Kabupaten Karangasem) diusulkan sebagai jalan K1; b. rencana ruas jalan pesisir pantai Desa Takmung – Desa Jumpai; c. rencana ruas jalan Aan – Manduang; d. rencana ruas jalan menuju ke Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan diusulkan sebagai jalan K2; e. rencana pembangunan ruas jalan di kawasan Pengembangan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C sesuai masterplan yang telah ditetapkan; f. rencana pengembangan ruas jalan lingkar Nusa Penida diusulkan sebagai jalan K3; g. rencana pengembangan ruas jalan lingkar Lembongan; h. rencana pengembangan ruas jalan lingkar Ceningan; i. peningkatan dan pembangunan ruas jalan antar rencana Kawasan Efektif Pariwisata di Kecamatan Nusa Penida, diusulkan sebagai jalan K2; j. peningkatan jalan akses ke Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida diusulkan sebagai jalan K2; k. rencana ruas jalan Biaung - Adegan – Pendem –Jurangpait – Karangsari; l. rencana ruas jalan Ped – Pendem – Klumpu; m. rencana ruas jalan Kutampi – Pulagan – Pejukutan; n. rencana ruas jalan Gelagah – Jurang Batu – Gepuh; o. rencana ruas jalan Suana – Semaya – Karang – Pelilit – Tanglad; p. rencana ruas jalan Toyapakeh – Sakti; q. rencana ruas jalan Sakti – Penida – Karangdawa – Sebuluh; r. rencana ruas jalan Blundungan – Dungkap; dan s. rencana ruas jalan Bungkil – Tabuanan – Sekartaji – Sedihing – Wates – Pelilit. (8) Rencana pengembangan jaringan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i dan huruf j akan diusulkan ke Gubernur selambatlambatnya 1 tahun setelah raperda ditetapkan
Pasal 18 (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, meliputi : a. terminal angkutan penumpang b. terminal barang (2) Terminal angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. Terminal penumpang Tipe B meliputi : 1. peningkatan kualitas pelayanan Terminal Kota Semarapura (Terminal Klungkung); dan 2. pengembangan baru Terminal Pelabuhan Klungkung. b. pengembangan Terminal Tipe C, meliputi: 1. pengembangan Terminal Banjarangkan; 2. pengembangan Terminal Dawan; dan 3. pengembangan Terminal Sampalan Nusa Penida. (3) Terminal angkutan barang di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan untuk melayani lalu lintas bongkar muat barang kebutuhan sembilan bahan pokok, bahan bangunan, barang kerajinan dan barang produksi lainnya setelah melalui kajian.
Pasal 19
19
(1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, meliputi : a. jaringan trayek angkutan penumpang: dan b. lintasan angkutan barang (2) Jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas : a. trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) meliputi : 1. trayek antar Terminal Galiran atau rencana Terminal Pelabuhan Klungkung dengan Terminal Type B Amlapura di Kabupaten Karangasem, Terminal Type B Gianyar dan Terminal Type B Batu Bulan di Kabupaten Gianyar, Terminal Type A Mengwi di Kabupaten Badung; 2. trayek antar Terminal Type B Terminal Galiran dan rencana Terminal Pelabuhan Klungkung dengan Terminal type C Terminal Banjarangkan dan Terminal Dawan; b. trayek angkutan perkotaan, meliputi : 1. trayek angkutan perkotaan di dalam Kawasan Perkotaan Semarapura; dan 2. trayek antar Terminal Type B (Terminal Kota Semarapura dan rencana Terminal Pelabuhan Gunaksa). c. trayek angkutan pedesaan meliputi : 1. trayek angkutan pedesaan di Kawasan Nusa Penida; dan 2. trayek antar Terminal Type B dan Terminal Type C dengan angkutan pedesaan. (3) Lintasan angkutan barang diarahkan melewati jalur jalan arteri primer dan kolektor primer menuju ke Pelabuhan Penyeberangan Klungkung, Pelabuhan Padangbai di Kabupaten Karangasem, Pelabuhan Benoa di Kabupaten Badung dan Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, serta Bandar Udara Ngurah Rai dan zona-zona peruntukan kegiatan industri.
Pasal 20 (1)
Jaringan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, merupakan rangkaian kelanjutan sistem jaringan jalan di Wilayah Klungkung Daratan menuju Wilayah Klungkung Kepulauan yang melintasi perairan Selat Badung, meliputi : (1) pelabuhan penyeberangan; dan (2) lintas penyeberangan (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida, di Desa Kutampi Kaler dan Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida untuk kapal ferry (ro-ro); b. Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan, di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan untuk kapal ferry (ro-ro); c. Rencana pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Batununggul dan Mentigi untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang dan barang, di Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida; d. Pelabuhan Tribuana, Kusamba untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang dan barang, di Desa Kusamba; e. Pelabuhan Rakyat Kampung Kusamba untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang dan barang, di Desa Kampung Kusamba; f. Pelabuhan Rakyat Buyuk untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang dan barang, di Desa Toyapakeh; g. Pelabuhan Rakyat Banjar Nyuh untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang dan barang, di Desa Ped; 20
h. Pelabuhan Rakyat Jungutbatu untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang dan barang, di Desa Jungutbatu; i. Pelabuhan Rakyat Tanjung Sangyang untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang dan barang, di Desa Lembongan; j. Pelabuhan Rakyat Ceningan untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang dan barang, di Desa Lembongan; dan k. Pelabuhan Rakyat Kutampi Kaler untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang dan barang, di Desa Kutampi kaler. (3) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup lintasan penyeberangan antar pelabuhan penyeberangan, meliputi: a. lintas penyeberangan dalam wilayah Provinsi Bali di perairan Selat Badung, meliputi: 1. lintas penyeberangan kapal ferry antara Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dengan Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai, di Kabupaten Karangasem; dan 2. lintas penyeberangan kapal penumpang dan barang pelayaran rakyat antara Pelabuhan Buyuk di Desa Toyapakeh atau Pelabuhan Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida dengan Pelabuhan Sanur di Kota Denpasar. b. lintas penyeberangan dalam wilayah kabupaten Klungkung di perairan Selat Badung, meliputi: 1. lintas penyeberangan kapal ferry antara Pelabuhan Nusa Penida dengan Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan; 2. lintas penyeberangan kapal penumpang dan barang rakyat antara Pelabuhan (rakyat) Kusamba dengan Pelabuhan (rakyat) Buyuk atau Pelabuhan (rakyat) Jungutbatu; dan 3. lintas penyeberangan lokal antar pelabuhan rakyat di Nusa Penida, Nusa lembongan dan Nusa Ceningan.
Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Laut Pasal 21 (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi : a. tatanan kepelabuhanan; dan b. alur pelayaran. (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. pelabuhan umum; dan b. pelabuhan khusus (3) Pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu pelabuhan laut pengumpan meliputi Pelabuhan Kusamba dan Pelabuhan Buyuk. (4) Pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi : a. pelabuhan khusus pariwisata skala kecil di Kecamatan Nusa Penida, meliputi Pelabuhan Tanjung Sanghyang, Pelabuhan Jungutbatu dan Pelabuhan Toyapakeh; b. pengembangan baru pelabuhan khusus pariwisata di Kecamatan Nusa Penida, sesuai perkembangan kawasan peruntukan pariwisata; c. pelabuhan khusus pariwisata di Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kecamatan Dawan; dan d. pelabuhan pendaratan ikan (PPI) di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan. 21
(5) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. alur pelayaran internasional, berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) perairan sebelah timur dan selatan Nusa Penida di Selat Lombok dan di Samudera Hindia; b. alur pelayaran internasional dan nasional dari Pelabuhan Benoa ke Pelabuhan lainnya di Indonesia di Selat Badung atau di Samudera Hindia; c. alur pelayaran wisata kapal cruise/carter boat dari Tanjung Benoa (Kabupaten Badung) dan/atau Pelabuhan Benoa ke Pelabuhan Toyapakeh (Nusa Penida), Pelabuhan Amuk (Kabupaten Karangasem) dan Nusa Lembongan; d. alur pelayaran wisata reguler dari Pelabuhan Sanur (Kota Denpasar) ke Pelabuhan Tanjung Sanghyang dan Pelabuhan Jungutbatu, Nusa Lembongan; e. alur pelayaran statis kapal wisata di perairan Nusa Penida; dan f. alur pelayaran nelayan tradisional di Selat Badung dan di Samudera Indonesia.
Paragraf 3 Sistem Jaringan Perkeretaapian Pasal 22 Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, merupakan pengembangan sistem jaringan perkeretaapian Provinsi Bali yang melintasi kawasan pesisir wilayah yang diarahkan sebagai jaringan kereta api wisata yang jenis dan jalur lintasannya dikembangkan setelah melalui kajian. Paragraf 4 Sistem Jaringan Transportasi Udara Pasal 23 (1)
Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, terdiri atas : a. tatanan kebandarudaraan; dan b. ruang udara untuk penerbangan. (2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Rencana pengembangan bandara khusus yang dapat didarati pesawat kecil di Kawasan Nusa Penida yang lokasinya ditetapkan setelah melalui kajian. (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara setelah melalui kajian.
Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Pasal 24 Sistem jaringan prasarana lainnya yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, meliputi: a. sistem jaringan energi; b. sistem jaringan telekomunikasi; 22
c. d.
sistem jaringan sumberdaya air; dan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi Pasal 25
(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi: a. pembangkit tenaga listrik; b. transmisi tenaga listrik; dan c. jaringan pipa minyak dan gas. (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. pembangkit tenaga listrik yang sudah beroperasi mencakup : 1. Layanan jaringan sistem kelistrikan Bali; 2. Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Diesel Kutampi di Kecamatan Nusa Penida; 3. Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Diesel Jungutbatu di Kecamatan Nusa Penida; 4. Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Bayu di Kecamatan Nusa Penida; dan 5. Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Surya di Kecamatan Nusa Penida. b. pengembangan pembangkit tenaga listrik baru bagian dari sistem pelayanan kelistrikan Bali mencakup PLT Uap Nusa Penida, di Desa Suana Kecamatan Nusa Penida; c. pengembangan pembangkit tenaga listrik alternatif dari sumber energi terbarukan terdiri atas PLT Mikro Hidro, PLT Biomasa, PLT Biogas, PLT Bayu, PLT Surya, PLT Energi Gelombang dan PLT lainnya. (3) Transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan untuk menghubungkan dengan jaringan koneksi, antar pusat pembangkitan dengan pusat-pusat beban, serta menyalurkan daya listrik ke pemukiman di wilayah kabupaten, terdiri atas : a. jaringan transmisi tenaga listrik antara daratan Pulau Bali dengan Klungkung Kepulauan apabila Pembangkit Tenaga Listrik skala wilayah dapat diwujudkan di Klungkung Kepulauan melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau jaringan kabel bawah laut; b. pengembangan Gardu Induk sesuai ketentuan dan setelah melalui kajian c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan d. kabel digunakan untuk saluran bawah tanah dan/atau udara pada kawasan permukiman dan aktivitas pendukungnya; (4) Jaringan pipa minyak dan gas dikembangkan setelah melalui kajian
Paragraf 2 Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 26 (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:. a. sistem jaringan kabel; b. sistem jaringan telepon nirkabel; dan c. sistem jaringan satelit. 23
(2) Sistem Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan tetap, terdiri atas : a. peningkatan kapasitas pelayanan Sentra Telepon Otomatis (STO) Klungkung; b. pengembangan baru STO Sampalan dan STO Jungutbatu di Kecamatan Nusa Penida; c. pemerataan dan penyediaan pelayanan bagi kawasan yang belum terlayani terutama pada kawasan-kawasan perdesaan di seluruh wilayah; dan d. pengembangan jaringan bawah tanah di Kawasan Perkotaan Semarapura dan Kawasan Efektif Pariwisata. (3) Sistem jaringan nirkabel, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan pada penataan lokasi menara telekomunikasi dan Base Transceiven Station (BTS) terpadu meliputi 11 (sebelas) titik lokasi, meliputi : a. menara kode KB1 di Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung; b. menara kode KB3 di Desa Selat, Kecamatan Klungkung; c. menara kode KB4 di Kantor Telkom Klungkung, Kecamatan Klungkung; d. menara kode KB5 di Sema Agung, Tusan, Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan; e. menara kode KK3 di di Banjar Anyar, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan; f. menara kode KK4 di Jl. Baladewa Semarapura, Kecamatan Klungkung; g. menara kode KK8 di Nusa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida; h. menara kode KK9 di Kecamatan Nusa Penida; i. menara kode KBaru1 di Desa Dawan Kelod, Kecamatan Dawan; j. menara kode KBaru2 di Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan; dan k. menara lainnya sesuai kebutuhan, yang penempatannya sesuai ketentuan. (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan terestrial terutama untuk kawasan-kawasan terpencil dan terisolir. Paragraf 3 Sistem Jaringan Sumberdaya Air Pasal 27 (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi : a. wilayah sungai; b. cekungan air tanah (CAT); c. jaringan irigasi; d. jaringan air baku untuk air minum; e. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; f. sistem pengendali banjir; g. sistem penanganan erosi dan longsor; dan h. sistem pengamanan pantai. (2) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu (integrated) dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Bali-Penida. (3) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari pengelolaan Wilayah Sungai Bali-Penida (WS Strategis Nasional) yang terdiri atas 47 (empat puluh tujuh) Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi: a. DAS lintas wilayah kabupaten/kota meliputi: 24
1. DAS Tukad Unda pada wilayah Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung; 2. DAS Tukad Jinah pada wilayah Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Klungkung; 3. DAS Tukad Bubuh pada wilayah Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung; dan 4. DAS Tukad Melangit pada wilayah Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar. b. 14 (empat belas) DAS dalam wilayah yang mengalir sepanjang tahun tersebar terdiri atas : DAS Tukad Bubungan, DAS Tukad Telaga Waja, DAS Tukad Belatung, DAS Tukad Rangka, DAS Tukad Lantang, DAS Tukad Samu, DAS Tukad Pule, DAS Tukad Anyar, DAS Tukad Menanga, dan DAS Tukad Belok; c. 8 (delapan) DAS dalam wilayah yang mengalir musiman tersebar di wilayah Klungkung Kepulauan terdiri atas : DAS Tukad Penida, DAS Tukad Waru, DAS Tukad Prapat, DAS Tukad Bok, DAS Tukad Bodong, DAS Tukad Poing, DAS Tukad Gintungan dan DAS Tukad Telaga; dan d. Rencana pengembangan Waduk Estuary Tukad Unda seluas 20 ha di wilayah Eks. Pertambangan Bahan Galian Golongan C. (4) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di wilayah kabupaten merupakan bagian dari CAT lintas wilayah Denpasar – Klungkung dan CAT Nusa Penida, yang terwujud menjadi mata air (MA) yang sebarannya, meliputi : a. 3 (tiga) buah MA di wilayah Kecamatan Banjarangkan terdiri atas : MA Lumbih (Desa Tohpati), MA Tirta Arum (Desa Nyalian) dan MA Yeh Embang (Desa Timuhun); b. 8 (delapan) buah MA di wilayah Kecamatan Klungkung terdiri atas : MA Anakan Peras dan MA Toya Bulan (Desa Selisihan), MA Toya Anakan, MA Tabu dan MA Suwung (Desa Manduang), MA Kwanji (Desa Selat), MA Bajing (Desa Tegak) dan MA Siraman Dedari (Desa Jumpai); c. 6 (enam) buah MA di wilayah Kecamatan Dawan terdiri atas : MA Tirta Bima, MA Pekideh, MA Buanidak dan MA Bale Gandang (Desa Dawan Kaler), MA Pengancukan dan MA Ulun Taman (Desa Besan); dan d. 8 (Delapan) buah MA di wilayah Kecamatan Nusa Pendida terdiri atas : MA Guyangan (Desa Batukandik), MA Penida (Desa Sakti), MA Seganing (Desa Bunga Mekar), MA Batutemeling (Desa Batumadeg), MA Tabuanan dan MA Sekartaji (Desa Sekartaji), , MA Angkat (Desa Suana) dan MA Toyapakeh (Desa Toyapakeh). (5) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilayani 19 (sembilan belas) Daerah Irigasi (DI) dengan luas baku kurang lebih seluas 3.955 Ha (tiga ribu Sembilan ratus lima puluh lima hektar) meliputi: a. DI kewenangan pemerintah Provinsi Bali yang merupakan D.I lintas Kabupaten/Kota meliputi 6 (enam) DI dengan luas baku kurang lebih 1.894 (seribu delapan ratus sembilan puluh empat) dari total 4.018 (empat ribu delapan belas) hektar terdiri atas: 1. bagian dari D.I Tembuku dengan luas 152 (seratus lima puluh dua) hektar di wilayah Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung; 2. bagian dari D.I Banjarangkan dengan luas 543 (lima ratus empat puluh tiga) hektar di wilayah Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar; b. DI kewenangan Pemerintah Provinsi Bali yang merupakan D.I utuh Kabupaten/Kota meliputi D.I Tukad Unda dengan luas baku kurang lebih 1.483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) hektar. (6) D.I kewenangan pemerintah kabupaten meliputi 24 (dua puluh empat) D.I dengan luas baku kurang lebih 21.659 (dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh sembilan) hektar 25
yang tersebar di Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung dan Kecamatan Dawan mencakup : DI Aan Dangin Desa, DI Aan Dauh Desa, DI. Bajing, DI Banjarangkan, DI Cai, DI Gembalan, DI Getakan, DI Giri, DI. Jero Kuta Kelod, DI Lemek, DI Manduang, DI Nyanglan, DI Pau, D.I. Penasan, D.I. Selisihan, D.I. Sidayu, D.I. Lepang, D.I. Tegehan, D.I. Tembuku, D.I. Timuhun, D.I. Tunggak Alas, D.I. Jero Kuta Kawan, D.I. Sengkiding dan DI Togoh. (7) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum melalui: a. rencana pengembangan sumber air baku, meliputi : sungai, bendung, embung, dan mata air; b. pemanfaatan air permukaan meliputi sebaran sungaisungai di sebagian WS Bali-Penida, sebagaimana dimaksud pada ayat (2); c. pemanfaatan air permukaan pada rencana pengembangan Waduk Estuary Tukad Unda sebagai air baku untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) Kawasan Bali Selatan; dan d. pendayagunaan sumber-sumber mata air dan air tanah pada CAT lintas wilayah Denpasar – Klungkung dan CAT Nusa Penida, sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (8) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. rencana pengembangan jaringan sumber air baku mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah; b. SPAM di Kabupaten dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku. c. prasarana jaringan air minum meliputi intake air baku, jaringan perpipaan air minum, saluran perpipaan air baku, dan instalasi pengolahan air minum yang dikembangkan pada lokasi air baku potensial serta pusatpusat permukiman di seluruh kecamatan; dan d. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan rasarana pengelolaan air baku untuk air minum; (9) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi : a. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir di seluruh sungai rawan banjr; b. normalisasi sungai/Tukad Unda terutama di kawasan muara sungai untuk meningkatkan dayaguna kawasan disekitarnya agar terhindar dari potensi rawan bencana banjir dan rawan bencana letusan Gunung Agung; c. pemetaan kawasan rawan banjir; dan d. pengembangan sistem peringatan dini. (10) Sistem penanganan erosi dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi: a. sistem vegetatif melalui penanaman pohon berkanopi lebat dan berakar dalam, penanaman semak yang mampu mengikat massa tanah pada lapisan dangkal, dan rumput yang mampu menahan pukulan langsung butiran-butiran hujan; dan b. sistem mekanik melalui pembuatan saluran drainase berupa saluran pengelak, saluran teras, saluran pembuangan air, bangunan terjunan air, bangunan penahan material longsor berupa bronjong, bangunan penguat tebing, trap-trap terasering, dam pengendali susunan batuan lepas (loose-rock check dam) dan dam pengendali sistem bangunan permanen (check dam). (11) Sistem pengamanan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi: 26
a. pengembangan sistem pengaman pantai melalui pengurangan laju transport sedimen
pantai dengan pembuatan groin atau krib, pembuatan bangunan pemecah gelombang (breakwater) atau karang buatan (offshore breakwater), pembuatan tembok laut (seawall) atau revetment, dan penambahan suplai pasir ke pantai (sand nourisment); dan b. pemeliharaan secara berkesinambungan bangunan pengaman pantai yang telah ada. Paragraf 4 Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Pasal 28 (1) Rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, meliputi : a. sistem penyediaan air minum (SPAM); b. sistem pengelolaan persampahan; c. sistem pengelolaan air limbah permukiman; d. sistem drainase; dan e. jalur evakuasi bencana. (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan untuk perluasan jaringan pelayanan di seluruh kecamatan, penekanan penurunan kehilangan air dan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan sistem air minum, dengan memanfaatkan air permukaan, mata air (MA) dan air tanah sebagai sumber air baku, meliputi : a. SPAM Wilayah Klungkung Daratan; dan b. SPAM Wilayah Klungkung Kepulauan; (3) SPAM wilayah Klungkung Daratan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup: a. Pemanfaatan MA Tohpati, MA Bangbang, MA Rendang, MA Bajing, Sumur Bor Sema Agung dan Sumur Bor Pikat sebagai sumber air baku SPAM; dan b. Bagian dari pemanfaatan rencana pengembangan Waduk Estuary Tukad Unda sebagai sumber air baku untuk melayani kebutuhan air baku SPAM Bali Selatan. (4) SPAM wilayah Klungkung Kepulauan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: a. pengembangan SPAM Nusa Penida dalam jangka pendek melalui : 1. optimalisasi layanan SPAM yang telah ada dengan sumber air baku MA Guyangan, MA Tabuanan dan Sistem Penida; 2. pengembangan cubang pada kawasan yang tidak terlayani sistem yang telah ada; dan 3. evaluasi catudaya;. b. pengembangan SPAM Terpadu Nusa Penida dalam jangka panjang melalui SPAM Guyangan sebagai jaringan induk yang terpadu dan didukung sistem lainnya; c. pengembangan SPAM Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan, melalui : 1. Integrasi SPAM Nusa Penida melalui jaringan pipa dari Nusa Penida; 2. penyediaan air bersih secara parsial memanfaatkan air tanah dengan sumur bor/gali di Kawasan Jungutbatu (Tukad Pangkung), Lembongan dan Ceningan; 3. pengembangan sistem saringan (osmosis) atau destilasi; dan 4. pengambilan air dengan ponton. (5) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 27
a.
