PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang :
a.
bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan harus diubah untuk disesuaikan;
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat
:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ); 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ); 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 );
2
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 ); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538 ); 9.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bengkalis.
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis; c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis; d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis;
2
3
e. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bengkalis; g. Bangunan adalah sebuah atau sekelompok bangunan yang didirikan untuk dipergunakan sebagai tempat tinggal, tempat usaha dan keperluan lainnya atau bagian yang bersangkutan dengan bangunan tersebut yang bersifat permanen dan semi permanen di atas tanah atau perairan; h. Mendirikan Bangunan adalah usaha / pekerjaan untuk membuat atau mendirikan bangunan; i. Merubah Bangunan adalah usaha/ pekerjaan untuk merubah bentuk, dasar dan sifat bangunan semula baik bangunan induk maupun bangunan urutannya; j. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar Desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan yang didirikan sesuai dengan rencana tat ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan ( KDB ), Koefisien Luas Bangunan ( KLB ), Koefisien Ketinggian Bangunan ( KTB ) yangditetapkan dan sesuai pula dengan syarat – syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut; k. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan; l. Retribusi Izin mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin Mendirikan Bangunan Oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan; m. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pmungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan Bangunan. o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi; p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
3
4
q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar; r. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; t. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usah maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, dana pensiun ,perekutuan, perumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. BAB II KETENTUAN PERIZINAN Pasal 2 1. Setiap Orang Pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan harus mendapat Izin dari Kepala Daerah; 2 Persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 3 Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Mendirikan Bangunan. Pasal 4 Objek Retrbusi setiap Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Pasal 5 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
4
5
BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas lantai bangunan atau panjang lari bangunan dengan indeks peruntukan bangunan (LLBxIPB ) atau ( PLBxIPB ). (2) Besarnya Indeks Peruntukan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
NO 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
JENIS PERUNTUKAN 2. Bangunan Fasilitas Umum/ Sosial Non Komersial Bangunan Pemerintah Bangunan Rumah Tempat Tinggal Bangunan Perdagangan / Pertokoan Bangunan Industri dan Gudang Bangunan Hotel dan Sejenisnya Bangunan Kantor dan Sejenisnya Bangunan Fasilitas Umum / Sosial Komersial Bangunan Jembatan / Dermaga Bangunan Pelataran, Lapangan Olah Raga dan Sejenisnya Bangunan Pagar dan Turap
INDEKS 3. 0,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
5
6
BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 9 (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan Konstruksi dan Kategori Lokasi Bangunan.
Jenis
Peruntukan,
Jenis
(2) Kategori Lokasi Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
NO
LOKASI BANGUNAN
KATAGORI
1.
2.
3.
1.
Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Mandau.
I
2.
Kecamatan Pinggir, Kecamatan Merbau, Kecamatan Rupat, Kecamatan Bantan, Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Kecamatan Rangsang.
II
3.
Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rupat Utara dan Kecamatan Siak Kecil.
III
(3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini, ditetapkan sebagai berikut : BESARNYA TARIF Rp./M2 LUAS LANTAI BANGUNAN PERMANEN SEMI PERMANEN KI K II K III KI K II K III 3 4 5 6 7 8
NO
PERUNTUKAN BANGUNAN
1
2
1.
Rumah Tempat Tinggal Perniagaan/Toko Industri dan Gudang Hotel dan Sejenisnya Kantor dan Sejenisnya Fasilitas Umum/Sosial Komersial Fasilitas Umum/Sosial NonKomersial Jembatan/Dermaga Pelataran/Lapangan Olah Raga & sejenisnya
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
6
3.250
2.650
2.000
2.750
2.250
1.700
3.500 4.000 4.000 3.500 3.500
2.850 4.000 4.000 2.850 2.850
2.150 3.950 3.950 2.150 2.150
3.000 3.250 3.250 3.000 3.000
2.450 3.250 3.250 2.450 2.450
1.850 3.200 3.200 1.850 1.850
3.250
2.650
2.000
2.750
2.250
1.700
2.500
2.000 1.550
2.250
1.850
1.400
1.500
1.250 950
1.750 1.400
1.450
7
(3) Apabila Bangunan yang didirikan adalah Bangunan Bertingkat atau lebih dari 1 (satu) lantai, maka besarnya tarif retribusi untuk setiap lantai berikutnya ditetapkan sebesar 75% dari besarnya tarif yang tercantum pada ayat (3) paal ini. (4) Khusus untuk Bangunan Pagar dan Turap, besarnya retribusi adalah sebagai berikut :
NO
PERUNTUKAN BANGUNAN
1
2
1.
