PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR
67
TAHUN 2009
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU BUPATI BERAU, Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk menetapkan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau; b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Berau. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 ) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah TK II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
-25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korprs Pegawai Republik Indonesia; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 10); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 11); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran daerah kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 12); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri dilingkungan Departemen Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU.
-3BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Berau. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau. 5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas. 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Berau. 7. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Berau. 8. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Berau. 9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas. 10. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
BAB II PAKAIAN DINAS BAGIAN KESATU JENIS PAKAIAN DINAS Pasal 2 (1). Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH; b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; c.
Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat disingkat PDL; f.
Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah; (2). Pakaian Dinas selain yang dimaksud ayat (1) dapakai pada hari tertentu terdiri dari : a. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat; b. Pakaian Korpri.
-4Pasal 3 Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai. BAGIAN KEDUA PAKAIAN DINAS HARIAN (PSH) Pasal 4 (1). PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari; (2). PDH terdiri dari: a. PDH Pria : 1.
Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2.
Celana panjang warna khaki; dan
3.
Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
b. PDH Wanita :
c.
1.
Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2.
Rok minimal15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
3.
Sepatu pantovel warna hitam.
PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
(3). Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. Pasal 5 PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri dari : 1.
PDH Camat dan Lurah Pria: a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; b. Celana panjang warna khaki; dan c.
2.
Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
PDH Camat dan Lurah Wanita : a. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; b. Rok minimal 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan c.
3.
Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
PDH Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
-5BAGIAN KETIGA PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) Pasal 6 (1). PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum. (2). PSH Pria : a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama ; b. Leher berdiri dan terbuka; c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan d. Kancing lima buah. (3). PSH Wanita : a. Jas lengan pendek dan rok minimal 15 cm dibawah lutut warna sama; b. Leher berdiri dan terbuka; c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan d. Kancing lima buah. (4). PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
BAGIAN KEEMPAT PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) Pasal 7 (1). PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu Luar Negeri dan dipakai dimalam hari; (2). PSR Pria : a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama; b. Leher berdiri dan terbuka; c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan d. Kancing lima buah. (3). PSR Wanita : a. Jas lengan panjang dan rok minimal 15 cm dibawah lutut warna sama; b. Leher berdiri dan terbuka; c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan d. Kancing lima buah. (4). PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
BAGIAN KELIMA PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) Pasal 8 (1). PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
-6(2). PSL Pria : a. Jas warna gelap; b. Celana panjang warna sama; dan c. Kemeja dengan dasi. (3). PSL wanita : a. Jas warna gelap; b. Rok minimal 15 cm dibawah lutut warna sama; dan c. Kemeja dengan dasi (4). PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
BAGIAN KEENAM PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) Pasal 9 (1). PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis; (2). PDL Pria dan Wanita : a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki; b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan c. Sepatu kulit warna hitam. (3). PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan; (4). PDL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf e dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
BAGIAN KETUJUH PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH Pasal 10 (1). PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), huruf g dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya; (2). PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, terdiri dari : a. PDU Camat dan Lurah Pria : 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas; 2. Celana panjang warna putih; dan 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam. b. PDU Camat dan Lurah Wanita : 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning; 2. Rok warna putih minimal 15 cm dibawah lutut; dan 3. Sepatu fantovel warna hitam. c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
-7BAGIAN KEDELAPAN PAKAIAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pasal 11 Pakaian seragam Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri dari : a. Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Pria ; 1. Topi Lapangan dari kain berwarna hijau muda; 2. Kemeja berwarna hijau muda, lengan pendek, saku dua, berlidah bahu; 3. Celana panjang berwarna hijau muda; 4. Ikat pinggang dari kanvas, berwarna hitam; 5. Kaos kaki dan sepatu semua warna hitam. b. Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) wanita ; 1. Topi Lapangan dari kain berwarna hijau muda; 2. Kemeja berwarna hijau muda, lengan pendek, empat buah kancing dengan leher terbuka rendah; 3. Rok Berwarna hijau muda; 4. Ikat pinggang dari kanvas, berwarna hitam; 5. Sepatu Pantovel warna hitam. c. Pegawai Negeri Sipil yang berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.
