PERANAN PSIKOLOGI DALAM PEMBANGUNAN: SEBUAH BIDANG GARAPAN PSIKOLOGI YANG TERLUPAKAN

Peranan Psikologi dalam Pembangunan

1

PERANAN PSIKOLOGI DALAM PEMBANGUNAN: SEBUAH BIDANG GARAPAN PSIKOLOGI YANG TERLUPAKAN Koentjoro

PENDAHULUAN Sejak psikologi dinyatakan sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan, kiprahnya dalam ikut mensejahterakan kehidupan rakyat makin meluas. Karenanya tidak perlu disangsikan lagi bahwa Psikologi di Indonesia apabila dilibatkan dalam berbagai proses pembangunan dapat berperan serta secara aktif mengatasi persoalan bangsa dan negara. Sayangnya, di masyarakat Indonesia ada stigma peran psikologi yang mengarah bahwa job psikologi hanya itu-itu saja (Koentjoro, 1999), seperti tukang tes, konsultasi, bahkan tukang ramal. Kondisi ini diperparah dengan adanya keputusan bahwa sarjana psikologi yang lulus tahun sekian hingga tahun sekian harus melakukan ujian atau pelatihan psikodiagnostika, yang notabene mengarah kepada stigma di atas. Stigma semacam ini harus segera diubah. Kenapa? Apabila tes psikologi masih dijadikan andalan psikologi, maka bahaya besar akan mengancam. Kenapa? Di Indonesia lebih banyak digunakan alat tes luar negeri dan masih sangat sedikit tes buatan Indonesia. Bahkan dari banyak tes buatan luar negeri tadi banyak beredar pula tes yang telah digunakan secara umum tanpa adanya adaptasi terlebih dahulu dan bahkan normanya pun masih sesuai aslinya. Bayangkan di abad pasar bebas nanti, betapa dengan mudahnya orang asing masuk dan bekerja di Indonesia. Indonesia adalah pasar yang sangat bagus. Seorang Menteri di tahun 1995 sempat berdialog dengan penulis dan menyatakan bahwa 20% penduduk Indonesia mempunyai tingkat kesejahteraan hidup seperti orang Swiss, dan itu adalah 40 juta (baca: dua kali lipat seluruh penduduk benua Australia). Padahal, seharusnya psikologi lebih dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari perilaku, sehingga mampu merambah hampir di seluruh bidang pekerjaan dimana keperilakuan dijumpai di situ, dan kecemasan seperti itu tidak akan terjadi lagi. ISSN : 0854 – 7108

