PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGERANG, Menimbang
:
a.
b.
c.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
bahwa Pedoman tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil DI lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 28 Tahun 2009; bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009 Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud hal tersebut huruf a di atas sudah tidak sesuai , sehingga perlu ditinjau kembali ; bahwa dengan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 6. Peraturan….
-26.
Memperhatikan
:
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4790) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Tangerang. 3. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan. 4. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan. 5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas. 6. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah Kelengkapan Pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
BAB II PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 2 Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang terdiri dari : a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari : (1). PDH warna kaki; (2). PDH batik; b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan lurah dan g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
Pasal 3…
-3Pasal 3 Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai. Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 4 (1)
PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf (a) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
(2)
PDH Warna Kaki terdiri dari : a. PDH Pria : 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki 2. Celana panjang warna khaki; dan 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam. b. PDH Wanita : 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna kaki; dan 3. Sepatu pantovel warna hitam c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
(3)
PDH Batik, Terdiri dari : a. Lengan pendek dengan motif batik, bagi pria dan wanita, untuk hari jum’at. b. Lengan pendek dengan motif batik daerah Kabupaten Tangerang bagi pria dan wanita, untuk hari kamis. c. PDH Batik untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. d. Ketentuan huruf b. berlaku jika sudah ada penetapan motif batik daerah.
(4)
Bagi pegawai bergolongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH. Pasal 5
PDH. Camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf (f) terdiri dari : a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna kaki. 2. Celana warna khaki 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam. b. PDH Camat Wanita dan Lurah Wanita 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna kaki; dan 3. Sepatu pantovel warna hitam. c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 peraturan ini.
Bagian Ketiga…
-4Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian Pasal 6 (1) PSH Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b), dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum. (2) PSH Pria : a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama; b. Leher berdiri dan terbuka; c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan d. Kancing lima buah (3) PSH wanita: a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama. b. Leher berdiri dan terbuka. c. Tiga saku, satu atas kiri dua bawah kanan dan kiri; dan d. Kancing lima buah. (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
Bagian Keempat Pakaian Sipil Resmi Pasal 7 (1)
(2)
(3)
(4)
PSR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf (c) dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari. PSR Pria : a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama; b. Leher berdiri dan terbuka; c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, dan d. Kancing lima buah. PSR Wanita : a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama; b. Leher berdiri dan terbuka; c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan d. Kancing lima buah PSR Wanita berjibab dan hamil menyesuaikan.
Bagian Kelima Pakaian Sipil Lengkap Pasal 8 (1)
PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (d) dipakai pada upacaraupacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi ke luar negeri. (2) PSL Pria…
-5(2)
(3)
(4)
PSL Pria : a. Jas warna gelap; b. Celana panjang warna sama; dan c. Kemeja dengan dasi. PSL Wanita : a. Jas warna gelap; b. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama; dan c. Kemeja dengan dasi. PSL Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
Bagian Keenam Pakaian Dinas Lapangan Pasal 9 (1) (2)
(3) (4)
PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf (e) dipakai dalam menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis. PDL Pria dan Wanita : a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki; b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan c. Sepatu kulit warna hitam. PDL Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional dilapangan. Bagian Ketujuh Pakaian Dinas Upacara Pasal 10
PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (g), dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya. Pasal 11 PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (g), terdiri dari : a. PDU Camat dan Lurah Pria : 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas; 2. Celana panjang warna putih; dan 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam. b. PDU Camat dan Lurah Wanita : 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning; 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan 3. Sepatu fantovel warna hitam. c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
Pasal 12…
-6Pasal 12 Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas Pasal 13 Atribut Pakaian Dinas terdiri dari : a. Tutup Kepala; b. Tanda Pangkat; c. Tanda Jabatan; d. Lencana KORPRI; e. Tanda Jasa; f. Papan Nama; g. Lambang Daerah Kabupaten Tangerang dan h. Tanda Pengenal. Bagian Kedua Tutup Kepala Pasal 14 Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari : a. Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam; b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan c. Topi Lapangan. Bagian Ketiga Tanda Pangkat Pasal 15 (1) (2)
(3)
Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menunjukan tingkat dalam status selaku camat dan lurah; Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan kain dan logam, warna kuning emas; dan b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam. Tanda Pangkat dipakai diatas bahu kiri dan kanan. Bagian Keempat Tanda Jabatan Pasal 16
(1) (2) (3)
Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf C menunjukan jabatan selaku Camat dan Lurah. Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam. Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan. Bagian Kelima…
-7Bagian Kelima Lencana KORPRI Pasal 17 (1) (2)
(3)
Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas. Lencana KORPRI sebagaimana pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain border warna kuning emas. Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri. Bagian Keenam Tanda Jasa Pasal 18
(1)
(2)
(3) (4)
Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan Negara. Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Pita Tanda Jasa; b. Bintang Tanda Jasa. Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian Dinasnya. Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa. Bagian Ketujuh Papan Nama Pasal 19
(1) (2)
Papan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf f menunjukan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm diatas saku. Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Bahan Dasar ebonite/plastic, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
Bagian Kedelapan Nama Kabupaten Pasal 20 (1) (2)
Nama Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf g menunjukan tempat kerja. Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KABUPATEN TANGERANG.