BAGIAN KESEMBILAN PAKAIAN KORPRI Pasal 12 (1). Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dipakai dalam melaksanakan upacara resmi, hari-hari Nasional dan upacara pada tanggal 17 setiap bulan; (2). Pakaian Korpri Pria : a. Baju Korpri lengan panjang; b. Celana panjang berwarna biru tua; c. Kopiah warna hitam; d. Kaos kaki dan sepatu semua warna hitam; (3). Pakaian Korpri Wanita : a. Baju Korpri lengan panjang; b. Rok berwarna hitam minimal 15 cm dibawah lutut; c. Sepatu Pantovel warna hitam. (4). Pegawai Negeri Sipil yang berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.
BAGIAN KESEPULUH PAKAIAN LAIN – LAINNYA Pasal 13 Pakaian lain – lain disesuaikan dengan hari – hari tertentu.
-8Pasal 14 Model Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS BAGIAN KESATU JENIS ATRIBUT PAKAIAN DINAS Pasal 15 Atribut Pakaian Dinas a. Tutup Kepala; b. Tanda Pangkat; c. Tanda Jabatan; d. Lencana KORPRI; e. Tanda Jasa; f. Papan Nama; g. Nama Propinsi Kalimantan Timur h. Nama Kabupaten Berau; i. Lambang Daerah Kabupaten Berau; dan j. Tanda Pengenal.
BAGIAN KEDUA TUTUP KEPALA Pasal 16 Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari : a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam; b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan c. Topi Lapangan.
BAGIAN KETIGA TANDA PANGKAT Pasal 17 (1). Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah; (2). Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam. (3). Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.
-9BAGIAN KEEMPAT TANDA JABATAN Pasal 18 (1). Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah; (2). Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam; (3). Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.
BAGIAN KELIMA LENCANA KORPRI Pasal 19 (1). Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas; (2). Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas; (3). Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.
BAGIAN KEENAM TANDA JASA Pasal 20 (1). Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara; (2). Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Pita Tanda Jasa; b. Bintang Tanda Jasa. (3). Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya; (4). Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.
BAGIAN KETUJUH PAPAN NAMA Pasal 21 (1). Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- 10 (2). Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
BAGIAN KEDELAPAN NAMA PROPINSI DAN KABUPATEN Pasal 22 (1). Nama Pemerintah Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g menunjukkan tempat kerja; (2). Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Kabupaten Berau; (3). Nama Pemerintah Kabupaten Berau ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Kabupaten Berau ; (4). Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten Berau berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN BERAU.
BAGIAN KESEMBILAN LAMBANG DAERAH Pasal 23 (1). Lambang Daerah Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Berau; (2). Lambang Daerah Kabupaten Berau bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Berau ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu; (3). Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Berau berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
BAGIAN KESEPULUH TANDA PENGENAL Pasal 24 (1). Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j untuk mengetahui identitas seorang pegawai; (2). Tanda Pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas; (3). Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di dibawah Lencana KORPRI.
- 11 Pasal 25 (1). Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik; (2). Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran : a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan b. Plastik laminating dengan ukuran panajang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm. Pasal 26 Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari : a.
Bagian depan : 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian; 2. Lambang Daerah; 3. Nama Instansi atau nama Pemerintah Daerah; dan 4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.
b.
Bagian belakang : 1. Nama Pegawai; 2. Nomor Induk Pegawai (NIP); 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional; 4. Golongan Darah; 5. Alamat Kantor ; 6. Tanggal dikeluarkan; 7. Pejabat yang mengeluarkan; 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan ; dan 9. Nama Jelas Pejabat yang mengeluarkan. Pasal 27
(1). Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai. (2). Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari : a. Warna merah untuk pejabat eselon II; b. Warna biru untuk pejabat eselon III; c. Warna hijau untuk pejabat eselon IV; d. Warna kuning untuk pejabat eselon V; dan e. Warna orange untuk pegawai non eselon; dan f. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional. Pasal 28 Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- 12 BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT Pasal 29 (1). Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Berau, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal; (2). Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Berau, Lencana Korpri, apapan nama, tanda pengenal, kopiah atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa; (3). Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal; (4). Atribut PSR hanya papan nama; (5). PSL tidak memakai atribut; (6). Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Berau, Lencana Korpri, Papan Nama dan tanda pengenal. (7). Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa; (8). Atribut pakaian Korpri terdiri dari atas lencana korpri, papan nama dan kopiah. Pasal 30 Pemerintah Kabupaten dapat memakai nama Satuan kerja Perangkat Daerah pada pakaian dinas. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 31 Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau diatur oleh Kepala Daerah. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 32 (1). Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Bab II dalam pasal 2 dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah; (2). Penggunaan Batik, Tenun Ikat, kain ciri khas Daerah serta Pakaian lainnya untuk Kabupaten Berau ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 13 -
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 33 Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 (1). Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku; (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan peraturan yang berlaku BAB IX KETENTUAN PENUTUP . Pasal 35 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupeten Berau. Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 28 Oktober 2009 BUPATI BERAU, ttd H. MAKMUR HAPK Di Undangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 28 Oktober 2009 Plt. SEKRETARIS DAERAH, ttd H. BAHARUDDIN HASYIM BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2009 NOMOR 67
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR : 67 TAHUN 2009 TANGGAL : 28 OKTOBER 2009 TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
MODEL PAKAIAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
A.
PAKAIAN DINAS HARIAN 1. PDH PRIA
h a b
m
i j
C
k
d
n
e l
f
g
o
Keterangan : a. b. c. d. e.
Lidah bahu Nama Pemda Propinsi Kancing baju Papan nama Saku baju
f. g. h. i. j.
Ikat pinggang Saku depan Krah baju Lencana Korpri Nama Pemda Kab/Kota
k. Lambang daerah Kab/Kota l. Tanda Pengenal m. Sambungan baju n. Lengan panjang o. Saku belakang
- 14 -
2. PDH WANITA
Keterangan : a. b. c. d. e.
Nama Pemda Propinsi Kancing baju Papan nama Krah rebah Lencana Korpri
f. g. h. i. j.
Nama Pemda Kabupaten/Kota Lambang daerah Kabupaten/Kota Tanda Pengenal Saku baju depan Celana panjang
- 15 -
3. PDH WANITA BERJILBAB.
d
E
g
a b
f
H
NAMA
i C
j
k
Keterangan : a. b. c. d.
Nama Propinsi Papan nama Kancing baju Kerudung
e. f. g. h.
Krah rebah Lencana Korpri Nama Pemda Kab/Kota Lambang daerah Kab/Kota
i. Tanda pengenal j. Saku baju depan k.Celana panjang
- 16 4. PDH WANITA HAMIL.
Depan
Belakang e f
a
g h
b
i c
Belakang
j
d
k
Keterangan : a. b. c. d.
Nama Propinsi Papan nama Kancing baju Flui depan
e. f. g. h.
Krah rebah Lencana Korpri Nama Pemda Kab/Kota Lambang daerah Kab/Kota
i. Tanda pengenal j. Flui belakang k. Celana panjang
- 17 -
B.
PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) 1. PSH PRIA a b c
g
NA M A
d f
e
Keterangan : a. Krah berdiri b. Lencana Korpri c. Saku baju depan
d. Tanda Pengenal e. Saku bawah dengan tutup f. Kancing
g. Papan nama
- 18 -
2. PSH WANITA a b c d g
N AMA
f e
Keterangan : a. Krah berdiri b. Lencana Korpri c. Suku baju depan
d. Tanda Pengenal e. Saku bawah dengan tutup f. Kancing
g. Papan nama
- 19 -
3. PSH WANITA BERJILBAB
a b C g
NAMA
d e f
Keterangan : a. Krah berdiri b. Lencana Korpri c. Suku baju depan
d. Tanda Pengenal e. Kancing f. Saku bawah dengan tutup
g. Papan nama
- 20 -
4. PSH WANITA HAMIL.
N AM A
Keterangan : a. Krah berdiri b. Lencana Korpri
d. Saku baju depan e. Tanda pengenal
f. Kancing g. Papan nama
- 21 -
C.
PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR). 1. PSR PRIA a b c
g
NAMA
d f
e
Keterangan : a. Krah berdiri b. Lencana Korpri c. Saku baju depan
d. Tanda Pengenal e. Saku bawah dengan tutup f. Kancing
g. Papan nama
- 22 2. PSR WANITA
a b c d g
N AMA
f e
Keterangan : a. b. c. d.
Krah rebah Lencana Korpri Suku baju atas Tanda pengenal
e. f. g.
Saku bawah dengan tutup Kancing Papan nama
- 23 -
3. PSR WANITA BERJILBAB
a b C g
NAMA
d e f
Keterangan : a. b. c. d.
