PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO DENGAN RAHMAT TUHAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR

11 TAHUN 2013 TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU TIMUR, Menimbang:

Mengingat:

a.

bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sehingga Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya;

b.

bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;

c.

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah maka perlu ditindak lanjuti dengan disusunnya Pola Tata Kelola bagi Rumah Sakit Umum Daerah yang akan melaksanakan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo;

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4270);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 2

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855)

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

3

23.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;

24.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);

25.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) di Rumah Sakit;

26.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 36);

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 2011 Nomor 11);

28.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu TimurTahun 2009 Nomor 5);

29.

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 11);

30.

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 27);

MEMUTUSKAN: Menetapkan:

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO . BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur 4

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

4.

Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut RSUD, yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

5.

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo

6.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

7.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

8.

Pola Tata Kelola Korporasi (Corporate Bylaws) adalah peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Staf Medis rumah sakit beserta fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.

9.

Pola Tata Kelola Staf Medis (Medical Staff Bylaws) adalah peraturan yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari Staf Medis di rumah sakit.

10.

Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional rumah sakit yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

11.

Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi. yang terdiri dari Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

12.

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

13.

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

14.

Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Sub Spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.

15.

Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat 5

intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain. 16.

Unit kerja adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lainlain.

17.

Komite Medis adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional dan atau yang mewakili.

18

Sub Komite adalah kelompok kerja di bawah Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus, yang anggotanya terdiri dari staf medis dan tenaga profesi lainnya secara ex officio.

19

Dokter mitra adalah dokter yang direkrut oleh rumah sakit karena keahliannya, berkedudukan sejajar dengan rumah sakit, bertanggung jawab secara mandiri dan bertanggung gugat secara proporsional sesuai kesepakatan atau ketentuan yang berlaku di rumah sakit.

20.

Dokter tamu adalah dokter yang karena keahlian atau reputasinya diundang oleh rumah sakit untuk melakukan tindakan yang tidak atau belum dapat dilakukan oleh staf medis yang ada di rumah sakit atau untuk melaksanakan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.

21.

Satuan Pengawas Intern adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

22.

Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan. BAB II PRINSIP POLA TATA KELOLA Pasal 2

(1) Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal rumah sakit, yang didalamnya memuat : a.

struktur organisasi;

b.

prosedur kerja;

c.

pengelompokan fungsi-fungsi logis; dan

d.

pengelolaan sumber daya manusia.

(2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut: a.

transparansi;

b.

akuntabilitas;

c.

resposibilitas; dan

d.

independensi. Pasal 3

(1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 6

(2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi. (3) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi. (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/ kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif. (5) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur. Pasal 4 (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan. (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Rumah Sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan. (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat. (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen SDM, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.

BAB III POLA TATA KELOLA KORPORASI Bagian Kesatu Identitas Pasal 5 (1) Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo. (2) Jenis rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah. (3) Kelas rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C. Alamat Rumah Sakit adalah di jalan Sangkuruwira Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

7

Bagian Kedua Falsafah, Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Nilai-nilai Dasar Pasal 6 (1)

Falsafah BLUD RSUD adalah keselamatan, kesembuhan dan kepuasan adalah komitmen kami.

(2)

Visi BLUD RSUD adalah Menjadi Rumah Sakit Rujukan yang Profesional dan Bermutu.

(3)

Misi rumah sakit adalah :

(4)

(5)

a.

memberikan pelayanan prima;

b.

menyelenggarakan upaya peningkatan pelayanan dan profesionalisme melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan; dan

c.

mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit yang berkelanjutan.

Tujuan Strategis : a.

sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;

b.

meningkatkan kuantitas tenaga medis spesialistik dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;

c.

mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (medical equipment), utamanya yang berkaitan dengan teknologi tinggi;

d.

meningkatkan pelayanan dengan membuka spesialis/sub spesialis dan melengkapi sarana dan prasarana secara mencukupi;

e.

peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal dan nasional;

f.

melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit kerja dan unit pelayanan; dan

g.

melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu.

Nilai-nilai dasar BLUD RSUD adalah : a.

jujur;

b. tanggung jawab; c.

ikhlas;

d. disiplin; e.

kerjasama;

f.

visioner;

g.

adil; dan

h. peduli.

8

Bagian Ketiga Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BLUD RSUD Pasal 7 (1)

BLUD RSUD berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(2)

BLUD RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

(3)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD RSUD mempunyai fungsi : a.

perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan;

b.

pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan;

c.

penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan;

d.

pelayanan medis;

e.

pelayanan penunjang medis dan non medis;

f.

pelayanan keperawatan;

g.

pelayanan rujukan;

h.

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

i.

pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;

j.

pengelolaan keuangan dan akutansi;

k.

pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum; Bagian Keempat Kedudukan Pemerintah Daerah Pasal 8

(1)

Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan rumah sakit sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

(2)

Pemerintah Daerah dalam mempunyai kewenangan:

melaksanakan

tanggungjawabnya

a.

menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola dan SPM Rumah Sakit beserta perubahannya;

b.

membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;

c.

memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan; 9

d.

menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA); dan

e.

memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

(3)

Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran Rumah Sakit yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secara independen.

(4)

Pemerintah Daerah bertanggunggugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/ atau kesalahan dalam pengelolaan BLUD RSUD . Bagian Kelima Dewan Pengawas Paragraf 1 Pembentukan Dewan Pengawas Pasal 9

(1)

Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur.

(2)

Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas. Paragraf 2 Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas Pasal 10

(1)

Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dewan Pengawas berkewajiban :

(3)

a.

memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh Direktur;

b.

mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD RSUD;

c.

melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD RSUD;

d.

memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSUD;

e.

melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatancatatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BLUD RSUD; dan

f.

memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu diperlukan. 10

Paragraf 3 Keanggotaan Dewan Pengawas Pasal 11 (1)

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur : a.

pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit;

b.

pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan

c.

tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Rumah Sakit.

(2)

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi.

