PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR
16
TAHUN 2010
TENTANG PENGELOLAAN PASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL, Menimbang : a. bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan ujung tombak perekonomian Nasional yang perlu ditingkatkan, diantaranya melalui pengelolaan dan pengembangan pasar yang dapat memenuhi permintaan masyarakat yang usahanya dikelola secara baik; b. bahwa pasar memiliki peranan yang strategis, selain menciptakan lapangan kerja yang luas juga akan dapat menumbuhkan dunia usaha dan kewiraswastaan baru dalam jumlah banyak yang mempunyai keterkaitan luas dengan sektor produksi dan jasa lainnya, sehingga pasar dapat menumbuhkan tata perdagangan yang lebih mantap, lancar, efektif dan efisien serta berkelanjutan dalam satu mata rantai perdagangan Nasional yang kokoh; c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha di pasar, serta mewujudkan pasar sebagai pusat kegiatan perekonomian masyarakat, diperlukan adanya pengaturan pengelolaan pasar di Kabupaten Bantul; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengelolaan Pasar; Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 1
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa; 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I I Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I I Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 1987); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri D Nomor 14); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seri D Nomor 13); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri C Nomor 7);
2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. 6. Kantor Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disebut Kantor Pasar adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul. 7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul. 8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. 9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 10. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. 11. Pasar Seni Gabusan adalah tempat bertemunya para pengrajin di Kabupaten Bantul dalam rangka promosi dan ajang kegiatan seni serta menjual hasil kerajinan. 12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. 13. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. 14. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat. 15. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan. 16. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa. 17. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa. 3
18. Pelataran (arahan) adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar. 19. Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar. 20. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang. 21. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 22. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik pemerintah daerah; 23. Surat hak pemanfaatan tempat berjualan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan kios atau los untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara menetap. 24. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disebut KBP adalah bukti diri bagi pedagang yang mempunyai surat hak pemanfaatan tempat berjualan. 25. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disebut KIP adalah bukti diri bagi pedagang yang menggunakan pelataran. 26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana. 27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Pengelolaan Pasar dilaksanakan berasaskan atas : a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kesamaan kedudukan; d. kemitraan; e. ketertiban dan kepastian hukum; f. kelestarian lingkungan; g. kejujuran usaha; dan h. persaingan sehat (fairness) (2) Pengelolaan Pasar dilaksanakan dengan tujuan : a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional; b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya; c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern disuatu wilayah tertentu agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan;
4
d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan; e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; dan f. mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisiensi, dan berkelanjutan. BAB III RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN PENGELOLAAN PASAR Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 3 (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan toko modern yang ada di Kabupaten Bantul. (2) Pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Fungsi Pasar Pasal 4 (1) Pasar berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa. (2) Selain fungsi sebagaimana pada ayat (1) pasar dapat berfungsi untuk kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan atau jasa. Bagian Ketiga Pengelolaan Pasar Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi. (2) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitasnya; b. pengelolaan kebersihan pasar; c. penataan, penertiban dan pengamanan pasar; d. penataan dan pemberdayaan pedagang; e. pengendalian dan pengembangan kegiatan perekonomian di pasar; f. penetapan dan pemungutan retribusi dan pungutan lainnya; dan g. pengelolaan kawasan di sekitar pasar. (3) Penetapan batas kawasan di sekitar pasar yang merupakan daerah pengaruh pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
5
Pasal 6 (1) Dalam rangka pengelolaan pasar Pemerintah Daerah berwenang melakukan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar. (2) Dalam rangka menciptakan pasar yang aman, nyaman dan tertib, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan tata tertib di pasar. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB IV FASILITAS PASAR Pasal 7 (1) Fasilitas utama berupa kios, los dan pelataran. (2) Fasilitas penunjang terdiri atas : a. tempat parkir kendaraan; b. tempat bongkar muat barang; c. tempat penyimpanan barang; d. tempat promosi; e. tempat pelayanan kesehatan; f. tempat ibadah; g. kantor pengelola; h. kamar mandi dan cuci (MCK); i. sarana pengamanan; j. sarana pengelolaan kebersihan; k. sarana air bersih; l. instalasi listrik; m. penerangan umum; n. sarana penghijauan dan drainase; dan o. sarana penunjang lainnya sesuai kemampuan Pemerintah Daerah. Pasal 8 (1) Masyarakat dapat berpartisipasi melaksanakan pembangunan fasilitas pasar atas biaya sendiri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi hak milik Pemerintah Daerah. (3) Tata cara partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB V KELAS PASAR, NAMA PASAR DAN PENGATURAN JENIS DAGANGAN Bagian Kesatu Kelas Pasar Pasal 9 (1) Pasar kelas I, dengan kriteria : a. hari pasaran setiap hari; b. keluasan kios lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas pasar; c. fasilitas penujang berupa: 1. tempat parkir kendaraan; 2. tempat bongkar muat; 6
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
tempat promosi; tempat ibadah; kantor pengelola; kamar mandi wc; sarana pengamanan; sarana pengelolaan kebersihan; sarana air bersih; instalasi listrik; penerangan umum; dan radio pasar.
