PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN NOMOR 02 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2011 – 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KABUPATEN BURU SELATAN

Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan daerah sesuai semangat desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; b. bahwa konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan sinergitas pembagunan antar daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan perlu dilakukan secara efektif,efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; c. bahwa untuk pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah maupun program kewilayahan yang disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif, diperlukan perencanaan daerah; d. bahwa berubahnya struktur kelembagaan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor ….Tahun …… tentang Organisasi Perangkat Daerah mengakibatkan berubahnya target-target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dand, konsideran menimbang ini perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011–2016 dengan Peraturan Daerah; 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4878); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Perda RPJMD - Kabupaten Buru Selatan TAHUN 2011-2016

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3455); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negaqra Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Perda RPJMD - Kabupaten Buru Selatan TAHUN 2011-2016

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan; 20. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buru Selatan; 21. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buru Selatan; 22. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Buru Selatan.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN dan BUPATI BURU SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2011-2016. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah Kabupaten Buru Selatan; 2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan; 3. Kepala Daerah, adalah Bupati Buru Selatan;

Perda RPJMD - Kabupaten Buru Selatan TAHUN 2011-2016

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan; 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan; 6. Perencanaan, adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia ; 7. Pembangunan Nasional, adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara ; 8. Pembangunan Daerah, adalah bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ; 9. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangkamenengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakatditingkat pusat dan daerah ; 10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah, adalahdokumen perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun ; 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah,adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun ; 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untukperiode 5 (lima) tahun ; 13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 14. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 15. Visi, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan ; 16. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi ; 17. Strategi, adalah cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program ; 18. Kebijakan, adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan ; 19. Program, adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan olehinstansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintahuntuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran ; 20. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah sekumpulan rencana kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah ; 21. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah sekumpulan rencana kerja beberapaSatuan Kerja Perangkat Daerah ; 22. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah, adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah atau kawasan ; 23. Kegiatan, adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja,sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program

Perda RPJMD - Kabupaten Buru Selatan TAHUN 2011-2016

dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa; 24. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM, adalah tolok ukur kinerja daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat ; 25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang, adalah forumantar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN RPJM DAERAH Pasal 2 Maksud penyusunan RPJM Daerah adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan danpelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran aspirasi masyarakat Kabupaten Buru Selatan guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Pasal 3 Tujuan penyusunan RPJM Daerah adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu5 (lima) tahun mendatang dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Buru Selatan. BAB III SISTEMATIKA RPJM DAERAH Pasal 4 Sistematika RPJM Daerah Kabupaten

Buru SelatanTahun 2011-2016, disusun sebagai

berikut : BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB 3

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB 4

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB 5

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

BAB 6

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 7

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

BAB 8

INDIKASI PROGRAM DAN PAGU INDIKATIF

BAB 9

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB 10

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Perda RPJMD - Kabupaten Buru Selatan TAHUN 2011-2016

BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN Pasal 5 RPJM Daerah Kabupaten Buru SelatanTahun 2011-2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 7 Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan. Ditetapkan di Namrole, Pada tanggal 30 Juli 2013 BUPATI BURU SELATAN

TAGOP SUDARSONO SOULISA Diundangkan di Namrole Pada tanggal 30 Juli 2013 SEKRETARIS DAERAH

MAHMUD SOUWAKIL, SH.,MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 49

Perda RPJMD - Kabupaten Buru Selatan TAHUN 2011-2016

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN BURU SELATAN NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM DAERAH) KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2011-2016

I. PENJELASAN UMUM Bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011-2016 dengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2013 NOMOR...

Perda RPJMD - Kabupaten Buru Selatan TAHUN 2011-2016