PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DONGGALA, Menimbang : a.
b.
Mengingat
: 1.
1.
2.
3.
4.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, serta untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Donggala sebagai Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Donggala; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 1
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pembinaan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005 Seri E Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9); Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA dan BUPATI DONGGALA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN, DAN KELURAHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Donggala; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ; 5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah; 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah; 7. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan; 8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan; 9. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat;
3
BAB II ORGANISASI Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dan Kelurahan.
Bagian Kedua Kedudukan Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Kecamatan Pasal 3 (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat; (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; (3) Camat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi : a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; dan g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanalkan pemerintahan desa atau Kelurahan. (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, yang meliputi aspek : a. Perizinan; b. Rekomendasi; 4
c. Pembinaan; d. Koordinasi pembinaan; e. Pengawasan; f. Fasilitasi; g. Penetapan; h. Penyelenggaraan; dan i. Kewenangan lain yang dilimpahkan (5) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan; (6) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efsiensi. (7) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat (8) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Kelurahan Pasal 4 (1) Lurah merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah Kelurahan. (2) Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. (3) Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempunyi fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan di kelurahan; b. Pemberdayaan masyarakat; c. Pelayanan masyarakat; d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan. (4) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah. (5) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Bagian Ketiga Susunan Organisasi Paragraf 1 Kecamatan Pasal 5 Organisasi Kecamatan, terdiri dari: a. Camat; 5
b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3) Sub Perencanaan Program, c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Pembangunan; e. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pasal 6 Bagan Organisasi Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Kelurahan Pasal 7 Organisasi Kelurahan, terdiri dari: a. Lurah; b. Sekretariat; c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Pembangunan; e. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan Pasal 8 Bagan Organisasi Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 9 Penjabaran tugas dan fungsi sebagaimana dimasud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dalam bentuk uraian tugas jabatan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati BAB III TATA KERJA Pasal 10 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan wajib melaksanakan, membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan horizontal serta membina koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait serta melaksanakan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntablitas. 6
(2) Setiap pejabat struktural di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan wajib melakukan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya; (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat secara berkala.
Pasal 12 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petujuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing, serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya; (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk dan bahan penilaian kerja terhadap bawahan; (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 13 (1) Camat, Sekretais Camat, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan tata cara menurut ketentuan yang berlaku; (2) Lurah, Sekretaris Lurah, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7
(3) Berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian di Kecamatan, dan Sekretaris Lurah serta Kepala Seksi di Kelurahan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah, atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 14 Dalam hal Camat, dan Lurah berhalangan, tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh Sekretaris Camat, dan Sekretaris Lurah atau salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 15 Anggaran Belanja Kecamatan, dan Kelurahan dibebankan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 Segala ketentuan yang telah ada, yang mengatur tentang Organisasi Kecamatan, dan Organisasi Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 50 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 51 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala. Ditetapkan di Donggala pada tanggal 23 Juli 2008 8
BUPATI DONGGALA,
HABIR PONULELE
9
