Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional. Jamal Abdul Aziz *)

Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional

Jamal Abdul Aziz *) *) Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.), sebagai dosen-tetap di Jurusan Hukum Islam (Syari’ah), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Abstract: There are at least two roles belong to the Islamic laws in the context of law development in Indonesia. First of all, Islamic laws as positive law enacted exclusively for the Moslem people. In this role they fulfill the hiatus of rules. Second, Islamic laws contribute to the development of legal rules. In addition to the source of value, in this role Islamic laws also point to that the rules enacted give the guaranty of enactment of Islamic laws inside them. Above all, the social consciousness of implementation of Islamic laws must be raised up among Moslem people for the legal rules are made on the basis of social consciousness to the legal rules. So, when Moslem people in Indonesia have high consciousness to implement their religious laws, Islamic laws will have more significant role in the next development of laws. Keywords: hukum Islam, hukum nasional, peraturan perundangundangan, dan kesadaran hukum.

Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Historis Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia, yang menurut sebagian kalangan, telah berlangsung sejak abad VII atau VIII M. Sementara itu, hukum Barat baru diperkenalkan oleh VOC pada awal abad XVII M. Sebelum masuknya hukum Islam, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya, dan sangat majemuk sifatnya. Pengaruh agama Hindu dan Budha diduga sangat kuat terhadapnya. Ketiga macam hukum tersebut (Adat, Islam, dan Barat) kemudian menjadi komponen utama pembentukan hukum nasional pada masa-masa berikutnya. Ibn Batutah, seorang pengembara dan sejarawan dari Maroko, menceritakan dalam bukunya bahwa penduduk pulau-pulau yang dikunjunginya (termasuk pesisir Sumatera) pada umumnya menganut mazhab Syafi’i. Ia juga mengisahkan pertemuannya dengan Sultan Malik al-Zahir yang dilukiskannya sebagai seorang raja yang sekaligus ahli fikih.1 Menurut Hamka, dari sinilah fikih mazhab Syafi’i kemudian tersebar ke seluruh wilayah nusantara. Hukum Islam merupakan hukum resmi kerajaan-kerajaan Islam.2 Dengan kedatangan para penjajah Belanda, hukum Islam yang sebelumnya berlaku bagi rakyat di kerajaan-kerajaan Islam, sedikit demi sedikit kedudukannya terancam seiring dengan semakin menguatnya kekuasaan penjajah di bumi nusantara. Secara perlahan namun pasti wilayah berlakunya hukum Islam dibatasi hingga hanya berlaku dalam bidang hukum keluarga (nikah, talak, dan rujuk). Yang terakhir ini pun masih terus dirongrong eksistensinya oleh mereka. Keadaan ini tercermin misalnya pada nasib yang dialami Pengadilan Agama ketika itu.3 Sungguh

P3M STAIN Purwokerto | Jamal Abdul Aziz

1

Ibda` | Vol. 3 | No. 1 | Jan-Jun 2005 | 93-103

pun kondisinya tidak menguntungkan, namun ada sesuatu yang tak dapat dipungkiri, yakni fakta berlakunya hukum Islam di Indonesia. Dengan diraihnya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tumbuh harapan besar dari umat Islam bagi berlakunya hukum Islam secara lebih baik. Berbagai usaha ke arah itu pun ditempuh, seperti perjuangan melalui BPUPKI yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta.4 Perjuangan dilanjutkan melalui sidang-sidang di Badan Konstituante pada masa Orde Lama, dan di badan legislatif dan eksekutif pada masa Orde Baru. Pada masa pasca Orde Baru sekarang pun perjuangan tersebut tetap dilakukan. Sejauh ini perjuangan tersebut relatif lebih berhasil dibandingkan perjuangan pada masa sebelumnya (pada masa penjajahan). Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Zakat, dan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, adalah sejumlah produk hukum nasional yang tidak lepas dari perjuangan kaum muslimin. Belum lagi peraturan perundang-undangan lainnya yang secara tidak langsung mendapat pengaruh dari hukum Islam, seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Perbankan.