Buletin Psikologi, Tahun XI, No. 1, Juni 2003

2


Salah satu intervensi psikologi dalam bidang sosial yang masih jarang dilakukan adalah masalah peranan psikologi dalam perencanaan pembangunan, kebijakan publik dan mengatasi dampak-dampaknya. Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan peranan psikologi dalam perencanaan pembangunan, dalam upaya mendapatkan solusi terbaik yang menguntungkan banyak pihak yang terkait dengan pembangunan. Tulisan ini diharapkan mampu mengingatkan kembali dan sekaligus mengulas seberapa jauhkah peranan psikologi tersebut dalam membahas kualitas hidup, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan kebijakan publik serta meminimalkan dampak-dampaknya. PENGERTIAN PSIKOLOGI Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku. Seorang ahli fisika yang pindah profesi menjadi psychologist, Kurt Lewin, merumuskan B = f (P X E), bahwa perilaku adalah fungsi dari person dan environment. Karenanya, psikologi dapat dimaknai secara lebih luas. Mempelajari Behavior, bukan berarti hanya belajar faktor Personality sebagai fokus perhatian, namun juga Environment dan interaksi P dan E. Artinya bisa saja psikologi mempelajari faktor E (baca: faktor apa saja di luar individu) selama faktor itu mempunyai pengaruh baik langsung ataupun tidak langsung, atau bahkan hanya sekadar berasumsi mempunyai pengaruh baik langsung ataupun tidak langsung kepada munculnya sebuah perilaku. Karenanya tidaklah salah apa yang dikatakan Westrum (1991) bahwa teknologi, masyarakat dan individu sebenarnya adalah sebuah jaringan sistem yang saling terkait. MASYARAKAT MADANI DALAM KONTEKS PSIKOLOGI Masyarakat madani dalam konteks psikologi sosial barangkali lebih dekat dengan istilah humaneering atau pembangunan dan pemberdayaan manusia yang memanusiakan manusia. Istilah ini dikenalkan oleh Tiffin, Knight dan Josey ditahun 1940, dan dikembangkan Varela di tahun 1975 (Rogers, Stenner, Gleeson and Rogers, 1995) sebagai teknologi sosial yaitu segala upaya tentang pemahaman kehidupan manusia yang dimaksudkan untuk menciptakan berbagai bentuk institusi sosial dan segala prakteknya yang pas dan cocok dengan kebutuhan manusia. Menurut penulis pembangunan jenis ini adalah pembangunan yang meletakkan kesejahteraan sosial sebagai panglima. Apabila hal ini dilakukan, sebenarnya senada dengan pembukaan UUD 1945, bahkan senada dengan berbagai bentuk Hak Azasi Manusia.

ISSN : 0854 – 7108



3

PERANAN PSIKOLOGI DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT MADANI INDONESIA Pada dasarnya pembangunan adalah perubahan sosial terencana. Apabila sebuah negara melakukan pembangunan, tentunya mengarah kepada upaya pencapaian tujuan negara. Perubahan sosial yang terencana sering pula disebut sebagai induced change, yaitu sebuah niat atau keinginan untuk melakukan intervensi untuk merubah situasi. Pertanyaan yang menarik diajukan adalah Kenapa Planned Social Change dapat mengalami kegagalan? Kegagalan pembangunan dapat bersumber pada administrator, practitioner, clients atau anggota masyarakat. Penyebab utamanya adalah adanya resistensi. Resistensi ini pada umumnya terjadi karena ketidakbersediaan untuk berpikir keras, atau merasa diuntungkan oleh kondisi yang telah ada. Di samping juga masalah dogmatis dan cara berpikir yang kaku, atau dengan adanya perubahan dirinya (kelompok atau individu) merasa terancam reputasinya, penghidupannya dan keamanan kerjanya. Bahkan demikian anehnya, kenapa banyak masyarakat justru menolak pembangunan? Kenapa pembangunan dalam beberapa segi justru semakin menyengsarakan rakyat? Seperti dikatakan Rao (1996) bahwa perubahan itu sebaliknya justru membuahkan hasil yang tidak menguntungkan bagi orang miskin, yang jumlahnya semakin bertambah. Menurut Rao (1996) saat ini dunia menghadapi dua tantangan pembangunan, yaitu (a) Kepastian bahwa buah pembangunan dapat dinikmati oleh sebagian besar pihak yang membutuhkan melalui distribusi yang seimbang dalam hal sumber daya, kesempatan dan keuntungan, dan (b) Menumbuhkan kemampuan manusia dan mengarahkan tantangan-tantangan pembangunan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Beberapa negara yang telah mampu mempertemukan kedua tantangan ini telah meyakini betapa pentingnya menginvestasikan pertumbuhan/pembangunan manusia dan peningkatan kualitas hidupnya dengan cara mengadopsi berbagai strategi pengembangan sumberdaya manusia. Demikian pula hukum-hukum atau kaidahkaidah psikologi (misalnya: Social Exchange, Equity, Behavioursme, dll), yang berkembang dari Wundt hingga teori psikologi terkini ternyata sangat berperan besar dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan serta Kebijakan Publik. Peranan psikologi dalam pembangunan masyarakat madani Indonesia terkait dengan peranan psikologi dalam studi kebijakan dan pembangunan yang masih merupakan hal baru dan belum banyak dibicarakan orang. Bahwa melalui social psychology impact assessment dapat ditengarai bahwa setiap tahapan proses pembangunan akan selalu berakhir dengan konflik sosial. Dampak yang sama akan ISSN : 0854 – 7108



