PERANAN PEMERINTAH DAERAH SERTA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENATAAN RUANG MENUJU PERSPEKTIF PERTUMBUHAN KOTA BANYUWANGI

Peranan Pemerintah Daerah serta Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang Menuju Perspektif Pertumbuhan Kota Banyuwangi

PERANAN PEMERINTAH DAERAH SERTA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENATAAN RUANG MENUJU PERSPEKTIF PERTUMBUHAN KOTA BANYUWANGI Didik Suhariyanto * ABSTRAK Peranan Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang sangat penting untuk menghindari permasalahan dalam masyarakat yang heterogen di perkotaan. Sehingga diperlukan kebijakan penataan ruang yang tepat oleh pemerintah disamping diperlukan produk hukum sesuai dengan asas hukum formil dan materiil. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Penataan Ruang, Asas Hukum

PENDAHULUAN Latar Belakang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengaruh pada kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah secara mandiri untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan landasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar l945. Termasuk dalam kewenangannya mengatur tata ruang daerah. Peranan pemerintah daerah serta masyarakat dalam perencana-an dan pelaksanaan penataan ruang, sangat menentukan terhadap partumbuhan kota. Hal tersebut berkaitan dengan pembangunan daerah perkotaan yang belum dibangun maupun yang sudah dibangun. Penduduk Kabupaten Banyuwangi mencapai l.700.895 jiwa, dengan komposisi 855.891 jiwa penduduk laki-laki dan 845.004 jiwa penduduk perempuan. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 294 jiwa/km2, dengan rata-rata tingkat

pertumbuhan penduduk pertahun mencapai 0,81 %. Dalam kepentingan penata-an ruang kabupaten Banyuwngi memiliki luas wilayah 5.782.50 km2. Sebagian besar wilayah daratannya berupa hutan seluas 223,l49 ha atau 38,59%. Lahan persawahan sekitar 66.170 ha atau ll.44%, Hutan seluas l83.396,34 atau 31,715% perkebunan seluas 46.426 ha atau 8,028%, permukiman seluas 125,241 ha atau 21,66%, areal tam-bak seluas l.638 ha atau 0,28% dan sisanya dimanfaatkan sarana dan prasarana publik, serta pemanfaatan lainya. Selain itu wilayah kabupaten Banyuwangi memiliki garis pantai sepanjang lebih kurang l75,8 km, dan l0 pulau. Ini berpengaruh pada peningkatan industrialisasi, pembangunan, berbagai kompleks perumahan dan pemukiman baru muncul pusat perdagangan barang dan jasa, perbankan, dan perkotaan, pendidikan dan rekreasi, transportasi. Bahkan kota akan mengalami perkem-bangan serta mendesak daerah pedesaan di penggiran kota.

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF Vol. 6 No.18, Desember 2009

1


Jumlah penduduk ber-pengaruh terhadap pertumbuhan kota. Bahkan terjadi masalah di perkotaan seperti perebutan ruang wilayah kota yang semakin keras, penggusuran pemukiman meningkat, dan peralihan pemanfaatan ruang ruang di perkotaan semakin sulit dikendalikan. Artinya pelaksanaan, pendayagunaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat perlu dilakukan secara terencana dan terpadu, rasional, optimal, bertanggungjawab dan sesuai dengan pengelolaan lingkungan hidup. Serta kualitas tata ruang dalam proses perencanaan-nya perlu di perhitungkan dalam rangka pelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian peren-canaan tata ruang mestinya berkaitan dengan upaya peman-faatan sumber daya alam secara efisiensi dan efektif, serta perlu alokasi ruang untuk kegiatan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan alam dengan memperhatikan sumber daya manusia serta aspirasi masyarakat. Apabila pemanfaatan ruang tidak dilakukan penataan dengan baik, kemungkinan akan terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan penurunan kualitas ruang kehidupan. Maka perlu penataan ruang sesuai dengan kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan. Karena keterbatasan ruang dalam pertumbuhan kota akan menyebabkan timbulnya perebutan dalam memanfaatkan ruang dan penggunaan tanah yang dianggap strategi sehubungan dengan pemanfaatan ruang dan penggunaan tanah yang bernilai atau mengun-tungkan secara