Krah rebah Lencana Korpri Suku baju atas Tanda pengenal
e. Saku bawah dengan tutup f. Kancing g. Papan nama
- 24 -
4. PSR WANITA HAMIL
N AM A
Keterangan : a. b.
Krah rebah Lencana Korpri
c. Saku baju atas d. Tanda pengenal
e. Kancing f. Papan nama
- 25 -
D.
PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) 1. PSL PRIA
Belakang
Depan a
b d
c f e
Keterangan : a. Kemeja warna putih b. Dasi c. Lengan panjang
d. Saku atas jas e. Saku bawah jas dengan tutup f. Kancing
- 26 -
2. PSL WANITA
a
b d
c e f
Keterangan : a. Kemeja warna putih b. Dasi c. Lengan panjang
d. Saku atas jas e. Saku bawah jas dengan tutup f. Kancing
- 27 -
3. PSL WANITA BERJILBAB
g a
b d
c
f
e
Keterangan : a. b. c. d.
Kemeja warna putih Dasi Lengan panjang Saku atas jas
e. Saku bawah jas dengan tutup f. Kancing g. Jilbab
- 28 -
4. PSL WANITA HAMIL a
b
c
d
Keterangan : a. Kemeja warna putih b. Dasi
c. d.
Lengan panjang Kancing
- 29 -
E.
PAKAIAN DINAS LAPANGAN 1. PDL PRIA m h
a b d
c
i
j k
NA MA
e
l
f n
g
Keterangan : a. b. c. d. e.
Lidah bahu Nama Provinsi Kancing baju Papan nama Saku baju
f. g. h. i. j.
Ikat pinggang Saku depan Krah baju Lencana Korpri Nama Pemda kab/Kota
k. l. m. n.
Lambang daerah Kab/Kota Tanda pengenal Sambungan baju Saku belakang
- 30 -
2. PDL WANITA
f
h
a b d e
g
c
i
NAMA
j
Keterangan : a. b. c. d.
Lidah bahu Nama Provinsi Kancing baju Papan nama
e. f. g. h.
Saku baju Krah rebah Lencana Korpri Nama Pemda kab/Kota
i. j.
Lambang daerah Kab/Kota Tanda pengenal
- 31 -
F.
PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH
1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH
g
l
h
a i
b
j
NAM A
c m d
k e f
n
Keterangan : a. b. c. d. e.
Tanda pangkat Kancing baju Papan nama Tanda jabatan Ikat pinggang
f. g. h. i. j.
Saku depan Krah baju Lencana Korpri Nama Pemda Kab/Kota Lambang Daerah Kab/kota
k. l. m. n.
Tanda pengenal Sambungan bahu Lengan panjang Saku belakang
- 32 -
2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH
e
f
g
a
h b c
NA MA
i
d
j
k
Keterangan : a. b. c. d.
Tanda pangkat Papan nama Tanda jabatan Kancing baju
e. f. g. h.
Krah baju Lencana Korpri Nama Pemda Kab/Kota Lambang Daerah Kab/kota
i. j. k.
Tanda pengenal Saku depan Celana panjang
- 33 -
3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILAB
e
f
g h
a b c
NA MA
i j
d d k
l
Keterangan : a. b. c. d.
Tanda pangkat Papan nama Tanda jabatan Kancing baju
e. f. g. h.
Kerudung Krah rebah Lencana Korpri Nama Pemda Kab/kota
i. j. k. l.
Lambang daerah Kab/Kota Tanda pengenal Saku depan Celana panjang
- 34 -
4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL
Depan
Belakang f
a b
g
h i j
c d
Depan
e
Belakang
k
L
Keterangan : a. b. c. d.
Tanda pangkat Papan nama Tanda jabatan Kancing baju
e. f. g. h.
Flui depan Krah rebah Lencana Korpri Nama Pemda Kab/kota
i. j. k. l.
Lambang daerah Kab/Kota Tanda pengenal Flui belakang Celana panjang
- 35 -
G.
PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH 1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH
a b
m c d e f
n NAMA
o
p
g h i j q
k
L
Keterangan : a. Lambang daerah b. Topi warna hitam c. Tanda pangkat upacara
g. Tanda jabatan h. Jas warna putih i. Kancing garuda emas
m. Kemeja putih n. Lencana korpri o. Tanda jasa
- 36 -
d. Dasi e. Papan nama f. Saku atas tertutup
j. Saku bawah tertutup k. Celana panjang putih l. Sepatu hitam
p. Belahan jahitan q. Belahan jas belakang
2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH
a b
c L m n
d NA MA
e
o f
g h
i
j
k
p
- 37 -
Keterangan : A. B. C. D. E. F.
