PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE BUPATI SIMEULUE, Menimbang
:
a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue di pandang perlu diberikan tambahan penghasilan; b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kriteria Pemberiaan Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3877); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang......
-2-
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah; 13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
PEMBERIAN TAMBAHAN SIPIL DI LINGKUNGAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue; 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue; 3. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Simeulue; 4. SKPK Simeulue yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue; 5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue termasuk : Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Eselon V dan Pegawai Negeri Golongan III, Golongan II, Golongan I dan Fungsional; 6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPPKKD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue; 7. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja dan motivasi kerja pegawai;
8. Tambahan......
-3-
8. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk meyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal; 9. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Prestasi Kerja di berikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja; 10. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Kesehatan yang bertugas di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue; 11. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi; 12. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Kesehatan yang memiliki keterampilan khusus dan langkah. BAB II TUJUAN, PENERIMA TPP, HARI KERJA Pasal 2 Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil. Pasal 3 Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada : a. Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Daftar Gaji; b. Pegawai Negeri Sipil Pusat, Provinsi yang bekerja pada SKPK sepanjang yang bersangkutan tidak menerima Tambahan Penghasilan lainnya yang sejenis dari dana APBA/APBN; c. Setiap Pegawai Negeri Sipil hanya menerima 1 (satu) jenis Tambahan Penghasilan dari APBK; d. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada instansi Vertikal/Pemerintah Provinsi/BUMD sepanjang tidak mendapat Tambahan Penghasilan dari instansi tempat bekerja. Pasal 4 Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan beban kerja diberikan kepada : a. Sekretaris Daerah; b. Para Asisten; c. Camat. Pasal 5 Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada : a. Pejabat Eselon II.b; b. Pejabat Eselon III.a; c. Pejabat Eselon III.b; d. Pejabat Eselon IV.a; e. Pejabat Eselon IV.b; f. Pejabat Eselon V.a/V.b/(Tata Usaha/Pengawas Sekolah); g. PNS Golongan I, II, III dan IV.
Pasal 6......
-4Pasal 6 Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat tugas diberikan kepada : a. Kepala Puskesmas; b. Dokter/drg Puskesmas di 8 Kecamatan; c. Dokter umum/Dokter Gigi/Apoteker pada RSUD; d. Kepala Ruangan di RSUD; e. Paramedis di Puskesmas/Puskesmas Pembantu; f. Paramedis/Guru terpencil. Pasal 7 Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja diberikan Kepada : a. Perawat Anastesi; b. Tenaga Pemadam Kebakaran. Pasal 8 Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada : a. Dokter Spesialis PNS; b. Penata Anastesi PNS. Pasal 9 Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 tidak diberikan kepada : a. PNS Pindahan dari luar Kabupaten yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji di SKPK tempat bertugas sekarang; b. PNS yang dimutasi pindah tugas kerja sebagai tenaga titipan keluar Kabupaten; c. PNS yang sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar; d. PNS yang ditugaskan/diperbantukan pada Satker/Lembaga yang dibiayai dari dana APBA/APBN/Bantuan Luar Negeri atau bantuan lainnya; Pasal 10 (1) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dihitung sesuai hari kerja; (2) Jumlah Jam kerja dalam 1 (satu) hari selama 7 (tujuh) jam. Khusus untuk PNS yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja jumlah jam kerja dalam 1 (satu) hari selama 8 (delapan) Jam; (3) Keterlambatan masuk kantor dan pulang cepat diakumulasi ke pemotongan jumlah jam hari kerja, jika akumulasi tersebut mencapai 7/8 (tujuh per delapan) jam maka pemotongan 1 (satu) hari kerja; (4) Tambahan Penghasilan tetap diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti kegiatan pelatihan maupun yang sedang melaksanakan perjalanan dinas; (5) Besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 4, 5, 6, 7 dan 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 11......
-5Pasal 11 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
BAB III PENILAIAN KINERJA DAN TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 12 Tata cara penilaian kinerja bagi penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah : (1) Pejabat Penilai membuat dan menandatangani daftar permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dengan melampirkan perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan untuk setiap PNS. (2) Penilaian kehadiran kerja Pegawai Negeri Sipil disahkan oleh : a. Pejabat Eselon II disahkan oleh Sekretaris Daerah; b. Kepala Kantor/Camat/Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah disahkan oleh Asisten Administrasi; c. Pejabat Eselon III, IV dan Staf disahkan oleh Kepala SKPK. Pasal 13 (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Tidak hadir kerja dikurangi 5% (Lima Per Seratus) perhari dari besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (5); b. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 2 didasarkan pada daftar hadir kerja. (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang jam kerjanya ditentukan lain di Lingkungan SKPK tersebut pada pasal 10 ayat (2) dengan penetapan waktu ditentukan dan ditetapkan oleh kepala SKPK, maka akumulasi jam kerja tetap 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2); (3) Khusus untuk Guru jumlah jam dan hari kerja perpedoman kepada ketentuan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan; (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten; (5) Apabila pagu anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai tidak disediakan/tidak mencukupi dalam DPA, satuan kerja dapat merevisi alokasi dana yang tersedia diluar belanja pegawai untuk alokasi dana tambahan penghasilan pegawai pada DPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (6) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung; (7) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dapat diajukan ke rekening Bendahara Pengeluaran. Pasal 14 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pegawai.......
-6-
a. b. c.
Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 15 % (Lima Belas Per Seratus); Pegawai Negeri Sipil Golongan III dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5% (Lima Per Seratus); Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d Kebawah tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPH). Pasal 15
(1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tambahan Penghasilan Pegawai untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tambahan Penghasilan Pegawai dilengkapi dengan : a. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai; b. Daftar Hadir Kerja; c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; d. SSP PPh Pasal 21. (2) SPP-LS Tambahan Penghasilan Pegawai dibuat dalam rangkap 4 (empat) : a. Lembar Kesatu dan dua disampaikan ke DPPKKD; b. Lembar Ketiga dan Keempat sebagai pertinggal pada SKPK bersangkutan. Pasal 16 SPM-LS Tambahan Penghasilan Pegawai diajukan ke DPPKKD untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan : a. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai; b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; c. SSP PPh Pasal 21.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka : a. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue; b. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue; c. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue; d. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan......
-7-
(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.
Ditetapkan di pada tanggal
Sinabang 09 Nopember 2011 M 13 Dzulhijjah 1432 H
BUPATI SIMEULUE
DARMILI
Diundangkan di pada tanggal
Sinabang 09 Nopember 2011 M 13 Dzulhijjah 1432 H
Plt. SEKRETARIS DAERAH
NASKAH BIN KAMAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2011 NOMOR 16