Bagian Kesembilan…
-8Bagian Kesembilan Lambang Kementerian Departemen Dalam Negeri, Provinsi dan Kabupaten Pasal 21 (1)
(2)
(3)
Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g menggambarkan landasan filosofis masing-masing daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas masing-masing Daerah dan Kabupaten. Lambang Daerah Kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu. Lambang Daerah Kabupaten Tangerang berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Bagian Kesepuluh Tanda Pengenal Pasal 22
(1) (2) (3)
Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf h untuk mengetahui identitas seorang pegawai. Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan tugas. Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI. Pasal 23
(1) (2)
Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik. Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran : a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm. Pasal 24
Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 terdiri dari : a. Bagian Depan : 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian 2. Lambang Departemen Dalam Negeri atau Lambang Daerah 3. Nama Instansi atau nama Pemerintah Daerah;dan 4. Nama Komponen atau Unit Organisasi b. Bagian Belakang : 1. Nama pegawai; 2. Nomor Induk pegawai; 3. Eselon Jabatan Struktural atau nama Jabatan Struktural; 4. Golongan Darah; 5. Alamat Kantor; 6. Tanggal dikeluarkan 7. Pejabat yang mengeluarkan 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan 9. Nama jelas pendapat yang mengeluarkan.
Pasal 25…
-9Pasal 25. (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 didasarkan pada jabatan yang di jabat oleh pegawai. (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri : a. Warna coklat untuk pejabat eselon I b. Warna merah untuk pejabat eselon II c. Warna biru untuk pejabat eselon III d. Warna hijau untuk pejabat eselon IV e. Warna kuning untuk pejabat eselon V f. Warna orange untuk pegawai non eselon; dan g. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional. Pasal 26 Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT Pasal 27 (1)
(2)
(3) (4) (5) (6)
(7)
Atribut PDH di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten , lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal. Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat nama dan tanda jasa. Atribut PSH terdiri atas papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda pengenal. Atribut PSR hanya papan nama. PSL tidak memakai atribut. Atribut PDL di lingkungan Pemerintahan Kabupaten terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal. Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas Lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
Pasal 28 (1) (2)
Pemerintahan Kabupaten Tangerang dapat memakai logo dan nama, Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pakaian dinas. Pemakaian dan penempatan logo dan nama satuan Kerja Perangkat daerah diatur oleh Bupati dengan memperhatikan estetika.
BAB V….
-10BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 29 Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas. Pasal 30 Pakaian Dinas pada jenis pelayanan publik tertentu yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.
BAB VI PENUTUP Pasal 31 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 32 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang. Ditetapkan di : Tigaraksa Pada tanggal : 6 - 9 - 2010 BUPATI TANGERANG ttd
H. ISMET ISKANDAR Diundangkan di : Tigaraksa Pada tanggal : 6 - 9 - 2010 SEKRETARIS DAERAH ttd
H. HERMANSYAH BERITA DAERAH TAHUN 2010 NOMOR 22
LAMPIRAN
: PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR : 22 TAHUN 2010 TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2010 TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
A. PAKAIAN DINAS
1. PAKAIAN DINAS HARIAN
1. 1. PDH PRIA Nama Propinsi Banten Nama Kabupaten Tangerang Lambang Kabupaten Tangerang