4

muncul dari dampak setiap kebijakan. Contoh: dampak revolusi hijau terhadap isu perempuan; dampak penggunaan alat kontrasepsi terhadap nilai hubungan seksual, dan banyak lagi. Bahkan dalam kaitan dengan dampak immediate action dapat dilihat dari perilaku pasar dan dampaknya pada pasar modal, dampak kondisi politik terhadap fluktuasi mata uang. Dalam hal ini psikologi mampu berperan meminimalkan dampak tersebut dan merekayasa dampak minimal itu lebih minimal. Bahkan hebatnya psikologi, psikologi masih berperan menangani orang yang terkena dampak tadi. Dampak dan peran seperti itu perlu dipahami oleh para pembuat kebijakan di negeri ini. Berbicara masalah pembangunan, secara umum tahapan pembangunan menurut ilmu manajemen dapat dibagi menjadi tahap planning, forcasting, Implementing dan Evaluating. Namun berdasarkan proses pembangunannya, secara umum tahapan pembangunan dapat pula dibagi menjadi lima tahap yaitu tahap aktualisasi ide, prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi. Bagaimana ke dua model itu dapat dipahami, maka agar diperoleh gambaran, berikut akan disampaikan gambaran yang hanya menyangkut pembangunan fisik. Setiap tahap ini ternyata banyak aspek psikologi yang terlibat yang oleh banyak orang dianggap sepele. Bahkan dalam AMDAL dan ANDAL sekalipun hingga kini psikologi belum terlalu diperhatikan. Padahal ketika kesadaran masyarakat yang menyangkut hak politiknya meningkat, munculnya konvensi Beijing 1995, arus keterbukaan, peran psikologi menjadi amat sangat dibutuhkan. Menurut penulis penggunaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Psikologi (AMDAL-P) akan lebih memberikan keamanan dan ketentraman jangka panjang. Berikut tahapan pembangunan berdasarkan proses pembangunan tersebut: 1. Tahap Aktualisasi Ide dan Perencanaan Dalam pendekatan manajemen rahap ini berada pada tahap planning. Pada tahap ini kegiatan yang terbesar adalah aktualisasi ide ke dalam sebuah perencanaan, meyakinkan investor dan partner kerja. Masalah psikologi yang terlibat diantaranya adalah komunikasi, negosiasi, group cohesiveness, prasangka, kepercayaan, time and political pressure, dll. 2. Tahap Pra Konstruksi Tahap ini berada pada tahap antara forcasting dengan implementing. Tahap prakonstruksi adalah tahap peletak dasar proses pelaksanaan pembangunan. Kelancaran

ISSN : 0854 – 7108



5

pada tahap ini akan sangat menentukan keberlangsungan tahap berikutnya. Tahap prakonstruksi ini terdiri atas beberapa stages yaitu: a.

Penelitian Awal Apabila objek pembangunan menyangkut masalah manusia dan masyarakat, maka komitment, keterbukaan dan “keterpihakan” pengembang dan peneliti akan sangat menentukan kualitas penelitian. Masalah psikologis yang muncul adalah prasangka.

b.

Pembebasan Tanah Bagaimana proses pembebasan tanah berlangsung? Siapa yang terlibat? Bagaimana cara penentuan harga tanah? Apakah sudah ada sosialisasi rencana pembebasan tanah? rakyat dirugikan atau diuntungkan? Adakah kuburan atau tempat keramat yang tergusur? Bagaimana penggusurannya? Siapa saja yang terlibat dalam penggusuran?

c.