(3)

Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu : a.

memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD RSUD , serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

b.

mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan

c.

mempunyai kompetensi dalam bidang menajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Paragraf 4 Masa Jabatan Dewan Pengawas Pasal 12

(1)

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

(2)

Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati;

(3)

Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila : a.

tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b.

tidak melaksanaan ketentuan perundang-undangan;

c.

terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD ; atau

d.

dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/ atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD RSUD . Paragraf 5 Sekretaris Dewan Pengawas Pasal 13 11

(1)

Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

Pengawas

untuk

(2)

Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas. Paragraf 6 Biaya Dewan Pengawas Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD RSUD dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran. Bagian Keenam Pejabat Pengelola Paragraf 1 Komposisi Pejabat Pengelola Pasal 15 Pejabat Pengelola adalah Pimpinan yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD , terdiri atas : a.

Pemimpin, selanjutnya disebut Direktur;

b.

Pejabat Keuangan, selanjutnya disebut Kepala Tata Usaha yang membawahi sub bagian perencanaan dan pelaporan,sub bagian keuangan dan sub bagian umum dan kepegawaian;

c.

Pejabat Teknis, selanjutnya disebut Kepala bidang pelayanan medik dan keperawatan yang membawahi seksi keperawatan dan seksi pelayanan dan penunjang medik, kepala bidang pengembangan SDM dan RM yang membawahi seksi pengembangan SDM dan seksi rekam medik, serta kepala bidang pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang membawahi seksi pengawasan dan pengendalian pelayanan dan seksi pemeliharaan sarana dan prasarana. Pasal 16

Direktur bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terhadap operasional dan keuangan BLUD RSUD secara umum dan keseluruhan. Pasal 17 Semua Pejabat Pengelola dibawah Direktur bertanggungjawab kepada Direktur sesuai bidang tanggungjawab masing-masing.

Pasal 18 (1) Komposisi Pejabat Pengelola BLUD RSUD dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan. 12

(2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Paragraf 2 Pengangkatan Pejabat Pengelola Pasal 19 (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD RSUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat. (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan. (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD . (4) Pejabat Pengelola BLUD RSUD Keputusan Bupati.

diangkat dan diberhentikan dengan

Pasal 20 (1) Dalam hal Direktur berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan merupakan pengguna anggaran dan barang daerah. (2) Dalam hal Direktur berasal dari unsur non Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan bukan merupakan pengguna anggaran dan barang daerah (3) Dalam hal Direktur bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang menjadi pengguna anggaran dan barang daerah adalah Pejabat Keuangan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil. Paragraf 3 Persyaratan menjadi Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Tekhnis Pasal 21 Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah : a.

seorang tenaga medis yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitan;

b.

berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian BLUD RSUD ;

c.

mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;

d.

berstatus Pegawai Negeri Sipil dan atau Non Pegawai Negeri Sipil;

e.

bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di BLUD RSUD ;

f.

memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi Direktur yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 22 13

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat Keuangan adalah : a.

memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan pengalaman di Bagian umum, keuangan dan/ atau akuntansi;

dan

b.

berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan Pelayanan Umum dan usaha guna kemandirian keuangan;

c.

mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum dan administrasi BLUD RSUD ;

d.

mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemegang keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit;

e.

berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil;

f.

bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum serta mampu menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di BLUD RSUD ;

g.

memenuhi syarat administrasi kepegawaian. Pasal 23

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat teknis adalah : a.

Seorang yang minimal berijazah sarjana strata satu (S1) yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;

b.

berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;

c.

mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan BLUD RSUD ;

d.

berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil;

e.

bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di BLUD RSUD ;

f.

memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi yang berasal dari PNS. Paragraf 4 Pemberhentian Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pasal 24

Direktur,pejabat keuangan dan pejabat teknis dapat diberhentikan karena : a.

meninggal dunia;

b.

berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

c.

tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;

d.

melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan yang telah diatur berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

e.

mengundurkan diri karena alasan yang patut;

f.

terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih. Paragraf 5 Tugas dan Kewajiban Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Tekhnis 14

Pasal 25 (1) Selain melaksanakan tugas pokok dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,maka Direktur melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut : a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD; b.

menyusun renstra bisnis BLUD;

c.

menyiapkan Rincian Bisnis Anggaran;

d.

mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;

e.

menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangundangan; dan

f.

menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.

(2) Direktur BLUD-RSUD I La Galigo dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD. Pasal 26 (1) Pejabat Keuangan selain memiliki tugas dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Pejabat Keuangan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut : a.

mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran;

b.

menyiapkan Daftar Pelaksanaan Anggaran BLUD;

c.

melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;

d.

menyelenggarakan pengelolaan kas;

e.

melakukan pengelolaan utang-piutang;

f.

menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;

g.

menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan;

h.

menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;

(2) Pejabat Keuangan BLUD-RSUD I La Galigo dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD. Pasal 27 (1) Pejabat Keuangan selain memiliki tugas dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Pejabat Keuangan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut : a. menyusun perencanaan kegiatan tekhnis dibidangnya; b. melaksanakan kegiatan tekhnis sesuai Rencana Bisnis Anggaran, dan c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya. (2) Pejabat Tekhnis BLUD-RSUD I La Galigo dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi 15

sebagai penanggungjawab tekhnis dibidang masing-masing. (3)

Tanggungjawab pejabat tekhnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya. Bagian Ketujuh Organisasi Pelaksana Paragraf 1 Instalasi Pasal 28

(1) Instalasi dibentuk untuk memungkinkan penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan non struktural. (2) Pembentukan instalasi ditetapkan dengan keputusan Direktur. (3) Instalasi dipimpin oleh Kepala diberhentikan oleh Direktur.