(2) Pasar kelas II, dengan kriteria : a. hari pasaran tidak setiap hari; b. keluasan kios kurang dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas pasar; c. fasilitas penujang berupa: 1. tempat parkir kendaraan; 2. tempat promosi; 3. tempat ibadah; 4. kantor pengelola; 5. kamar mandi wc; 6. sarana pengamanan; 7. sarana pengelolaan kebersihan; 8. sarana air bersih; 9. instalasi listrik; 10. penerangan umum; dan 11. radio pasar. (3) Pasar kelas III, dengan kriteria : a. hari pasaran tidak setiap hari; b. hanya terdapat bangunan los dan tidak terdapat bangunan kios; c. fasilitas penujang berupa: 1. tempat parkir 2. tempat promosi; 3. tempat ibadah; 4. kantor pengelola; 5. kamar mandi wc; 6. sarana pengamanan; 7. sarana pengelolaan kebersihan; 8. sarana air bersih; 9. instalasi listrik; dan 10. penerangan umum. Bagian Kedua Nama Pasar Pasal 10 Nama pasar dan kelas pasar akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Ketiga Pengaturan Jenis Dagangan Pasal 11 (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan jenis dagangan untuk setiap pasar, agar terjamin ketertiban dan kenyamanan pelayanan masyarakat di pasar. (2) Pengaturan jenis dagangan untuk setiap pasar diatur oleh SKPD yang membidangi. 7
BAB VI BENTUK-BENTUK HAK PEMANFAATAN PASAR Bagian Kesatu Surat Keterangan Hak Pemanfaatan Kios dan Los Pasal 12 (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa di pasar wajib mengajukan permohonan surat keterangan hak pemanfaatan kepada Bupati cq Kepala Kantor. (2) Surat keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. surat keterangan hak pemanfaatan kios; dan b. surat keterangan hak pemanfaatan los. Pasal 13 (1) Masa berlakunya surat keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur sebagai berikut : a. bagi pemegang surat keterangan hak pemanfaatan orang pribadi, masa berlakunya surat keterangan hak pemanfaatan selama pemegang hak masih melakukan kegiatan jual beli di pasar dan dapat diturunkan kepada anaknya secara turun temurun; b. Apabila pemegang hak sebagaimana dimaksud huruf a meninggal dunia, maka hak pemanfaatan kios atau los kembali kepada SKPD pengelola pasar, ahli waris (anak) dari pemegang hak pemanfaatan wajib mengajukan balik nama paling lama 3 (tiga) bulan sejak pemegang hak meninggal dunia dan dibuktikan dengan: 1. foto copy akta kematian atau surat kematian dari pejabat yang berwenang; dan 2. foto copy akta kelahiran pemohon perubahan hak pemanfaatan. c. bagi pemegang surat keterangan hak pemanfaatan badan, masa berlakunya selama pemegang hak masih melakukan kegiatan usaha di pasar. (2) Surat keterangan hak pemanfaatan tidak dapat dipergunakan sebagai jaminan/agunan kepada pihak/lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya. (3) Surat keterangan hak pemanfaatan diberikan kepada pedagang maksimal 2 (dua) unit dalam setiap pasar. (4) Surat keterangan hak pemanfaatan tidak dapat dipindahtangankan kecuali ada ijin tertulis dari Bupati atau SKPD yang ditunjuk. (5) Persyaratan dan tata cara permohonan surat keterangan hak pemanfaatan dan pemindahtanganan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua KBP dan KIP Pasal 14 (1) Setiap pemegang surat keterangan hak pemanfaatan akan diberikan KBP. (2) Setiap pedagang yang berjualan dipelataran dalam wilayah pasar akan diberikan KIP. (3) Masa berlaku KBP adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (4) Masa berlaku KIP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. (5) Permohonan perpanjangan KBP dan KIP wajib diajukan paling lama 15 (limabelas) hari sebelum berakhir masa berlakunya.