ekonomis, atau terletak pada lokasi dan jalur perhubungan yang menguntungkan. Dan pelaksanaan undangundang dalam penataan ruang tidak saja dalam tahap perencanaan, tetapi juga diikuti dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan zona-zona pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tata ruang. Dalam penataan ruang di perlukan law enforcement undangundang penataan ruang yaitu perlunya penyebaran dalam berbagai ketentuan operasional untuk menghindari konflik. Karena peraturan perundang-undangan lain juga belum tentu sinkron atau mudah disinkronkan bahkan bertentangan. Disamping adanya penaf-siran yang berbeda dari peraturan yang sama, serta mekanisme peman-tauan dan pengendalian yang belum mantap disamping dari manusianya baik masyarakat maupun aparat pemerintah yang masih terbatas pengetahuannya dan kesadarannya untuk mentaati peraturan. Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang pemikiran tentang peranan pemerintah daerah serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksana-an penataan ruang menuju per-spektif pertumbuhan kota Ba-nyuwangi, bahwa penelitian ini dirancang untuk mengetahui perkembangan penataan ruang di perkotaan hinggga kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Agar lebih rinci permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : a. Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Perkotaan. b. Peranan Hukum Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Dalam


2


Mengantisipasi Pesatnya Pertumbuhan Kota Atas dasar masalah tersebut, penelitian ini disusun untuk merumuskan secara yuridis tentang peranan pemerintah daerah serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang menuju perspektif pertumbuhan kota Banyuwangi, Langkah pertama ialah merumuskan penataan ruang dan pengembangan wilayah perkotaan di Banyuwawngi. Langkah kedua meneliti Peranan Hukum Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Dalam Mengantisipasi Pesatnya Pertumbuhan Kota Banyuwangi serta peraturan per-undang-undangan se-bagai pendukungnya Kegunaan Teoritis dan Praktis dari Penelitian Kegunaan teoritis dari penelitian peranan pemerintah daerah serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang menuju perspektif pertumbuhan kota Banyuwangi bersangkut paut de-ngan pengembangan ketatanegara-an Indonesia dan pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara. Kegunaan praktisnya merupakan suatu sumbangan pemikiran dan pengkajian kepada Pemerintah Daerah dalam menjalan-kan kewenangan penataan ruang. a. Kegunaan Teoritis Kegunaan teoritis bagi pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara. Penelitian ini bertujuan secara yuridis untuk menelusuri peranan pemerintah daerah serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang menuju perspektif pertumbuhan kota Banyuwangi

b. Kegunaan Praktis. Penelitian ini diharapkan da-pat menjadi sumber informasi tentang peranan pemerintah daerah serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang menuju perspektif pertumbuhan kota Banyuwangi,. Dan penelitian ini secara praktis dapat dipakai sebagai referensi tentang penataan ruang. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan pemerintah daerah serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang menuju perspektif partumbuhan kota Banyuwangi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum yang diperoleh dari peraturan per-undang-undangan, dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan perma-salahan yang diangkat. 2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum yang diperoleh dari berbagai publikasi hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum, pendapat ahli hukum, masyarakat dan surat kabar serta bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer. Populasi dalam penelitian ini meliputi semua peraturan per-undangundangan yang berkaitan dengan peranan pemerintah daerah serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang menuju