H.
Lambang daerah Topi warna hitam Tanda pangkat upacara Dasi Papan nama Tanda jabatan
g. h. i. j. k. l.
Kancing garuda emas Saku depan tertutup Flui satu tempel Rok 15 cm dibawah lutut Sepatu hitam Kemeja putih
m. n. o. p.
Lencana korpri Tanda jasa Saku atas tertutup Jas warna putih
PAKAIAN PERTAHANAN SIPIL/PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS). 1. Pakaian Linmas Pria
- 38 -
Keterangan : a. b. c. d. e. f.
Topi Lidah bahu Pemerintah Kabupaten Berau Lambang Linmas Tulisan Linmas Saku Baju
g. Monogram h. Papan Nama i. Lambang Daerah Kabupaten j. Ikat Pinggang Linmas
2. Pakaian Linmas Wanita
f
g
h
a c
b
NAMA
i
LINMAS
j d
e
- 39 -
Keterangan : a. b. c. d. e. f. I.
Nama Pemda Papan Nama Lambang Daerah Kabupaten Kancing Baju Saku Depan Krah Baju
g. Lencana Korpri h. Lambang Linmas i. Tulisan Linmas j. Tanda Pengenal
PAKAIAN KORPRI 1. Pakaian Korpri Pria
Kerah Leher Berdiri dan Terbuka
1 (satu) saku tempel atas kiri Kancing Baju 5 (Lima) buah Lengan Panjang Model Mansot 2 (Dua) plot Mansot 1 kancing
Belahan samping
- 40 2. Pakaian Korpri Wanita
Kerah Leher Terbuka
Kancing Baju 4 (empat) buah Lengan Panjang dengan 2 (dua) kancing variasi tanpa manfaat 2 (dua) saku tempel bawah Kancing Variasi 2 (dua) buah
Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 28 Oktober 2009 BUPATI BERAU, ttd H. MAKMUR HAPK Di Undangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 28 Oktober 2009 Plt. SEKRETARIS DAERAH, ttd H. BAHARUDDIN HASYIM BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2009 NOMOR 67
- 41 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR : 67 TAHUN 2009 TANGGAL : 28 OKTOBER 2009 TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
A. MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIL
Dari Depan
Bahan dasar warna khaki Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan IV ke atas dari samping.
Lambang Daerah Kabupaten Lambang Daerah Kabupaten Berau
Bisban warna kuning emas ukuran 0.50 cm
- 42 Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan III dari samping. Lambang Daerah Kabupaten Lambang Daerah Kabupaten Berau
Bisbanwarna warnakuning perak emas ukuran 0.50 cm Bisban ukuran 0.50 cm
Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan II dari samping. Lambang Daerah Kabupaten Lambang Daerah Kabupaten Berau
Bisban warna warna kuning perunggu ukuran 0.50 cmcm Bisban emas ukuran 0.50
Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan I dari samping.
Lambang Daerah Kabupaten Lambang Daerah Kabupaten Berau
Bisban warna warna kuning perunggu ukuran 0.50 cmcm Bisban emas ukuran 0.50
- 43 B. KOPIAH DARI DEPAN
DARI SAMPING
Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos
C. TOPI CAMAT DAN LURAH
Bahan dasar logam warna perak Lambang Daerah Kabupaten/Kota Kain hitam : Jari-jari Vertikal 3,75 cm Jari-jari Horizontal 3,50 cm TOPI UPACARA.
a b c d
- 44 Keterangan : a. Bahan dasar kain warna hitam. b. Lambang Daerah Kabupaten Berau c. Padi dan kapas dibordir. d. Pita emas.
CAMAT KUNING EMAS
LURAH 1,75 CM
PERAK
1,75 CM
D. TANDA PANGKAT 1) CAMAT. a. Harian.
Bahan dasar kain warna khaki Bahan dasar logam warna kuning emas
Bahan dasar logam warna perak
- 45 b. Upacara. Bahan dasar kain warna biru tua Bahan dasar logam warna kuning emas
Bahan dasar logam warna perak
2) LURAH. a. Harian.
