PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 5 TAHUN
2013
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan penguatan Permodalan dengan cara penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan Daerah terutama dari segi permodalan, maka dipandang perlu menyertakan modal Pemerintah Kabupaten Katingan kepada Badan Usaha Milik Daerah; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terkait dengan Jumlah yang akan disertakan dalam Penyertaan Modal Daerah yang harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan Kepada Badan Usaha Milik Daerah.
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ; 4.
Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2004 Nomor 07); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2004 Nomor 16); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2004 Nomor 23); 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 03); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah , terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Katingan; 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan; 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rancangan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarka peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Katingan. 6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan; 7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang; 8. Penyertaan Modal adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan pada Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan dalam penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Katingan dimaksud ditujukan kepada Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 (1) Maksud penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; (2) Tujuan penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan produktivitas kinerja perusahaan daerah yang efektif, efesien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bagian laba yang diperolehnya guna menunjang pembangunan daerah.
BAB IV JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL Pasal 4 (1) Pemerintah daerah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang pada Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri : a. Tahun 2011 sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( Dua Milyar Rupiah) b. Tahun 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah) (2) Pemerintah daerah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang pada Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah Air Minum : a. Tahun 2011 sebesar Rp. 1.250.000.000,- ( Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) b. Tahun 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah) c. Tahun 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah)
(3) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatas telah dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri dan Perusahaan Daerah Air Minum. Pasal 5 Penyaluran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (empat) dilaksanakan dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V SANKSI Pasal 6 Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara / daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati Katingan.
Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan. Ditetapkan di Kasongan pada tanggal, 19 Februari 2014 BUPATI KATINGAN,
AHMAD YANTENGLIE Diundangkan di Kasongan pada tanggal, 20 Februari 2014 PLt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,
JAINUDIN SAPRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR 32
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH I. UMUM. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatknya pembiayaan pemerintah daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, disisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Katingan jumlahnya relatis belum memadai. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Katingan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Katingan. Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Katingan membentuk Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2013 NOMOR 5