Justifikasi dan Penjabaran Rencana Kerja Ketika sejumlah tanah sudah dibebaskan, perencana/pelaksana pembangunan akan melakukan re-check terhadap kesesuaian antara rencana dengan kondisi lapangan beberapa hal perlu dilakukan justifikasi. Setelah justifikasi perlu ada penjabaran rencana kerja berikut yang melibatkan banyak pihak baik pemerintah, LSM ataupun pemuka masyarakat. Karena itu kemampuan meyakinkan, komunikasi, negosiasi dan prasangka sangat dibutuhkan pada tahapan ini.

d.

Pembangunan Base-camp dan Penyiapan peralatan Pembangunan. Apakah rencana pembangunan sudah disosialisasikan? Siapa yang bertugas di base-camp? Adakah ciri kekhususan masyarakat tempat pembangunan berlangsung? Sudahkah penjaga base-camp diberi pengarahan tentang masyarakat tersebut? Apakah kedatangan alat berat memberikan dampak pada kebisingan? Rusaknya jalan dan mengganggu fasilitas umum?

e.

Rekruitment tenaga kerja untuk Tahap Konstruksi Sebelum tahap konstruksi dilakukan, rekruitment tenaga kerja perlu dilaksanakan pada tahap ini. Seberapa jauhkan masyarakat sekitar dilibatkan? Siapa yang dimaksud masyarakat sekitar dan untuk jenis job apa? Apakah kualifikasinya dituntut sama dengan non sekitar? Bagaimana proses rekruitmennya?

ISSN : 0854 – 7108



6

3. Tahap Konstruksi Tahap ini merupakan tahap implementation. Ada 2 bagian pentahapan yang perlu diperhatikan pada tahap konstruksi ini, yaitu: a.

Pembangunan Bangunan Utama dan Pemasangan alat-alat instalasi Industri. Bagaimana dengan pengamanan selama proses ini berlangsung? Siapa yang terlibat? Adakah zone terlarang? Bagaimanakah sosialisasinya? Bahwa setiap pembangunan akan memunculkan adanya migrasi penduduk baik sebagai tenaga kerja ataupun di luar tenaga kerja industri tersebut. Adanya penduduk migran ini disamping mendatangkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat sekitar namun juga mempunyai social cost yang sepadan. Untuk meminimalkan social cost dan memaksimalkan kenyamanan masyarakat peran psikologi sangatlah diperlukan.

b.

Penyiapan Tenaga Kerja Tetap Industri Pada fase ini utamanya rekruitmen dan pelatihan calon tenaga kerja menjadi sentral kegiatan. Seberapa jauhkah masyarakat sekitar dilibatkan? Bagaimana mengatasi tenaga kerja “titipan”?

4. Tahap Operasi Tahap ini juga merupakan bagian dari tahap implementasi. Pada tahap operasi ini ada 2 kegiatan utama, yaitu: a.

Operasinalisasi Industri Seberapa jauhkah analisis dampak lingkungan telah mengantisipasi akibat yang ditimbulkan selama proses operasi berlangsung? Bagaimana dengan dampak fisik, kebisingan dan limbah? Bagaimana dampak sosial psikologis, interaksi, kecemburuan sosial, prasangka,? Bagaimana dampak perilaku reproduksi: prostitusi, kumpul kebo. Hal ini penting dikemukakan mengingat dari beberapa kajian Analisis Dampak Lingkungan tampak bahwa faktor sosial dan psikologis sangatlah minimal dilakukan orang. Hal ini semakin jelas manakala dilihat beberapa kasus pembangunan proyek bermasalah seperti diceriterakan di atas.

b.

Penyiapan Masyarakat untuk Menghadapai Pasca Operasi Untuk menghindari ketergantungan masyarakat akibat industrialisasi dan untuk mencegah terjadinya ghost town masyarakat perlu dipersiapkan dengan berbagai kegiatan yang mengarah kepada kemandiriannya. Sudahkah ini direncanakan? Siapa yang terlibat dalam perencanaan?