3


perspektif pertumbuhan kota Banyuwangi.Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah : 1. Studi Dokumen Mengkaji bahan-bahan kepustakaan, baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan bacaan yang ber-kaitan dengan peranan pe-merintah daerah serta masyarakat dalam perencanaan dan pelak-sanaan penataan ruang menuju perspektif pertumbuhan kota Banyuwangi 2. Wawancara Penelitian melakukan wawan-cara dengan pihak instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat yang terkait de-ngan penelitian ini. Pengolahan bahan hukum yang sudah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian,kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif,yaitu bahan hukum yang sudah diperoleh disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis menurut peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan peranan pe-merintah daerah serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksana-an penataan ruang menuju perspektif pertumbuhan kota Banyuwangi. Sehingga pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan. HASIL DAN PEMBAHASAN Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Perkotaan. Kebijakan penataan ruang dan pengembangan wilayah perkota-an di Kabupaten Banyuwangi meli-puti urusan tata ruang dan urusan perumahan. Urusan tata ruang diarahkan pada revitalisasi penataan ruang dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang daerah yang

optimal dan berkelanjutan yang meliputi : 1. Peningkatan kualiatas doku-men rencana umum tata ruang wilayah. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mene-kan konversi lahan basah pertanian. Adapun kebijakan umum pembangunan urusan perumahan diarahkan pada peningkatan infrastruktur perumahan dan penyegatan lingkungan yang meliputi : 1. Pemenuhan kebutuhan fasi-litas umum dan sosial bagi masya-rakat. 2. Pembangunan infrastruktur keciptakaryaan yang mendorong pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah yang optimal dan berkelanjutan. 3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman baik diperkotaan maupun pedesaan. 4. Meningkatkan pengawasan bangunan. 5. Pemenuhan pelayanan kebersih-an. 6. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman terutama di kawasan perkotaan. 7. Memanfaatkan ruang publik yang sudah ada agar dapat membentuk citra wilayah. 8. Peningkatan infrastruktur kebersihan dan pertamanan. 9. Mendorong kerjasama dengan pihak ketiga. Wewenang pemerintah daerah (Bupati) dalam penyelenggara-an tata ruang sesuai Pasal ll UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) meliputi: a. pengat-uran, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelak-sanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota, b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabu-


4


paten/kota, d. kerjasama penataan ruangantar kabupaten/kota Ketentuan undang-undang yang ada tampak tidak sinkron penerapannya terhadap peranan masyarakat sehingga selalu menimbulkan permasalahan. Maka kebijakan Bupati dalam perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang harus tepat menuju perspektif pertumbuhan kota. Penataan ruang dalam pertumbuhan kota Banyuwangi, peranan pemerintah dan masyarakat tampak kurang selaras dalam pelaksanaan penataan ruang mulai wilayah kota yang sudah terbangun maupun wilayah kota yang belum terbangun sehingga selalu ditemui permasalahan dalam pembangunan menuju partumbuhan kota. Undang-undang penataan ruang (UUPR) menekankan penting-nya penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dalam penyelenggaraan penataan ruang. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangannya dengan baik, disamping untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Terkait dengan undang-undang penataan ruang, menekankan kebijaksanaan pemerintah derah tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (public opinion) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk masyarakat. Setiap kebijaksanaan negara harus selalu berorientasi pada kepentingan publik (public interest). (M. Irfan Islamy, l984 : l7) Kebijakan pemerintah da-erah dalam penataan ruang menuju perspektif pertumbuhan kota Banyu-

wangi yang semakin cepat ramai masih kurang memperhatikan : 1. Pengembangan kawasan-kawa-san prioritas : a. Kawasan-kawasan yang cepat tumbuh yaitu di perkotaan dan kecamatan yang memiliki potensi sumber daya dan potensi lokasi, jika dikembangkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. b. Kawasan-kawasan sum-ber daya alam di masing-masing wilayah kecama-tan. c. Kawasan yang secara tradisional telah menunjukkan produkatifitas yang tinggi pada suatu jenis penggunaan. Kawasan produksi ini telah teseleksi sebagai kawasan yang paling tepat seperti kawa-san tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan industri, kawasan peternaan dan perikanan. 2. Pengembangan kota-kota prio-ritas. Mengembangkan kota-kota prioritas dan kawasan-kawasan prioritas pengembangan untuk berperan menjadi pusat-pusat kegiatan dalam kesatuan struktur di wilayah seperti, pusat kegiatan wilayah nasional, pusat-pusat kegiatan antar wilayah, kota wisata, kota industri. 3. Pengelolaan perkembangan kota. Usaha yang dilakukan meliputi a. Mengakomodasi pendudu melalui peningkatan pen-yediaan kesempatan kerja dari infra struktur perkotaan. b. Meningkatkan produktifitas kota. c. Peningkatan koordinasi pengelolaan kota. 4. Pengembangan sistem transportasi. Untuk mengaitkan kawasankawasan dan kota-kota prio-ritas yang akan dikembangkan untuk