Pagar dan Turap
BESARNYA TARIF Rp./M2 LUAS LANTAI BANGUNAN PERMANEN SEMI PERMANEN KI K II K III KI K II K III 3 4 5 6 7 8 2.500
2.000
1.550
2.250
1.750
1.400
BAB VIII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI Pasal 10 Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dengan tarif menurut Katagori Lokasi Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) dan (4) atau ayat (5) Peraturan Daerah ini (Retribusi = LLB X IPB X Tarif) atau (Retribusi = PLB X IPB X Tarif).
BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11 Wilayah Pemungutan retribusi adalah Kabupaten Bengkalis.
BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 12 Masa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Pasal 13 Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
7
8
BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 14 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah. BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16 (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Secara Jabatan dan SKRD Tambahan. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD. Pasal 17 (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
8
9 (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 18 (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 19 (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. BAB XV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 20 (1) Kepala Daerah dapat pembebasan retribusi.
memberikan
pengurangan,
keringanan
dan
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XVI TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN Pasal 21 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangundangan Retribusi Daerah.
9
10
(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya. (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar. (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya. (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima. (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (5) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.
BAB XVII TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN Pasal 22 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterima oleh Wajib Retribusi. (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran. (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan diterima. (5) Bilamana telah lewat waktu 6(enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
10
11
BAB XVIII TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 23
(1)
Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
(2)
Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
(3)
Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
Pasal 24
(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
Pasal 25
(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
11
12
BAB XIX KADALUWARSA Pasal 26 (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila: a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau ; b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XX TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA Pasal 27 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapus. (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini. BAB XXI PENGELOLAAN Pasal 28 Pengelolaan Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XXII INSTANSI PEMUNGUT Pasal 29 Instansi pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XXIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 30 Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
12
13 BAB XXIV KETENTUAN PIDANA Pasal 31 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah yang diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XXV PENYIDIKAN Pasal 32 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; i.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
13
14 j.
Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 34 Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 1999 Seri B Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 35 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.
Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 27 Mei 2004. BUPATI BENGKALIS d.t.o H. SYAMSURIZAL Diundangkan di Bengkalis pada tanggal 28 Mei 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Drs.H.SULAIMAN,DIPL.PS PEMBINA UTAMA MUDA NIP.170006818.LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2004 NOMOR 05.
14
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
I.
PENJELASAN UMUM. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka terhadap semua Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Retribusi Daerah muatan materinya harus disesuaikan dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai Peraturan Pelaksanaannnya. Penyesuaian dimaksud selain berkaitan dengan Substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah, juga berkaitan dengan struktur dan besaran tarif yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini. Bahwa dalam upaya peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat dipungut serta dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk ikut mensukseskan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, dan dengan demikian diharapkan akan dapat meningkatkan Penerimaan Daerah dari sektor Retribusi.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1
: Cukup jelas.
Pasal 2
: Cukup jelas.
Pasal 3
: Cukup jelas.
Pasal 4
: Cukup jelas.
Pasal 5
: Cukup jelas.
Pasal 6
: Cukup jelas.
Pasal 7
: Cukup jelas.
Pasal 8
: Cukup jelas.
15
Pasal 9
: Cukup jelas.
Pasal 10
: Cara menghitung retribusi, masing – masing untuk : a. Bangunan Non Pagar dan Jembatan adalah LLB x IPB x Tarif. b. Bangunan Pagar dan Jembatan adalah PLB x IPB x Tarif.
2
Pasal 11
: Cukup jelas.
Pasal 12
: Cukup jelas.
Pasal 13
: Cukup jelas.
Pasal 14
: Cukup jelas.
Pasal 15
: Cukup jelas.
Pasal 16
: Cukup jelas.
Pasal 17
: Cukup jelas.
Pasal 18
: Cukup jelas.
Pasal 19
: Cukup jelas.
Pasal 20
: Cukup jelas.
Pasal 21
: Cukup jelas.
Pasal 22
: Cukup jelas.
Pasal 23
: Cukup jelas.
Pasal 24
: Cukup jelas.
Pasal 25
: Cukup jelas.
Pasal 26
: Cukup jelas.
Pasal 27
: Cukup jelas.
Pasal 28
: Cukup jelas.
Pasal 29
: Cukup jelas.
Pasal 30
: Cukup jelas.
Pasal 31
: Cukup jelas.
Pasal 32
: Cukup jelas.
Pasal 33
: Cukup jelas.
Pasal 34
: Cukup jelas. 16
Pasal 35
: Cukup jelas.
17