ISSN : 0854 – 7108



7

5. Tahap Pasca Operasi Tahap ini bukanlah diadakan pada tahap akhir dari sebuah kegiatan operasional pembangunan, namun lebih merupakan rangkaian akhir yang proses kegiatannya telah dimulai sejak perencanaan. Pentahapan untuk community development jelas dapat dimonitor pada tahap sebelumnya. Karenanya tahap ini adalah merupakan hasil akhir dari suatu proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, karenanya dalam tahap ini juga merupakan evaluasi dari kegiatan pembangunan. Karena itulah tahap ini merupakan tahap awal dari tahap evaluasi. Namun demikian beberapa perlakukan psikologis dan management diperlukan sebelum industri ini ditutup. Dampak-dampak tersebut, nyaris tak terdengar dalam pembangunan masa lalu. Karenanya tidaklah aneh apabila banyak gejolak terjadi di masyrakat. Bahkan dalam orde reformasi inipun dampak kebijakan masih diacuhkan, misalnya: dampak UU No. 22/1999 di daerah-daerah. Setelah seluruh rangkaian tahapan pembangunan berjalan, kegiatan pada tahap akhir yang jarang dilakukan orang adalah melakukan evaluasi terhadap seluruh program. Indikator keberhasilan pembangunan itu menurut penulis adalah meningkatnya partisipasi masyarakat, meningkatnya kesejahteraan sosial dan meningkatnya kemandirian masyarakat. BIAYA PEMBANGUNAN DALAM PERWUJUDAN MASYARAKAT MADANI INDONESIA. Hal lain yang terkait dengan masalah pembangunan dan kesejahteraan manusia adalah hal yang terkait dengan Social Impact Assessment. Pembicaraan topik social impact assessment bukannya semata impact dari pembangunan fisik yang selalu berakhir dengan konflik sosial. Dampak kebijakanpun dapat merupakan bagian bahasan dari social impact assessment. Contoh yang paling menonjol adalah dampak revolusi hijau terhadap isu perempuan; Dampak penggunaan alat kontrasepsi terhadap nilai hubungan sexual, dampak kenaikan BBM, dampak krisis moneter terhadap perilaku, dampak dari social influence pada komunal, dampak listrik masuk desa, dll. Dampak-dampak seperti ini karena menyangkut keamanan dan kesejahteraan sosial perlu dipahami oleh para pimpinan dan pembuat kebijakan. Disamping memahami dampak kebijakan dan pembangunan, psikologi juga mampu menekan berbagai biaya pembangunan dalam mewujudkan masyarakat madani Indonesia khususnya yang terkait dengan social, psychological dan economic

