PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA, Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara optimal perlu mengatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana; b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah, maka keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkunga n Pemerintah Kabupaten Jembrana;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Tambahan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun.1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana. 3. Bupati adalah Bupati Jembrana. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana. 5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diberi wewenang khusus oleh Undang- undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 6. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara RI tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. 7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. 8. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah Operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS secara terpadu dengan system peradilan ditempat.
2
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG Pasal 2 PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Pasal 3 (1) PPNS mempunyai tugas melakukan Daerah.
penyidikan atas pelanggaran Peraturan
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI. Pasal 4 (1) Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya maka PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret sesorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka dan keluarganya; i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
BAB III PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN
3
Pasal 5 (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur. (2) Keputusan Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI. Pasal 6 Syarat-syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : a. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b); b. Pendidikan serendah-rendanhya Sarjana Muda (D3); c. Ditugaskan dibidang teknis operasional; d. Telah lulus pendid ikan Khusus dibidang Penyidikan; e. Daftar Penilaian Pelaksanan Pekerjaan (DP.3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik; f. Sehat Jasmani dan Rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
Pasal 7 (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena : a. berhenti sebagai Pegawai Nege ri Sipil ( PNS ); b. atas permintaan sendiri; c. melanggar disiplin kepegawaian; d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; e. meninggal dunia. (2) Mutasi PPNS di tetapkan oleh Bupati.
Pasal 8 (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Kepada Gubernur. (2) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 9 (1) PPNS di samping memperoleh hak-haknya sebagai PNS dapat diberikan uang insentif.
4
(2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 10 PPNS mempunyai kewajiban : a. melakukan penyidikan,menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah; b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam Wilayah hukum yang sama;
c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal: 1. Pemeriksaan tersangka; 2. Pemasukan rumah; 3. Penyitaan barang; 4. Pemeriksaan saksi; 5. Pemeriksaan tempat kejadian. d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Unit kerja masing- masing.
BAB V SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN Pasal 11 Sebelum pelantikan, PPNS harus mengucapkan sumpah / janji.
Pasal 12 Pelant ikan PPNS dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VI KARTU TANDA PENGENAL Pasal 13 (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal. (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tanda tangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum. (3) Kartu tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
5
(4) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud (3) dapat diusulkan perpanjangan.
ayat
(5) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua ) minggu sebelum berakhir masa berlaku oleh unit organisasi PPNS kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah. (6) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterbitkan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau kepada Kepala Bagian Hukum. (7) Bentuk Kartu Tanda Pengenal ( KTP ) sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Bentuk empat persegi panjang; b. Panjang 9,5 cm lebar 6,5 cm; c. Warna Kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau;
d.
Warna putih memuat :
Pas Photo Berwarna Ukuran
KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
2x3
e.
Warna hijau memuat :
-
Nomor : Nama : Pangkat : Jabatan : Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM Nomor : - PPNS pada - Berlaku sampai tanggal :
6
NIP :
BUPATI / SEKDA / KABAG HUKUM
BAB VII PELAKSANAAN PENYIDIKAN Pasal 14 (1) Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan surat Perintah Penyidikan. (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditanda tangani oleh atasan PPNS. BAB VIII PEMBINAAN Pasal 15 Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi : a. Pembinaan Umum; b. Pembinaan Teknis; c. Pembinaan Operasional. Pasal 16 Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 hurup a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 17 Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, KAPOLRI dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing. Pasal 18 (1) Pembinaan operasional sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi terkait. (2) Pembinaan operasio nal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Petunjuk Teknis Operasional PPNS.
BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 19 Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud Pasal 18 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Peraturan Daerah yang belum secara tegas mengatur tentang penyidikan oleh PPNS, maka penyidikannya disamping dilakukan oleh Penyidik POLRI juga dilakukan oleh PPNS.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 2 Tahun l991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 156 Tahun 191 Seri D Nomor 152) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.
Ditetapkan di Negara pada tanggal 24 Mei 2006 BUPATI JEMBRANA,
I GEDE WINASA Diundangkan di Negara pada tanggal 29 Mei 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,
I GDE SUINAYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 12.
8
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
I
PENJELASAN UMUM Bahwa Penyidik Pegawai Negri Sipil merupakan aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas sebagai penyidik dalam rangka adanya pelanggaran Peraturan Daerah. Oleh karena itu keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu di atur. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu untuk ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
II PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat ( 1 ) Cukup jelas. Ayat ( 2 ) Kewenangan penangkapan atau penahanan berada pada POLRI. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas.
9
Pasal 9 Cukup jelas. Pasal l0 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasa 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud atasan PPNS adalah Kepala Dinas, Badan, dan Kantor dimana PPNS yang bersangkutan bertugas, sedangkan untuk di Sekretriat Daerah adalah Sekretaris Daerah. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABU PATEN JEMBRANA NOMOR 12.
10