pengurangan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah; b. penanganan sampah setelah melalui tahapan pengurangan sampah dari sumber ke transfer depo atau ke Tempat Penampungan Sementara/Terpadu (TPS/TPST) yang tersebar di tiap desa di tiap kecamatan di seluruh wilayah kabupaten; c. pengurangan sampah di transfer depo atau TPS sebelum diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan d. TPA untuk melayani wilayah Klungkung Daratan dengan sistem sanitary landfill meliputi: 1. TPA Sente di Kecamatan Dawan; dan 2. kerjasama antar wilayah dengan memanfaatkan TPA regional Bangklet di wilayah Kabupaten Bangli. e. TPA untuk melayani wilayah Klungkung Kepulauan dengan sistem sanitary landfill meliputi: 1. TPA Ceningan melayani Kawasan Nusa Ceningan bagian utara; 2. TPA Jungutbatu melayani Kawasan Nusa Lembongan; dan 3. TPA Biaung melayani Kawasan Nusa Penida. (6) Sistem pengelolaan air limbah permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. pengolahan air limbah sistem setempat (on site) dilakukan secara individual dengan penyediaan bak pengolahan air limbah atau tangki septik; b. pengolahan air limbah sistem terpusat (off site), meliputi Kawasan Perkotaan Semarapura dan dalam skala kecil tersebar di blok-blok Kawasan Efektif Pariwisata Nusa Penida; dan c. sistem pembuangan terpusat skala kecil pada kawasan permukiman padat perkotaan yang belum terlayani sistem jaringan air limbah terpusat dan/atau komunal kota diarahkan menggunakan Sistem Sanitasi Masyarakat (Sanimas) atau teknologi lainnya yang ramah lingkungan (bio filter). d. penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. (7) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. pengembangan sistem drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air meliputi jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier; b. pembangunan sistem jaringan drainase terpadu antara sistem makro dengan sistem mikro mengikuti sistem jaringan eksisting dan daerah tangkapan air hujan (catchment area) sehingga limpasan air hujan (run off) dapat dikendalikan mengikuti jaringan yang ada; c. peningkatan kapasitas sungai dan jaringan drainase melalui normalisasi alur sungai, penggelontoran jaringan drainase secara rutin, pengalihan sebagian aliran air melalui pembuatan sodetan, pembuatan polder dilengkapi sistem pengendali dan pompa; d. pembangunan sistem pembuangan air hujan yang terintegrasi mulai dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase primer yang dilengkapi bangunan pengontrol genangan, bak penampung sedimen, pembuatan konstruksi baru berupa turap/senderan, rehabilitasi saluran alam yang ada, pembuatan parit infiltrasi, operasi dan pemeliharaan; dan e. pemisahan antara jaringan drainase dengan jaringan irigasi dan jaringan air limbah. (8) Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: 28
a.
b.
jalur-jalur jalan yang digunakan sebagai jalur pelarian darurat bila terjadi bencana angin kencang, tanah longsor, gelombang pasang, tsunami, banjir menuju ke tempat yang lebih aman, terdiri atas jalan-jalan yang posisinya berlawanan dengan arah datangnya bencana; dan jalur-jalur jalan yang digunakan untuk membawa korban bencana ke ruang evakuasi bencana, berupa : 1. lapangan olah raga terbuka di tiap Kawasan Perkotaan dan di tiap Kawasan Perdesaan; 2. pelataran terminal; 3. gedung olah raga atau gedung serbaguna di tiap Kawasan Perkotaan dan di tiap Kawasan Perdesaan; dan 4. rumah sakit terdekat atau rumah sakit rujukan.
BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 29 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi: a. kawasan lindung; dan b. kawasan budidaya. Rencana pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 2.822 (dua ribu delapan ratus dua puluh dua) hektar atau 8,96% (delapan koma sembilan puluh enam persen) dari luas wilayah kabupaten; Rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 28.677,8 (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma delapan) hektar atau 91,04% (Sembilan puluh satu koma nol empat persen) dari luas wilayah kabupaten; Luas kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum pada Lampiran Tabel IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 30 Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. kawasan hutan lindung; b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. kawasan perlindungan setempat; 29
d. e. f. g.
kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; kawasan lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya.
Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung Pasal 31 Kawasan hutan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, ditetapkan seluas kurang lebih 804,50 (delapan ratus empat koma lima puluh) hektar atau 2,55% (dua koma lima puluh lima persen) dari luas wilayah kabupaten, meliputi : a. Hutan Lindung Suana seluas 329,5 (tiga ratus dua puluh sembilan koma lima) hektar tersebar di Pulau Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida; b. Hutan Lindung Sakti seluas 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) hektar tersebar di Desa Sakti dan sekitarnya, Kecamatan Nusa Penida; dan c. Hutan Lindung Lembongan seluas 202 (dua ratus dua) hektar tersebar di perairan Nusa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida. Paragraf 2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Pasal 32 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi kawasan resapan air yang sebarannya terdapat di : a. Kawasan Bukit Abah di bagian utara dan timur, Kecamatan Dawan; dan b. Kawasan Kepulauan Nusa Penida tersebar terutama di bagian selatan dan sebagian di bagian tengah pulau, Kecamatan Nusa Penida. Paragraf 3 Kawasan Perlindungan Setempat Pasal 33 Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi: a. kawasan suci; b. kawasan tempat suci; c. kawasan sempadan pantai; d. kawasan sempadan sungai; e. kawasan sempadan waduk; f. kawasan sempadan jurang; dan 30
g.
kawasan ruang terbuka hijau dan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK). Kawasan Suci Pasal 34
(1) Kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi: a. kawasan suci campuhan; b. kawasan suci pantai; c. kawasan suci laut; d. kawasan suci mata air; dan e. kawasan suci catus patha. (2) Kawasan suci campuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebarannya mencakup seluruh lokasi yang memiliki pertemuan aliran dua buah sungai wilayah kabupaten. (3) Kawasan suci pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebarannya mencakup tempat-tempat di pantai yang dimanfaatkan untuk upacara melasti di seluruh pantai wilayah kabupaten, meliputi: a. Pantai Negari, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan; b. Pantai Lepang, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan; c. Pantai Watu Klotok, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung; d. Pantai Jumpai, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung; e. Pantai Kusamba, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan; f. Pantai Goa Lawah, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan; g. Pantai Ped, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida; h. Pantai Suana, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida; i. Pantai Bakung, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida; dan j. Pantai Tabuanan, Desa Sekartaji, Kecamatan Nusa Penida. (4) Kawasan suci laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebarannya mencakup kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di wilayah kabupaten. (5) Kawasan suci mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebarannya mencakup tempat-tempat mata air yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu, meliputi: a. mata air suci Segening Tangluk, Desa Paksebali, Kecamatan Dawan; b. mata air suci Segening Kamasan, Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung; dan c. mata air suci lainnya. (6) Kawasan suci cathus patha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebarannya meliputi: a. cathus patha agung wilayah Kabupaten di Simpang Patung Kanda Pat Kawasan Perkotaan Semarapura; b. Jalur pemelastian Ida Bhatara Gunung Agung dari perbatasan Karangasem – Klungkung sampai dengan Pantai Watu Klotok; c. cathus patha alit tersebar di tiap-tiap wilayah desa adat/pekraman yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu; dan d. arahan pengelolaan kawasan cathus patha adalah perlindungan kawasan dari kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan ritual keagamaan. Kawasan Tempat Suci
31
Pasal 35 (1)
(2)
(3)
(4)
Kawasan tempat suci, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi: a. kawasan radius kesucian Pura Sad Kahyangan; b. kawasan radius kesucian Pura Dang Kahyangan; dan c. kawasan radius kesucian Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya. Kawasan radius kesucian Pura Sad Kahyangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi: a. kawasan Pura Goa Lawah, di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan; dan b. kawasan Pura Kentel Gumi, di Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan. Kawasan radius kesucian Pura Dang Kahyangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. kawasan Pura Watu Klotok, di Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung; b. kawasan Pura Dasar Buana Gelgel, di Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung; c. kawasan Pura Penataran Agung, di Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung; dan d. kawasan Pura Dalem Penataran Ped di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida. Kawasan radius kesucian Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup seluruh Pura Kahyangan Desa di tiap-tiap desa adat/pekraman beserta pura-pura dadia dan pura swagina di seluruh wilayah. Kawasan Sempadan Pantai Pasal 36
(1) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c mencakup seluruh pantai yang terdapat di kawasan pesisir wilayah seluas kurang lebih 118 (seratus delapan belas) hektar atau 0,37 % (nol koma tiga puluh tujuh persen) dari luas wilayah kabupaten, meliputi: a. sempadan pantai di wilayah Klungkung Daratan; dan b. sempadan pantai di wilayah Klungkung Kepulauan. (2) Sempadan pantai di wilayah Klungkung Daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak pada garis pantai sepanjang 13,5 (tiga belas koma lima) km, meliputi: a. pantai berpasir hitam di Pantai Lepang dan Pantai Tegal Besar di Kecamatan Banjarangkan; b. pantai berpasir hitam di Pantai Watu Klotok dan Pantai Jumpai di Kecamatan Klungkung; dan c. pantai berpasir hitam di Pantai Gunaksa, Pantai Kusamba, Pantai Pesinggahan dan Pantai Goa Lawah di Kecamatan Dawan. (3) Sempadan pantai di wilayah Klungkung Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak pada garis pantai sepanjang 104,5 (seratus empat koma lima) km, meliputi: a. sempadan pantai di Nusa Penida sepanjang 78 (tujuh puluh delapan) km garis pantai mencakup pantai di 12 (dua belas) desa terdiri atas : 1. pantai berpasir putih di Pantai Batununggul, Pantai Toyapakeh, Pantai Teluk Penida, Pantai Pasir Huug, Pantai Atuh dan Pantai Suana sepanjang 21,1 (dua puluh satu koma satu) km garis pantai; dan 32
2. b.
c.
pantai berupa tebing terjal sepanjang 56,9 (lima puluh enam koma sembilan) km garis pantai. sempadan pantai di Nusa Lembongan sepanjang 16,3 (enam belas koma tiga) km meliputi: 1. pantai berpasir putih di Pantai Tanjung Sanghyang dan Pantai Jungutbatu sepanjang 4,7 (empat koma tujuh) km garis pantai; 2. pantai berupa tebing terjal sepanjang 6,4 (enam koma empat) km garis pantai; dan 3. pantai berhutan bakau (mangrove) sepanjang 5,30 (lima koma tiga puluh) km garis pantai. sempadan pantai di Nusa Ceningan sepanjang 10,20 (sepuluh koma dua puluh) km, meliputi: 1. pantai berpasir putih di Pantai Ceningan sepanjang 1,10 (satu koma sepuluh) km garis pantai; 2. pantai berupa tebing terjal sepanjang 8,70 (delapan koma tujuh puluh) km garis pantai; dan 3. pantai berhutan bakau (mangrove) sepanjang 1,00 (satu koma nol nol) km garis pantai.
Kawasan Sempadan Sungai Pasal 37 (1) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi seluruh sempadan sungai dan sempadan anak sungai yang tersebar di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di wilayah Klungkung Daratan maupun wilayah Klungkung Kepulauan seluas kurang lebih 1.227 (seribu dua ratus dua puluh tujuh) hektar atau 3,90 % (tiga koma sembilan puluh persen) dari luas wilayah kabupaten . (2) Sebaran lokasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. 14 (empat belas) sungai yang mengalir sepanjang tahun tersebar di wilayah Klungkung Daratan terdiri atas Tukad Bubungan, Tukad Yeh Unda, Tukad Telaga Waja, Tukad Belatung, Tukad Rangka, Tukad Lantang, Tukad Samu, Tukad Pule, Tukad Anyar, Tukad Menanga, Tukad Yeh Jinah, Tukad Bubuh, Tukad Bilok, Tukad Melangit; dan b. 8 (delapan) sungai yang mengalir musiman tersebar di wilayah Klungkung Kepulauan terdiri atas : Tukad Penida, Tukad Waru, Tukad Prapat, Tukad Bok, Tukad Bodong, Tukad Poing, Tukad Gintungan dan Tukad Telaga.
Kawasan Sempadan Waduk Pasal 38 Kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, merupakan sempadan waduk pada kawasan rencana pengembangan Waduk Estuary di wilayah Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C, Kecamatan Dawan seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar atau 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari luas wilayah kabupaten dan rencana pengembangan waduk lainnya.
Kawasan Sempadan Jurang 33
Pasal 39 Kawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, terletak pada kawasan-kawasan yang memenuhi kriteria sempadan jurang seluas kurang lebih 432 (empat ratus tiga puluh dua) hektar atau 1,37 % (satu koma tiga puluh tujuh persen) dari luas wilayah kabupaten yang sebarannya meliputi: a. lembah-lembah sungai di seluruh wilayah; b. kawasan hutan dan perbukitan di wilayah Kecamatan Dawan dan Kecamatan Nusa Penida; dan c. kawasan pantai yang berupa tebing sepanjang 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol) km garis pantai di seluruh Kecamatan Nusa Penida.