ISSN : 0854 – 7108


8


cost. Dalam setiap pelayanan publik dan sosial mengandung social, psychological dan economic cost yang tidak sedikit dan itu tidak disadari petugas. Ada pameo yang menyatakan bahwa jangan kita berbicara masalah hak di Indonesia; menjalankan kewajiban pun susah. Kasus membayar pajak kendaraan bermotor, pengurusan SIM akan mengalami proses yang berbelit. Sofian Effendi (Yogya Post, 18 Juli 1998) menyatakan bahwa praktek administrasi publik di Indonesia seringkali menyelewengdari peraturan formal. Bambang Wiyoga, ketua Kadin, menyatakan bahwa pejabat lebih menyukai berhubungan dengan pengusaha besar dibanding yang kecil. Kelompok program profesi psikologi UGM tahun 1998 menemukan bahwa ada sekitar 450 ex-pelacur yang sekarang menyewa kamar dan bertempat tinggal di sebelah utara bekas kompleks resos, setelah resos tersebut secara resmi ditutup pada tanggal 1 Januari 1998. Padahal pemerintah daerah telah mengeluarkan dana Rp. 300 juta untuk pemberian ketrampilan dan modal kerja buat pelacur. Anehnya lagi kapasitas komplek itu cuma 250-300 orang. Belum lagi kasus penutupan resos demi kepentingan politis. Dari banyak kasus pelayanan publik yang tidak antisipatif dan cenderung egois, nampak dari antrean yang panjang pada pembayaran rekening listrik. Pengunduran pembayaran listrik tanpa ada pemberitahuan jelas mengandung social, psychological dan economical cost yang tidak sedikit. Padahal seluruh ekonomi beaya tinggi yang dikeluarkan harus ditekan semaksimal mungkin. Dalam krisis moneter ini khususnya seluruh ekonomi beaya tinggi yang dikeluarkan publik harus ditekan semaksimal mungkin. Karena itulah dalam kebijakan publik pun psikologi berperan penting. Padahal demi effisiensi seluruh ekonomi beaya tinggi yang dikeluarkan harus ditekan semaksimal mungkin. Karena itulah dalam kebijakan publik dan sosial pun psikologi berperan penting. Pendekatan Psikologi Kebijakan dan Pembangunan menurut hemat saya adalah ilmu terapan multidisiplin, yang menekankan pada HAM dan Social Welfare. Globalisasi (Kuntjoro-Jakti, 1996) dan pasar bebas dalam banyak segi menimbulkan beberapa perubahan pola perilaku masyarakat Indonesia. Namun sayang hingga saat ini belum ada upaya intensif dari pemerintah untuk meminimalkan dampak negatifnya. Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul adalah berkaitan dengan kedudukan Indonesia yang pasif dalam percaturan dan peredaran informasi. Akibatnya nilai-nilai dari bangsa asing lebih sering terinternalisasi ke dalam budaya Indonesia. Baron dan Byrne (1997) mengutip sebuah penelitian tentang atraksi sosial menyatakan bahwa sesuatu yang tidak kita senangi apabila disiarkan secara berulang-ulang dan terus menerus dapat mengubah sikap negatif ke arah sikap positif berdasarkan prinsip ISSN : 0854 – 7108



9

repeated exposure. Oleh karena itu beberapa dampak dari globalisasi dan pasar bebas yang akan muncul adalah (1) meningkatnya orientasi materialisme yang diikuti dengan (2) melemahnya nilai-nilai tradisional-religious, (3) melemahnya kontrol sosial keluarga dan masyarakat, di mana keluarga dan masyarakat Indonesia akan cenderung mengarah kepada individualistik. Karena tingkat keterdidikan dan kedisiplinannya yang relatif rendah dan hukum positif belum berjalan sebagaimana seharusnya akibatnya adalah orang yang punya powerlah yang menang dan berkuasa. (4) melemahnya fungsi kontrol dan sosialisasi nilai dalam keluarga. Orangtua menjadi sangat sibuk dengan urusannya masing-masing, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya keluarga bukan lagi tempat yang teduh bagi anak. Karenanya kualitas dan kuantitas kenakalan remajapun akan semakin meningkat demikian pula kasus aborsi. Tahun 2002 telah disepakati sebagai tahun pasar bebas Asia Tenggara. Sudahkah pemerintah dan pengambil keputusan berbuat banyak untuk itu? Materialisme yang berkembang pesat, kebanggaan produk Luar Negeri seharusnya segera diubah dengan mensosialisasi aku cinta Indonesia. Sayang elit politik lebih suka bicara masalah politik dibanding social marketing aku cinta produk Indonesia. MEWUJUDKAN KEPERILAKUAN BERBANGSA, BERNEGARA DAN BERMASYARAKAT MENUJU MASYARAKAT MADANI INDONESIA. Untuk mewujudkan tercapainya keperilakuan berbangsa, bernegara & bermasyarakat menuju masyarakat madani sangat dibutuhan Pendekatan Psikologis pada setiap tahap pembangunan dan kebijakan publik ditahun mendatang tidak dapat ditawar lagi. Tuntutan globalisasi, reformasi dan nantinya pasar bebas perlu disikapi secara tersendiri dan perlu adanya penyesuaian kebijakan publik dan arah pembangunan yang lebih bernuansa kerakyatan (Koentjoro, 1998). Disamping itu juga ada beberapa alasan yang mendasar yaitu (a) tujuan kemerdekaan adalah pembangunan berorientasi kepada kerakyatan; (b) tingkat keterdidikan masyarakat yang semakin tinggi, (c) semakin sadarnya masyarakat akan hak dan kewajiban bernegara dan berpolitik; (d) masyarakat yang semakin prural, lokal namun individualistik dan materialistik, dan (e) semakin tingginya tuntutan kenyamanan hidup, privacy, HAM dan equalitas gender. Tuntutan ini senada dengan pendapat Overman dan Cahill (1990) bahwa ada tujuh nilai kebijakan informasi utama, yaitu (a) access dan kebebasan yang berupa adanya asumsi demokrasi, (b) privacy yaitu memelihara hak-hak personal, (c) keterbukaan yang merupakan hak publik untuk mengetahui apa yang terjadi, (d) ISSN : 0854 – 7108