Instalasi

yang

(4) Dalam melaksanakan kegiatan operasional berkoordinasi dengan bidang atau seksi terkait.

diangkat

pelayanan

dan wajib

(5) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan atau tenaga non fungsional. Pasal 29 (1) Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan. (2) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Bupati. Pasal 30 Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing kepada direktur. Paragraf 2 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 31 (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya. (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada. (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang berlaku. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional perundang-undangan yang berlaku.

diatur

sesuai

peraturan

16

Paragraf 3 Staf Medis Fungsional Pasal 32 (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional. (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait. Bagian Kedelapan Organisasi Pendukung Paragraf 1 Satuan Pengawas Intern Pasal 33 Satuan Pengawas Intern dibentuk untuk membantu Direktur dalam bidang pengawasan internal dan monitoring. Pasal 34 (1) Satuan Pengawas Intern adalah kelompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya BLUD RSUD . (2) Pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pimpinan. (3) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. (4) Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur. Paragraf 2 Komite Medis Pasal 35 (1) Komite Medis dibentuk untuk membantu Direktur dalam mengawal dan menjamin mutu pelayanan medis agar sesuai dengan standar pelayanan BLUD RSUD dan untuk memberi wadah bagi profesional. (2) Komite Medis mempunyai otoritas tertinggi dalam organisasi Staf Medis. Paragraf 3 Komite Keperawatan Pasal 36 Komite Keperawatan dibentuk untuk membantu Direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Keperawatan dan memantau pelaksanaannya, mengatur kewenangan (previlege) perawat dan bidan, mengembangkan 17

pelayanan keperawatan, program pendidikan, pelatihan dan penelitian serta mengambangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan. Pasal 37 (1) Komite Keperawatan merupakan badan non struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Susunan Komite Keperawatan terdiri dari seorang Ketua, Seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris yang kesemuanya merangkap anggota serta anggota sejumlah 4 orang. (3) Komite Keperawatan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah mempertimbangkan usulan dari Wakil Direktur Pelayanan. Pasal 38 Dalam menjalankan tugasnya Komite Keperawatan wajib menjalin kerjasama yang harmonis dengan Komite Medis, Manajemen Keperawatan dan Instalasi terkait. Bagian Kesembilan Tata Kerja Pasal 39 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BLUD RSUD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan cross functional approach secara vertikal dan horisontal baik di lingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masingmasing. Pasal 40 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 41 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 42 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya. Pasal 43 Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. 18

Pasal 44 Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 45 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organsasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. Bagian Kesepuluh Pengelolaan Sumber Daya Manusia Paragraf 1 Tujuan Pengelolaan Pasal 46 Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien. Paragraf 2 Pengangkatan Pegawai Pasal 47 (1) Pegawai BLUD RSUD dapat berasal dari PNS atau non PNS profesional sesuai dengan kebutuhan yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak. (2) Pengangkatan pegawai BLUD RSUD yang berasal disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan;

dari

PNS

(3) Pengangkatan pegawai BLUD RSUD yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan. (4) Mekanisme pengangkatan pegawai BLUD RSUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 3 Penghargaan dan Sanksi Pasal 48 Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas maka BLUD RSUD menerapkan kebijakan tentang imbal jasa bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang berlaku. Pasal 49 (1) Kenaikan pangkat PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap 19

negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Kenaikan pangkat pegawai non PNS adalah merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan terhadap kinerja BLUD RSUD dan diberikan berdasarkan sistem remunerasi BLUD RSUD . Paragraf 4 Rotasi Pegawai Pasal 50 (1) Rotasi Pegawai BLUD dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir; (2) Rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan : a. penempatan seseorang pada pekerjaan pendidikan dan ketrampilannya;

yang

sesuai

dengan

b. masa kerja di unit tertentu; c.

pengalaman pada bidang tugas tertentu;

d. kegunaannya dalam menunjang karir; dan e.

kondisi fisik dan psikis pegawai. Paragraf 5 Disiplin Pegawai Pasal 51

(1) Disiplin Pegawai Negeri Sipil selain berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku juga tetap mengacu pada disiplin pegawai BLUD. (2) Disiplin bagi Pegawai Non PNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur. Paragraf 6 Pemberhentian Pegawai Pasal 52 (1) Pemberhentian pegawai berstatus PNS dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tentang pemberhentian PNS. (2) Pemberhentian pegawai berstatus Non PNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur. Bagian Kesebelas Remunerasi Pasal 53 Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi pesangon, dan atau pensiun yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola BLUD RSUD dan pegawai BLUD RSUD yang ditetapkan oleh Bupati.

20

Pasal 54 (1)

Pejabat pengelola BLUD RSUD , Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai BLUD RSUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

(2)

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/ atau pensiun.

(3)

Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.

(4)

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan pimpinan BLUD RSUD melalui Sekretaris Daerah. Pasal 55

(1)

(2)

Penetapan remunerasi Direktur, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan: a.

ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD RSUD , tingkat pelayanan serta produktivitas;

b.

pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;

c.

kemampuan pendapatan BLUD RSUD bersangkutan; dan

d.

kinerja operasional BLUD RSUD yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari remunerasi Direktur. Pasal 56

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut : a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur. b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur. c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur. Pasal 57 (1)

Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian : a.

pengalaman dan masa kerja (basic index);

b.

ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index);

c.

resiko kerja (risk index);

d.

tingkat kegawatdaruratan (emergency index); 21

(2)

e.

jabatan yang disandang (position index); dan

f.

hasil/ capaian kerja (performance index).

Bagi Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53. Pasal 58

(1)

Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari remunerasi/ honorariun bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

(2)

Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD RSUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir. Bagian Kedua Belas Standar Pelayanan Minimal Pasal 59

(1)

Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD RSUD , Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dengan peraturan Bupati.

(2)

Standar Pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Direktur.

(3)

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Pasal 60

(1)

(2)

Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan : a.

fokus pada jenis pelayanan;

b.

terukur;

c.

dapat dicapai;

d.

relevan dan dapat diandalkan; dan

e.

tepat waktu.

Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD RSUD .

(3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. (4)

Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan 22

kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya. (5)

Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD .

(6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Belas Pengelolaan Keuangan Pasal 61 Pengelolaan keuangan BLUD RSUD berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi. Pasal 62 Dalam rangka penerapan prinsip dan azas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem akuntansi berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintahan. Pasal 63 Subsidi dari pemerintah untuk pembiayaan BLUD RSUD dapat berupa biaya gaji, biaya pengadaan barang modal dan biaya pengadaan barang dan jasa. Bagian Keempat Belas Tarif Pelayanan Pasal 64 (1)

BLUD RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

(2)

Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif dan/ atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD RSUD . Pasal 65 (1) Tarif layanan BLUD RSUD diusulkan oleh Direktur BLUD RSUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 23

(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3)

Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

(4) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk tim. (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya dapat berasal dari a.

pembina teknis;

b.

pembina keuangan;

c.

unsur perguruan tinggi; dan

d.

organisasi profesi. Pasal 66

(1) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD RSUD dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan. (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan. (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 66. Bagian Kelima Belas Pendapatan dan Biaya Paragraf 1 Pendapatan Pasal 67 Pendapatan BLUD RSUD dapat bersumber dari: a.

jasa layanan;

b.

hibah;

c.

hasil kerjasama dengan pihak lain;

d.

APBD;

e.

APBN; dan

f.

lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah. Pasal 68

(1) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari jasa layanan dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. (2) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat. (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD RSUD . 24

(4) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Dareah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di BLUD RSUD . (5) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain. (6) BLUD RSUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. (7) Lain-lain pendapatan BLUD RSUD dalam Pasal 79 huruf f, antara lain:

yang sah sebagaimana dimaksud

a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan kekayaan; c.

jasa giro;

d. pendapatan bunga; e.

keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

f.

komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSUD ;

g. hasil investasi. Pasal 69 (1) Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD RSUD sesuai RBA. (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya. (3) Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, b, c dan f dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD RSUD . (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan. (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 2 Biaya Pasal 70 (1) Biaya BLUD RSUD operasional.

merupakan biaya operasional dan biaya non

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi. (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup 25

seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

dalam rangka

(4) Biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 71 (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), terdiri dari: a. biaya pelayanan; dan b. biaya umum dan administrasi (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan. (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan. (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari; a. biaya pegawai; b. biaya bahan; c.

biaya jasa pelayanan;

d. biaya pemeliharaan; e.

biaya barang dan jasa; dan

f.

biaya pelayanan lain-lain.

(5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari: a. biaya pegawai; b. biaya administrasi kantor; c.

biaya pemeliharaan;

d. biaya barang dan jasa; e.

biaya promosi;

f.

biaya umum dan administrasi lain-lain Pasal 72

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) terdiri dari : a.

biaya bunga;

b.

biaya administrasi bank;

c.

biaya kerugian penjualan aset tetap;

d.

biaya kerugian penurunan nilai; dan

e.

biaya non operasional lain-lain. 26

Pasal 73 (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan. (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ). (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan yang berlaku. Pasal 74 (1) Pengeluaran biaya BLUD RSUD diberikan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

fleksibilitas

dengan

(2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif. (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD RSUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/ APBD dan hibah terikat. (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Direktur mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 75 (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase. (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD . (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD RSUD oleh TAPD. (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagian Keenam Belas Pengelolaan Sumber Daya Lain Pasal 76 (1) Pengelolaan Sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung dan jalan akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

27

(2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD RSUD . Bagian Ketujuh Belas Pengelolaan Lingkungan dan Limbah BLUD RSUD Pasal 77 (1) BLUD RSUD eksternal.

wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun

(2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian,keindahan dan keselamatan. Pasal 78 (1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) meliputi pengelolaan limbah BLUD RSUD . (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi limbah medis dan non medis. (3) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan yang berlaku. BAB IV POLA TATA KELOLA STAF MEDIS Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pengangkatan Kembali Staf Medis Pasal 79 (1) Keanggotaan Staf Medis merupakan previlege yang dapat diberikan kepada dokter yang secara terus menerus mampu memenuhi kualifikasi, standar dan persyaratan yang ditentukan. (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan tanpa membedakan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, keturunan, status ekonomi dan pandangan politisnya. Pasal 80 Untuk dapat bergabung dengan BLUD RSUD sebagai Staf Medis maka dokter atau dokter gigi harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan, Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP), kesehatan jasmani dan rohani yang laik (fit) untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya serta memiliki perilaku dan moral yang baik. Pasal 81 Tatalaksana pengangkatan dan pengangkatan kembali Staf Medis BLUD RSUD adalah dengan mengajukan permohonan kepada Direktur dan selanjutnya Direktur berdasarkan pertimbangan dari Komite Medis dapat mengabulkan atau menolak mengabulkan permohonan tersebut. 28

Pasal 82 Lama masa kerja sebagai staf medis BLUD RSUD adalah sebagai berikut : (1) Untuk Staf Medis Organik adalah sampai yang bersangkutan memasuki masa pensiun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Untuk Staf Medis Mitra adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk beberapa kali masa kerja berikutnya sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan. (3) Untuk Staf Medis Relawan (voluntir) adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk beberapa kali masa kerja berikutnya sepanjang yang bersangkutan masih menghendaki dan memenuhi semua persyaratan.

Pasal 83 Bagi Staf Medis Organik yang sudah pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dapat diangkat kembali sebagai Staf Medis Mitra atau Staf Medis Relawan sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan. Bagian Kedua Kategori Staf Medis Pasal 84 Staf Medis yang telah bergabung dengan BLUD RSUD dikelompokkan ke dalam kategori: (1) Staf Medis Organik, yaitu Dokter yang bergabung dengan BLUD RSUD sebagai pegawai tetap, berkedudukan sebagai sub ordinat yang bekerja untuk dan atas nama BLUD RSUD serta bertanggungjawab kepada lembaga tersebut. (2) Staf Medis Mitra, yaitu Dokter yang bergabung dengan Rumah Makit sebagai mitra, berkedudukan sejajar dengan BLUD RSUD , bertanggungjawab secara mandiri serta bertanggunggugat secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku di BLUD RSUD . (3) Staf Medis Relawan, yaitu Dokter yang bergabung dengan BLUD RSUD atas dasar keinginan mengabdi secara sukarela, bekerja untuk dan atas nama BLUD RSUD , dan bertanggungjawab secara mandiri serta bertanggunggugat sesuai ketentuan yang berlaku di BLUD RSUD . (4) Staf Medis Tamu, yaitu Dokter dari luar BLUD RSUD yang karena reputasi dan atau keahliannya diundang secara khusus untuk membantu menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani sendiri oleh staf medis yang ada di BLUD RSUD atau untuk mendemonstrasikan suatu keahlian tertentu atau teknologi baru. Pasal 85 Dokter Spesialis Konsultan adalah Dokter yang karena keahliannya direkrut oleh BLUD RSUD untuk memberikan konsultasi kepada Staf Medis Fungsional lain yang memerlukannya dan oleh karenanya ia tidak secara langsung menangani pasien. 29