Kawasan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) Pasal 40 (1)
(2)
(3)
Kawasan ruang terbuka hijau dan RTHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, jenisnya meliputi : a. kawasan jalur hijau; b. sabuk hijau berupa kawasan pertanian, persawahan dan perkebunan; c. taman kota yang tersebar di kawasan perkotaan pada berbagai skala; d. taman pada obyek wisata; e. hutan kota; f. setra yang tersebar diseluruh desa adat/pekraman; g. kuburan umum; h. Taman Makam Pahlawan; i. lapangan olah raga; j. lapangan upacara; k. parkir terbuka tanpa perkerasan; l. sempadan sungai, sempadan pantai dan sempadan jurang; m. jalur pengaman jalan, median jalan dan pedestrian; n. hutan lindung; o. bentang alam seperti pegunungan, bukit, lereng dan lembah di seluruh wilayah; p. ruang terbuka sepanjang perbatasan antar wilayah; dan q. ruang terbuka sepanjang SUTT. Kawasan jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) blok lokasi, sebarannya meliputi: a. 8 (delapan) blok lokasi di sepanjang jalur jalan Banjarangkan – Bungbungan; b. 5 (lima) blok lokasi di sepanjang jalur jalan Aan – Timuhun – Nyanglan; c. 2 (dua) blok lokasi di sepanjang jalur jalan Banjarangkan – Jalan IB Mantra; d. 3 (tiga) blok lokasi di sepanjang jalur jalan Takmung – Jalan IB Mantra; e. 1 (satu) blok lokasi di sepanjang jalur jalan Tojan – Pantai Watuklotok; f. 4 (empat) blok lokasi di sepanjang jalur jalan Pedanan – Tegak dan sekitarnya; g. 2 (dua) blok lokasi di sepanjang jalur jalan Gelgel – Jalan IB Mantra; dan h. 3 (tiga) blok lokasi di sepanjang jalur jalan Semarapura – Kusamba. Sebaran ruang terbuka yang berfungsi sebagai taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a.ruang terbuka taman kota sekitar kawasan Cathus Patha; b. ruang terbuka sekitar GOR Swecapura; dan 34
(4)
(5)
c. taman kota lainnya yang lokasinya tersebar. Ruang Terbuka Sepanjang Perbatasan Antar Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, meliputi : a. ruang terbuka pada batas wilayah perbatasan antara Kabupaten Klungkung dengan Kabupaten Karangasem di bagian timur Kecamatan Dawan, Kecamatan Klungkung dan Kecamatan Banjarangkan, mencakup batas wilayah Desa Pesinggahan, Desa Pikat, Desa Besan, Desa Dawan Kaler, Desa Sulang, Desa Paksebali, Kelurahan Semarapura Kangin, Kelurahan Semarapura Tengah, Kelurahan Semarapura Kaja, Desa Akah, Desa Tegak, Desa Selat, Desa Selisihan, Desa Timuhun dan Desa Nyanglan; b. ruang terbuka pada wilayah perbatasan antara Kabupaten Klungkung dengan Kabupaten Bangli di Kecamatan Banjarangkan bagian utara, mencakup batas wilayah Desa Nyanglan, Desa Tohpati dan Desa Bungbungan; dan c. ruang terbuka pada wilayah perbatasan antara Kabupaten Klungkung dengan Kabupaten Gianyar di Kecamatan Banjarangkan bagian barat, mencakup batas wilayah Desa Nyalian, Desa Bakas, Desa Tusan, Desa Banjarangkan dan Desa Negari. Ruang terbuka sepanjang jalur SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, sebarannya pada kawasan lintasan SUTT yang melintasi wilayah. Paragraf 3 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Pasal 41
(1)
(2)
(3) (4)
Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi: a. kawasan pantai berhutan bakau; b. taman wisata alam (TWA) laut; c. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan d. kawasan cagar budaya. Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebarannya mencakup hutan bakau (mangrove) seluas 230,70 (dua ratus tiga puluh koma tujuh puluh) hektar, meliputi : a. seluas 202 (dua ratus dua) hektar hutan mangrove di Lembongan ditetapkan sebagai Hutan Lindung (HL) Lembongan; b. Seluas 18,70 (delapan belas koma tujuh puluh) hektar di Lembongan; dan c. Seluas 10 (sepuluh) hektar di Ceningan. TWA laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebarannya mencakup TWA Laut Lembongan seluas 300 (tiga ratus) hektar. Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebarannya meliputi: a. kawasan konservasi kawasan suci meliputi : 1. sekitar Pantai Watu Klotok, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung; 2. sekitar Pantai Goa Lawah, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan; dan 3. sekitar Pantai Ped, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida. b. Kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir meliputi: 1. kawasan hutan mangrove Nusa Lembongan seluas 202 (dua ratus dua) ha; 2. kawasan terumbu karang Nusa lembongan; dan 3. kawasan padang lamun. 35
(5)
c. kawasan konservasi maritim mencakup : 1. kawasan permukiman nelayan Desa Kusamba; dan 2. kawasan permukiman nelayan Desa Batununggul, Toyapakeh dan Jungutbatu. Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. Pura Dalem Penataran Ped, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida; b. Pura Tamansari, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung; c. Sarkofagus, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan klungkung; d. Sarkofagus, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung; e. Pura Dasar Gelgel, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung; f. Pura Puseh Gelgel, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung; g. Pura Pengubengan, Desa Besan, Kecamatan Dawan; h. Pura Samong, Desa Dawan, Kecamatan Dawan; i. Goa Lawah, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan; j. Goa Jepang, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan; k. Pura Puseh Sari, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan; l. Pura Taman Sari, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan; m. Pura Sakti Togoh, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan; n. Pura Puseh Bungbungan, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan; o. Pura Kentel Gumi, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan; p. Pura Puseh Suwela Giri, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan; q. Pura Pucak Sari, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan; dan r. Pura Penataran, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan. Paragraf 4 Kawasan Rawan Bencana Alam Pasal 42
(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, meliputi: a. kawasan rawan bencana angin kencang; b. kawasan rawan bencana longsor; c. kawasan rawan bencana gelombang pasang; d. kawasan rawan bencana abrasi pantai; dan e. kawasan rawan bencana banjir. (2) Kawasan rawan bencana angin kencang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, potensinya tersebar pada kawasan seluas 2.208 (dua ribu dua ratus delapan) hektar, meliputi : a. kawasan rawan bencana angin kencang dengan potensi sedang seluas 521 (lima ratus dua puluh satu) hektar yang tersebar di Kecamatan Klungkung seluas 164 (seratus enam puluh empat hektar) hektar dan Kecamatan Banjarangkan seluas 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) hektar; dan b. kawasan rawan bencana angin kencang dengan potensi tinggi seluas 1.687 (seribu enam ratus delapan puluh tujuh) hektar yang tersebar di Kecamatan Dawan seluas 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar, Kecamatan Klungkung seluas 488 (empat ratus delapan puluh delapan) hektar, Kecamatan Banjarangkan seluas 675 (enam ratus tujuh puluh lima) hektar, dan Kecamatan Nusa Penida seluas 447 (empat ratus empat puluh tujuh) hektar. (3) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kawasan kawasan yang kondisi tanahnya tidak stabil dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen) yang sebarannya meliputi: 36
a.
Kawasan perbukitan terjal di wilayah Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Dawan dan Kecamatan Nusa Penida; dan b. Kawasan sekitar Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C Gunaksa, Tangkas, Sampalan Klod, Jumpai dan Gelgel. (4) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar pada sepanjang kawasan pesisir pantai Kabupaten Klungkung. (5) Kawasan rawan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebarannya berada pada pantai-pantai di Pantai Tegal Besar sampai dengan pantai Jumpai, Pantai Sental, Pantai Suana, Pantai Lembongan dan Pantai Jungutbatu. (6) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari kawasan rawan bencana dengan potensi sedang dan kawasan rawan bencana potensi tinggi dengan luas 241 (dua ratus empat puluh satu) hektar, meliputi: a. kawasan rawan bencana banjir dengan potensi sedang seluas kurang lebih 106 (seratus enam) hektar yang tersebar di Kecamatan Dawan seluas kurang lebih 19 (Sembilan belas) hektar, Kecamatan Klungkung seluas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar, Kecamatan Banjarangkan seluas kurang lebih 17 (tujuh belas) hektar, dan Kecamatan Nusa Penida seluas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektar; b. kawasan rawan bencana banjir dengan potensi tinggi seluas kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) hektar yang tersebar di Kecamatan Dawan seluas kurang lebih 122 (seratus dua puluh dua) hektar, Kecamatan Klungkung seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar, dan Kecamatan Banjarangkan seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar, serta kawasan rawan bencana baniir kiriman tersebar di hilir aliran Tukad Unda; dan c. pengembangan kegiatan budidaya pada kawasan rawan banjir harus disesuaikan dengan karakteristik setempat dan tidak menimbulkan kerugian yang besar. Paragraf 5 Kawasan Lindung Geologi Pasal 43 (1)
Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, meliputi: a. kawasan cagar alam geologi; b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. kawasan yang mempunyai keunikan batuan dan fosil, berupa batu gamping tersebar di kawasan Nusa Penida yang batuannya mengandung fosil foraminifera; dan b. kawasan bentang alam karst terdapat di Kawasan Nusa Penida yang ditandai sumber air yang mengalir sebagai sungai bawah tanah dan adanya goa bawah tanah. (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Kawasan rawan letusan gunung berapi; b. kawasan rawan gempa bumi; dan c. kawasan rawan tsunami. (4) Kawasan rawan letusan gunung berapi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah kawasan gunung berapi Gunung Agung yang dibagi menjadi dua zona, meliputi: a. kawasan rawan bencana I atau daerah bahaya, merupakan kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, lontaran batu pijar, hujan abu lebat, dan aliran lava yang lokasinya berada diuar wilayah Kabupaten klungkung. 37
b.
Kawasan rawan bencana II atau daerah waspada, merupakan kawasan yang berpotensi terlanda aliran lahar hujan (lahar dingin), banjir, terutama jika letusannya semakin membesar, sebarannya meliputi: 1. sebaran aliran lahar ke wilayah kabupaten Klungkung (arah selatan) melalui Tukad Telaga Waja dan Tukad Unda dan dapat mengancam Kota Semarapura dan Kawasan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C; dan 2. sebaran bencana hujan abu lebat dan kemungkinan lontaran batu pijar.
(5)
Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi kawasan rawan gempa bumi dengan potensi sedang dan tinggi seluas kurang lebih 906 (sembilan ratus enam) hektar yang tersebar di Kecamatan Dawan seluas kurang lebih 434 (empat ratus tiga puluh empat) hektar, Kecamatan Klungkung seluas kurang lebih 189 (seratus delapan puluh sembilan) hektar, dan Kecamatan Banjarangkan seluas kurang lebih 282 (dua ratus delapan puluh dua) hektar. (6) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdapat di seluruh pantai wilayah Kabupaten seluas kurang lebih 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar sebarannya di Kecamatan Dawan seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar, Kecamatan Nusa Penida seluas kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam) hektar dan sisanya di Kecamatan Dawan dan Kecamatan Klungkung. (7) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. Kawasan imbuhan air tanah sebarannya meliputi kawasan lereng pegunungan yang terdapat di wilayah kabupaten; dan b. Kawasan sekitar mata air sebarannya mencakup 26 (dua puluh enam) mata air di seluruh wilayah kabupaten, meliputi: 1. 3 (tiga) titik mata air di wilayah Kecamatan Banjarangkan; 2. 8 (delapan) titik mata air di wilayah Kecamatan Klungkung; 3. 6 (enam) titik mata air di wilayah Kecamatan Dawan; dan 4. 8 (delapan) titik mata air di wilayah Kecamatan Nusa Penida. Paragraf 6 Kawasan Lindung Lainnya Pasal 44 (1)
(2)
(3)
Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g meliputi : a. kawasan perlindungan plasma nutfah; dan b. kawasan konservasi perairan. Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a meliputi : a. kawasan ekosistem terumbu karang, tersebar pada 80% (delapan puluh persen) garis pantai Wilayah Klungkung Kepulauan dengan perkiraan luas 1.419 (seribu empat ratus sembilan belas) hektar; dan b. kawasan perlindungan ekosistem ikan mola-mola, meliputi kawasan Perairan Nusa Penida. Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perairan pesisir Nusa Penida, Lembongan dan Ceningan dengan luas 20.057,20 (dua puluh ribu lima puluh tujuh koma dua puluh) hektar, meliputi: a. zona inti merupakan zona perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan serta ekosistem terumbu karang seluas kurang lebih 2.232,20 (dua ribu dua ratus tiga 38
b.
c.
puluh dua koma dua puluh) hektar meliputi perairan Pantai Bakung – Pantai Atuh Desa Pejukutan; Pantai Seganing (Desa Bunga Mekar) dan Tanjung Melajeng (Desa Sakti), Pesisir Batumelawang (Desa Lembongan) dan Pantai Penguntalan (Desa Lembongan), Hutan Bakau Ceningan, Hutan Bakau Lembongan, radius mata air Peguyangan di Desa Batukandik dan lingkungan karang kekeran Pura Dalem Penataran Ped di wilayah perairan; zona perikanan berkelanjutan seluas luas kurang lebih 16.326 (enam belas ribu tiga ratus dua puluh enam) hektar, meliputi : 1. subzona budidaya rumput laut seluas kurang lebih 346 (tiga ratus empat puluh enam) hektar meliputi Perairan pesisir Desa Suana, Desa Batununggul, Desa Kutampi Kaler, Desa Ped, Kampung Toyapakeh, Desa Jungutbatu, Tanjung Gelumpang Ceningan, dan selatan Lembongan; dan 2. subzona perikanan tangkap berkelanjutan seluas kurang lebih 15.976,50 (lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma lima puluh) hektar meliputi perairan pesisir Nusa Penida, Lembongan dan Ceningan. zona pemanfaatan pariwisata bahari meliputi kegiatan pariwisata bahari di atas permukaan laut (marine) maupun di bawah permukaan laut (submarine) seluas kurang lebih 1.462 (seribu empat ratus enam puluh dua) hektar, terdiri dari: 1. subzona rekreasi pantai seluas kurang lebih 7,50 (tujuh koma lima puluh) hektar meliputi Pantai Atuh di Desa Pejukutan, Pantai Sampalan di Desa Batununggul, Pantai Toyapakeh di Kampung Toyapakeh, Pantai Penida di Desa Sakti, Pantai Ceningan di Ceningan, Pantai Penguntalan di Desa Lembongan, Pantai Pemalikan di Desa Lembongan, Pantai Tanjung Sanghyang di Desa Lembongan, Pantai Celagimpak di Desa Lembongan, Pantai Songlambung di Desa Lembongan, Pantai Jungutbatu di Desa Jungutbatu; 2. subzona rekreasi air yang memanfaatkan medium perairan dangkal dekat pantai seluas kurang lebih 132 (seratus tiga puluh dua) hektar tersebar di pantai sebelah timur laut, utara dan barat laut Nusa Penida serta pantai utara Lembongan dan Lembongan; 3. subzona olah raga air (water/marine sport) yang memanfaatkan medium perairan seluas kurang lebih 148,50 (seratus empat puluh delapan koma lima puluh) hektar meliputi perairan pesisir Toyapakeh di Kampung Toyapakeh, perairan pesisir Bias Munjul di Ceningan, dan perairan pesisir Tanjung Sangyang di Desa Lembongan. 4. Subzona Surfing seluas kurang lebih 15,00 (lima belas koma nol nol) hektar meliputi perairan pantai Jungutbatu (ship wreck point) di Desa Jungutbatu dan perairan pantai Penguntalan (Dream Beach) di Desa Lembongan 5. subzona scuba diving, snorkeling dan coral viewing seluas kurang lebih 1.159 (seribu seratus lima puluh sembilan) hektar meliputi : perairan pesisir Batu Abah di Desa Pejukutan; perairan pesisir Semaya (Turtle Point) di Desa Suana, perairan pesisir Suana (Malibu Point) di Desa Suana, perairan pesisir Kutapang Kauh – Batununggul – Sampalan di Desa Batununggul, perairan pesisir Buyuk dan Telaga di Desa Kutampi Kaler, perairan pesisir Bodong, Pendem, Adegan, Tanah Bias dan Ped di Desa Ped, perairan pesisir Toyapakeh di Kampung Toyapakeh, perairan pesisir Teluk Gamat dan sekitarnya di Desa Sakti, perairan pesisir Teluk Penida (Crystal Bay) dan sekitarnya di Desa Sakti; perairan pesisir Tanjung Sari – Tanjung Blidung di Desa Sakti, perairan pesisir Tanjung Banah – Tanjung Batumeling di Desa Batumadeg, perairan pesisir Batulumbung di Desa Batukandik; perairan pesisir Tanjung Gelumpang (Ceningan Channel) dan sekitarnya; Perairan 39
pesisir Tanjung Pemaroan, Sakenan, Tanjung Ental (Blue Corner), Jungutbatu di Desa Jungutbatu.
Bagian Ketiga Kawasan Budidaya Pasal 45 (1) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perkebunan; e. kawasan peruntukan perikanan; f. kawasan peruntukan pertambangan; g. kawasan peruntukan industri; h. kawasan peruntukan pariwisata; i. kawasan peruntukan permukiman; j. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan k. kawasan peruntukan lainnya. (2) Luas kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Tabel IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Pasal 46 Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, merupakan hutan produksi yang telah ditetapkan pemerintah mencakup Kawasan Hutan Tanjung Bakung, di Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida seluas kurang lebih 244 (dua ratus empat puluh empat) hektar atau sekitar 0,77% (nol koma tujuh puluh tujuh persen) dari luas wilayah kabupaten. Kawasan Hutan Rakyat Pasal 47 (1)
Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, merupakan kawasan hutan milik masyarakat yang diarahkan untuk memberi dukungan pada upaya peletarian alam, menjaga keseimbangan ekosistem kawasan hutan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah, serta penyediaan bahan baku bangunan, industri kerajinan dan industri kreatif lainnya. 40
(2)
Kawasan peruntukan hutan rakyat diarahkan seluas kurang lebih 657 (enam ratus lima puluh tujuh) hektar atau sekitar 2,09% (dua koma nol sembilan persen) dari luas wilayah kabupaten, yang sebarannya meliputi: a. kawasan penyangga hutan lindung (HL) di pinggiran HL Suana dan HL Sakti; b. kawasan hutan pada kawasan sempadan sungai dengan skala kecil tersebar di seluruh wilayah kabupaten; c. kawasan hutan pada sempadan jurang tersebar terutama di Kecamatan Dawan dan Kecamatan Nusa Penida; dan d. kawasan hutan rakyat lainnya tersebar terutama pada kawasan-kawasan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen), pada radius kawasan tempat suci, serta kawasan sekitar peruntukan pertanian. Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Pertanian Pasal 48
(1)
Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, meliputi: a. kawasan peruntukan tanaman pangan; b. kawasan peruntukan hortikultura; c. kawasan peruntukan peternakan. (2) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas kurang lebih 12.870 (dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh) hektar atau 40,86% (empat puluh koma delapan puluh enam persen) dari luas wilayah kabupaten.
Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan Pasal 49 Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, diarahkan dalam rangka menjaga ketahanan pangan wilayah, luasan tanaman pangan berkelanjutan dan mempertahankan jati diri budaya Bali diarahkan seluas kurang lebih 3.496 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam) hektar atau 11,10% (sebelas koma sepuluh persen) dari luas wilayah kabupaten, meliputi: a. pengembangan peruntukan tanaman padi sawah baik yang beririgasi maupun non irigasi, meliputi: 1. Kecamatan Banjarangkan seluas 2.008 (dua ribu delapan) hektar; 2. Kecamatan Klungkung seluas 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) hektar; 3. Kecamatan Dawan seluas 600 (enam ratus) hektar; dan b. pengembangan tanaman palawija dan tanaman pangan lainnya sebagai bagian dari sistem pola tanam di sawah, pada kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a. c. pengembangan luasan kawasan budidaya tanaman pangan organik secara bertahap pada tiap subak dan desa sesuai potensinya. Kawasan Peruntukan Hortikultura Pasal 50
41
Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi tanaman buah-buahan, sayur mayur dan tanaman hias yang sebaran lokasinya diarahkan seluas kurang lebih 9.374 (Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat) hektar atau sekitar 29,76% (dua puluh Sembilan koma tujuh puluh enam persen) dari luas wilayah, yang sebagian besar bercampur dengan kawasan peruntukan perkebunan meliputi: a. pengembangan tanaman pertanian lahan kering dan hortikultura pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan termasuk pertanian perkotaan (urban farming), terdiri dari ; 1. komoditas tanaman pangan mencakup palawija dan tanaman pangan lainnya pada lahan-lahan yang memiliki potensi/ kesesuaian; 2. komoditas mangga tersebar di Kawasan Kecamatan Nusa Penida; 3. komoditas sawo di Kawasan Kecamatan Dawan; 4. komoditas sayur-mayur mencakup petai, ketimun, kacang-kacangan dan cabai tersebar di seluruh kecamatan; 5. komoditas tanaman buah-buahan lainnya tersebar di seluruh kecamatan dengan skala kecil; dan 6. komoditas bunga-bungaan dan tanaman lainnya. b. pengembangan komoditas lahan kering dan hortikultura diarahkan di seluruh kecamatan terutama di Kecamatan Nusa Penida. c. pemilihan jenis komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dengan masa tanaman singkat; d. pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata; dan e. pengembangan luasan kawasan budidaya hortikultura organik secara bertahap pada tiap subak dan desa sesuai potensinya.
Kawasan Peruntukan Peternakan Pasal 51 Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi kegiatan peternakan hewan besar, hewan kecil dan unggas, tidak dikembangkan dalam bentuk padang penggembalaan ternak sehingga batasan lokasinya tidak dapat dipetakan secara tegas yang diarahkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian lainnya, meliputi: a. pengembangan ternak besar seperti ternak sapi, kambing dan lainnya dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan dan peruntukan pertanian dalam arti luas; b. pengembangan pusat pengembangbiakan ternak sapi Bali di Kecamatan Nusa Penida; c. pengembangan hijauan makanan ternak (HMT) melalui sistem usaha tani pertanian campuran yang merupakan kombinasi antara hutan dan padang rumput, di Kawasan Kecamatan Nusa Penida; d. pengembangan ternak kecil dalam bentuk usaha peternakan seperti peternakan ayam, diarahkan untuk tidak berdampingan langsung dengan kawasan permukiman; e. pemanfaatan lahan pertanian yang dapat menyuplai bahan makanan ternak secara terpadu dan terintegrasi; dan f. pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan, untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga.
42
Kawasan Peruntukan Perkebunan Pasal 52 Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, diperuntukkan bagi tanaman perkebunan yang menghasilkan bahan baku industri kecil dan menengah dalam negeri maupun untuk memenuhi kebutuhan ekspor, seluas kurang lebih 10.060 (sepuluh ribu enam puluh) hektar atau 31,94% (tiga puluh satu koma Sembilan puluh empat persen) dari luas wilayah, yang sebagian besar bercampur dengan kawasan peruntukan budidaya pertanian hortikultura, meliputi: a. pengembangan perkebunan di seluruh wilayah terutama dominan di Kecamatan Banjarangkan dan Kecamatan Nusa Penida; b. pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Nusa Penida; c. pengembangan perkebunan rakyat dengan komoditas unggulan berdaya saing pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi/ kesesuaian lahan terdiri atas : 1. komoditas kopi di kecamatan Klungkung dan Kecamatan Dawan; 2. komoditas cengkeh di kecamatan Banjarangkan dan Kecamatan Dawan; 3. komoditas kelapa di seluruh kecamatan; 4. komoditas jambu mete di Kecamatan Nusa Penida; 5. Komoditas komoditas Jatropha/jarak (Jatropha curcas), untuk bahan baku biodiesel tersebar di Kecamatan Nusa Penida; dan 6. Komoditas jati yang bercampur kawasan peruntukan hutan rakyat dan kawasan lahan kering di Kawasan Kecamatan Nusa Penida. d. peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pendukung sistem agribisnis dan agroindustri; e. penguatan sistem kelembagaan kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang terintegrasi dengan subak abian; f. pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata; g. pengembangan perkebunan yang terintegrasi dengan kegiatan pertanian lainnya dengan konsep Sistem Pertanian Terintegrasi; h. pengembangan luasan kawasan perkebunan organik secara bertahap berbasis Subak Abian dan kawasan sesuai potensi; dan i. pengembangan agrowisata dan pemantapan kawasan agropolitan berbasis tanaman perkebunan sebagai penggerak perekonomian kawasan perdesaan;
Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 53 (1)
Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, meliputi: a. kawasan perikanan tangkap; b. kawasan perikanan budidaya; dan c. kawasan pengolahan hasil perikanan. (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. perikanan tangkap di perairan umum mencakup saluran Irigasi, sawah dan sungai; 43
b. perikanan tangkap di perairan laut merupakan jalur penangkapan ikan skala kecil oleh kelompok nelayan tradisional, dengan batas wilayah penangkapan 0 (nol) sampai 4 (empat) mil laut; c. sebaran pengembangan kegiatan perikanan tangkap skala kecil oleh kelompok nelayan tradisional, mencakup : 1. kelompok nelayan tradisional di Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung; 2. kelompok nelayan tradisional di Desa Kusamba, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan; dan 3. kelompok nelayan tradisional di Desa Suana, Desa Batununggul, Desa Kutampi kaler, Desa Ped, Desa Lembongan dan Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida. d. pemantapan prasarana pendukung kegiatan perikanan laut, sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi: 1. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pantai Kusamba dan Karangdadi, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan; 2. pangkalan perahu/jukung nelayan tradisional, tersebar di pantai-pantai di seluruh desa nelayan. (3) Kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya meliputi: a. budidaya perikanan dalam sawah bersamaan saat menanam padi (minapadi), dan saluran irigasi, di Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung dan Kecamatan Dawan; b. pemantapan prasarana pendukung penyediaan benih kegiatan budidaya perikanan, berupa lokasi Balai Benih Ikan (BBI) meliputi: 1. BBI Pesinggahan di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan 2. BBI Takmung di Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan c. budidaya rumput laut tersebar di perairan Desa Suana, Desa Batununggul, Desa Kutampir Kaler, Desa Ped, Desa Toyapakeh, Desa Lembongan dan Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida. (4) Kawasan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan industri perikanan dan kelautan, meliputi: a. sentra-sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil-hasil budidaya perikanan laut di Desa Kusamba, Desa Kampung Kusamba, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, dan Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida. b. sentra-sentra industri pengolahan rumput laut di Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung c. sentra-sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil-hasil perikanan di Kota Semarapura (5) Pengembangan Kawasan Minapolitan pada beberapa kawasan yang menjadi pemusatan kegiatan peruntukan perikanan, meliputi : a. Kawasan Minapolitan Nusa Penida, di Kecanmatan Nusa Penida; dan b. Kawasan Minapolitan Kusamba, di Kecamatan Dawan
Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Pertambangan Pasal 54 Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f, sebarannya meliputi: 44
a.
b.
c.
lokasi kawasan pertambangan batuan berupa pengambilan batu padas, tanah liat dan pasir, pada kawasan yang potensial secara terbatas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; lokasi kegiatan pertambangan pengambilan air tanah tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan kapasitas pengeboran sesuai dengan potensi yang tersedia dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan penatagunaan air; dan penghentian kegiatan penambangan batuan dan pasir di Kawasan Eks.Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
Paragraf 5 Kawasan Peruntukan Industri Pasal 55 (1)
(2)
Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g, merupakan kawasan peruntukan industri untuk usaha mikro, kecil dan menengah yang potensial dan sebarannya, meliputi: a. sentra industri kecil pembuatan gamelan dan logam lainnya di Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan; b. sentra industri kecil lukisan dan cindera mata di Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung; c. sentra industri kecil tenun dan songket di Desa Gelgel dan sekitarnya, Desa Manduang dan sekitarnya Di Kecamatan Klungkung, Desa Sampalan dan sekitarnya di Kecamatan Dawan dan Desa Tanglad dan sekitarnya di Kecamatan Nusa Penida; d. sentra industri pengolahan budidaya rumput laut di Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung; e. sentra industri kecil pengolahan hasil perikanan di Desa Kusamba dan Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan dan Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida; dan f. pengembangan industri-industri kecil kreatif di dalam kawasan permukiman baik industri kerajinan, makan olahan dan unggulan lainnya. Pengembangan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung dengan luasan minimal 5 (lima) hektar mencakup pemusatan kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Pariwisata Pasal 56 (1)
Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf h, meliputi: a. kawasan pariwisata; dan 45
(2)
(3)
(4)
(5)
b. DTW. Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan strategis provinsi mencakup Kawasan Pariwisata Nusa Penida seluas kurang lebih 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) hektar atau sekitar 8,63% (delapan koma enam puluh tiga persen) dari luas wilayah kabupaten, di Kecamatan Nusa Penida. Kawasan Pariwisata Nusa Penida secara administrasi mencakup wilayah Desa Suana, Desa Batununggul, Desa Ped, Desa Toyapakeh, Desa Sakti, Desa Lembongan dan Desa Jungutbatu dengan mengembangkan 7 (tujuh) blok Kawasan Efektif Pariwisata (KEP) untuk mengakomodasi peruntukan akomodasi wisata dan fasilitas penunjang pariwisata, meliputi: a. KEP Lembongan; b. KEP Jungutbatu; c. KEP Ceningan; d. KEP Sakti – Toyapakeh; e. KEP Sakti – Bungamekar; f. KEP Suana – Pejukutan; dan g. KEP Batununggul. Penataan ruang Kawasan Pariwisata Nusa Penida selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci tata Ruang dalam bentuk Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pariwisata Nusa Penida. DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pusat-pusat kegiatan baik berupa titik lokasi, sekitar bangunan tertentu, kawasan, hamparan maupun wilayah desa yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata, terdiri atas : a. wisata pantai meliputi: 1. Pantai Tegal Besar dan Pantai Negari, di Kecamatan Banjarangkan; 2. Pantai Watu Klotok di Kecamatan Klungkung; 3. Pantai Goa Lawah di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan; dan 4. Pantai Ped, Pantai Batununggul, Pantai Lembongan, Pantai Pasih Huug di Kecamatan Nusa Penida. b. wisata spiritual meliputi: 1. Kawasan Pura Goa Lawah; 2. Kawasan Pura Kentel Gumi; 3. Kawasan Pura Penataran Ped; 4. Kawasan Pura Puncak Bukit Mundi; dan 5. Kawasan Pura Goa Giri Putri. c. wisata alam dan pemandangan meliputi: 1. Kawasan Bukit Jati, Desa Timuhun; 2. Kawasan Bukit Abah, Desa Besan; 3. Kawasan panorama alam Payungan, Desa Selat; 4. Kawasan panorama Desa Bakas; 5. Kawasan Hutan Batumadeg; 6. Kawasan Taman Laut di Perairan Nusa Penida; 7. Kawasan Taman Laut di Perairan Nusa Lembongan; 8. Kawasan Pantai Timrah; dan 9. Kawasan hutan mangrove Jungutbatu. d. Desa Wisata meliputi: 1. Desa Kamasan; 2. Desa Tihingan; 3. Desa Gelgel; 4. Desa Tanglad; dan 5. Desa Batukandik. e. Wisata Pendidikan meliputi: 46
f.
g.
h.
i.
j.
1. Musium Semara Jaya; dan 2. Musium Nyoman Gunarsa. Wisata Sejarah dan Cagar Budaya meliputi: 1. Kertha Gosa/Taman Gili; 2. Monumen Puputan Klungkung; 3. Lingkungan Taman Sari dan Penataran Agung; dan 4. Goa Jepang. wisata petualangan meliputi: 1. Tukad Melangit (arung jeram), Desa Bakas; dan 2. Tukad Unda (arung jeram). wisata remaja meliputi: 1. Bumi perkemahan Bukit Abah; 2. Kolam Renang Lila Arsana; dan 3. Wisata Tirta di Desa Gelgel. wisata bahari meliputi: 1. Rekreasi air di Pantai Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan; 2. Olah raga air di beberapa bagian Pantai Nusa Penida, Lembongan dan Ceningan; dan 3. Diving dan snorkeling di sepanjang hamparan terumbu karang pantai Teluk Penida (crystal bay), Gamat Bay, Lembongan, Blue Corner dan pantai lainnya yang berpotensi. Pengembangan daya tarik wisata terpadu di Rencana Pengembangan Kawasan Exs Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
Paragraf 7 Kawasan Peruntukan Permukiman Pasal 57 (1)
(2)
(3)
Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf i, merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan permukiman atau didominasi oleh lingkungan hunian yang diarahkan seluas kurang lebih 2.076,80 (dua ribu tujuh puluh enam koma delapan puluh) hektar atau 6,59% (enam koma lima puluh sembilan persen) dari total luas wilayah kabupaten, meliputi: a. kawasan permukiman perkotaan; dan b. kawasan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bagian dari kawasan perkotaan yang diperuntukan sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan, beserta penyediaan pusat-pusat pelayanan sesuai fungsi kawasan perkotaan, yang sebarannya meliputi: a. kawasan permukiman di kawasan perkotaan yang berfungsi PKW meliputi Kawasan Perkotaan Semarapura; dan b. kawasan permukiman di kawasan perkotaan yang berfungsi PPK meliputi Kawasan Perkotaan Banjarangkan, Kawasan Perkotaan Dawan, Kawasan Perkotaan Gunaksa, Kawasan Perkotaan Sampalan dan Kawasan Perkotaan JungutbatuLembongan. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bagian dari kawasan perdesaan yang diperuntukan untuk tempat tinggal 47
atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan beserta pusat-pusat pelayanan kawasan perdesaan sesuai fungsi kawasan baik yang berfungsi PPL maupun kawasan perdesaan murni, yang sebarannya mencakup seluruh pemusatan permukiman pada desa-desa yang berfungsi PPL dan kawasan perdesaan lainnya.
Paragraf 8 Kawasan Peruntukan Pertahanan Dan Keamanan Pasal 58 (1)
Peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf j, berupa pengembangan dan pengelolaan ruang wilayah untuk kepentingan pertahanan dan keamanan yang berskala wilayah yaitu fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan keamanan disesuaikan dan diserasikan dengan program-program pembangunan bidang lainnya, meliputi: a. pos pengawasan TNI Angkatan Laut untuk pengawasan samudera dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di Kawasan Celagilandan, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida; b. peruntukan penempatan bangunan simbol negara dan/atau tanda batas negara, penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, penempatan pos pertahanan/pos keamanan serta kegiatan pemeliharaan tanda batas negara di kawasan Tanjung Sedihing, Desa Sekartaji, Kecamatan Nusa Penida . c. Komando Distrik Militer (Kodim) Klungkung dan Kepolisian Resor (Polres) Klungkung di Kawasan Perkotaan Semarapura; dan d. Komando Rayon Militer (Koramil) dan Kepolisian Sektor (Polsek) tersebar di tiap kecamatan. (2) Instalasi, fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan yang telah ada tetap dibina dan pengembangannya sesuai dengan peraturan perundangundangan pertahanan dan keamanan negara.
Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Lainnya Pasal 59 (1)
Kawasan peruntukan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf k, meliputi : a. kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman; dan b. kawasan peruntukan prasarana wilayah. 48
(2)
Kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bagian dari kawasan permukiman baik permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan meliputi: a. fasilitas perdagangan dan jasa; b. fasilitas perkantoran pemerintahan; c. fasilitas pendidikan; d. fasilitas kesehatan; e. fasilitas peribadatan; dan f. fasilitas rekreasi dan olah raga. (3) Kawasan peruntukan penunjang prasarana wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. peruntukan kawasan terminal type B Galiran di Semarapura b. peruntukan kawasan terminal type B Gunaksa c. peruntukan kawasan pelabuhan penyeberangan Nusa Penida d. peruntukan kawasan Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan e. peruntukan kawasan pelabuhan rakyat f. peruntukan rencana kawasan Waduk Tukad Unda; g. peruntukan kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Sente
BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN Pasal 60 (1) Kawasan strategis yang terdapat di wilayah kabupaten terdiri atas: a. kawasan strategis provinsi yang terdapat di wilayah kabupaten; dan b. kawasan strategis kabupaten. (2) Kawasan strategis provinsi yang terdapat di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi : Kawasan Perkotaan Semarapura, Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan, Pelabuhan Nusa Penida, Kawasan Pariwisata Nusa Penida, Kawasan sekitar Jalan Tohpati-Kusamba, dan Jalan Gianyar –Semarapura-Padangbai b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi Kawasan Pura Sad Kahyangan Goa Lawah dan Pura Kentelgumi; dan c. kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup meliputi TWA Bawah laut Lembongan, Kawasan Gunung dan perbukitan, Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi Gunung Agung, CAT Tanah Nusa Penida, dan kawasan pesisir dan laut wilayah (3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat merupakan bagian dari kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi, yang penataan ruangnya membutuhkan keterpaduan dan saling melengkapi sesuai kepentingan dan kewenangannya.