10

kemanfaatan yang berupa keyakinan pragmatis, (e) cost dan benefitnya dalam konteks kewajiban birokratik, (f) kerahasiaan dan keamanan dan (g) ketermilikan seperti halnya intelectual property right. Adanya konflik dan kesatuan pada nilai-nilai dasar ini menimbulkan debat normatif struktural pada bentuk kebijakan informasi nasional (Overman dan Cahill, 1990). Karena belum dipahaminya aspek-aspek psikologis dalam kebijakan pembangunan (Koentjoro, 1998), maka kepada para pengambil kebijakan diperlukan pemahaman baru yang bersifat psikologis. Berdasarkan uraian di atas maka pembangunan masyarakat menuju masyarakat madani secara psikologis dapat dirumuskan sebagai: bio/ek PMM = f M. psi . Sos religius

bio/ek + O. psi sos religius

bio/ek + D. psi sos religius

Keterangan: PMM M O D

= Pembangunan Masyarakat Madani = Manfaat bio/ek = Biologis/Ekonomis Religius = religious = Ongkos psi = Psikologis = Dampak sos = Sosial

Pendekatan psikologis dalam kebijakan publik dan sosial yang bertujuan menciptakan kesejateraan sosial ditahun mendatang tidak dapat ditawar lagi, sebab tujuan bernegara adalah pembangunan berorientasi kepada kerakyatan, karenanya tidak dapat ditinggalkan dalam bahasan ini adalah masalah kualitas hidup. Kualitas Hidup dapat didefinisikan sebagai social wellbeing (Bach and Rioux, dalam Renwick, Brown and Nagler, 1996) standardnya adalah equity, self determination dan democratization. Renwick dan Brown (Renwick, Brown and Nagler, 1996) menyebutkan bahwa komponen kualitas hidup adalah being, belonging dan becoming. Karenanya pembangunan berorientasi kepada kerakyatan adalah pembangunan yang berorientasi kepada social wellbeing (Bach and Rioux, dalam Renwick, Brown and Nagler, 1996) dengan komponen being, belonging dan becoming, serta standardnya adalah equity, self determination dan democratization. Untuk itu proses demokratisasi, otonomi daerah yang sekarang sedang berlangsung di negeri ini adalah dapat dipandang sebaga sebuah upaya menuju social wellbeing.