5


mendorong dan mendukung perdagangan. 5. Pelestarian kawasan-kawasan berfungsi lindung. Seperti kawasan hutan lindung (daerah resapan air) kawasan pantai, sungai dan kawasan sekitar mata air, kawasan sua-ka cagar alam, taman nasio-nal, serta kawasan bencana alam. Rencana tata ruang wilayah disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Selain itu rencana tata ruang wilayah jug memuat indiksi program utama jangka menengah lima tahunan yang menjadi pedoman pemangku kepentingan dalam menyusun program sektoral beserta pembiayaannya. Ketentuan ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara rencana tata ruang dengan program pembangunan sektoral dan wilayah. Keterkaitan ini dipertegas dalam ketentuan mengenai kewajiban masyarakat, dimana da-lam memanfaatkan ruang masyarakat diwajibkan untuk mentaati rencana tata ruang yang berlaku. Selain itu terdapat larangan bagi pe-jabat yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang untuk menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Ketentuan tersebut memiliki konse-kuensi berupa sanksi pidana (penjara dan denda) serta sanksi ad-ministratif. Ketentuan hukum harus dilakukan daengan penetapan rancangan tata ruang oleh pe-merintah. (Amirudin Ahmad Dajaan Imami, l996: 223). Karena dalam tata ruang tidak terlepas dari kebutuhan persediaan tanah sebagai wadah kegiatan sehingga dimungkinkan terjadi per-

untukan atas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan. Dalam pertumbuhan masyarakat kota Banyuwangi tidak jarang masyarakat terpaksa melepas tanahnya dengan harga yang tidak layak dengan dalih diperlukan untuk kegiatan pembangunan atau kepentingan umum, namun kenyatannya dimanfaatkan untuk tujuan komesil (kompleks perumahan, komplek perdagangan, kawasan industri dan sebgainya. Terkait hal tersebut, tan-tangan utama yang dihadapi adalah perlu menyusun rencana tata ruang yang berkualitas, terutama dalam memahami peluang dan tantangan pengembangan wilayah, mendefinisikan arah perkembangan wi-layah yang akan diatuju, serta merumuskan indiksi program utama jangka menengah lima tahunan yag rasional. Semakin meningkatnya demokrasi hak masyrakat merupakan obyek pengaturan yang mendapat perhatian cukup besar dalam Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR). Hak-hak masyarakat yang diatur dalam undang-undang penataan ruang perlu mendapat perhatian dari pemrintah daerah dan perencana dalam menyusun dan mengimplementasikan renacana tata ruang. Hak-hak masyarakat tersebut adalah : a. Hak untuk mengetahui rencana tata ruang. b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari pena-taan ruang. c. Menerima penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang. d. Mengajukan keberatan ke-pada pejabat yang berwenang ter-hadap


6


pemba-ngunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diwilayahnya. e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang. f. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan atau pemegang izin apabila pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugi-an. Dengan adanya hak-hak tersebut diatas, pemerintah dan perencana tata ruang dituntut untuk menyusun sebuah rencana tata ruang yang berkualitas, yang pe-nerapannya tidak menimbulkan kerugian masyarakat. Apabila tidak pemerintah akan menghadapi ba-nyak tuntutan dari masyarakat yang mengalami kerugian akibat pelaksanaan pembangunan, meski pelaksanaan pembangunan tersebut telah sesuai dengan rencana tata ruang. Peranan Hukum Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Dalam Mengantisipasi Pesatnya Pertumbuhan Kota. Peranan hukum di dalam pelaksanaan penataan ruang sangat penting untuk mencapai tujuan. Dalam penerapannya hukum yang diimplementasikan untuk realisasi penataan ruang kurang sesuai dengan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Bahkan tidak jarang menjadi berlawanan dengan nilai-nilai normatif masyarakat local. Sehingga orang sering beramai-ramai berbuat menyimpang dari ketentuan hukum tanpa merasa dirinya merasa melakukan pelanggaran.