Lencana KORPRI
Papan Nama Pegawai
1.2. PDH WANITA Nama Propinsi Banten Nama Kabupaten Tangerang
Lambang Kabupaten Tangerang
Lencana KORPRI
Papan Nama Pegawai
2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN 2.1. PDL PRIA Nama Propinsi Banten
Nama Kabupaten Tangerang
Lambang Kabupaten Tangerang
Lencana KORPRI ( Bahan Dasar Kain )
Nama Pegawai ( Bahan Dasar Kain )
2.2. PDL WANITA Nama Propinsi Banten
Nama Kabupaten Tangerang
Lambang Kabupaten Tangerang
Lencana KORPRI ( Bahan Dasar Kain ) Nama Pegawai ( Bahan Dasar Kain )
3. PAKAIAN SIPIL HARIAN 3.1. PSH PRIA Papan Nama Pegawai
Lencana KORPRI
Warna Gelap
3.2. PSH WANITA Nama Pegawai
Lencana KORPRI
Warna Gelap
4. PAKAIAN SIPIL RESMI 4.1. PSR PRIA
Warna Gelap Tanpa Atribut
4.2. PSR WANITA
Warna Gelap Tanpa Atribut
5. PAKAIAN SIPIL LENGKAP 5.1. PSL PRIA
5.2. PSL WANITA
6. PAKAIAN DINAS HARIAN ( PDH ) CAMAT DAN LURAH 6.1. PDH CAMAT DAN LURAH PRIA Tanda Jabatan Camat / Lurah Nama Propinsi Banten Nama Kabupaten Tangerang Lambang Kabupaten Tangerang
Lencana KORPRI
Papan Nama Pegawai Tanda Jabatan Camat / Lurah
6.2. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA
Tanda Pangkat Camat / Lurah
Nama Propinsi Banten Nama Kabupaten Tangerang
Lambang Kabupaten Tangerang
Lencana KORPRI
Papan Nama Pegawai Tanda Jabatan Camat / Lurah
7. PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR (PDUB) CAMAT DAN LURAH 7.1. PDUB CAMAT DAN LURAH PRIA Tanda Pangkat PDUB Camat / Lurah Papan Nama
Lencana KORPRI Tanda Jasa Tanda Jabatan Camat / Lurah
Kancing Warna Emas ( 5 Buah )
Kemeja Putih dan Dasi Hitam
7.2. PDUB CAMAT DAN LURAH WANITA
Tanda Pangkat PDUB Camat / Lurah Papan Nama
Lencana KORPRI Tanda Jasa Tanda Jabatan Camat / Lurah
Kancing Warna Emas ( 5 Buah )
Kemeja Putih dan Dasi Hitam
B. ATRIBUT PAKAIAN DINAS 1. TUTUP KEPALA 1.1. PECI NASIONAL
Warna Hitam
1.2. TOPI PDUB CAMAT DAN LURAH
Bahan Dasar Kain Warna Hitam Lambang Kabupaten Tangerang
Padi Kapas Di Bordir
Pita Emas untuk Camat ( 1,75cm ) Pita Perak untuk Lurah ( 1,75cm )
1.3. MUTZ CAMAT DAN LURAH
Lambang Daerah Bahan Dasar Logam Warna Emas Bahan Dasar Kain Warna Khaki
Bisban Ukuran 0,5 Cm Warna Kuning Emas Untuk Camat Warna Perak Untuk Lurah
2. TANDA PANGKAT CAMAT DAN LURAH 2.1. TANDA PANGKAT HARIAN CAMAT 4 Cm
Lambang Kabupaten Tangerang Bahan Dasar Logam Warna Perak
Bahan Dasar Kain Warna Khaki 9 Cm
Bahan Dasar Logam Warna Perak
5 Cm 2.2. TANDA PANGKAT UPACARA CAMAT 2,5 Cm 1,5 Cm Lambang Kabupaten Tangerang Bahan Dasar Logam Warna Perak
Bahan Dasar Kain Warna Biru Tua
9 Cm Bahan Dasar Logam Warna Perak
5 Cm
2.3. TANDA PANGKAT LURAH 4 Cm
Lambang Kabupaten Tangerang Bahan Dasar Logam Warna Perak
Bahan Dasar Kain Warna Khaki 9 Cm
Bahan Dasar Logam Warna Perunggu
5 Cm
2.4. TANDA PANGKAT UPACARA LURAH 2,5 Cm 1,5 Cm
Lambang Kabupaten Tangerang Bahan Dasar Logam Warna Perak
Bahan Dasar Kain Warna Biru Tua 9 Cm
Bahan Dasar Logam Warna Perunggu
5 Cm
3. TANDA JABATAN 3.1. TANDA JABATAN CAMAT
Lingkar Dalam 1,5 Cm dari Titik Tengah Lingkar Luar 3 Cm dari Titik Tengah
Bahan dasar Sinar Logam,Jumlah Sinar 45, Warna Perak Lambang Kabupaten Tangerang, Bahan Dasar Logam, Warna Emas Bahan Dasar Logam Warna Perak
3.2. TANDA JABATAN LURAH
Lingkar Dalam 1,5 Cm dari Titik Tengah Lingkar Luar 3 Cm dari Titik Tengah
Bahan dasar Sinar Logam,Jumlah Sinar 45, Warna Kuning Emas Lambang Kabupaten Tangerang, Bahan Dasar Logam, Warna Perak Bahan Dasar Logam Warna Perunggu
4. LENCANA KORPRI
-
Bahan Dasar Logam Warna Emas Untuk PDH, PSH dan PDUB. Bahan Dasar Kain Warna Kuning Emas Untuk PDL
5. PAPAN NAMA
NAMA PEGAWAI
6. NAMA PROPINSI BANTEN DAN NAMA KEBUPATEN TANGERANG
-
-
Bahan Dasar Kain Warna Kuning, Tulisan Bordir Warna Hitam
7. LAMBANG DAERAH KABUPATEN TANGERANG
8. TANDA PENGENAL
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
NAMA NIP JABATAN Gol. Darah
: : : :
NAMA SKPD 8,5 cm Tigaraksa, BUPATI TANGERANG
FOTO
H. ISMET ISKANDAR
5,5 cm BUPATI TANGERANG
H. ISMET ISKANDAR