Pasal 61 (1) Kawasan strategis kabupaten ditetapkan berdasarkan : a. sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; 49
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
b. sudut kepentingan sosial dan budaya; dan c. sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Kawasan Perkotaan Semarapura; b. Kawasan Perkotaan Sampalan; c. Kawasan Perkotaan Banjarangkan; d. Kawasan Perkotaan Dawan; e. Kawasan Pengembangan Eks. Pertambangan Bahan Galian Golongan C; f. Kawasan Efektif Pariwisata Nusa Penida; g. Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan; h. Kawasan Agropolitan Nusa Penida; dan i. Kawasan Minapolitan Nusa Penida. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup sebaran Kawasan Pura Sad Kahyangan dan Pura Dang Kahyangan, meliputi: a. Kawasan tempat suci Pura Sad Kahyangan, terdiri atas : 1. Kawasan Pura Goa Lawah, di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan; dan 2. Kawasan Pura Kentel Gumi, di Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan. b. Kawasan tempat suci Pura Dang Kahyangan, terdiri atas : 1. kawasan Pura Watuklotok, di Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung; 2. kawasan Pura Dasar Gelgel, di Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung; 3. kawasan Pura Penataran Agung, di Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung; dan 4. kawasan Pura Dalem Ped di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. kawasan Hutan Lindung Suana dan Hutan Lindung Sakti, di Kecamatan Nusa Penida; b. Kawasan Pulau Kecil Lembongan dan Ceningan, di Kecamatan Nusa Penida; dan c. Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida, di Kecamatan Nusa Penida. Kawasan strategis Kabupaten akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Stratgegis yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan RTRWK. Rencana kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum Pasal 62 (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten mengacu pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah yang telah ditetapkan. 50
(2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui: a. pengembangan indikasi program utama pemanfaatan ruang; b. penatagunaan tanah; c. penatagunaan air; d. penatagunaan ruang udara; dan e. penatagunaan sumberdaya alam lainnya. (3) Pengembangan indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan arahan pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah. (4) Pengembangan penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diselenggarakan melalui penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan ruang udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lainnya. (5) Dalam penyelenggaraan penatagunaan tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dikembangkan peta dasar wilayah atau kawasan yang bersumber peta citra satelit minimal tiga tahun terakhir dengan koordinat terpadu dengan peta dasar provinsi Bali dan peta dasar kabupaten yang berbatasan, selanjutnya dimutakhirkan setiap lima tahun. (6) Penatagunaan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam huruf d, meliputi jalur penerbangan, frekuensi radio komunikasi dan media elektronik, ketinggian bangunan, pengaturan baku mutu udara; dan pengaturan tingkat kebisingan atau pencemaran. (7) Rencana penatagunaan sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi pengaturan pengendalian kegiatan-kegiatan permukiman dan pertanian yang terletak di kawasan hutan, pengaturan kawasan hutan lindung, kawasan taman wisata alam dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
Bagian Kedua Pengembangan Indikasi Program Utama Pasal 63 (1) Pengembangan indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, diselenggarakan dengan pengembangan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan (2) Muatan indikasi program utama meliputi : a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten. (3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang meliputi: a. perwujudan PKW, PKL, dan PPK di wilayah kabupaten; b. perwujudan sistem prasarana nasional, wilayah provinsi dan kabupaten, mencakup: 1. perwujudan sistem prasarana transportasi darat; 2. perwujudan sistem prasarana energi; 3. perwujudan sistem prasarana telekomunikasi; 4. perwujudan sistem prasarana sumber daya air; dan 5. perwujudan sistem prasarana lingkungan. (4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang meliputi: a. perwujudan kawasan lindung; 51
(5)
b. perwujudan kawasan budidaya; dan c. perwujudan kawasan strategis provinsi dan kabupaten. Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu: a. tahap pertama, yaitu tahun 2013–2018, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan; b. tahap kedua, yaitu tahun 2018–2023, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan; c. tahap ketiga, yaitu tahun 2023–2028, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan d. tahap keempat, yaitu tahun 2028–2033, diprioritaskan pada pemantapan.
(6) Pembiayaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. investasi swasta; dan/atau d. kerja sama pembiayaan. (7) Instansi pelaksana program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh: a. Pemerintah; b. pemerintah daerah provinsi; c. pemerintah daerah kabupaten; d. BUMN dan/atau BUMD; e. dunia usaha; f. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS); dan g. masyarakat. (8) Kerja sama pembiayaan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dan ayat (7) huruf e, dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan. (9) Pengembangan Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 64 (1)
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, mencakup : a. ketentuan umum peraturan zonasi; b. ketentuan perizinan; c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan d. arahan pengenaan sanksi. 52
(2)
(3)
Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penerapan peraturan zonasi, mekanisme perizinan pemanfaatan ruang, dengan berpedoman pada rencana rinci tata ruang. Pelaksanan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Bupati melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten. yang disertai kegiatan pengawasan dan penertiban.
Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Paragraf 1 Umum Pasal 65 (1)
Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, berfungsi sebagai : a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan; b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang; dan c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi merupakan pengaturan lebih lanjut terhadap pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah, mencakup : a. ketentuan umum peraturan zonasi pusat-pusat kegiatan; b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi; c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi/kelistrikan; d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi; e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lingkungan; g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya; dan i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten
Paragraf 2 Ketentuan umum Peraturan Zonasi Pusat-Pusat Kegiatan Pasal 66 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, mencakup : a. ketentuan umum peraturan zonasi PKW; 53
b. c. d. e.
ketentuan umum peraturan zonasi PKL; ketentuan umum peraturan zonasi PPK; ketentuan umum peraturan zonasi PPL; ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKW sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemantapan Kawasan Perkotaan Semarapura sebagai Pusat Kegiatan Wilayah, pusat pemerintahan Kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala regional, kegiatan pariwisata, kegiatan sosial-budaya dan kesenian, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan skala regional, kegiatan pertanian, permukiman, kegiatan penghijauan, penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota, penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum, penyediaan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana, kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan kawasan perkotaan, pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengolahan air limbah, pelayanan energi dan listrik, pelayanan telekomunikasi dan utilitas perkotaan lainnya; kegiatan yang dapat mendukung pelestarian bangunan yang memiliki nilainilai sejarah, budaya, kawasan suci, tempat suci, dan pola-pola permukiman tradisional setempat; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; d. pemanfaatan ruang kawasan perkotaan disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, mengacu pada konsep Catus Patha, Tri Mandala serta penataan lansekap dan wujud bangunan berciri arsitektur tradisional Bali; e. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi serta ketinggian bangunan paling tinggi 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah; f. pengembangan kawasan perkotaan diarahkan dengan besaran koefisien wilayah terbangun (KWT), paling besar 60% (enam puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan; g. penyediaan ruang terbuka hijau kota paling sedikit 40 % (empat puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan h. penataan ruang kawasan perkotaan wajib dilengkapi dengan Rencana Detail Tata Ruang kawasan perkotaan yang dilengkapi peraturan zonasi dan ditetapkan dengan peraturan daerah. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sebagai berikut : a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemantapan Kawasan Perkotaan Sampalan sebagai PKL Promosi meliputi pusat pemerintahan kecamatan, kegiatan pelabuhan dan pendukungnya, pusat perdagangan dan jasa skala kawasan, kegiatan pariwisata, kegiatan sosial-budaya dan kesenian, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan pertanian, permukiman, kegiatan penghijauan, penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota, penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum, penyediaan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana, pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengolahan air limbah, pelayanan energi dan listrik; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, sepanjang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan; 54
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; d. pemanfaatan ruang kawasan perkotaan disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, mengacu pada konsep Catus Patha, Tri Mandala serta penataan lansekap dan wujud bangunan berciri arsitektur tradisional Bali; e. penyediaan RTH kawasan perkotaan paling sedikit 40 (empat puluh) persen dari luas kawasan perkotaan; f. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi serta ketinggian bangunan paling tinggi 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah; dan g. penataan ruang kawasan perkotaan wajib dilengkapi dengan Rencana Detail Tata Ruang kawasan perkotaan yang dilengkapi peraturan zonasi dan ditetapkan dengan peraturan daerah. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kawasan, kegiatan pariwisata, kegiatan sosial-budaya dan kesenian, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan pertanian, permukiman, kegiatan penghijauan, penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota, penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum, penyediaan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana, pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengolahan air limbah, pelayanan energi dan listrik; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a, sepanjang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; d. pemanfaatan ruang kawasan perkotaan disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, mengacu pada konsep Catus Patha, Tri Mandala serta penataan lansekap dan wujud bangunan berciri arsitektur tradisional Bali; e. penyediaan RTH kawasan perkotaan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; f. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi serta ketinggian bangunan paling tinggi 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah; dan g. penataan ruang kawasan perkotaan wajib dilengkapi dengan Rencana Detail Tata Ruang kawasan perkotaan yang dilengkapi peraturan zonasi dan ditetapkan dengan peraturan daerah. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pusat pemerintahan desa, pusat perdagangan dan jasa skala desa dan antar desa, kegiatan desa wisata, kegiatan sosial-budaya dan kesenian, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan pertanian, permukiman perdesaan, kegiatan penghijauan, pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengolahan air limbah, pelayanan energi dan listrik; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana huruf a sepanjang tidak mengganggu fungsi-fungsi pelayanan lokal; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; d. pemanfaatan ruang kawasan disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, mengacu pada konsep Catus Patha, Tri Mandala serta penataan lansekap dan wujud bangunan berciri arsitektur tradisional Bali; 55
e. penyediaan RTH kawasan perkotaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas kawasan; f. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi serta ketinggian bangunan paling tinggi 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah; dan g. pengembangan PPL diarahkan untuk melayani jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa dan paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan h. penyediaan prasarana dan sarana transportasi antar desa maupun antar kawasan perkotaan terdekat.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup: a. minimal 70% (tujuh puluh persen) wilayah merupakan peruntukkan pertanian di luar kawasan lindung; b. memiliki susunan fungsi kawasan sebagai tempat kawasan permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan desa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi perdesaan; c. mempertahankan karang bengang sebagai terbuka hijau pada batas antar desa/unit permukiman sebagai salah satu usaha mempertahankan identitas desa; d. mempertahankan proporsi lahan pertanian tanaman pangan minimal 90% (sembilan puluh persen) dari total luas yang ada; e. memiliki aksesibilitas antar desa, pusat pelayanan perdesaan dan kawasan perkotaan; f. peruntukan ruang terintegrasi dengan rencana tata palemahan pada awig-awig Desa Adat/Pakraman setempat; dan g. mengatur dan membatasi pengembangan fasilitas/ akomodasi pariwisata perdesaan, yang disesuaikan dengan fungsi dan daya dukung lingkungan dan dalam bentuk pariwisata kerakyatan. Paragraf 3 Ketentuan umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi Pasal 67 (1)
Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, mencakup sistem jaringan transportasi darat, terdiri atas : a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sepanjang sisi jalan; b. ketentuan umum peraturan zonasi terminal Type B; c. ketentuan umum peraturan zonasi terminal Type C; d. ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan penyebarangan; e. ketentuan umum peraturan zonasi lintasan penyeberangan dan alur pelayaran; dan f. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi udara (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai peraturan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (street furniture), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; 56
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan d. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan. e. bangunan-bangunan yang dapat dibangun pada areal sempadan jalan adalah: 1. pagar tembok persil dengan ketinggian maksimum 1,8 meter, khusus untuk pagar depan bersifat transparan, dan mencerminkan tembok tradisional Bali; 2. bangunan Sanggah/Pemrajan, Pura, Tugu, Bale Daja, Bale Dangin; 3. bale Bengong dan Pertamanan; dan 4. tempat parkir tidak beratap. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal Tipe B, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sebagai berikut: a. terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam propinsi; b. terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas IIIB; c. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan pengembangan kawasan terminal tipe B, penyediaan fasilitas utama terminal seperti jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum, bangunan kantor terminal; dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, penyediaan fasilitas penunjang terminal seperti kamar kecil/toilet, tempat peribadatan, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang dan taman; d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal tipe B; e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal tipe B; f. terminal tipe B dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20 %(dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan g. penyediaan prasarana dan sarana akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dihitung dari jalan ke pintu keluar atau pintu masuk terminal. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal Tipe C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan sebagai berikut: a. terletak dalam jaringan trayek angkutan perkotaan atau angkutan perdesaan; b. terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi kelas IIIA; c. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan pengembangan kawasan terminal tipe C, penyediaan fasilitas utama terminal seperti jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum, bangunan kantor terminal; dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, penyediaan fasilitas penunjang terminal seperti kamar kecil/toilet, tempat peribadatan, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang dan taman;
57
d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal tipe C; e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal tipe C; dan f. terminal tipe C dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. peningkatan dan pemeliharaan Pelabuhan Nusa Penida dan pelabuhan Klungkung Daratan yang merupakan pelabuhan penyeberangan; b. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan kepelabuhanan sesuai rencana Induk pelabuhan pada Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan mencakup wilayah daratan dan wilayah perairan serta Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan mencakup wilayah perairan kepentingan pelabuhan meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan c. Fasilitas pokok pelabuhan meliputi : dermaga, pergudangan, terminal penumpang, terminal kapal, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang untuk Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3) dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP), d. fasilitas penunjang pelabuhan meliputi : kawasan perkantoran, fasilitas telekomunikasi, fasilitas perdagangan dan jasa terbatas, terminal perpindahan antar moda, terminal khusus lainnya, ruang tunggu penumpang, dan fasilitas umum lainnya. e. Kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah perikanan budidaya, perikanan tangkap komersial, water sport, pembuangan sampah dan air limbah, pengambilan/pemindahan terumbu karang dan biota laut yang dilindungi f. Kegiatan yang diijinkan bersyarat yaitu pengerukan kolam dan alur pelabuhan, dan pengembangan dermaga g. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal dan kegiatan kepelabuhanan. h. peningkatan dan pemeliharaan Pelabuhan Kusamba di wilayah Klungkung Daratan; i. peningkatan dan pemeliharaan pelabuhan rakyat terdiri atas Pelabuhan Kutampi/Buyuk, Ped, dan Banjar Nyuh di wilayah Klungkung Kepulauan; j. peningkatan dan pemeliharaan pelabuhan wisata terdiri atas Pelabuhan Tanjung Sanghyang, Jungutbatu, dan Toyapakeh di wilayah Klungkung Kepulauan; (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk lintasan penyeberangan dan alur pelayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diarahkan sebagai berikut: a. Pengaturan zona alur pelayaran dan lintas penyeberangan, prioritas pengguna terdiri atas lintas penyeberangan antar pelabuhan penyeberangan dan antar pelabuhan rakyat, alur pelayaran wisata, alur penangkapan ikan dan alur pelayaran lainnya; dan b. Pengaturan alur pelayaran kapal penangkap ikan yang terintegrasi dengan alur pelayaran kapal wisata, dan alur pelayaran lainnya yang ditetapkan kemudian dalam zonasi wilayah pesisir dan laut. (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi udara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan udara khusus dan landasan helikopter, mencakup : a. pengembangan masterplan dan studi kelayakan pengembangan bandara khusus sesuai ketentuan; 58
b. c.
d.
pengembangan masterplan dan studi kelayakan pengembangan pangkalan helikopter sesuai ketentuan; integrasi bandara khusus dan pangkalan helikopter dengan jaringan jalan utama kawasan menuju pusat-pusat kegiatan kawasan dan pusat kawasan efektif pariwisata; dan pemanfaatan ruang udara untuk jalur penerbangan harus dikoordinasikan dengan instansi berwenang. Paragraf 4 Ketentuan umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Energi /Kelistrikan Pasal 68
(1)
(2)
(3)
(4)
Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c, mencakup : a. ketentuan umum peraturan zonasi pembangkit tenaga listrik; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transmisi tenaga listrik. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. pembangkit tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan karakter masing-masing b. pembangkit listrik dan Gardu Induk terhadap jarak aman dari kegiatan perumahan dan kegiatan budidaya lainnya dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar; c. penempatan gardu pembangkit diarahkan di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum. d. pembangunan PLT Batu Bara di Desa Suana harus dikaji lebih mendalam dari aspek kajian sosial budaya dan lingkungan hidup (AMDAL); dan e. sistem jaringan baik dalam pemanfaatan ruang daratan maupun ruang udara atau perairan perlu ditingkatkan dan dikoordinasikan. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan areal lintasan dan jarak bebas SUTT mencakup : a. Jarak bebas pada kawasan sekitar jaringan SUTT, mencakup : 1. Kawasan terbuka pada kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 (tujuh koma lima) meter dari SUTT; 2. lapangan olah raga sekurang-kurangnya 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari SUTT 3. jalan raya sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter dari SUTT ; dan b. lintasan pada perairan melalui pengembangan kabel bawah laut atau lainnya sesuai kajian teknis dan ketentuan yang berlaku. c. peningkatan koordinasi sistem jaringan baik dalam pemanfaatan ruang daratan maupun ruang udara atau perairan d. perluasan jaringan distribusi serta penambahan kapasitas pembangkit dan penyalur untuk melayani kebutuhan energi listrik sampai ke tingkat banjar dinas baik di wilayah Klungkung Daratan maupun wilayah Klungkung Kepulauan. Pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat kawasan perkotaan dan kawasan efektif pariwisata diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah.
59
Paragraf 5 Ketentuan umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 69 Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d, mencakup: a. pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan ; b. penempatan menara telekomunikasi/tower harus memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan berdasarkan kajian teknis; c. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat Kawasan Perkotaan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel; dan d. Pembangunan jaringan telepon dengan sistem melayang diudara dikoordinasikan dengan sistem jaringan lainnya yang juga menggunakan sistem melayang untuk menghindari kesemrawutan penggunaan ruang udara; e. jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter.
Paragraf 6 Ketentuan umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 70 (1)
(2)
Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf e, mencakup : a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem wilayah sungai; b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem CAT; c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi; d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air baku untuk air minum; dan e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana pengendalian daya rusak air. Ketentuan umum zonasi sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi: 60
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air, kegiatan pengamanan sungai dan kegiatan penghijauan kawasan tangkapan air; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menggangu fungsi sungai, bendungan, dan cekungan air tanah sebagai sumber air serta jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir sebagai prasarana sumber daya air. (3)
(4)
(5)
Ketentuan umum zonasi sistem CAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. perlindungan kawasan resapan air yang mampu menambah air tanah secara alami; 2. pengembangan zona konservasi air tanah meliputi zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah dan zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak; 3. pemeliharaan cekungan air tanah melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah; dan 4. konservasi air tanah secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui: perlindungan dan pelestarian air tanah; pengawetan air tanah; dan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan konservasi air tanah melalui pemantauan air tanah untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai jaringan primer, sekunder dan tersier; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi, yang dilakukan dengan menyediakan sempadan jaringan irigasi paling sedikit 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran; 2. kegiatan pengembangan bangunan milik organisasi subak pada lahan pertanian yang diarahkan pengembangannya sebagai kawasan terbangun sesuai rencana pola ruang wajib dipertahankan kesuciannya dan/atau dipindahkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola dan krama subak bersangkutan; dan 3. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. d. rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi yang ada; e. membatasi konversi alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan budidaya lainnya. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: 61
a.