Bahkan yang terjadi benturan kepentingan antar instansi atau sektor dalam pemanfaatan ruang karena masing-masing mem-punyai tujuan dan sasarannya sendiri-sendiri. Dan tidak terlepas dari kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, agama dan ke-amanan. Pemerintah daerah kabupaten dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah sesuai Pasal 11 ayat (2) meliputi perencanaan tata ruang wilayah ka-bupaaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan pngendalian pemanfaatan ruang wilayah kabu-paten. Dengan demikian fungsi hukum adalah untuk mengatur hu-bungan antara negara atau ma-syarakat dengan warganya dan hubungan antar manusia, agar su-paya kehidupan di dalam ma-syarakat berjalan dengan lancar dan tertib. (Soerjono Soekanto, l983:55) Dari sudut substansi terdapat kebijakan pemerintah dalam penataan ruang tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan lemahnya kreatifitas pemerintah daerah dalam kebijakannya. Tidak ada pembatalan produk peraturan daerah sebagai bagian dari pengawasan preventif dan represif pemerintah yang menjadi ukuran pemerintah daerah tentang kualitis suatu Perda. (A.P.Parlindungan,l988:213) Di Banyuwangi dapat dilihat bahwa dokumen rencana tata ruang dan wilayah Propinsi Jawa Timuar belum mengacu pada UU No.26 Tahun 2007 sehingga Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Banyuwangi belum bisa dilaksanakan. Disamping rendahnya Pemanfaatan Rencana


7


Tata Ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor. Disamping Perda tentang Tata Guna Tanah/Tata Ruang tidak berjalan, bahkan dilanggar dan dipandang tidak penting, akibatnya daerah yang dipersiapkan untuk pertanian telah menjadi daerah industri dan daerah permukiman berubah menjadi daerah industri, daerah pantai menjadi pertambakan dan sebagainya. Pengabaian peraturan perundang-undangan dalam penataan ruang karena mengejar penghasilan dari non migas. (Abdul Azis Nasihudin dan Kartono, 2002:25) Agar suatu peraturan hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik maka harus dipenuhi tiga elemen dasar pembentukan hukum yaitu, dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dasar yuridis adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundangundangan de-ngan materi yang diatur terutama jika diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau singkat atau tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dasar sosiologis artinya mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dan dasar filosofis yaitu sesuai dengan cita hukum harapan dari hukum untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Program penataan ruang di kabupaten Banyuwangi : a. Penyusunan Rencana Detail Ta-ta Ruang dan Kawasan Kegiatan ini dilaksanakan melalui rencana detail tata ruang dan kawasan (RDTRK) periode sepuluh ta-hunan sehingga terwujud pedoman konsistensi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Banyuwangi. b. Penyusunan Rencana Tata Ru-ang dan Wilayah.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyusunan dokumen peta dasar spesial kabupaten Banyu-wangi dalam sistem informasi geografi (SIG) dan Hardcopy, yang meliputi 24 Kecamatan seKabupaten Banyuwangi yang berupa peta batas administrasi, topografi, kemiringan/ketinggian, hidrogafi, jenis tanah, geologi, landuse, persebaran fasilitas, jaringan jalan, jaringan tele-komunikasi, jaringan listrik dan jaringan utilitas. Dari program tersebut yang perlu dikaji adalah faktor budaya. Karena peranan hukum harus memenuhi komponen substansi, struktur dan kultur. (Lawrence M Friedman, dalam Eman Ramelan, 2002:20). Faktor budaya memiliki peranan karena masyarakat yang ada cukup heterogen, disamping memiliki kepentingan-kepentingan sendiri. Heteroginitas masyarakat diperlukan penyadaran hukum dalam penataan ruang wilayah. Secara budaya hubungan warga masyarakat dengan tanah tetap menjadi dasar yang kuat. Ini tampak pada pasal 6 UUPA yang menyatakan semua hak atas tanah mepunyai fungsi sosial. Jadi penggunaan tanah harus disesuaikan dengan sifat haknya, sehingga tetap bermanfaat bagi masyarakat negara. Dan berdasarkan ketentuan hukum pencabutan hak atas tanah dilakukan dengan memperhatikan. Tata cara yang telah ditentukan dalam UU No.20 Tahun l961 dan ganati kerugian. (Eman Ramelan, l996:68) Adapun tanah untuk kepentingan umum harus ada SK Presiden dengan ganti rugi yang layak. Sesuai dengan pasal 27 UUPA yitu mengatur tentang hapus-nya hak milik atas tanah. Yang didukung pelepasan hak