8
(6) KBP dan KIP ditetapkan oleh Kepala Kantor. (7) Pelayanan KBP dan KIP tidak dipungut retribusi atau gratis. (8) Tata cara permohonan KBP dan KIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VII KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 15 (1) Setiap pedagang berkewajiban : a. menempati tempat jualan sesuai dengan haknya dan peruntukannya; b. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan dan keutuhan bangunan pasar; c. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur, rapi serta tidak mengganggu aktifitas dan lalu lintas orang dan barang di pasar; d. melaporkan setiap kerusakan bangunan kepada Kepala Kantor melalui koordinator pasar yang bersangkutan; e. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kantor apabila bermaksud menghentikan pemanfaatan kios atau los paling lama 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian; f. mentaati tata tertib yang telah disepakati bersama antara pengguna pasar dan atau pengelola; dan g. mentaati segala kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati dan atau Kepala Kantor. (2) Bagi pedagang baru wajib mengajukan permohonan KBP atau KIP. Hak Pasal 16 (1) Setiap pedagang berhak : a. menggunakan kios atau los untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa di pasar; b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah yang mendukung kenyamanan kegiatan usaha di pasar; dan c. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam peningkatan usahanya. (2) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah dan atau pedagang di pasar secara ramah, tertib, aman dan nyaman. Larangan Pasal 17 (1) Setiap pedagang dilarang : a. tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau pelataran yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif; b. memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan sebagaimana tercantum dalam KBP dan KIP; c. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. menyewakan kios atau los atau pelataran kepada pihak lain. e. mengalihfungsikan kios atau los atau pelataran. f. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau pelataran atau lahan pasar yang bukan haknya; g. membuang/menempatkan sampah dan benda-benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar; 9
h. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar; i. membeli/mendapatkan surat keterangan hak pemanfaatan selain dari Pemerintah Daerah; dan j. mendirikan bangunan di pasar tanpa izin dari Kepala Kantor. (2) Setiap orang atau badan dilarang : a. menginap, tidur, bertempat tinggal atau berada di dalam pasar diluar waktu kegiatan pasar; b. melakukan praktek rentenir; c. melakukan praktek percaloan; d. menggelandang, mengemis atau mengamen; e. menjualbelikan surat hak pemanfaatan yang dimiliki kepada pihak lain; f. menjaminkan sebagai agunan surat hak pemanfaatan yang dimiliki kepada pihak/lembaga pemberi modal; g. mengubah, menambah dan atau mengurangi bangunan yang ada di pasar tanpa izin; h. menggunakan pasar untuk kegiatan selain jual beli barang dan atau jasa; i. menggunakan pasar untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dapat mengganggu ketertiban umum; j. membawa atau menyimpan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor di loronglorong atau kedalam pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar; k. meletakkan dan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar; l. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya; dan m. menyalurkan aliran listrik, air ke dalam kios, los atau pelataran tanpa ijin dari yang berwenang. BAB VIII TOKO MODERN Bagian kesatu Pendirian Pasal 18 (1) Pendirian Toko Modern baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan : a. kepadatan penduduk; b. perkembangan pemukiman baru; c. aksesbilitas wilayah (arus lalu lintas); d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko diwilayah sekitar yang lebih kecil daripada toko modern tersebut. (2) Pendirian Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Toko Modern dimaksud. (3) Lokasi pendirian Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul termasuk peraturan zonasinya. (4) Pendirian Toko Modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah termasuk koperasi, yang ada diwilayah yang bersangkutan; b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Toko Modern; dan 10
c. menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman. (5) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Toko Modern dengan pihak lain. (6) Tata cara dan persyaratan pendirian Toko Modern diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Perijinan Pasal 19 (1) Untuk melakukan usaha Toko Modern wajib memiliki IUTM. (2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat. (3) Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati. (4) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Batasan Luas Lantai Toko Modern Pasal 20 (1) Batasan luas lantai penjualan toko modern adalah sebagai berikut : a. minimarket, kurang dari 400 M2 (empat ratus meter persegi); b. supermarket, 400 M2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 M2 (lima ribu meter persegi); c. hypermarket, lebih dari 5.000 M2 (lima ribu meter persegi); d. departemen store, lebih dari 400 M2 (empat ratus meter persegi); dan e. perkulakan, lebih dari 5.000 M2 (lima ribu meter persegi). (2) Usaha Toko Modern dengan modal usaha dalam negeri 100% (seratus persen) adalah : a. minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 M2 (empat ratus meter persegi); b. supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi); dan c. departemen store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi). Bagian Keempat Lokasi, dan Jarak Pendirian Pasal 21 (1) Lokasi pendirian toko modern mengacu pada Tata Ruang yang berlaku. (2) Jarak pendirian : a. jarak pendirian minimarket dengan pasar tradisional minimal 3.000 meter; b. jarak pendirian supermarket dan departemen store dengan pasar tradisional minimal 3.000 meter; dan c. jarak pendirian hypermarket dan perkulakan dengan pasar tradisional minimal 5.000 meter.