(6)
perlindungan dan pemeliharaan waduk, bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan untuk rekreasi dan/atau perikanan budidaya; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembangunan instalasi pengolahan air minum yang dibangun langsung pada sumber air baku; d. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan maupun air tanah, dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian kawasan; dan e. pengembangan kerjasama antar wilayah dalam penyediaan air baku untuk air minum. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. normalisasi sungai secara berkelanjutan; 2. pengembangan bangunan penahan banjir; dan 3. pengembangan informasi kawasan rawan banjir. b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu sistem prasarana pengendalian daya rusak air; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan; dan 2. membangun pada kawasan rawan longsor. d. pengembangan informasi kawasan rawan banjir, kawasan rawan longsor dan kawasan rawan abrasi; dan e. pengendalian kawasan sempadan sungai dan pantai. Paragraf 7 Ketentuan umum Peraturan Zonasi Sistem Prasarana Lingkungan Pasal 71
(1)
(2)
Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf f, mencakup : a. ketentuan umum peraturan zonasi SPAM; b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan sampah; c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah; d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem penanganan drainase; dan e. ketentuan umum peraturan zonasi penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana. Ketentuan umum peraturan zonasi SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air, pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, kegiatan penunjang sistem penyediaan air minum, penghijauan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; 62
c.
(3)
(4)
(5)
kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; d. harus tersedia jaringan perpipaan air minum kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan sampai dengan sambungan rumah; e. tersedia kran umum dan kran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku. f. Integrasi secara terpadu SPAM Kawasan Bali Selatan meliputi Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan dan Klungkung (Sarbagitaku), dengan sumber air baku dari rencana Waduk Tukad Unda; dan g. Pengembangan kerja sama dengan desa atau pihak swasta untuk melayani kawasan-kawasan yang tidak terjangkau jaringan distribusi PDAM Klungkung. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan sampah, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah. d. TPA sampah wajib melakukan pengelolaan air lindi/licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan; dan e. memiliki jarak yang cukup untuk pengembangan zona penyangga (bufferzone) dengan kawasan permukiman. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah domestik; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun, pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah. d. setiap kegiatan usaha yang memproduksi air limbah diwajibkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal; e. pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan; dan f. pembuangan air limbah melalui jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan dan kawasan efektif pariwisata ke dalam sistem instalasi pengolah air limbah terpusat; Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penanganan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir; 63
b.
(6)
kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan. Ketentuan umum peraturan zonasi penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pemberian tanda-tanda, informasi dan sosialisasi jalur-jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi bila terjadi bencana; 2. tersedianya tempat-tempat berkumpul bila terjadi bencana; 3. pengembangan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan adanya bencana; dan 4. penyediaan ruang-ruang evakuasi bencana mencakup lapangan umum, gedung serbaguna atau rumah sakit rujukan. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana; dan d. jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi merupakan jalan-jalan utama wilayah yang terhubung lebih singkat dengan tempat-tempat atau ruang evakuasi bencana yang telah ditetapkan maupun lokasi rumah sakit. Paragraf 8 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Pasal 72
(1)
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (2) huruf g, meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung; b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air; c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suci; d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tempat suci; e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai; f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai; g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan waduk; h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan jurang; i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau; j. ketentuan umum peraturan zonasi pantai berhutan bakau; k. ketentuan umum peraturan zonasi taman wisata alam; l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; m. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya; n. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana; o. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan p. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.
Pasal 73 64
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kepentingan religi, pertahanan dan keamanan, pertambangan, pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, pembangunan jaringan instalasi air, jalan umum, pengairan, bak penampungan air; fasilitas umum, repeater telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, sarana keselamatan lalulintas laut/udara, dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; d. pemantapan kawasan hutan lindung melalui pengukuhan dan penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya; e. tidak diizinkan melakukan pemanfaatan ruang yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologis serta kelestarian flora dan fauna pada kawasan hutan lindung; f. pengendalian fungsi hidrologis kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan melalui rehabilitasi dan konservasi; g. reboisasi pada kawasan yang mengalami kritis lingkungan; dan h. mengintensifkan kegiatan penanggulangan kebakaran hutan di kawasan hutan lindung. Pasal 74 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, meliputi: a. pemanfaatan ruang pada kawasan resapan air harus tetap terjamin fungsi hidrologis secara maksimal, serta membatasi perkembangan lahan terbangun; b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepanjang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air; e. pemanfaatan ruang untuk budidaya pertanian dan perkebunan tanaman tahunan/tanaman keras dapat diijinkan sepanjang tutupan lahan berupa ruang terbuka hijau tetap terjaga; f. pada kawasan yang telah dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian lahan kering (hortikultura) tetap harus dilakukan penanaman tanaman berfungsi lindung dengan sistem campuran untuk mencegah terjadinya bencana erosi dan longsor. g. kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan resapan air dan dinilai mengganggu fungsi lingkungannya harus segera dicegah perkembangannya dan secara bertahap dikembalikan untuk fungsi lindung; h. mengarahkan perkembangan lahan terbangun intensif diluar kawasan resapan air, dan 65
i. meningkatkan kegiatan rehabilitasi lahan kritis yang terdapat di dalam kawasan resapan air; Pasal 75 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c meliputi: a. pengendalian secara ketat pembangunan di dalam kawasan suci; b. kegiatan terbangun yang sudah ada (eksisting) harus dikendalikan dengan tidak difungsikan untuk kegiatan yang sifatnya mengganggu kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan upacara keagamaan sesui konsep Tri Wana; c. penataan kawasan suci kecuali pegunungan, laut, dan campuhan perlu dilengkapi dengan rencana rinci tata ruang untuk mendukung kelangsungan fungsi lindung; d.
e.
f.
g.
h.
i.
kawasan suci gunung merupakan kawasan gunung dengan kemiringan sekurang-kurangnya 450 (empat puluh lima derajat) sampai ke puncak, pengaturannya disetarakan dengan kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air dalam rangka penerapan konsep wana kertih. kawasan suci campuhan merupakan tempat lokasi pertemuan dua buah sungai pengaturannya disetarakan dengan kawasan sempadan sungai atau sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari tepi campuhan. kawasan suci pantai merupakan kawasan sempadan pantai yang dimanfaatkan untuk upacara melasti di seluruh pantai wilayah kabupaten pengaturannya disetarakan dengan kawasan sempadan pantai atau sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter ke arah darat dari permukaan air laut pasang. kawasan suci laut, pengaturannya disetarakan dengan kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu; kawasan suci mata air merupakan tempat-tempat keberadaan mata air yang digunakan sebagai lokasi pengambilan air suci untuk upacara keagamaan bagi umat Hindu pengaturannya disetarakan dengan kawasan sempadan mata air; dan kawasan suci cathus patha merupakan persimpanganpersimpangan utama wilayah atau desa pekraman yang difungsikan sebagai tempat pelaksanaan upacara tawur kesanga, yang harus terlindung dari kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan ritual keagamaan. Pasal 76
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d, meliputi: a. penetapan kawasan tempat suci dengan status Pura Sad Kahyangan dan Pura Dang Kahyangan dilakukan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari PHDI Bali dan Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Provinsi Bali. b. radius kesucian kawasan tempat suci ditetapkan mengacu Bhisama PHDI Pusat Tahun 1994, mencakup : 1. kawasan tempat suci di sekitar Pura Sad Kahyangan dengan radius sekurangkurangnya apeneleng agung setara 5.000 (lima ribu) meter dari sisi luar tembok penyengker pura;
66
2.
c.
kawasan tempat suci di sekitar Pura Dang Kahyangan dengan radius sekurangkurangnya apeneleng alit setara dengan 2.000 (dua ribu) meter dari sisi luar tembok penyengker pura; dan 3. kawasan tempat suci di sekitar Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya, dengan radius sekurang-kurangnya apenimpug atau apenyengker, yang akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. persyaratan kegiatan dan bangunan dalam radius kawasan tempat suci, berdasarkan konsep tri wana yang dibagi menjadi 3 (tiga) zona, mencakup : 1. zona inti adalah zona utama karang kekeran sesuai dengan konsep maha wana yang diperuntukkan sebagai hutan lindung, ruang terbuka hijau, kawasan pertanian dan bangunan penunjang kegiatan keagamaan; 2. zona penyangga adalah zona madya karang kekeran yang sesuai konsep tapa wana diperuntukkan sebagai kawasan hutan, ruang terbuka hijau, kawasan budidaya pertanian, fasilitas darmasala, pasraman, dan bangunan fasilitas umum penunjang kegiatan keagamaan;
3. zona pemanfaatan adalah zona nista karang kekeran yang sesuai konsep sri wana diperuntukkan sebagai kawasan budidaya pertanian, bangunan permukiman bagi pengempon, penyungsung dan penyiwi pura, bangunan fasilitas umum penunjang kehidupan sehari-hari masyarakat setempat serta melarang semua jenis kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai kesucian tempat suci;dan 4. penentuan batas-batas terluar tiap zona radius kawasan tempat suci didasarkan atas batas-batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan, disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing kawasan dan panjang radius antara garis lingkaran terluar zona pemanfaatan dan titik pusat lingkaran sekurang-kurangnya sama dengan radius kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), yang akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasan tempat suci. Pasal 77 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e, meliputi: a. penetapan jarak sempadan pantai, mencakup : 1. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat 2. lebar sempadan pantai diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat diterapkan khusus untuk segmen-segmen pantai pada kawasan efektif pariwisata dan permukiman penduduk yang telah ada setelah melalui kajian teknis dari instansi dan/atau pakar terkait dan dituangkan dalam rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi Kawasan. 3. untuk pantai yang berbatasan langsung dengan jurang (tebing), jarak sempadannya mengikuti ketentuan sempadan jurang; dan 4. kawasan pantai yang memiliki batas berupa jalan atau pedestrian di sepanjang pantai, pengelolaannya dapat didasarkan atas jarak sempadan pantai atau jarak sempadan bangunan dengan jarak minimal sama dengan jarak sempadan pantai yang ditetapkan sebelumnya dan disesuaikan dengan keserasian tata bangunan dan lingkungan setempat; 67
b.
c.
kegiatan atau bangunan yang diperbolehkan di kawasan sempadan pantai, mencakup kegiatan sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya mencakup : obyek wisata, rekreasi pantai, olahraga pantai, kegiatan terkait perikanan tangkap, kegiatan pertanian lahan basah, budidaya perikanan, dan kegiatan ritual keagamaan meliputi : 1. bangunan bangunan fasilitas penunjang pariwisata non permanen dan temporer, bangunan umum terkait sosial keagamaan, bangunan terkait kegiatan perikanan tradisional, budidaya perikanan dan dermaga, bangunan pengawasan pantai, bangunan pengamanan pantai dari abrasi, bangunan evakuasi bencana, dan bangunan terkait pertahanan dan keamanan; 2. integrasi sinergi antara pada kawasan dengan penggunaan campuran antara kegiatan ritual, penambatan perahu nelayan tradisional serta kawasan rekreasi pantai; dan 3. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair; prasarana minimal pada kawasan sempadan pantai, mencakup : 1. tersedianya pantai sebagai ruang terbuka untuk umum 2. kepemilikan lahan yang berbatasan dengan pantai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik (public space) minimal 3 meter sepanjang garis pantai untuk jalan inspeksi dan/atau taman telajakan dengan batas ketinggian pagar maksimal 1,5 (satu koma lima) meter; 3. pengembangan program pengamanan dan penataan pantai pada seluruh kawasan pantai rawan abrasi; 4. penyediaan tempat-tempat dan jalur-jalur evakuasi pada kawasan pantai yang rawan tsunami; dan 5. perlindungan dan penanaman terumbu karang pada pantai pada ekosistem yang sesuai. Pasal 78
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f, meliputi: a. penetapan jarak sempadan sungai, meliputi: 1. pada kawasan perkotaan : 3 (tiga) meter untuk sungai bertanggul, 10 (sepuluh) meter untuk sungai berkedalaman 3 (tiga) metersampai 10 (sepuluh) meter, 15 (lima belas) meter untuk sungai berkedalaman 10 (sepuluh) meter sampai 20 (dua puluh) meter; dan 20 (dua puluh) meter untuk sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter. 2. pada kawasan perdesaan : 5 (lima) meter untuk sungai bertanggul; 10 (sepuluh) meter untuk kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter; 15 (lima belas) meter untuk sungai kedalaman 3 (tiga) meter sampai 20 (dua puluh) meter; dan 30 (tiga puluh) meter untuk sungai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter. 3. garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan kontruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai; dan 4. untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau; b. kegiatan dan bangunan yang diperbolehkan, bersyarat atau dilarang di kawasan sempadan sungai meliputi: 1. pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau; 2. kegiatan-kegiatan sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya mencakup : obyek wisata, rekreasi dan kegiatan ritual keagamaan. 68
3.
c.
pendirian bangunan penunjang fungsi taman rekreasi, wisata alam (ekowisata), olahraga air, kegiatan sosial budaya, kegiatan perikanan dan pengelolaan badan air atau pemanfaatan air; 4. pemanfaatan untuk budidaya pertanian dalam arti luas dengan jenis tanaman dan budidaya perikanan; 5. pemanfaatan untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman dengan persyaratan tertentu; 6. pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum dengan persyaratan tertentu; 7. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan dengan persyaratan tertentu; dan 8. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau limbah cair; persyaratan dan prasarana minimal kawasan sempadan sungai, meliputi: 1. penyediaan taman telajakan minimal 10% (sepuluh persen) dari lebar sempadan; 2. kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik (public space) minimal 3 (tiga) meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman telajakan; 3. pencegahan kegiatan budidaya sepanjang sungai yang dapat mengganggu kelestarian fungsi sungai; 4. pengendalian kegiatan di sekitar sempadan sungai; 5. penataan dan normalisasi alur sungai dalam upaya mengantisipasi bencana banjir; 6. pengamanan daerah aliran sungai; dan 7. sempadan sungai pada sungai tanpa bahaya banjir yang memiliki jurang, mengikuti ketentuan aturan sempadan jurang.
Pasal 79 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g, meliputi: a. penetapan jarak sempadan waduk sepanjang tepian air dan konstruksi waduk; b. Kegiatan dan bangunan yang diperbolehkan, bersyarat atau dilarang, meliputi: 1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau, kegiatan budidaya perikanan, sarana pengolahan air baku dan kegiatan rekreasi air secara terbatas; 2. bangunan yang diperbolehkan adalah bangunan terkait pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, bangunan kawasan tempat suci, bangunan penunjang kegiatan rekreasi, bangunan jalan inspeksi, tempat parkir, dan bangunan penunjang budidaya perikanan; dan 3. pencegahan kegiatan budidaya sekitar waduk yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk. c. persyaratan minimal kawasan sempadan waduk meliputi: 1. tersedia Jalan inspeksi; 2. tersedia fasilitas penyelamatan; dan 3. pengamanan kelestarian lingkungan kawasan hulu.
Pasal 80 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h, meliputi: a. penetapan jarak sempadan jurang, meliputi: 69
b.
c. d. e. f.
1. daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng sekurang-kurangnya 45% (empat puluh lima persen), kedalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dan bidang datar bagian atas sekurang-kurangnya 11 (sebelas) meter; dan 2. sempadan jurang dapat kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, khusus bagi bangunan untuk kepentingan umum, keagamaan, Hankam dengan dinyatakan stabil setelah melalui penelitian teknis dari instansi berwenang. kegiatan dan bangunan yang diperbolehkan, bersyarat atau dilarang di kawasan sempadan jurang, meliputi: 1. kegiatan kegiatan sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya mencakup : obyek wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan, kegiatan terkait kehutanan, perkebunan, peternakan dan kegiatan ritual keagamaan; 2. bangunan bangunan fasilitas penunjang pariwisata non permanen dan temporer, bangunan umum terkait sosial keagamaan dan Hankam dengan persyaratan tersedianya bangunan pengaman; 3. pencegahan kegiatan budidaya pada sempadan jurang yang dapat mengganggu kelestarian fungsi perlindungan setempat; dan 4. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan jurang dan sempadan jurang. persyaratan minimal kawasan sempadan jurang mencakup kegiatan penataan perlindungan sempadan jurang untuk mengantisipasi bencana longsor. pencegahan kegiatan budidaya dilakukan di tepi jurang dengan lebar sekurangkurangnya dua kali kedalaman jurang tersebut; pengendalian kegiatan budidaya yang berada di dalam kawasan sempadan jurang; dan kepemilikan lahan yang berbatasan dengan jurang diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik (public space) minimal 3 (tiga) meter pada bidang datar sepanjang jurang untuk jalan inspeksi dan/atau taman telajakan;
Pasal 81 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf i, meliputi: a. bentuk ruang terbuka hijau, meliputi: 1. ruang-ruang terbuka di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang difungsikan sebagai ruang tanpa bangunan meliputi: taman kota, hutan kota, lapangan olahraga, pemakaman umum atau setra, kawasan jalur hijau pertanian, jalur-jalur perlindungan lingkungan, taman perumahan, sabuk hijau berupa lahan pertanian dan hutan, kawasan lindung berupa hutan lindung, Taman Wisata Alam dan sejenisnya; 2. hamparan dalam satu kawasan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari hamparan dalam satu kawasan dan jalur; dan 3. komunitas yang didominasi tumbuhan. b. Pengaturan Ruang Terbuka Hijau, meliputi: 1. penerapan konsep karang bengang pada perbatasan antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan dan antar kawasan perdesaan pada kawasan yang masih dapat diterapkan di seluruh wilayah kabupaten untuk menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan; 2. rencana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sepanjang perbatasan wilayah kabupaten adalah minimum 50 (lima puluh) meter dari kiri dan kanan garis batas wilayah, kecuali pada kawasan perbatasan yang sudah padat bangun-bangunan mengacu pada rencana pola ruang; 70
c.