Pasal 86 Dokter Staf Pengajar adalah Dokter yang mempunyai status tenaga pengajar, baik dari status kepegawaian Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen lain yang dipekerjakan dan atau diperbantukan untuk menjadi pendidik dan atau pengajar bagi peserta didik di bidang kesehatan, mempunyai kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 87 Dokter Umum di Instalasi Gawat Darurat adalah Dokter Umum yang memberikan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat sesuai dengan penempatan dan atau tugas yang diberikan oleh BLUD RSUD mempunyai kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 Dokter peserta pendidikan dokter spesialis adalah Dokter yang secara sah diterima sebagai Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis, serta memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan, mempunyai kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewenangan Klinik Pasal 89 (1) Setiap Dokter yang diterima sebagai Staf Medis Rumah Sakit diberikan kewenangan klinik oleh Direktur setelah memperhatikan rekomendasi dari Komite Medis. (2) Penentuan kewenangan klinik didasarkan atas jenis ijasah/sertifikat yang dimiliki Staf Medis. (3) Dalam hal kesulitan menentukan kewenangan klinik maka Komite Medis dapat meminta informasi atau pendapat dari Kolegium terkait. Pasal 90 Kewenangan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 akan dievaluasi terus menerus untuk ditentukan apakah kewenangan tersebut dapat dipertahankan, diperluas, dipersempit atau bahkan dicabut. Pasal 91 (1) Dalam hal menghendaki agar kewenangan kliniknya diperluas maka Staf Medis yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Direktur dengan menyebutkan alasannya serta melampirkan bukti berupa sertifikat pelatihan dan atau pendidikan yang dapat mendukung permohonannya. (2) Direktur

berwenang

mengabulkan

atau

menolak

mengabulkan 30

permohonan sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan rekomendasi Komite Medis.

ayat

(1)

setelah

(3) Setiap permohonan perluasan kewenangan klinik yang dikabulkan atau ditolak harus dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur dan disampaikan kepada pemohon. Pasal 92 Kewenangan klinik sementara dapat diberikan kepada Dokter Tamu atau Dokter Pengganti dengan memperhatikan pendapat Komite Medis. Pasal 93 Dalam keadaan emergensi atau bencana yang menimbulkan banyak korban maka semua Staf Medis BLUD RSUD dapat diberikan kewenangan klinik untuk melakukan tindakan penyelamatan di luar kewenangan klinik yang diberikan, sepanjang yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Bagian Keempat Pembinaan Pasal 94 Dalam hal Staf Medis dinilai kurang mampu atau melakukan tindakan klinik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sehingga menimbulkan kecacatan dan atau kematian maka Komite Medis dapat melakukan penelitian. Pasal 95 (1) Bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 membuktikan kebenaran penilaian maka Komite Medis dapat mengusulkan kepada Direktur untuk diberlakukan sanksi berupa sanksi administratatif. (2) Pemberlakuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam bentuk Keputusan Direktur dan disampaikan kepada Staf Medis yang bersangkutan dengan tembusan kepada Komite Medis. (3) Dalam hal Staf Medis tidak dapat menerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka yang bersangkutan dapat mengajukan sanggahan secara tertulis dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan, untuk selanjutnya Direktur memiliki waktu 15 (lima belas) hari untuk menyelesaikan dengan cara adil dan seimbang dengan mengundang semua pihak yang terkait. (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final. Bagian Kelima Pengorganisasian Staf Medis Fungsional Pasal 96 Semua Dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di unit-unit pelayanan BLUD RSUD , termasuk unit-unit pelayanan yang melakukan 31

kerjasama operasional dengan BLUD RSUD , wajib menjadi anggota staf medis. Pasal 97 (1)

Dalam melaksanakan tugas maka Staf Medis dikelompokkan sesuai bidang spesialisasi/keahliannya atau menurut cara lain berdasarkan pertimbangan khusus.

(2)

Setiap kelompok Staf Medis minimal terdiri atas 2 (dua) orang dokter dengan bidang keahlian sama.

(3)

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi maka dapat dibentuk kelompok Staf Medis yang terdiri atas dokter dengan keahlian berbeda dengan memperhatikan kemiripan disiplin ilmu atau tugas dan kewenangannya. Pasal 98

Fungsi Staf Medis BLUD RSUD adalah sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang medis. Pasal 99 Tugas Staf Medis BLUD RSUD adalah: a.

melaksanakan kegiatan profesi yang komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;

b.

membuat rekam medis sesuai fakta, tepat waktu dan akurat;

c.

meningkatkan kemampuan profesi atau pelatihan berkelanjutan;

d.

menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan medis, dan etika kedokteran;

e.

menyusun, mengumpulkan, menganalisa pemantauan indikator mutu klinik.

melalui

dan

program pendidikan

membuat

laporan

Pasal 100 Tanggung jawab Kelompok Staf Medis BLUD RSUD adalah : a.

memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur terhadap permohonan penempatan Dokter baru di BLUD RSUD untuk mendapatkan Surat Keputusan;

b.

melakukan evaluasi atas tampilan kinerja praktik Dokter berdasarkan data yang komprehensif;

c.

memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur terhadap permohonan penempatan ulang Dokter di BLUD RSUD untuk mendapatkan Surat Keputusan Direktur;

d.

memberikan kesempatan kepada para Dokter untuk mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan;

e.

memberikan masukan melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktik kedokteran;

f.

memberikan laporan secara teratur minimal sekali setiap tahun melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur atau Bidang Pelayanan 32

Medik dan Penunjang tentang hasil pemantauan indikator mutu klinik, evaluasi kinerja praktik klinis, pelaksanaan program pengembangan staf, dan lain-lain yang dianggap perlu; g.

melakukan perbaikan standar prosedur operasional serta dokumendokumen yang terkait. Pasal 101

Kewajiban Kelompok Staf Medis BLUD RSUD adalah : a.

menyusun standar prosedur operasional pelayanan medis, meliputi bidang administrasi, manajerial dan bidang pelayanan medis;

b.

menyusun indikator mutu klinis;

c.

menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggotanya. Pasal 102

Pemilihan Ketua Kelompok Staf Medis (1) Kelompok Staf Medis dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya. (2) Ketua Kelompok Staf Medis dapat dijabat oleh Dokter Organik atau Dokter Mitra. (3) Pemilihan Ketua Kelompok Staf Medis diatur dengan mekanisme yang disusun oleh Komite Medis dengan persetujuan Direktur. (4) Ketua Kelompok Staf Medis ditetapkan dengan keputusan Direktur. (5) Masa bakti Ketua Kelompok Staf Medis adalah minimal 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya berturut-turut. Bagian Keenam Penilaian Pasal 103 (1) Penilaian kinerja yang bersifat administratif dilakukan oleh Direktur BLUD RSUD sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Evaluasi yang menyangkut keprofesian dilakukan oleh Komite Medis sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Staf medis yang memberikan pelayanan medik dan menetap di unit kerja tertentu secara fungsional menjadi tanggung jawab Komite Medis, khususnya dalam pembinaan masalah keprofesian. Bagian Ketujuh Komite Medis Paragraf 1 Pembentukan Pasal 104 Guna membantu BLUD RSUD dalam mengawal mutu layanan kesehatan berbasis Keselamatan Pasien maka dibentuk Komite Medis, yang merupakan wadah profesional di BLUD RSUD yang memiliki otoritas 33

tertinggi dalam organisasi Staf Medis. Pasal 105 Komite Medis pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun, berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Direktur. Paragraf 2 Susunan, Fungsi, Tugas, Tanggungjawab dan Kewenangan Pasal 106 Susunan Komite Medis BLUD RSUD terdiri atas : a.

Ketua, yang dijabat oleh Dokter yang di pilih oleh Staf Medis Fungsional;

b.

Wakil Ketua, yang dijabat oleh Dokter yang dipilih oleh Staf Medis Fungsional;

c.

Sekretaris, yang dipilih oleh Ketua Komite Medis;

d.

Anggota, yang terdiri dari semua Ketua Kelompok Staf Medis atau yang mewakili. Pasal 107

(1) Persyaratan untuk menjadi Ketua Komite Medis adalah : a.

mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam profesinya;

b. menguasai segi ilmu profesinya dalam jangkauan, ruang lingkup, sasaran dan dampak yang luas; c.

peka terhadap perkembangan perumahsakitan;

d. bersifat terbuka, bijaksana dan jujur; e.

mempunyai kepribadian yang dapat diterima dan disegani di lingkungan profesinya; dan

f.

mempunyai integritas keilmuan dan etika profesi yang tinggi.

(2) Ketua Komite Medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur. Pasal 108 (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Komite Medis adalah tercatat sebagai Dokter Organik atau Dokter Mitra dan dipilih secara demokratis oleh Kelompok Staf Medis. (2) Wakil Ketua Komite Medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur. (3) WakilKetua Komite Medis dapat menjadi Ketua dari salah satu Sub Komite. Pasal 109 (1) Sekretaris Komite Medis dipilih oleh Ketua Komite Medis; (2) Sekretaris Komite Medis dijabat oleh seorang Dokter Organik; (3) Sekretaris Komite Medis dapat menjadi Ketua dari salah satu Sub Komite. 34

(4) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Komite Medis dibantu oleh tenaga administrasi/staf sekretariat purna waktu. Pasal 110 Anggota Komite Medis terdiri dari semua Ketua Kelompok Staf Medis dan atau yang mewakili. Pasal 111 Fungsi Komite Medis adalah sebagai pengarah (steering) dalam pemberian pelayanan medis, yang rinciannya adalah sebagai berikut : a.

memberikan saran kepada Direktur;

b.

mengkoordinasikan atau mengarahkan kegiatan pelayanan medis;

c.

menangani hal-hal berkaitan dengan ethical performance; dan

d.

menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh staf medis. Pasal 112

Tugas Komite Medis adalah : a.

membantu Direktur menyusun standar pelayanan medis dan memantau pelaksanaannya;

b.

membina etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi;

c.

mengatur kewenangan klinik masing-masing Kelompok Staf Medis;

d.

membantu Direktur menyusun Peraturan Pola Tata Kelola Staf Medis (Medical Staff Bylaws) serta memantau pelaksanaannya;

e.

membantu Direktur menyusun kebijakan berkaitan dengan medikolegal;

f.

melakukan koordinasi dengan Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas Kelompok Staf Medis;

g.

meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis;

h.

melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis; dan

i.

memberikan laporan kegiatan kepada Direktur.

dan

prosedur yang

Pasal 113 Komite Medis bertanggung jawab kepada Direktur meliputi hal-hal yang berkaitan dengan : a.

mutu pelayanan medis;

b.

pembinaan etik kedokteran;

c.

pengembangan profesi medis. Pasal 114

Guna melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya maka kepada Komite Medis diberikan kewenangan : 35

a.

memberikan usulan rencana kebutuhan tenaga medis;

dan

peningkatan kualitas

b.

memberikan pertimbangan rencana pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan alat medis dan penunjang medis serta pengembangan pelayanan;

c.

monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis;

d.

monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan alat kedokteran;

e.

membina etika dan membantu mengatur kewenangan klinis;

f.

membentuk Tim Klinis lintas profesi;

g.

memberikan rekomendasi kerjasama antar institusi. Pasal 115

Kewajiban Komite Medis adalah: a.

menyusun rancangan Peraturan Tata Kelola Staf Medis (Medical Staff Bylaws);

b.

membuat standarisasi format untuk standar pelayanan medis, standar prosedur operasional dibidang manajerial dan administrasi serta bidang keilmuan, profesi, standar profesi dan standar kompetensi;

c.

membuat standarisasi format pelaporan indikator mutu klinik;

d.

melakukan pemantauan mutu klinik, pelaksanaan pengembangan profesi medis.

pengumpulan, etika

pemantauan

dan

kedokteran

dan

Pasal 116 Komite Medis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sub Komite, yang terdiri dari : a.

sub komite peningkatan mutu profesi medis;

b.

sub komite kredensial;

c.

sub komite etika dan disiplin profesi;

d.

sub komite rekam medis; dan

e.

sub komite lainnya dibentuk sesuai kebutuhan pelayanan. Pasal 117

Pembentukan Sub Komite ditetapkan oleh Direktur dengan masa kerja 3 (tiga) tahun atas usulan Ketua Komite Medis setelah memperoleh kesepakatan dalam rapat pleno Komite Medis. Pasal 118 Susunan organsasi Sub Komite terdiri dari : a.

ketua;

b.

wakil ketua;

c.

sekretaris; dan

d.

anggota. 36

Pasal 119 Sub Komite mempunyai kegiatan sebagai berikut : a.

menyusun kebijakan dan prosedur kerja;

b.

membuat laporan berkala dan laporan tahunan yang berisi evaluasi kerja selama setahun yang baru saja dilalui disertai rekomendasi untuk tahun anggaran berikutnya. Pasal 120

Tugas dan tanggung-jawab Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi Medis adalah: a.

membuat rencana atau program kerja;

b.

melaksanakan rencana atau jadual kegiatan;

c.

membuat panduan mutu pelayanan medis;

d.

melakukan pantauan dan pengawasan mutu pelayanan medis;

e.

menyusun indikator mutu klinik, meliputi indikator input, output proses, dan outcome;

f.

melakukan koordinasi dengan Sub Komite Peningkatan Mutu BLUD RSUD ; dan

g.

melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala. Pasal 121

Tugas dan tanggungjawab Sub Komite Kredensial adalah : a.

melakukan review permohonan untuk menjadi anggota staf medis;

b.

membuat rekomendasi hasil review;

c.

membuat laporan kepada Komite Medis

d.

melakukan review kompetensi staf medis dan memberikan laporan dan rekomendasi kepada Komite Medis dalam rangka pemberian clinical privileges, reapointments dan penugasan staf medis pada unit kerja;

e.

membuat rencana kerja;

f.

melaksanakan rencana kerja;

g.

menyusun tata laksana dari instrumen kredensial;

h.

melaksanakan kredensial kebutuhan; dan

i.

membuat laporan berkala kepada Komite Medis.

dengan

melibatkan

lintas

fungsi

sesuai

Pasal 122 Tugas dan tanggungjawab Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi adalah : a.

membuat rencana kerja;

b.

melaksanakan rencana kerja;

c.

menyusun tata laksana pemantauan dan penanganan masalah etika dan disiplin profesi;

d.

melakukan sosialisasi yang terkait dengan etika profesi dan disiplin profesi;

e.

mengusulkan kebijakan yang terkait dengan bioetika;

f.

melakukan koordinasi dengan Komite Etik dan Hukum BLUD RSUD ; dan

g.

melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala.

37

Pasal 123 Tugas dan tanggungjawab Sub Komite Rekam Medis adalah : a.

membuat rencana kerja;

b.

melaksanakan rencana kerja;

c.

menyusun tata laksana pemantauan dan penanganan masalah rekam medis;

d.

melakukan sosialisasi yang terkait dengan rekam medis;

e.

mengusulkan kebijakan yang terkait dengan rekam medis;

f.

melakukan koordinasi dengan komite medis dan komite keperawatan; dan

g.

melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala. Pasal 124

Kewenangan Sub Komite adalah sebagai berikut : a.

untuk Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi Medis; melaksanakan kegiatan upaya peningkatan mutu pelayanan medis secara lintas sektoral dan lintas fungsi;

b.

untuk Sub Komite Kredensial; melaksanakan kegiatan kredensial secara adil, jujur dan terbuka secara lintas sektoral dan lintas fungsi

c.

untuk Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi; melakukan pemantauan dan penanganan masalah etika profesi kedokteran dan disiplin profesi dengan melibatkan lintas sektoral dan lintas fungsi. Pasal 125

Tiap-tiap Sub Komite bertanggung-jawab kepada Komite Medis mengenai pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Paragraf 3 Rapat-Rapat Pasal 126 (1) Rapat Komite Medis terdiri dari : a. rapat rutin bulanan, dilakukan minimal sekali setiap bulan; b. rapat rutin bersama semua Kelompok Staf Medis dan atau dengan semua staf medis dilakukan minimal sekali setiap bulan; c. rapat bersama Direktur dan Wakil Direktur Pelayanan dilakukan minimal sekali setiap bulan; d. rapat khusus, dilakukan sewaktu-waktu guna membahas masalah yang sifatnya sangat urgen; dan e. rapat tahunan, diselenggarakan sekali setiap tahun. (2) Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Medis atau Wakil Ketua dalam hal Ketua tidak hadir atau oleh salah satu dari anggota yang hadir dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Komite Medis tidak hadir. (3) Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Komite Medis atau dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai maka rapat dinyatakan sah setelah ditunda untuk 1 (satu) kali penundaan pada hari, jam dan tempat yang sama minggu berikutnya. (4) Setiap undangan rapat rutin yang disampaikan kepada setiap anggota 38