8


secara sukarela. Hal demikian juga selalu muncul permasalahan dalam pem-bebasan tanah. Padahal peran ma-syarakat dan berbagai ekgiatan masyarakat yang timbul atau inisiatif sendiri dalam penyelenggaraan tata ruang. (Urip Santoso, 2002 : 13) KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Peranan pemerintah dan masyarakat tampak kurang selaras dalam pelaksanaan penataan ruang dalam proses pertumbuhan kota mulai wilayah kota yang sudah ter-bangun maupun wilayah kota hingga kecamatan yang belum terbangun sehingga selalu ditemui permasalahan dalam pembangunan menuju partumbuhan kota. Untuk mengatur hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat sebagai hubungan an-tar manusia diperlukan ketaatan pada

peraturan perundang-undangan agar supaya kehidupan di dalam masyarakat berjalan lancar dan tertib. Dari sudut substansi terdapat kebijakan pemerintah dalam penataan ruang tidak sinkron dengan peraturan perundang-undang-an yang lebih tinggi.Dan masih lemah kreatifitas pemerintah daerah dalam kebijakannya. Saran Antara pihak pemerintah daerah dan masyarakat perlu sinkro-nisasi keterbukaan dalam penataan ruang, atau tidak ditetapkan secara sepihak. Sikap terbuka dan saling menghormati dari semua pihak me-rupakan syarat untuk menyelesaikan masalah sebagai akibata perubahan pemanfaatan ruang. Maka hukum sangat tepat untuk lebih pada pencapaian tujuan, sasaran, atau targettarget yang sudah ditetapkan dalam tahap pembangunan

DAFTAR PUSTAKA Amirudin Ahmad Dajaan Imami, Pengaturan Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Dalam Kebijakan Tata Ruang Nasional Dan Aspek Pertanahan Dalam Perspektif Pertumbuhan Dan Pemerataan, CIDES, Jakarta, l996 Abdul Aziz Nasihudin dan Kartono, Kualitas Yuridis Perda Sebagai Instrumen Kebijakanpublik, Dinamika Hukum, Vol 2, Januari l992 AP Parlindungan, Sumbangan Pemikiran Tentang Penggunaan Tanah Sesuai Peruntukannya, Yuridika, No.4 Tahun III, l988 Budhy Tjahjati S dan Imron Bulkin, Arahan Kebijaksanaan Tata Ruang Nasional, Mandar Maju, Bandung, l993 Eman Ramelan, Aspek Kepentingan Dunia Dalam Pencabutan Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Keputusan Presiden Republik Indonesia No.55 Tahun l993, Yuridika, No.1 Tahun XI, l996


9


M. Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bina Aksara, Jakarta, l984 Soedalhar, Sumarji, dan Urip Santoso, Penataan Ruang di Koatamadya Surabaya Suatu TinjauanTentang Perencanaan Dan Pelaksanaannya, Penelitian Fakultas Hukum Unair, Surabaya, l992 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, Universitas Indonesia Press, Jakarta, l983


10

PERANAN PEMERINTAH DAERAH SERTA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENATAAN RUANG MENUJU PERSPEKTIF PERTUMBUHAN KOTA BANYUWANGI

Recommend Documents