3. pengembangan taman-taman berupa taman lingkungan perumahan, taman skala banjar, taman skala desa, taman skala kecamatan dan taman skala kota yang terintegrasi dengan lapangan terbuka; 4. pemantapan taman-taman kota sebagai pusat kegiatan sosial, rekreasi, olah raga dan keagamaan; 5. Pemanfatan taman pekarangan perumahan, halaman perkantoran, halaman pertokoan dan halaman tempat usaha lainnya sebagai ruang terbuka hijau dengan proporsi tertentu sesuai luas lahan dan persyaratan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang ditetapkan; 6. pendirian bangunan pada Ruang Terbuka Hijau pada ruang terbuka dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan sosial, rekreasi, olah raga, pertanian, dan keagamaan; 7. Ruang Terbuka Hijau Kota sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan Semarapura, sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan Sampalan dan Kawasan Perkotaam Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C, sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan Banjarangkan dan Kawasan Perkotaan Dawan dengan masingmasing memiliki proporsi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau Kota publik; 8. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perdesaan sekurang-kurangya 70% (tujuh puluh persen) dari luas kawasan perdesaan; 9. pengaturan ruang terbuka/ruas bebas sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi mengacu pada ketentuan yang berlaku; dan 10. penegasan dan pematokan batas-batas jalur hijau yang telah ditetapkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) blok lokasi. pengaturan jalur hijau, sebagaimana dimaksud pada huruf b, angka 10, meliputi: 1. pelarangan pemanfaatan jalur hijau melalui Peraturan Daerah terutama pada wilayah disekitar kawasan peruntukan pertanian dan pengembangan pertanian yang dapat meningkatkan pendapatan usaha tani; 2. penanganan daerah jalur hijau dekat kawasan pariwisata dengan peningkatan efisiensi usaha tani melalui peningkatan skala usaha dalam bentuk-bentuk "corporate-farming" berbasis subak; 3. dilarang mendirikan bangun-bangunan, baik yang permanen maupun tidak permanen yang tidak sesuai dengan fungsi atau kepentingan tanah yang bersangkutan pada daerah yang ditetapkan sebagai jalur hijau kecuali kegiatan pembangunan dan atau bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang bersifat kepentingan umum; dan 4. bagi bangun-bangunan yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini, kepada pemilik dilarang mengadakan perluasan dan pengembangan bangunbangunan baik kesamping maupun keatas, dan diwajibkan menanami pekarangannya dengan pohon peneduh serta tanaman hias lainnya.
Pasal 82 Ketentuan umum peraturan zonasi pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf j, meliputi: a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam; b. pelarangan penebangan dan pengambilan pohon bakau; c. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau; dan d. pelarangan kegiatan mendirikan bangunan. 71
Pasal 83 Ketentuan umum peraturan zonasi taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf k, meliputi: a. pelestarian kawasan taman wisata alam laut dilaksanakan melalui : perlindungan dan pengamanan, inventarisasi potensi kawasan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pelestarian potensi, pembinaan habitat dan populasi flora dan fauna laut; b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata alam dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan kegiatan penunjang budidaya; c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan usaha : wisata bahari; d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan fungsi kawasan taman wisata alam laut berupa : 1. memancing, mengambil karang, rekreasi aktif, serta merusak sumber daya alam dan ekosistem kawasan; 2. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan; dan 3. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan/atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
Pasal 84 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf l, meliputi: a. pengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan; b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya/adat tradisional, penelitian, dan/atau pendidikan pada zona inti; 2. perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan dan/atau pendidikan pada zona pemanfaatan terbatas; dan 3. perlindungan terhadap tempat kegiatan sosial budaya, ritual keagamaan. c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan lain yang ditetapkan di zona rehabilitasi, dan pengendalian kegiatan rekreasi pantai dan pariwisata bahari; dan d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran air laut, penangkapan ikan secara destruktif, dan pengambilan pasir laut. Pasal 85 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf m, meliputi: 72
a.
b. c.
kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: pengamanan, perlindungan, pelestarian cagar budaya, pendirian bangunan pengawasan cagar budaya, penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan, wisata dan rekreasi, sosial budaya, penghijauan, dan kegiatan lain yang mendukung pelestarian cagar budaya; kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya; dan kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan cagar budaya.
Pasal 86 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf n, meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan angin kencang; b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor; c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang; d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi; dan e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir; (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan angin kencang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi, meliputi: a. pengembangan sistem peringatan dini tentang potensi angin kencang; b. penerapan aturan standar bangunan dan kelengkapan eleman bangunan yang telah memperhitungkan beban angin; dan c. penghijauan pada kawasan atas arah angin untuk meredam gaya angin. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: mengurangi tingkat keterjalan lereng, dengan membuat teras bangku meliputi : 1. meningkatkan dan memperbaiki sistem drainase baik air permukaan maupun air tanah; dan 2. penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam untuk menahan laju gerakan tanah tersebut; dan pengembangan bangunan penahan gerakan tanah. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi relokasi bangunan pada kawasan rawan longsor potensi tinggi, dan pengaturan kegiatan budi daya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kawasan rawan tanah longsor. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk menahan gelombang; 2. penanaman pohon-pohon pelindung sepanjang pesisir yang dapat meredusir hantaman gelombang pasang; dan 3. mengembangkan titik-titik dan jalur evakuasi di pantai untuk mengakomodasi pelaku kegiatan dan wisatawan di pantai bila terjadi gelombang pasang. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pendirian bangunan selain untuk bangunan umum dan kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
73
c.
kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kawasan rawan gelombang pasang. (5) Ketentuan peraturan zonasi kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mencegah terjadinya abrasi; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembuatan tanggul atau bangunan pemecah gelombang, reklamasi pantai dan kegiatan lain yang tidak berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, dan kegiatan lain yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi. (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: 1. kegiatan dalam rangka memperkecil kerugian akibat bencana antara lain normalisasi sungai, pelestarian kawasan sungai, mengembangkan kawasan sungai sebagai kawasan preservasi dan koservasi budidaya serta pengembangan saluran drainase yang terintegrasi; 2. kegiatan dengan potensi kerugian kecil akibat bencana dengan mempertimbangkan kondisi, jenis, dan ancaman bencana; 3. Penentuan dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan 4. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kegiatan yang dapat mencegah terjadinya bencana banjir; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya bencana banjir, dan menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan d. ketentuan khusus untuk kawasan rawan banjir meliputi : 1. penetapan batas dataran banjir; 2. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan 3. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya. Pasal 87 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf o, meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi; b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana letusan gunung berapi Gunung Agung; c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi; d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tsunami; e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah; dan f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kawasan yang mempunyai keunikan batuan dan fosil dan kawasan bentang alam karast, meliputi: 74
(3)
(4)
(5)
(6)
a. mengendalikan kegiatan penambangan kawasan batu gamping dan bentang alam karast; b. pelarangan kegiatan penambangan pada kawasan yang memiliki potensi bentang alam goa bawah tanah untuk dapat melestarikan jejak atau sisa kehidupan dimasa lalu atau fosil dan kawasan yang memiliki formasi geologi sungai bawah tanah; dan c. pembatasan penggalian hanya untuk penelitian geologi maupun arkeologi. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana letusan gunung berapi Gunung Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. mitigasi bencana pada zona waspada, terutama pada aliran Tukad Unda untuk mengamankan keberadaan Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan dan rencana pengembangan kawasan rekreasi terpadu Gunaksa di Eks Pertambangan Bahan Galian GolonganC, meliputi: 1. rehabilitasi check dam yang sudah rusak; 2. pembangunan konsolidasi dam baru; 3. pembangunan sub dam (groundsill); 4. pembangunan laguna/kanal; dan 5. normalisasi aliran sungai serta pembangunan tanggul dan penguatan tebing. b. pengendalian kegiatan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana; c. pengembangan manajemen informasi atau deteksi dini bencana sebagai upaya pencegahan bencana; dan d. penyiapan manajemen dan sistem evakuasi bencana sebagai antisipasi pasca bencana. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. penerapan sistem peringatan dini bencana gempa bumi; b. penerapan standar konstruksi bangunan tahan gempa; dan c. rehabilitasi dan konservasi lahan dengan melakukan mitigasi atas bencana gempa bumi. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pengembangan sistem peringatan dini di sepanjang pantai wilayah kabupaten; 2. pengembangan ruang terbuka disepanjang garis pantai sebagai zona penyangga; 3. perlindungan terumbu karang alami; dan 4. pengembangan pelindung buatan seperti terumbu koral, gumuk pasir, pepohonan (jalur hijau) dan dinding pemecah gelombang. b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan perlindungan kepentingan umum; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kawasan rawan tsunami; d. pengembangan jalur/rute evakuasi penduduk dan wisatawan menuju ke tempat yang paling sedikit memiliki ketinggian 10 (sepuluh) meter di atas permukaan laut atau menuju ketampat yang lebih aman; dan e. pengembangan bangunan evakuasi yang memiliki ketinggian paling sedikit 10 (sepuluh) meter dengan kontruksi yang kuat, kokoh, bagian bawah kosong dan dapat menampung banyak orang, pada setiap blok kawasan di pinggir pantai. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah sebagaimana pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pemanfaatan ruang untuk kawasan resapan air; 75
2. meningkatkan upaya pelestarian kawasan melalui reboisasi, rehabilitasi, penanaman pohon dan vegetasi; 3. penelitian dan pemetaan air tanah detail pada masing-masing cekungan air tanah sebagai dasar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah; 4. pengharusan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun; dan 5. menerapkan secara ketat perizinan pemakaian air tanah, dan pengenaan tarif progresif. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan mengurangi bangunan fisik yang akan mengganggu kawasan resapan; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kawasan imbuhan air tanah. (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi: a. pembatasan kegiatan budidaya terbangun di sekitar kawasan mata air dengan pengaturan KWT setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dalam radius 0 (nol) sampai 200 (dua ratus) meter; b. dapat dikembangkan untuk kegiatan lainnya sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya, antara lain: 1. obyek wisata tanpa bangunan dengan kegiatan pendukung antara lain wisata alam (ekowisata) dan wisata spritual setelah melalui kajian; dan 2. kegiatan budidaya pertanian, perkebunan dan peternakan dan ruang terbuka hijau lainnya. c. penataan perlindungan mata air untuk mengantisipasi pencemaran dan kerusakan mata air; d. pelarangan melakukan pengeboran air tanah pada radius 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air; e. rehabilitasi vegetasi disekitar mata air; f. pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar mata air; dan g. pengembangan mata air untuk kepentingan air minum kemasan (investasi swasta) harus melalui kajian teknis dan persetujuan pemangku kepentingan terkait.
Pasal 88 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf p, meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan plasma nutfah; b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan terumbu karang; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan padang lamun. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. perlindungan habitat dan ekosistem ikan mola-mola agar terjamin kelangsungan proses pertumbuhan dan kesesuaian jalur migrasinya; b. integrasi kawasan pelestarian jenis plasma nutfah secara sinergi dengan kawasan budidaya atau kawasan berfungsi lindung di sekitarnya; dan c. integrasi pelestarian kawasan dengan kegiatan wisata bahari; (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pengembangan kawasan perlindungan lokal terumbu karang, dengan melibatkan desa pakraman setempat; 76
b. pengamanan dan perlindungan ekosistem terumbu karang dari ancaman destructive fishing; c. rehabilitasi dan restorasi ekosistem terumbu karang yang telah rusak; d. perluasan pengembangan dan penanaman terumbu buatan; dan e. pengembangan wisata bahari yang ramah lingkungan. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan padang lamun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. pengembangan kawasan perlindungan lokal padang lamun dengan melibatkan desa pakraman setempat; b. pengamanan dan perlindungan ekosistem padang lamun dari ancaman destructive fishing; dan c. pengembangan wisata bahari yang ramah lingkungan.
Paragraf 9 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi pada Kawasan Budidaya Pasal 89 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf h, meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi; b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat; c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan; d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura; e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan; f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan; g. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Agropolitan; h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan; i. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Minapolitan; j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan; k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri; l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata; m. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; n. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan o. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya;
Pasal 90 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a, meliputi: a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan; b. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan; 77
c. d.
pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung; dan rehabilitasi lahan pada kawasan lahan kritis. Pasal 91
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, meliputi: a. pengembangan kegiatan diarahkan pada lahan-lahan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung, pada kawasan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen), di lereng-lereng sungai dan jurang serta pada kawasan yang khusus dikembangkan untuk peruntukan hutan rakyat; b. pelarangan pendirian bangunan hanya di dalam kawasan kecuali untuk kegiatan terkait kehutanan secara terbatas; c. integrasi hasil produksi kehutanan tanaman kayu dengan kegiatan industri kecil dan industri kreatif; dan d. reboisasi dan rehabilitasi lahan pada kawasan lahan kritis.
Pasal 92 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c, meliputi: a. pengamanan kawasan pertanian lahan basah produktif berbasis subak, sebagai kawasan pertanian lahan basah berkelanjutan; b. penetapan luas, sebaran dan deliniasi kawasan lahan sawah berkelanjutan minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas sawah yang ada, di luar alih fungsi lahan sawah untuk kepentingan umum, luasan dan batas-batas fisiknya diatur lebih tegas dalam rencana rinci tata ruang kawasan; c. optimalisasi fungsi dan pelayanan jaringan irigasi dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas lahan; d. normalisasi jaringan irigasi sekitar jalur jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra; e. peningkatan produktivitas lahan-lahan sawah melalui program pertanian terintegrasi; f. pemantapan konsep pertanian organik dan perluasannya secara bertahap; g. pencegahan dan pembatasan alih fungsi lahan sawah beririgasi untuk kegiatan lainnya, seperti akomodasi/fasilitas pariwisata, industri, perumahan skala besar, kecuali untuk prasarana umum yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah; h. bangunan lain yang dapat dikembangkan adalah bangunan penunjang kegiatan pertanian tidak termasuk kegiatan penyosohan beras, peribadatan, permukiman penduduk lokal yang telah ada tanpa perluasan baru; i. kegiatan lain yang dapat dikembangkan adalah tumpangsari dan tumpang gilir mencakup kegiatan peternakan dan kegiatan perikanan budidaya; j. pemerintah dan masyarakat anggota subak, wajib menjaga keberlangsungan pasokan air irigasi pertanian lahan basah berkelanjutan; dan k. integrasi dengan pengembangan agrowisata.
Pasal 93
78
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d, meliputi: a. penegasan deliniasi kawasan budidaya lahan kering dan hortikultura; b. pemanfaatan lahan basah yang belum beririgasi pada bulan-bulan kering; c. pengembangan produksi dan kualitas komoditas andalan/unggulan daerah dan memiliki peluang pasar; d. pembatasan perluasan lahan budidaya hortikultura sayur mayur dari kawasan budidaya perkebunan dan peruntukan hutan rakyat; e. bangunan yang dapat dikembangkan adalah bangunan penunjang kegiatan pertanian lahan kering, peribadatan, permukiman penduduk dan fasilitas penunjang permukiman skala lokal yang telah ada tanpa perluasan baru dengan KWT setinggi-tingginya 10 % (sepuluh persen); f. alih fungsi kawasan peruntukan budidaya hortikultura yang tidak produktif menjadi peruntukan lain tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat. g. pengendalian kegiatan budidaya hortikultura sayur mayur pada kawasan yang memiliki kemiringan di atas 40% (empat puluh persen); dan h. pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata.
Pasal 94 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e, meliputi: a. pengembangan kawasan peruntukan peternakan batas-batas zonasinya tidak ditetapkan secara tegas, dapat bercampur dengan kawasan pertanian dan kawasan permukiman secara terbatas; b. pemanfaatan lahan pertanian yang dapat menyuplai bahan pakan ternak secara terpadu dan terintegrasi; c. pengembangan hijauan makanan ternak (HMT) melalui sistem usaha tani pertanian campuran yang merupakan kombinasi antara hutan dan padang rumput secara berkelanjutan melalui konsep tiga strata (pengembangan tanaman utama, tanaman leguminosa dan rerumputan), di Kawasan Nusa Penida; d. pengendalian limbah ternak agar tidak mencemari lingkungan dan aliran sungai dan dikembangkan melalui sistem pengelolaan limbah terpadu dan terintegrasi dalam sistem pertanian terintegrasi. e. pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan, untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga; dan f. pelarangan pengembangan usaha peternakan skala besar di dalam kawasan permukiman.
Pasal 95 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf f, meliputi: a. penegasan deliniasi kawasan budidaya perkebunan pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan; b. pengembangan produksi komoditas andalan/unggulan daerah dan memiliki peluang pasar, dapat terintegrasi dengan tanaman hortikultura, dan pada lahan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen) terintegrasi dengan tanaman kehutanan; c. pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan sarana-prasarana pendukung; dan 79
d.
bangunan yang dapat dikembangkan adalah bangunan penunjang kegiatan budidaya perkebunan, agroindustri, peribadatan, permukiman penduduk dan fasilitas penunjang permukiman skala lokal beserta sarana agrowisata dengan KWT setinggi-tingginya 10 % (sepuluh persen); Pasal 96
Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf g, meliputi: a. satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam; dan b. satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarkhi keruangan; dan c. sarana dan prasarana minimal kegiatan agribisnis seperti jaringan jalan ke pusat produksi, perbankan dan terminal agribisnis.