Bahan dasar logam warna perak Bahan dasar kain warna khaki Bahan dasar logam warna perunggu
b. Upacara
Bahan dasar logam warna perak Bahan dasar kain warna biru tua Bahan dasar logam warna peunggu
- 46 E. TANDA JABATAN. 1) CAMAT. BENTUK BULAT
Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna perak. Lambang daerah. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak. Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm
2) LURAH. BENTUK BULAT
Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas. Lambang daerah. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu. Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm
F. LENCANA KORPRI.
- 47 G. PAPAN NAMA.
M. ALI HANAPIAH
2 CM
8 CM
H. NAMA DEPARTEMEN DAN PEMERINTAH DAERAH
1,5 CM 6 CM
I. LAMBANGPEMERINTAH KABUPATEN BERAU
Arti Lambang Kabupaten Berau :
- 48 Warna Lambang : a. Warna Kuning b. Warna Hijau c. Warna Hitam BATIWAKKAL d. Warna Putih
: Bintang, Bunga Padi, Pita Tepi Lambang. : Dasar Lambang : Penyu, Mandau, Sumpitan, Burung
dan
Tulisan
: Pita Kabupaten
Arti lambang : 1. Perisai berarti perisai adalah senjata dan pelindung dalam perjuangan menegakkan keadilan dan kemakmuran. 2. Rotan yang berjalin dan melingkar bundar (kayu bundar 17 buah) pada tepi lambang melukiskan : a. Persatuan dan kesatuan sesuai dengan jiwa Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. b. Rotan dan Kayu adalah hasil daerah utama yang di ekspor keluar daerah / negeri. 3. Bintang Lima melukiskan lambang negara ”Pancasila” adalah Dasar Falsafah Hidup masyarakatnya sebagai bagian dari Negara Kesatuan RI. 4. Kata Kabupaten Berau yang terdapat pada pita putih adalah Daerah Otonom Kabupaten Berau. 5. Burung melukiskan hasil sarang burung (sarang burung putih dan sarang burung hitam) yang juga merupakan salah satu hasil daerah disamping rotan, kayu gaharu dll. 6. Bunga Padi berarti Daerah Berau adalah agraris dimana sebagian besar masyarakatnya mempunyai mata pencaharian bercocok tanam. 7. Sumpitan dan Mandau berarti melambangkan keberanian dalam menegakkan keadilan dan kemakmuran serta keuletan dalam perjuangan. 8. Penyu adalah melukiskan hasil perikanan yang merupakan hasil daerah terbesar disamping hasil – hasil daerah lainnya. 9. Tulisan BATIWAKKAL adalah bahasa daerah asli yang memberikan pengertian bahwa usaha masyarakatnya tidak henti – hentinya dalam melaksanakan tugas kewajibannya, lengkap, cukup, baik, dan sempurna dengan jalan yang diridhoi oleh Tuhan YME. 10. Warna Hijau berarti subur kekayan hutan dan alam Kabupaten Berau. 11. Warna Kuning berarti kemuliaan, keagungan dan kebijaksaan. 12. Warna Hitam berarti ketahanan jiwa. 13. Warna Putih berarti kesucian dan keramah tamahan masyarakat Berau.
- 49 14. Tampuk Kayu Bundar pada tepi lambang dan tiap – tiap tangkai bunga padi, masing masing berjumlah 17 berarti tanggal diproklamasikannya Kemerdekaan Negara RI (tanggal 17). 15. Sisik Penyu berjumlah 8 berarti bulan diproklamasikannya Kemerdekaan Negara RI (bulan Agustus). 16. Buku – Buku Rotan yang berjalin pada tepi lambang berjumlah 45 berarti tahun diproklamasikannya Kemerdekaan Negara RI (tahun 1945). J. TANDA PENGENAL.
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
SEKRETARIAT DAERAH
Nama NIP/NRP Jabatan Gol. Darah Alamat Kantor Dikeluarkan
: : : : : :
Sekretaris Daerah 8,5 CM
Drs. H. Ibnu Sina Asyari Pembina Utama Muda NIP. 010 103 606
4,5 CM
Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 28 Oktober 2009 BUPATI BERAU, ttd H. MAKMUR HAPK Di Undangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 28 Oktober 2009 Plt. SEKRETARIS DAERAH, ttd H. BAHARUDDIN HASYIM BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2009 NOMOR 67
