SALINAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG TIMUR,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka upaya meningkatkan antisipasi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam bidang politik, sosial, pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat mengancam stabilitas Nasional dan khususnya di Daerah, perlu didukung dengan koordinasi yang sinergis antar aparat unsur intelijen secara profesional;
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, perlu dibentuk Komunitas Intelijen Daerah;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komunitas Intelijen Daerah;
1.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur. 4. Unsur pimpinan Daerah adalah Bupati, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri dan unsur pimpinan daerah yang lain. 5. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
6. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Kabupaten Belitung Timur. 7. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data, informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen. 8. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
BAB II PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komunitas Intelijen Daerah.
BAB III PENYELENGGARAAN KOMINDA Bagian Kesatu Tugas dan Tanggungjawab Pasal 3 (1)
Bupati bertugas dan Penyelenggaraan Kominda.
bertanggungjawab
atas
(2)
Penyelenggaraan Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur. Pasal 4
(1)
Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi: a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di Daerah; b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Daerah sebagai jaringan intelijen; dan c. menjamin terlaksananya Kominda di Daerah.
kegiatan
operasional
(2)
Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di delegasikan kepada unsur intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pelaksana harian Kominda.
Bagian Kedua Susunan Keanggotaan Kominda Pasal 5 (1)
Susunan Keanggotaan Kominda terdiri Pelaksana Harian, Sekretaris dan Anggota.
(2)
Keanggotaan Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: Ketua Pelaksana Harian Sekretaris Keanggotaan
(3)
dari
Ketua,
: Bupati : Unsur Intelijen dari Kepolisian Republik Indonesia. : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur : Unsur intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai, Pajak, Perbankan dan unsur terkait Iainnya
Susunan Keanggotaan Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi Kominda Pasal 6 (1)
Kominda mempunyai tugas pokok: a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah; dan b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan Daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah.
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kominda mempunyai fungsi: a. pengumpulan informasi atau bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah; b. perencanaan dan pengkajian hasil informasi dan permasalahan strategis yang berkaitan menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah; dan c. penyusunan rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan unsur pimpinan Daerah yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah.
Bagian Keempat Sekretariat Pasal 7 (1)
Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kominda dan tertib administrasi, Kominda dibantu oleh Sekretariat Kominda.
(2)
Sekretariat Kominda bertempat dan berkedudukan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur. Pasal 8
Tugas dan Kewajiban Sekretariat Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi: a. merencanakan dan menyelenggarakan fasilitas kegiatan Kominda; b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi /bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah; dan c. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
Bagian Kelima Koordinasi Pasal 9 (1)
Dalam menyelenggarakan Kominda perlu melaksanakan Rapat Koordinasi.
(2)
Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal dipandang perlu dan dikoordinasikan oleh sekretariat Kominda.
BAB IV PELAPORAN Pasal 10 (1)
Pelaksanaan penyelenggaraan Kominda di Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur pimpinan Daerah.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
(3)
Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.
BAB V PENDANAAN Pasal 11 Pendanaan untuk penyelenggaraan Kominda di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Kominda yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Bupati diundangkan.
ini
mulai
berlaku
sejak
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.
Ditetapkan di Manggar pada tanggal 20 Februari 2013 BUPATI BELITUNG TIMUR, ttd BASURI TJAHAJA PURNAMA Diundangkan di Manggar pada tanggal 20 Februari 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, ttd TALAFUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 13
Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AMRULLAH, SH Penata(III/c) NIP. 19710602 200604 1 005