Pasal 97 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf h, meliputi: a. kegiatan budidaya perikanan di darat berupa tumpang sari dengan budidaya tanaman pangan baik di sawah, kolam maupun jaringan irigasi; b. pengaturan luas kawasan budidaya Perikanan rumput laut di Perairan bagian utara Kawasan Nusa Penida yang sinergi dengan pengembangan pariwisata; c. sinergi lokasi penambatan perahu nelayan dengan fasilitas rekreasi pantai terutama pada desa-desa yang memiliki kelompok nelayan tradisional; d. pelarangan pola penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem perairan (destructive fishing); e. pengawasan dan pengendalian kerusakan ekosistem dan biota laut; f. pemanfaatan wilayah perairan pantai, lepas pantai dalam batas kewenangan kabupaten bagi peningkatan produktifitas perikanan laut; g. meningkatkan sarana dan prasarana penangkapan ikan; h. pengembangan kegiatan perikanan tradisonal penunjang pariwisata; dan i. integrasi struktur ruang dan pola ruang TPI Karangdadi dengan pengembangan kawasan sekitar. Pasal 98 Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf i, mencakup: a. potensi perikanan tangkap dan pengembangan budidaya perikanan; b. pengembangan budidaya perikanan penempatannya tidak saling mengganggu dengan kawasan pariwisata dan penggunaan lainnya; c. satuan sistem permukiman yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarkhi keruangan; d. pengembangan kawasan minapolitan berbasis agribisnis yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; e. pengembangan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan dan dilengkapi sarana dan prasarana kegiatan agribisnis seperti jaringan jalan ke pusat produksi, 80
f.
perbankan, terminal agribisnis atau pasar ikan/budidaya perikanan, pabrik pakan, pabrik pengolahan, cold storage, pasar ikan/budidaya perikanan, pabrik es, dan lainnya; dan pengembangan kegiatan industri yang terpadu dengan kegiatan perikanan sepanjang tidak merubah fungsi utama dapat diijinkan. Pasal 99
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf j, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. reklamasi pada lahan-lahan bekas galian; dan 2. pengawasan kegiatan pertambangan dan kegiatan pengeboran air tanah, penghijauan, penelitian dan ilmu pengetahuan, eksplorasi, dan kegiatan lain yang mendukung kawasan dari kerusakan lingkungan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertambangan yang tidak bertentangan dengan fungsi utama kawasan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kawasan pertambangan; d. pengawasan secara ketat terhadap kegiatan pertambangan & pengeboran air tanah untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan; e. pemberian perizinan sesuai ketentuan yang berlaku; dan f. penghentian kegiatan pertambangan di Kawasan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C dan alih fungsi kegiatan. Pasal 100 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf k, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. industri terkait pertanian di Kawasan Agropolitan dan perikanan di Kawasan Minapolitan; 2. pembangunan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang; 3. pembangunan fasilitas pergudangan atau terminal agribisnis; dan 4. penetapan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan. b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan industri; dan c. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan maupun perairan. Pasal 101 (1)
(2)
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf l, meliputi:: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata; dan. b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan DTW. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. pengembangan akomodasi wisata dan faslitas penunjang pariwisata dilakukan dengan mengembangkan blok-blok zona efektif pariwisata sesuai potensi dan peluang pengembangannya yang selanjutnya dituangkan dalam 81
(3)
Peraturan Daerah tentang RDTR Kawasan Strategis Pariwisata yang dilengkapi peraturan zonasi kawasan; b. pengembangan masterplan tiap-tiap blok kawasan efektif pariwisata; c. pengembangan kawasan pariwisata harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi lindung, ekosistem kawasan pesisir dan peruntukan pertanian serta dapat saling menunjang dengan permukiman penduduk; d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kawasan pariwisata; e. mengembangkan jaringan pergerakan mencakup jaringan jalan dan jaringan transportasi laut antar KEP maupun dengan wilayah lainnya di Bali; f. pengembangan kawasan pariwisata didukung oleh pengembangan kawasan penunjang pariwisata serta obyek dan daya tarik wisata; g. optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan. h. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; 2. penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan yang berbasis mitigasi bencana gempa bumi; dan 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas sedang dengan koefisien wilayah terbangun paling tinggi 60% (enam puluh persen) dengan tinggi bangunan paling tinggi 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah. i. penyediaan prasarana dan sarana paling rendah meliputi: 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata; 2. akomodasi wisata intensif di KEP; 3. tempat parkir untuk fasilitas penunjang pariwisata, perdagangan dan jasa, dan fasilitas umum lainnya; dan 4. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang dan jalur evakuasi bencana. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas: 1. pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan masyarakat setempat; 2. pengembangan wisata alam, wisata agro, desa wisata, wisata petualangan, wisata budaya, wisata kesenian berbasis ekowisata; 3. pengharusan penerapan ciri arsitektur tradisional Bali yang ramah lingkungan, dan tidak merusak kesatuan karakteristik tampilan arsitektur dan lingkungan setempat; 4. pengharusan penyediaan fasilitas parkir, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah; 5. perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi teknis; dan 6. sinergi dan minimalisasi gangguan terhadap permukiman tradisional setempat. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan fasilitas penunjang pariwisata seperti jasa pelayanan makan dan minum dan akomodasi wisata dengan intensitas yang disesuaikan dengan karakter DTW dan diatur dalam RDTR Kawasan/Kecamatan; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kegiatan pariwisata di DTW.
Pasal 102 82
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf m, meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi kegiatan pusat pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pendirian bangunan perdagangan dan jasa, penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, layanan pendidikan, industri kecil non polusi, layanan kesehatan, sarana peribadatan, penghijauan, dan kegiatan lain yang dapat mendukung fungsi kawasan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mendukung kawasan permukiman beserta utilitas permukiman perkotaan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan; d. pengaturan kepadatan penduduk dalam kepadatan bangunan pada kawasan permukiman ditetapkan sesuai dengan proporsi antara jumlah penduduk dengan luas kawasan permukiman; e. pemanfaatan ruang kawasan permukiman perkotaan memiliki orientasi ruang yang mengacu pada konsep catus patha, tri mandala serta menerapkan ciri khas arsitektur Bali; f. pengharusan penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), ketinggian bangunan dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap jalan; dan g. terintegrasi dengan konsep tata palemahan desa pakraman yang tekait; (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perdesaan meliputi kegiatan: pusat pemerintahan desa, pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri, pendirian bangunan perdagangan dan jasa, penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, industri kecil non polusi, layanan pendidikan, layanan kesehatan, sarana peribadatan, penghijauan, dan kegiatan lain yang dapat mendukung fungsi kawasan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dapat mendukung kawasan peruntukan permukiman perdesaan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perdesaan; d. pemanfaatan ruang kawasan permukiman perdesaan diarahkan secara terintegrasi dan serasi dengan kawasan pertanian dan kawasan ruang terbuka perdesaan sesuai konsep tata palemahan desa pakraman yang tekait; e. pemanfaatan ruang kawasan permukiman perdesaan memiliki orientasi ruang yang mengacu pada konsep catus patha, tri mandala serta menerapkan ciri khas arsitektur Bali. f. pengharusan penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), ketinggian bangunan dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap jalan; dan 83
g. terintegrasi dengan konsep tata palemahan desa pekraman yang tekait; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi / Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan RDTR Kabupaten.
Pasal 103 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf n, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan 2. penataan lingkungan dan bangunan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang mendukung kawasan pertahanan dan keamanan negara. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : 1. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan 2. pembinaan dan pemeliharaan instalasi, fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan negara yang telah ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
Pasal 104 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf o, meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas penunjang kawasan peruntukan permukiman; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan prasarana wilayah. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas penunjang kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas perdagangan dan jasa; b. ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas perkantoran pemerintahan; c. ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas pendidikan; d. ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas kesehatan; e. ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas peribadatan; dan f. ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas rekreasi dan olah raga. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi perdagangan grosir, retail, rumah makan, perkantoran, jasa permukiman, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan lainnya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. penyediaan fasilitas umum bagi pembangunan fasilitas perdagangan berupa kawasan perdagangan terpadu skala besar sesuai peraturan zonasi kawasan; dan 2. pengaturan waktu operasi pasar-pasar temporer berupa pasar senggol (kaki lima). 84
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan perdagangan dan jasa; d. arahan lokasi kawasan perdagangan dan jasa skala wilayah adalah pada jalur-jalur jalan arteri primer, jalan kolektor primer dan jalan utama Kawasan perkotaan; dan e. kawasan perdagangan dan jasa skala kawasan dan antar desa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya, sinergi dan tidak saling mematikan antara perdagangan modern dan perdagangan tradisional; (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. kegiatan atau bangunan lainnya selain bangunan perkantoran pemerintahan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelayanan umum, dan penyediaan taman kawasan, ruang terbuka non hijau sebagai plasa dan jalur pedestrian; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan fasilitas pelayanan terkait kegiatan pemerintahan dengan proporsi maksimal 5 %(lima persen) dari luas blok kawasan; c. lingkungan perkantoran pemerintahan harus mendukung tercerminnya disiplin kerja, suasana yang tenang dan formal; d. kawasan perkantoran skala kecamatan dan desa dapat terintegrasi dengan dengan kawasan permukiman atau kawasan perdagangan dan jasa; e. Kawasan perkantoran skala kecamatan dan desa minimal memiliki halaman terbuka untuk kegiatan upacara atau berdekatan dengan lapangan umum kecamatan atau desa; dan f. berada pada kawasan yang mudah dijangkau dan dilewati jalur angkutan umum; (5) Ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) dapat berada dalam kawasan permukiman dan berada pada jalur yang aman dari arus lalu lintas; 2. fasilitas pendidikan menengah meliputi SMP dan SMA dan sederajat dapat berada dalam kawasan permukiman atau di luar kawasan permukiman dilengkapi lapangan olah raga jika memungkinkan, serta menyediakan tempat parkir yang memadai; dan 3. fasilitas pendidikan tinggi dapat bergabung pada kawasan khusus fasilitas pendidikan atau kawasan perdagangan dan jasa, serta menyediakan tempat parkir yang memadai. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan fasilitas pendidikan. (6) Ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelayanan kesehatan yang melayani skala kabupaten; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi perwujudan lingkungan bangunan kesehatan harus mencerminkan keteraturan, bersih, nyaman, jarak antar bangunan cukup lebar, tersedia pedestrian di dalam kapling, ruang-ruang bilik bangunan kesehatan cukup luas; dan
85
c.
kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan fasilitas kesehatan. (7) Ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penyediaan fasilitas peribadatan dengan lingkungan bangunan peribadatan harus memenuhi aspek lokasi yang nyaman, fisik lingkungan fasilitas keagamaan sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang berlaku, dengan penyediaan fasilitas penunjang yang memadai; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penunjang kegiatan peribadatan; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan fasilitas peribadatan. (8) Ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi: a. pengembangan taman kota dapat dilengkapi dengan kegiatan pelayanan keolahragaan, umum dan fasilitas pelayanan terkait kegiatan rekreasi, penyediaan fasilitas penunjang yang terdiri atas tempat parkir, jaringan prasarana lingkungan,, sarana dan prasarana bagi penyandang cacat, , bangunan tempat suci (pura), landmark atau patung (sculpture), kolam air mancur, wantilan, candi bentar, kios/rumah makan, track jogging, panggung kesenian, kamar mandi/toilet serta fasilitas rekreasi lainnya secara terbatas. dengan keseluruhan luas kegiatan atau bangunan lainnya di luar fungsi utama zona adalah paling besar 10 % (sepuluh persen) dari luas blok zonasi b. pengembangan lingkungan bangunan prasarana olah raga meliputi gelanggang olah raga, gedung kesenian, tempat pertunjukan dan sebagainya dengan memberi kesegaran lingkungan baik pencahayaan maupun sirkulasi udara, dengan ruang terbuka yang cukup luas; dan c. pengembangan lingkungan bangunan kebudayaan, meliputi museum, gedung pameran, gedung kesenian, perpustakaan, bale banjar dan bangunan lain yang berfungsi adat/kebudayaan; (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. ketentuan umum peraturan zonasi peruntukan terminal sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dan ayat (4); b. ketentuan umum peraturan zonasi peruntukan pelabuhan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5); c. ketentuan umum peraturan zonasi peruntukan waduk sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79; dan d. ketentuan umum peraturan zonasi peruntukan TPA sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3); Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan Pasal 105 (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, ayat (1) huruf b, merupakan serangkaian izin pemanfaatan ruang sebagai proses administrasi dan teknis yang harus 86
dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, meliputi : a. izin prinsip; b. izin lokasi; c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT); d. izin mendirikan bangunan, dan e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah. (3) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin antara lain izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya. (4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya dan merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang. (5) Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan dasar untuk permohonan izin mendirikan bangunan. (6) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang. (7) Ketentuan lebih lanjut tentang izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. (8) Izin pemanfaatan ruang pada kawasan strategis provinsi yang mempunyai dampak luas terhadap wilayah provinsi mendapatkan rekomendasi dari pemerintah provinsi sesuai dengan jenis dan lingkupnya, yang ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten. (9) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dapat dilaksanakan pemerintah kabupaten melalui tugas pembantuan. (10) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. (11) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. (12) Izin pemanfaatan ruang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, rencana rinci tata ruang, dan peraturan zonasi. (13) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah mendapatkan izin harus memenuhi peraturan zonasi yang berlaku di lokasi kegiatan pemanfaatan ruang.
Bagian Keempat Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif Pasal 106 (1)
(2)
Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif. Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. 87
(3)
Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan kepada masyarakat melalui instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya. (5) Ketentuan pemberian insentif dari pemerintah kabupaten kepada investor, lembaga komersial dan perorangan, dalam bentuk: a. pemberian kompensasi insentif; b. pengurangan retribusi; c. pemberian imbalan; d. pemberian sewa ruang dan urun saham; e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau f. pemberian kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah provinsi penerima manfaat kepada masyarakat umum. (6) Insentif merupakan upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, yang diberikan dalam bentuk: a. keringanan pajak; b. pemberian kompensasi; c. imbalan; d. sewa ruang; e. urun saham; f. penyediaan infrastruktur; g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau h. penghargaan. (7) Ketentuan pemberian disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada investor, lembaga komersial dan perorangan, yang diberikan dalam bentuk: a. ketentuan pemberian kompensasi disinsentif; b. ketentuan ketentuan persyaratan khusus perizinan dalam rangka kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat umum/lembaga komersial; c. ketentuan kewajiban membayar imbalan; dan/atau d. ketentuan pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur. (8) Apabila pemanfatan ruang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, maka akan dikenakan disinsentif untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang akan dikembangkan, yang berupa : a. pengenaan pajak yang tinggi; b. pembatasan penyediaan infrastruktur; c. pengenaan kompensasi; dan/atau d. penalti. (9) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Arahan Pengenaan Sanksi Pasal 107 (1)
Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang; 88
(2)
Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang; c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundangundangan sebagai milik umum. (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi meliputi sanksi administrasi maupun sanksi pidana. (4) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda. BAB IX PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN Pasal 108 (1)
RTRWK dapat ditinjau atau disempurnakan kembali sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penataan ruang. (2) Peninjauan atau penyempurnaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB X PENGAWASAN PENATAAN RUANG Pasal 109
(1) Pengawasan penataan ruang terdiri atas: a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang diberi wewenang untuk mengendalikan pemanfaatan ruang; 89
b. Struktur organisasi, tugas dan kewenangan BKPRD ditetapkan dengan keputusan Bupati; c. menyusun mekanisme dan kelembagaan pengawasan yang menerus dan berjenjang dengan melibatkan aparat wilayah dan masyarakat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; d. menyerahkan tanggung jawab pengawasan teknis pemanfaatan ruang kepada SKPD/instansi teknis yang membidangi perijinan, pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang; dan e. menyediakan mekanisme peran serta masyarakat dalam pengawasan. (2) Penertiban penataan ruang terdiri atas: a. penertiban secara tegas, konsisten dan intensif terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan atau tidak berizin secara bertahap; b. penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dan penertiban gangguan ketertiban umum dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Satuan Polisi Pamong Praja; c. mendayagunakan masyarakat, instansi teknis dan pengadilan secara proporsional dan efektif untuk menertibkan pelanggaran pemanfaatan ruang; menyusun dan menerapkan perangkat sanksi administratif dan fiskal yang efektif untuk setiap pelanggaran rencana tata ruang secara konsisten; dan d. menerapkan prinsip ketidaksesuaian penggunaan yang rasional dalam penertiban pemanfaatan ruang.
BAB XI
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 110 Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak: a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang dan mendapatkan penjelasan teknis terkait dengan penataan ruang; c. menikmati manfaat dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang. d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan tuntutan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
90
g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 111 Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, setiap orang berkewajiban untuk: a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan e. melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan.
Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 112 (1) a. b. c. (2) a.
b. c. (3) a. b. c. d.
Peran masyarakat dalam penataan ruang, meliputi : partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa : masukan mengenai: 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang; 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 5. penetapan rencana tata ruang. penyampaian keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang berupa : melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang; meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
91
e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang; f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan. (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang berupa : a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang; c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang; d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang. (5) Tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 113 (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan, tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
BAB XII KELEMBAGAAN Pasal 114 (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelengaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang- undangan. BAB XIII 92
PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 115 (1)
Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 116 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 107 dan Pasal 111 dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif.
Pasal 117 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 116, diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 118 (1)
(2)
Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kabupaten. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRWK; 93
b.
(3)
melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRWK; c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang RTRWK; d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang RTRWK; e. memeriksa tanda pengenal sesorang yang berada di tempat terjadinya tidak pidana di bidang RTRWK; f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang RTRWK; g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang RTRWK; h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan; i. membuat dan menandatangani berita acara; dan j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang RTRWK. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 119 (1)
(2) (3)
Setiap orang yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran. Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan lainnya.
Pasal 120 (1)
Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menertibkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (11), dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 94
(2)
Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. Pasal 121
(1)
(2)
Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dan 118 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian sebagaiman dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata.
BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 122 Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013– 2033 dilengkapi dengan Dokumen Rencana dan Album Peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini; Pasal 123 (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan: 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak. c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini; dan d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
Pasal 124 (1) Operasionalisasi RTRWK Klungkung, ditindaklajuti dengan penyusunan rencana rinci tata ruang meliputi : 95
a.
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan meliputi RDTR Kecamatan dan RDTR Kawasan Perkotaan; dan b. Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten. (2) RDTR Kawasan dan RTR Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan RTRWK.
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 125 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 1 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 126 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.
Ditetapkan di Semarapura, pada Tanggal 28 Agustus 2013 PELAKSANA TUGAS DAN WEWENANG BUPATI KLUNGKUNG
TJOKORDA GEDE AGUNG
Diundangkan di Semarapura pada Tanggal 28 Agustus 2013 96
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KETUT JANAPRIA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2013 NOMOR 1
97