11
BAB IX PASAR DESA DAN PASAR SENI GABUSAN Pasal 22 (1) Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (2) Pasar Seni Gabusan adalah tempat bertemunya para pengrajin di Kabupaten Bantul dalam rangka promosi dan ajang kegiatan seni serta menjual hasil kerajinan. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pasar Desa dan Pasar Seni Gabusan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB X PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 23 (1)
Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Hak Pemanfaatan ditugaskan kepada SKPD yang membidangi.
(2)
Pelaksanaan penerbitan IUTM ditugaskan kepada melaksanakan tugas dibidang pelayanan perijinan.
(3)
Pemberdayaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pasar tradisional ditugaskan kepada SKPD yang membidangi.
(4)
Pemberdayaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap toko modern ditugaskan kepada perangkat daerah yang membidangi.
(5)
Pembinaan terhadap pasar desa ditugaskan kepada perangkat daerah yang membidangi berupa : a. memberikan pedoman pengelolaan pasar desa; b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa; c. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan d. melakukan fasilitasi pasar desa dalam bekerja sama dengan pihak ketiga.
(6)
Dalam menerbitkan izin, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerjasama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait.
(7)
Pemerintah Daerah wajib dikelola.
melakukan kajian terhadap
perangkat
daerah
yang
potensi pasar yang belum
BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 24 (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dapat dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. peringatan tertulis; b. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan; c. pembatalan surat keterangan hak pemanfaatan; d. penghentian kegiatan jual beli; e. penertiban barang dagangan; f. denda administratif; dan/atau g. pembongkaran bangunan. 12
Pasal 25 (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa : a. penertiban barang dagangan. b. penghentian kegiatan jual beli; dan c. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan. (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i atau mendapatkan surat keterangan hak pemanfaatan selain dari Pemerintah Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis; dan b. denda administrasi. (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j dikenakan sanksi administratif berupa : a. penghentian kegiatan jual beli; dan b. pembongkaran bangunan. Pasal 26 (1) Pemegang Surat keterangan hak pemanfaatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dan f dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis; dan b. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan. (2) Pemegang surat keterangan hak pemanfaatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis; dan b. pembongkaran bangunan. (3) Pemegang surat keterangan hak pemanfaatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf i dan k dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis; b. penertiban barang dagangan; dan c. penghentian kegiatan jual beli. Pasal 27 Pemegang surat keterangan hak pemanfaatan yang terlambat memperbaharui KBP atau KIP melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak masa berlakunya KBP atau KIP habis dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pasal 28 Ahli waris pemegang surat keterangan hak pemanfaatan yang tidak melaporkan kematian pemegang surat keterangan hak pemanfaatan dan memohon perubahan nama pemegang, dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis; b. pembatalan surat keterangan hak pemanfaatan; dan atau c. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan. Pasal 29 (1) Penerapan sanksi administratif dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi. (2) Dalam penerapan sanksi administratif SKPD yang membidangi Polisi Pamong Praja. 13
dibantu oleh Satuan
(3) Tata cara pemberian sanksi administratif dan besaran denda administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 30 (1)
Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)
Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 31
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf a diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32 Segala izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya, dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.
14
Pasal 34 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2010 BUPATI BANTUL, ttd SRI SURYA WIDATI
Diundangkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd
GENDUT SUDARTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI C NOMOR 16 TAHUN 2010
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum Penata Tingkat I (III/d) NIP.196402191986031023
15
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR
16
TAHUN 2010
TENTANG PENGELOLAAN PASAR I.
UMUM Peningkatan perekonomian daerah merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam usaha meningkatkan perekonomian daerah usaha kecil menengah merupakan sektor usaha yang mampu bertahan terhadap berbagai krisis ekonomi yang terjadi baik skala nasional maupun regional. Usaha kecil dan menengah secara mayoritas menggunakan pasar khususnya pasar tradisional sebagai tempat melakukan aktifitas jual beli barang dan atau jasa, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menumbuhkembangkan dan memfasilitasinya secara optimal. Dengan demikian sarana dan prasarana kegiatan perdagangan di pasar harus selalu ditingkatkan agar masyarakat menjadi nyaman, aman dan membudaya untuk bertransaksi di pasar. Di samping tugas Pemerintah Daerah, usaha peningkatan sarana dan prasarana di pasar, juga tanggung jawab bersama masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat pengguna fasilitas pasar sangat diperlukan, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan rasa keadilan. Dalam usaha peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar, sudah tidak dapat menampung perkembangan dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat saat ini, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang baru sesuai perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 16
Cukup jelas Pasal 5 Penjelasan ayat (2) huruf g, yang dimaksud pengelolaan kawasan disekitar pasar meliputi pengelolaan parkir dan reklame.
Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas 17
Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas
Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas
18
