PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA Nomor

Tahun

Seri

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DONGGALA, Menimbang

:

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Desa di Kabupaten Donggala; b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan UndangUndang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan

Undang-undang

Nomor

5

Tahun

1979

tentang

Pemerintahan Desa; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk

Pelaksanaan

Dan

Penyesuaian

Peristilahan

Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom.

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Donggala; 2.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3.

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala;

4.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;

5.

Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

6.

Dusun atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Dusun adalah bagian wilayah dalam Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa;

7.

Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam wilayah Desa;

8.

Pemekaran Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam wilayah Desa;

9.

Penggabungan Desa adalah penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru;

10. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada; 11. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil pemekaran yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri.

B A B II TUJUAN PEMBENTUKAN DESA Pasal 2 Tujuan Pembentukan Desa adalah meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna dalam pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan kemajuan pembangunan.

B A B III SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN DESA Bagian Pertama Faktor-Faktor Pembentukan Desa Pasal 3 Dalam Pembentukan Desa, harus dipenuhi faktor-faktor sebagai berikut: 1. Faktor penduduk yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Desa sedikitnya 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga; 2. Faktor luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat; 3. Faktor letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun-dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut; 4. Faktor prasarana dan sarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, prasarana dan sarana Pemerintahan Desa; 5. Faktor sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat; 6. Dalam Pembentukan Desa perlu mempedomani Pola Tata Desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan yang selaras dan sesuai dengan Tata Pemerintahan Desa, Tata Masyarakat dan Tata Ruang Fisik Desa guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

Bagian Kedua Nama, Batas dan Pembagian Wilayah Pasal 4 Dalam Pembentukan Desa harus menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas Desa dan potensi Desa serta jumlah dusun yang telah di bentuk.

B A B IV MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA Pasal 5 1.

2.

3.

4. 5. 6.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, masyarakat setempat atas usul Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD sampai penetapannya dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD. Pemekaran Desa terlebih dahulu harus dimusyawarahkan/dimufakatkan dan mendapat persetujuan BPD dengan memperhatikan faktor-faktor pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. Hasil musyawarah mengenai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang diusulkan kepada Bupati atas usul Kepala Desa dengan persetujuan BPD. Pemekaran Desa dilakukan melalui pembentukan Desa Persiapan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Desa dengan persetujuan BPD. Desa Persiapan untuk dapat ditetapkan menjadi Desa, harus memenuhi faktor-faktor pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. Tata cara pelaksanaan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMEKARAN

Pasal 6 1. 2.

Jika Pemekaran Desa secara nyata telah dilaksanakan, segera dibentuk Organisasi Pemerintahan Desa lengkap dengan aparaturnya. Desa Persiapan sebagai hasil Pemekaran Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Desa, diusulkan oleh Pemerintah Desa setelah mendapat persetujuan BPD kepada Bupati guna memperoleh penetapan sebagai Desa dengan melampirkan: a. Laporan hasil penelitian dan pertimbangan Pemerintah Desa tentang perlunya dilakukan Pemecahan Desa; b. Daftar nama, luas wilayah, jumlah penduduk dan potensi Desa dari Desa Induk dan Desa hasil pemekarannya dengan batas-batas wilayah Desanya; c. Peta wilayah Desa Induk yang dimekarkan dalam bentuk standar; d. Keputusan Bupati tentang Pemekaran Desa dan Pembentukan Desa Persiapan.

B A B VI PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA Pasal 7 1. 2.

3.

Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dimungkinkan untuk digabungkan atau dihapuskan. Penggabungan atau Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimusyawarahkan/dimufakatkan terlebih dahulu dengan BPD dengan memperhatikan kondisi dan keadaan Desa. Usul Penggabungan atau Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Kepala Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati untuk menetapkannya setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

B A B VII HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN Pasal 8 Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, mempunyai Organisasi Pemerintahan Desa yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut: 1. Hak: a. Menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri; b. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 2. Wewenang: a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa; b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dan atau Pemerintah Daerah Kabupaten. 3. Kewajiban: a. Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa yang bersangkutan; b. Menyelenggarakan administrasi Desa; c. Melakukan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; d. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga Desanya; e. Memelihara tanah Kas Daerah, usaha dan kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

B A B VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala. Disahkan di Donggala Pada tanggal 13 Februari 2001 BUPATI DONGGALA Ttd.

NABI BIDJA Diundangkan di Donggala Pada tanggal 17 Februari 2001 Pth. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA Ttd. ALI HANAFIE PONULELE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 12 TAHUN 2001 SERI C NOMOR 12 Salinan sesuai dengan aslinya: SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA KEPALA BAGIAN HUKUM, Ttd DARLIN GO LAMATAYA, SH NIP: 507 006 220

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA I. PENJELASAN UMUM Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebelumnya didasarkan pada Ketentuan sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, maka Pemerintahan Desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam Bab XI mulai dari Pasal 93 sampai dengan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengatur hal-hal pokok mengenai Desa dan sebagai pelaksanaan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut oleh Menteri Dalam Negeri ditetapkan beberapa ketentuan yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota tentang Pengaturan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun1999 tetnang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pada Bab XI mengatur hal-hal Pokok mengenai Desa, pada dasarnya benar-benar telah membawa nuansa dan paradigma baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sangat berbeda dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Beberapa paradigma baru yang pada hakekatnya merupakan perubahan di dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut antara lain meliputi: 1. Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. 3. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di Pengadilan. Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. 4. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.

5. Di Desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya sesuai kebutuhan Desa. Lembaga tersebut merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa, yaitu sebagai upaya mengikutsertakan masyarakat atas keseluruhan proses pembangunan Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. 6. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan Desa, bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa. 7. Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari para warganya. Dalam kaitan dengan beberapa paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan Desa tersebut, maka oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangannya sebagai Daerah Otonom dapat melakukan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa dengan mempertimbangkan aspek kemampuan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Partisipasi atau pelibatan masyarakat dalam proses Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Pembentukan Desa diwujudkan dalam bentuk prakarsa murni masyarakat yang disalurkan melalui usulan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten. Prakarsa murni masyarakat ini merupakan penerapan prinsip demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Desa. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Ayat 1 Butir a Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas