PERANAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DIDALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA KOPERASI TESIS Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2 Program Studi Magister Kenotariatan
Oleh : Ika Widyaningrum B4B 008 127
PEMBIMBING : Mochammad Dja’is ,S.H., C.N., M.Hum.
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010
ABSTRAK PERANAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DIDALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA KOPERASI. Dalam pendirian koperasi, para pendiri koperasi harus berhubungan dengan notaris karena selain akta notaris berfungsi sebagai formalitatis causa, juga agar kedudukan koperasi menjadi kuat. Tujuan penelitian mengetahui peranan notaris, fungsi akta pendirian koperasi, hambatanhambatan dan cara mengatasi didalam pembuatan akta pendirian koperasi. Sifat penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Bahan hukum dan data diperoleh melalui studi pustaka dan survey lapangan dengan alat pengumpul kajian dokumen dan wawancara pada Dinas Koperasi dan notaris di Kota Tegal dan Kabupaten Brebes. Berdasarkan analisis kualitatif diketahui peranan notaris didalam pembuatan akta pendirian koperasi selain membuat dan mengurus pendaftaran akta pendirian koperasi, juga berkewajiban menjelaskan seluk beluk koperasi kepada para pendiri koperasi untuk perkembangan koperasi; akta pendirian koperasi berfungsi sebagai: untuk syarat adanya koperasi (formalitatis causa); hambatan dalam pembuatan akta pendirian koperasi: banyak para pendiri koperasi yang tidak memahami tentang koperasi dan takut berhubungan dengan notaris karena dianggap notaris itu mahal; hambatan tersebut diatasi dengan: memberi penjelasan seluk beluk koperasi serta peran notaris didalam memperkuat koperasi. Kata Kunci : Notaris, Akta Pendirian Koperasi.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945), yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup yang merata bagi setiap warga negaranya. Sistem perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945), khususnya Pasal 33 ayat (1) yang menentukan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945), adalah pedoman
utama
perencanaan
bagi
orientasi
membangun
dan
penjabaran
perekonomian
penyusunan
Indonesia.
Bangun
perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian yang semakin kompleks, maka koperasi harus memiliki kepastian hukum. Cara untuk memperoleh kepastian hukum yaitu dokumen-dokumen/ surat-surat yang dibuatnya tersebut, harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Setiap masyarakat membutuhkan seorang figuur yang keteranganketerangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tandatangan serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut dan membuat surat perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang. Pendirian suatu koperasi diperlukan atau menggunakan suatu akta notaris yang berkekuatan hukum yang kuat. Dengan adanya
kekuatan hukum ini lah yang menjadi dasar kegiatan perkoperasian, supaya mempunyai perlindungan bagi lembaga dan pengurusnya. Kebijakan melibatkan notaris di dalam pendirian koperasi, bukan dimaksudkan untuk menjadikan beban bagi koperasi, tetapi melainkan agar kedudukan koperasi semakin kuat dengan adanya akta pendirian koperasi yang dibuat secara otentik.
B. Perumusan Masalah 1. Bagaimana peranan notaris didalam pembuatan akta pendirian koperasi? 2. Apa fungsi dari akta pendirian koperasi yang di buat oleh notaris? 3. Apa hambatan-hambatan yang di hadapi oleh notaris di dalam pembuatan akta pendirian koperasi dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui peranan notaris didalam pembuatan akta pendirian koperasi. 2. Untuk mengetahui fungsi dari akta pendirian koperasi yang di buat oleh notaris. 3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi oleh notaris di dalam pembuatan akta pendirian koperasi dan untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. D. Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi, masyarakat, dan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).
E. Kerangka Pemikiran Sebelum diberlakukannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha
Kecil
dan
Menengah
Republik
Indonesia
Nomor
98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, akta pendirian koperasi dibuat secara di bawah tangan dan atau dibuat oleh pihak-pihak yang tidak berwenang untuk membuat akta otentik (dibuat sendiri oleh para pendiri koperasi). Para pendiri koperasi dapat meminta sendiri pengajuan pengesahan koperasi kepada dinas koperasi. Apabila disetujui oleh Dinas Koperasi maka koperasi tersebut sudah dapat menjalankan usahanya. Setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, ini mempertegas bahwa hanya notaris yang berhak membuat akta koperasi, dan tidak semua notaris dapat membuat akta koperasi. Didalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/2004 Pasal 4 menyatakan syarat untuk menjadi Notaris pembuat akta koperasi yaitu: 1. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai Peraturan Jabatan Notaris; 2. Memiliki sertifikat tanda bukti mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditanda tangani oleh menteri. F. Metode Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Sedangkan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Bahan hukum dan data diperoleh melalui pendekatan pustaka dan lapangan dengan alat pengumpul studi dokumen dan wawancara pada Dinas Koperasi dan Notaris di Kota Tegal dan Kabupaten Brebes.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Notaris Tentang notaris Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Di dalam Pasal 1 UndangUndang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004, di jelaskan bahwa notaris adalah : " pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini ''. Apabila kita lihat dari ketentuan tersebut diatas, dikatakan bahwa notaris adalah pejabat umum, artinya orang yang diangkat untuk bertugas menjalankan jabatan-jabatannya untuk melayani kepentingan umum (publik) dan tidak di bayar oleh negara. Notaris
merupakan
pejabat
yang
mempunyai
spesialisasi
tersendiri, karena ia merupakan pejabat negara yang melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata. Tugas pokok dari notaris adalah membuat akta-akta otentik yang menurut Pasal 1870 Kitab UndangUndang Hukum Perdata berfungsi sebagai alat pembuktian yang mutlak. Dalam arti bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi siapa saja yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk pribadi maupun untuk kepentingan usaha. B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Dasar hukum koperasi adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD N RI 1945) dan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Di Indonesia pengertian Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, di jelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bagian kesatu, dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Landasan-landasan koperasi dapat di bagi menjadi 3 (tiga) hal, antara lain : a. Landasan Idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila. b. Landasan Strukturil dan landasan gerak Koperasi Indonesia adlah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD N RI 1945). c. Landasan Mental Koperasi adalah setia kawandan kesadaran berpribadi. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Pasal 2 menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945 (UUD N RI 1945), serta berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun
tatanan
perekonomian
nasional
dalam
rangka
mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut ketentuan didalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Peranan Notarid Didalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Untuk dapat ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi,
notaris
tersebut
harus
terlebih
dahulu
mengikuti
pembekalan di bidang perkoperasian dengan bukti dikeluarkannya sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM. Maksud dilakukannya pembekalan adalah diharapkan bahwa para notaris peserta pembekalan tentang perkoperasian dapat mengikuti pembekalan dengan sungguh-sungguh supaya kelak dapat membantu memberikan nasihat untuk laju perkembangan koperasi kedepannya. Sehingga keterlibatan notaris tidak sebatas dalam pembuatan akta koperasi saja, namun juga ikut peduli terhadap perkembangan koperasi kedepannya. Materi pembekalan yang diberikan kepada notaris antara lain meliputi nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi dan proses pembentukan, penggabungan dan pembubaran koperasi. Setelah notaris mendapatkan sertifikat bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri, maka notaris tersebut harus melaporkan kepada Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi ditingkat kabupaten/kota dengan melampirkan : a. Surat Keputusan pengangkatan notaris, b. Sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian, c. Alamat kantor beserta contoh tanda tangan, contoh paraf dan cap stempel notaris. Selanjutnya, koperasi
tingkat
Kepala
Dinas/Instansi
kabupaten/kota
yang
memberikan
membidangi tanda
terima
permohonan dan menyampaikan berkas pendaftaran tersebut kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Dinas/Instansi
yang membidangi koperasi tingkat Propinsi/D1 paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan secara resmi. Setelah tahapan tersebut, Menteri Negara Koperasi dan UKM menetapkan Notaris sebagai Pejabat Pembuatan Akta Koperasi
(PPAK)
melalui
Surat
Keputusan
Menteri
yang
disampaikan langsung kepada notaris yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Gubernur dan Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat kabupaten/kota pada tempat kedudukan notaris. Notaris yang telah menerima Surat Keputusan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (PPAK) dari Menteri Koperasi harus segera melaporkan kepada instansi koperasi di daerah kerjanya. Dalam waktu paling lambat 30 hari setelah diterimanya Surat Keputusan Penetapan, Notaris Pembuat Akta Koperasi wajib menyampaikan fotokopi dan menunjukkan asli Surat Keputusan Menteri kepada Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya notaris yang bersangkutan telah resmi terdaftar sebagai
Notaris
Pembuat
Akta
Koperasi
di
daerah
kerja
kabupaten/kota, dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Peranan notaris tidak hanya terkait dengan pembuatan akta pendirian koperasi saja, namun juga dalam kegiatan-kegiatan koperasi yang lainnya. Notaris diharapkan dapat membantu memberikan nasihat untuk perkembangan koperasi kedepannya. Notaris dapat membuat akta-akta koperasi secara utuh, sehingga para anggota koperasi merasa terarah dalam membangun koperasI tersebut. Oleh karena itu, akta koperasi yang dibuat oleh notaris dapat memberikan hal positif dalam pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Diharapkan dengan mengikuti pelatihan secara sungguh-sungguh, para notaris dapat
memahami tentang sosok koperasi, sehingga pada saat berhubungan langsung dengan
koperasi, Notaris dapat dengan benar-benar
memberikan pelajaran yang positif bagi perkembangan koperasi yang bersangkutan. B. Fungsi Dari Akta Pendirian Koperasi Yang Dibuat Oleh Notaris Dilihat dari fungsinya, maka akta berfungsi sebagai : 1. Formalitatis causa (fungsi formal), syarat untuk adanya sesuatu; 2. Probationes causa (satu-satunya alat bukti); 3. Alat bukti. Setidak-tidaknya suatu akta merupakan salah satu alat bukti. Fungsi dari akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris adalah sebagai syarat untuk adanya sesuatu (formlitatis causa). Maksudnya adalah untuk lengkap atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, harus dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formal untuk adanya sesuatu, dengan kata lain tanpa adanya akta tersebut maka tidak ada suatu keadaan hukum atau hubungan hukum. Disini akta notaris merupakan syarat untuk adanya koperasi. Jadi untuk koperasi tersebut bisa berbadan hukum, salah satu syaratnya adalah koperasi tersebut harus melampirkan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris. Apabila koperasi tersebut tidak mempunyai akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris, koperasi tersebut tidak bisa berbadan hukum. Akta yang dibuat oleh notaris adalah akta yang otentik,
Akta
otentik adalah suatu tulisan yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuat itu, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan orang yang mendapatkan hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut dalam akta dan juga yang ada didalam akta sebagai pemberitahuan, hal terakhir ini hanya jika hal yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal yang disebut dalam akta itu. Akta otentik dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :
1) Ambtelijke akte atau relaas akte atau Procesverbaal akte Adalah akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang. Contohnya adalah akta kelahiran, akta nikah. 2) Partij akte (akta pihak) Adalah akta yang memuat keterangan apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Partij akte ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihakpihak yang bersangkutan. Akta pendirian koperasi termasuk didalam Ambtelijke akte. C. Hambatan-Hambatan Pembuatan
Akta
Yang
Dihadapi
Pendirian
Oleh
Notaris
Didalam
Koperasi
Dan
Cara
Mengatasi
dihadapi
oleh
notaries
Hambatan Tersebut Hambatan-hambatan
yang
didalam
pembuatan akta pendirian koperasi adalah 1. Pembekalan tentang perkoperasian bagi notaris calon Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dirsakan belum memadai. Karena Notaris Pembuat Akta Koperasi adalah pejabat pertama yang akan berhubungan langsung dengan para pendiri koperasi dalam rangka pembuatan akta koperasi. Untuk itu bagi Notaris Pembuat Akta Koperasi diperlukan ilmu pengetahuan yang cukup besar tentang perkoperasian. 2. Banyak para pendiri koperasi yang datang kepada notaris mereka
tidak memahami apa itu koperasi, sehingga notaris tidak dengan gampang bisa membuat akta pendirian koperasi. 3. Banyak para pendiri koperasi yang takut untuk datang kepada
notaris,
karena
banyak
dari
para
pendiri
koperasi
yang
beranggapan bahwa berurusan dengan notaris membutuhkan dana yang mahal.
Cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh notaris didalam pembuatan akta pendirian koperasi adalah: a. Bagi notaris calon Notaris Pembuat Akta Koperasi sebaiknya diberikan
pembekalan
yang
cukup
besar
tentang
ilmu
perkoperasian dan diberikan bekal pengalama-pengalaman dari para petugas yang sebelum adanya Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi dalam menangani pembuatan akta pendirian koperasi. b. Banyak para pendiri koperasi yang tidak memahami tentang koperasi, sehingga dalam hal ini notaris juga harus memberikan penjelasan tentang koperasi kepada para pendiri. Setelah para pendiri koperasi memahami tentang perkoperasian, maka Notaris Pembuat Akta Koperasi membuatkan akta pendirian koperasi yang bersangkutan. Selain itu Notaris juga harus membantu perkembangan koperasi tersebut ke depannya, supaya koperasi tersebut dapat berjalan lebih maju. c. Banyak para pendiri koperasi yang takut untuk datang kepada notaris, karena mereka menganggap bahwa berhubungan dengan notaris memerlukan dana yang mahal. Untuk itu, notaris juga harus memberikan penjelasan kepada para pendiri, bahwa dengan
dikeluarkannya
Keputusan
Menteri
Nomor
98/KEP/M.KUKM/IX/2004 yang menyebutkan tentang Notaris adalah Pembuat Akta Koperasi, sehingga apabila para pendiri koperasi ingin membuat akta pendirian terhadap koperasi tersebut, maka para pendiri harus membuatnya di notaris, karena notarislah yang berwenang untuk membuat akta pendirian koperasi.
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan
1. Peran notaris tidak hanya terkait dengan pembuatan akta pendirian koperasi saja, namun juga dalam kegiatan-kegiatan koperasi yang lainnya. Notaris diharapkan dapat membantu memberikan nasihat atau penjelasan kepada pendiri koperasi untuk perkembangan koperasi kedepannya. Notaris dapat membuat akta-akta koperasi secara utuh, sehingga para anggota koperasi merasa terarah dalam membangun koperasI tersebut. Oleh karena itu, akta koperasi yang dibuat oleh notaris dapat memberikan hal positif dalam pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Diharapkan dengan mengikuti pelatihan secara sungguh-sungguh, para notaris dapat memahami tentang sosok koperasi, sehingga pada saat berhubungan langsung dengan koperasi, notaris dapat dengan benar-benar memberikan pelajaran yang positif bagi perkembangan koperasi yang bersangkutan. 2. Fungsi dari akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris adalah sebagai
syarat
untuk
adanya
sesuatu
(formlitatis
causa).
Maksudnya adalah untuk lengkap atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, harus dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formal untuk adanya sesuatu, dengan kata lain tanpa adanya akta tersebut maka tidak ada suatu keadaan hukum atau hubungan hukum. Disini akta notaris merupakan syarat untuk adanya koperasi. Jadi untuk koperasi tersebut bisa berbadan hukum, salah satu syaratnya adalah koperasi tersebut harus melampirkan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris. Jadi kalau koperasi tersebut tidak mempunyai akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris, maka koperasi tersebut tidak bisa berbadan hukum. Akta pendirian koperasi merupakan ambtelijk akte.
3. Hambatan-hambatan
yang
dihadapi
oleh
notaries
didalam
pembuatan akta pendirian koperasi adalah a. Pembekalan tentang perkoperasian bagi notaris calon Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dirsakan belum memadai. Karena Notaris Pembuat Akta Koperasi adalah pejabat pertama yang akan berhubungan langsung dengan para pendiri koperasi dalam rangka pembuatan akta koperasi. Untuk itu bagi Notaris Pembuat Akta Koperasi diperlukan ilmu pengetahuan yang cukup besar tentang perkoperasian. b. Banyak para pendiri koperasi yang datang kepada notaris mereka tidak memahami apa itu koperasi, sehingga notaris tidak dengan gampang bisa membuat akta pendirian koperasi. c. Banyak para pendiri koperasi yang takut untuk datang kepada notaris, karena banyak dari para pendiri koperasi yang beranggapan bahwa berurusan dengan notaris membutuhkan dana yang mahal. Cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh notaris didalam pembuatan akta pendirian koperasi adalah: a. Bagi notaris calon Notaris Pembuat Akta Koperasi sebaiknya diberikan
pembekalan
yang
cukup
besar
tentang
ilmu
perkoperasian dan diberikan bekal pengalama-pengalaman dari para petugas yang sebelum adanya Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi dalam menangani pembuatan akta pendirian koperasi. b. Banyak para pendiri koperasi yang tidak memahami tentang koperasi, sehingga dalam hal ini notaris juga harus memberikan penjelasan tentang koperasi kepada para pendiri. Setelah para pendiri koperasi memahami tentang perkoperasian, maka Notaris Pembuat Akta Koperasi membuatkan akta pendirian koperasi yang bersangkutan. Selain itu Notaris juga harus
membantu perkembangan koperasi tersebut ke depannya, supaya koperasi tersebut dapat berjalan lebih maju. c. Banyak para pendiri koperasi yang takut untuk datang kepada notaris, karena mereka menganggap bahwa berhubungan dengan notaris memerlukan dana yang mahal. Untuk itu, notaris juga harus memberikan penjelasan kepada para pendiri, bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 yang menyebutkan tentang Notaris adalah Pembuat Akta Koperasi, sehingga apabila para pendiri koperasi ingin membuat akta pendirian terhadap koperasi tersebut, maka para pendiri harus membuatnya di notaris, karena notarislah yang berwenang untuk membuat akta pendirian koperasi.
B. Saran Sebaiknya Dinas Koperasi dan UKM melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pembuatan akta pendirian koperasi di hadapan notaris, karena akta-akta yang dibuat oleh notaris adalah akta-akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dibandingkan dengan akta yang dibuat dibawah tangan. Sebaiknya notaris sebelum membuat akta pendirian koperasi harus terlebih dahulu dipastikan bahwa para pihak yang akan membuat akta tersebut benar-benar telah memahami tentang perkoperasian. Kemudian setelah akta tersebut jadi, maka akta tersebut harus dibacakan di hadapan para pihak yang berkepentingan dan saksi-saksi dengan harapan supaya tidak terjadi penyalahgunaan akta di kemudian hari.
DAFTAR PUSTAKA A. BUKU Abdul Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, (Bandung: Alumni, 1983).
Abdulkadir Muhammad,
Pengantar
Hukum Perusahaan
Indonesia,
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995).
Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan,
Koperasi,
Yayasan,
Wakaf,
(Bandung:
Alumni,1977).
Andjar Pachta W, dan Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay, Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta: BPFHUI, 2005).
Budi Untung, Hukum Koperasi dan Peran notaris Indonesia, (Yogyakarta: Andi, 2005).
Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta; Erlangga, 1996).
G. Kartasaputra, Praktek Pengelolaan Koperasi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005).
Ignatius Ridwan Widayadharma, Hukum Profesi, (Jakarta: CV. Ananta, 1994).
Ima Suwandi, Koperasi: Organisasi Ekonomi Yang Berwatak sosial, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1985).
J. Satria, Hukum Perikatan Pada Umumnya, (Bandung: Alumni, 1993).
Liliana Tedjosaputro, Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana, (Semarang: CV. Agung, 1994).
Muhammad Adam, Asal-Usul dan Sejarah Akta Notarial, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1985). Mochammad Dja’is, dan RMJ Koosmargono, Membaca Dan Mengerti HIR, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).
Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005).
Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia, (Yogyakarta: BPFE, 1997).
R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, cetakan II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982).
Sudarsono, dan Edilius, Koperasi Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005).
Sudarsono, dan Edilius, Manajemen Koperasi Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).
Tan Thong Kie, Buku II Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Indonesia,
Undang-
Undang
Nomor
25
Tahun
1992
tentang
Perkoperasian.
-------------, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Jabatan Notaris.
Keputusan
Menteri
Negara
Koperasi
dan
UKM
Nomor
123/Kep/M.KUKM/X/2004 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahaan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Keputusan
Menteri
Negara
Koperasi
dan
UKM
Nomor
124/Kep/M.KUKM/X/2004 Tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional.
Keputusan
Menteri
Negara
Koperasi
dan
UKM
Nomor
98/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan anggaran Dasar Koperasi.