ISSN : 0854 – 7108



11

PENUTUP Memang psikologi bukan segalanya, psikologi tidak akan mampu menjelaskan, meramalkan dan memecahkan berbagai permasalahan individu atau masyarakat secara sendiri. Jangankan memahami, menjelaskan, meramalkan dan memecahkan masalah masyarakat, psikologi secara sendiri amat tidak mungkin mampu memahami, menjelaskan, meramalkan dan memecahkan masalah seorang individu apabila tanpa dukungan dari ilmu pengetahuan lain. Karenanya keterlibatan dan keterkaitan dengan bidang ilmu yang lain itulah yang kemudian justru menambah wacana dalam memahami individu, masyarakat bahkan misteri alam. Oleh karena itu keterbukaan, networking dan kolaborasi barangkali menjadi isu yang perlu mendapat perhatian ilmuwan Indonesia. REFERENCES: Baron, R.A dan Byrne, D., 1997, Social Psychology, Boston: Allyn and Bacon. Griffin, K., and T. McKinley, 1994. Implementing a Human Development Strategy. New York: St. Martin’s Press. Koentjoro,1998., Kajian Psikologis, Pendidikan di Indonesia: Problematika, Kritik dan Alternatif Solusi dalam rangka Reformasi Pendidikan., Makalah Forum Diskusi Alternatif tentang Reformasi Pendidikan di Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 30 Juni 1998. Koentjoro, 1998., Peranan Psikologi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan serta Kebijakan Publik. Makalah disampaikan dalam Seminar Himpunan Sarjana Psikologi Indonesia Wilayah DIY. Yogyakarta, pada tanggal 24 Juli 1998. Koentjoro, 1998. Peran Psikologi dlm Pembangunan PLTN, Yogyakarta: PSE-UGM. Koentjoro, 1999. Mewujudkan Visi Departemen Sosial Sebagai Pusat Unggulan Kesejahteraan Sosial, Makalah Pentaloka: Mempersiapkan Sumberdaya Manusia Departemen Sosial dalam Menyongsong Milenium III yang Kompetitif, Oleh: Pusdiklat Pegawai dan Tenaga Sosial - BDPTS Yogyakarta, 11 Agustus 1999. Kuntjoro-Jakti, D. 1996. Globalisasi Ekonomi Dunia dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. Seminar Paper. Presented in P.T. Bukaka Meeting, Thursday, 7 March 1996. Orford, J., 1992. Community Psychology. Chicester: Jogn Wiley & Sons.

ISSN : 0854 – 7108


12


Overman, E.S dan Cahill, A.G., 1990., Information Policy: A Study of Values in the Policy Process. Policy Studies Review, Summer, Vol: 9., No: 4, pp: 803-818. Renwick, R., Brown, I., and Nagler, M., 1996. Quality of Life in Health Promotion and Rehabilitation. Thousand Oaks: Sage Publication. Rao, T.V., 1996. Human Resources Development: Experiences, Interventions, Strategies. New Delhi: Sage Publication. Renwick, R., Brown, I., and Nagler, M., 1996. Quality of Life in Health Promotion and Rehabilitation. Thousand Oaks: Sage Publication. Westrum, R., 1991. Technologies & Society: The Shaping of People & Things, Belmont: Wadsworth Publishing Co.

ISSN : 0854 – 7108



13

KEDUDUKAN NEGARA, PEMERINTAH DAN PENGUASA DALAM KONTEKS PSIKOLOGI

Pengakuan Internasional

Pemerintah

Tentara

Penduduk/ Rakyat

Sistem

Peraturan

A. Wilayah/ Teritorial

KONSEP PSIKOLOGI TTG SISTEM DALAM MASYARAKAT

Penduduk/ Rakyat Sistem

Pemerintah

ISSN : 0854 – 7108

Tentara

Wilayah/ Teritorial

Peraturan/ Hukum



14

PEMBANGUNAN MASYARAKAT MADANI DALAM KONTEKS PSIKOLOGI

Kebijakan Pembangunan

Rencana Kebijakan Pembangunan Dampak Kebijakan, Pembangunan & Kesejahteraan

Kesejahteraan Rakyat

ISSN : 0854 – 7108

Implementasi Pembangunan

Evaluasi Pembangunan


PERANAN PSIKOLOGI DALAM PEMBANGUNAN: SEBUAH BIDANG GARAPAN PSIKOLOGI YANG TERLUPAKAN

Recommend Documents