harus dilampiri salinan hasil rapat rutin sebelumnya. Pasal 127 (1) Rapat khusus diadakan apabila: a. ada permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota staf medis; b. ada keadaan atau situasi tertentu yang sifatnya medesak untuk segera ditangani dalam rapat Komite Medis; dan/atau c. rapat khusus dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Komite Medis atau dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai maka rapat khusus dinyatakan sah setelah ditunda pada hari berikutnya. (2) Undangan rapat khusus harus disampaikan oleh Ketua Komite Medis kepada seluruh anggota paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum dilaksanakan. (3) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan spesifik dari rapat tersebut. (4) Rapat khusus yang diminta oleh anggota staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan rapat tersebut. Pasal 128 (1) Rapat tahunan Komite Medis diselenggarakan sekali dalam setahun. (2) Ketua Komite Medis wajib menyampaikan undangan tertulis kepada seluruh anggota serta pihak-pihak lain yang perlu diundang paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum rapat diselenggarakan. Pasal 129 Setiap rapat khusus dan rapat tahunan wajib dihadiri oleh Direktur, pejabat tekhnis dan pihak-pihak lain yang ditentukan oleh Ketua Komite Medis. Pasal 130 (1) Keputusan rapat Kelompok Staf Medis dan atau Komite Medis didasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara. (2) Dalam hal jumlah suara yang diperoleh adalah sama maka Ketua atau Wakil Ketua berwenang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang. (3) Perhitungan suara hanyalah berasal dari anggota Komite Medis yang hadir. Pasal 131 (1) Direktur BLUD RSUD dapat mengusulkan perubahan atau pembatalan setiap keputusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya dengan syarat usul tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat. (2) Dalam hal usulan perubahan atau pembatalan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima dalam rapat maka usulan tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu tiga bulan terhitung sejak saat ditolaknya usulan tersebut.

39

Bagian Kedelapan Tindakan Korektif Pasal 132 Dalam hal Staf Medis diduga melakukan layanan klinik di bawah standar maka terhadap yang bersangkutan dapat diusulkan oleh Komite Medis untuk dilakukan penelitian. Pasal 133 Bilamana hasil penelitian menunjukkan kebenaran adanya pelanggaran maka yang bersangkutan dapat diusulkan kepada Direktur untuk diberlakukan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Bagian Kesembilan Pemberhentian Staf Medis Pasal 134 Staf Medis Organik diberhentikan dengan hormat karena : a.

telah memasuki masa pensiun;

b.

permintaan sendiri;

c.

tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai Staf Medis; dan

d.

berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. Pasal 135

Staf Medis Organik dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila ia melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 136 Staf Medis Mitra berhenti secara otomatis sebagai Staf Medis BLUD RSUD apabila telah menyelesaikan masa kontraknya atau berhenti atas persetujuan bersama. Pasal 137 Staf Medis Mitra yang telah menyelesaikan masa kontraknya dapat bekerja kembali untuk masa kontrak berikutnya setelah menandatangani kesepakatan baru dengan pihak BLUD RSUD . Bagian Kesepuluh Sanksi Pasal 138 Staf Medis BLUD RSUD , baik yang berstatus sebagai organik maupun mitra, yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan, peraturan BLUD RSUD , klausula-klausula dalam perjanjian kerja atau etika dapat diberikan sanksi yang beratnya tergantung dari jenis dan berat ringannya pelanggaran. Pasal 139 Pemberian sanksi dilakukan oleh Direktur BLUD RSUD setelah mendengar pendapat dari Komite Medis serta Komite Etik dan Hukum dengan mempertimbangkan kadar kesalahannya, yang bentuknya dapat berupa: a.

teguran lisan atau tertulis;

b.

penghentian praktik untuk sementara waktu; 40

c.

pemberhentian dengan tidak hormat bagi Staf Medis Organik; atau

d.

pemutusan perjanjian kerja bagi Staf Medis Mitra yang masih berada dalam masa kontrak. Bagian Kesebelas Kerahasiaan dan Informasi Medis Pasal 140

(1)

(2)

(3)

BLUD RSUD : a.

berhak membuat peraturan tentang kerahasiaan dan informasi mediss yang berlaku di BLUD RSUD ;

b.

wajib menyimpan rekam medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c.

dapat memberikan isi rekam medis kepada pasien ataupun pihak lain atas ijin pasien secara tertulis; dan

d.

dapat diberikan memberikan isi dokumen rekam medis untukk kepentingan peradilan dan asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dokter BLUD RSUD : a.

berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien yang dirawat atau keluarganya;

b.

wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; dan

c.

wajib menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, profesi dan etika hukum dan kedokteran.

Pasien BLUD RSUD : a.

berhak mengetahui semua peraturan dan ketentuan BLUD RSUD yang mengatur hak, kewajiban, tata-tertib dan lain-lain hal yang berkaitan dengan pasien;

b.

wajib memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesehatannya;

c.

berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang akan atau sudah dilakukan dokter, yaitu: 1. diagnosis atau alasan yang mendasari dilakukannya tindakan medis; 2. tujuan tindakan medis; 3. tata-laksana tindakan medis; 4. alternatif tindakan lain jika ada; 5. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; 6. akibat ikutan yang pasti terjadi jika tindakan medis dilakukan; 7. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; dan 8. risiko yang akan ditanggung jika pasien menolak tindakan medis.

d.

berhak meminta konsultasi kepada dokter lain (second opinion) terhadap penyakit yang dideritanya dengan sepengetahuan dokter yang merawatnya;

e.

berhak mengakses, mengkoreksi dan mendapatkan isi rekam medis; dan

f.

berhak memanfaatkan isi rekam medik untuk kepentingan peradilan.

41

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 141 (1) Perubahan Pola Tata Kelola BLUD RSUD khusus.

dilakukan melalui rapat

(2) Perubahan Pola Tata Kelola BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini. BAB X PENUTUP Pasal 142 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili pada tanggal 11 Mei 2013 BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili pada tanggal 11 Mei 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 11

42