Hukum Nasional: Sejarah dan Pembentukan Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat merupakan tiga sistem hukum yang menjadi komponen utama dalam pembentukan hukum nasional.5 Hukum adat sesungguhnya diperkenalkan pertamakali justru oleh para ahli hukum bangsa Belanda seperti Snouck Hurgronje dan Van Vollen Hoven, yang di antara tujuannya waktu itu adalah untuk menggusur eksistensi hukum Islam di dalam kehidupan masyarakat.6 Namun, hukum adat sekarang dilihat segi positifnya sebagai kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun hukum Barat (Belanda) yang hingga kini masih terus diberlakukan antara lain adalah Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata), Wetboek van Kophandel (KUHD), dan Wetboek van

Strafrecht (KUH Pidana). Meskipun sudah ada perubahan, namun sebagian besar isinya masih tetap berlaku.7 Tata hukum di Indonesia pada masa Hindia-Belanda secara hierarkis terdiri atas I.S. (Indische

Staatsregeling, semacam UUD Hindia-Belanda), Wet (semacam Undang-Undang), AMvB (Algemeen Maatregel van Bestuur, semacam peraturan pemerintah), Ordonantie (semacam Perda), dan RV (Regerings Verordenings, semacam keputusan Kepala Daerah). Setelah Kemerdekaan RI, terutama setelah tahun 1966, tata urutan perundang-undangan RI ditertibkan dengan terbitnya Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966, kemudian disempurnakan dengan Tap. No. V/MPR/1973, dan Tap No. IX/MPR/1978. Berdasarkan beberapa Tap. MPR tersebut, tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah Undang-Undang Dasar, Tap. MPR, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang disetingkatkan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Keputusan Direktur Jenderal Departemen, Keputusan Badan Negara, Peraturan Daerah Tingkat I, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Tingkat II, dan Keputusan Bupati (Walikotamadya).8


2


Lapangan Hukum di Indonesia meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pidana (Sipil dan Militer), dan Hukum Acara (Pidana dan Perdata).9 Sebagai negara kesatuan, idealnya Indonesia memiliki satu hukum nasional (unifikasi hukum). Di dalam bidang-bidang tertentu yang sifatnya netral, barangkali lebih mudah dilakukan unifikasi hukum seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, dan pidana. Akan tetapi, terhadap nilai-nilai hidup seperti agama, adat, dan budaya, masih diragukan apakah dapat dilakukan unifikasi hukum dalam waktu singkat.10 Oleh karena itu, dalam lapangan hukum perdata, misalnya masih berlaku pluralisme hukum. Ketidakseragaman hukum perdata ini disebabkan banyaknya golongan penduduk di Indonesia yang masing-masingnya memiliki kebutuhan hukum perdata yang berbeda. Namun, ada beberapa bagian dari hukum perdata yang telah berhasil dilakukan unifikasi, seperti Undang-Undang Perkawinan.11 Politik Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan hukum nasional. Garis-garis Besar Haluan Negara di bidang hukum menghendaki terciptanya hukum baru di Indonesia yang sesuai dengan cita-cita hukum Pancasila dan UUD 1945, serta yang mengabdi pada kepentingan nasional. Hukum nasional yang dikehendaki oleh negara adalah hukum yang menampung dan memasukkan hukum agama, dan tidak memuat norma hukum yang bertentangan dengan hukum agama.12

Hukum Islam dalam Hukum Nasional Dalam melihat peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional, ada beberapa fenomena yang bisa dijumpai dalam praktek. Pertama, hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Dalam hal ini hukum Islam diberlakukan oleh negara sebagai hukum positif bagi umat Islam. Kedua, hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat. Oleh karena aturan hukum tersebut bersifat umum, tidak memandang perbedaan agama, maka nilai-nilai hukum Islam dapat berlaku pula bagi seluruh warga negara.13 Pada kategori yang pertama dapat dijumpai adanya peraturan perundang-undangan yang secara langsung ditujukan untuk mengatur pelaksanaan ajaran Islam bagi para pemeluknya. Di antara produk hukum yang dapat dimasukkan dalam kategori ini adalah UU No. 1/1974 tentang Perkawinan bersama peraturan pelaksanaannya (PP No. 9/1975), UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, PP No. 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Belakangan pada masa pemerintahan Habibie, berhasil disahkan Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Jadi, berdasarkan kategori ini hukum Islam telah mengisi kekosongan hukum bagi umat Islam dalam bidang-bidang hukum keluarga (ahwal al-syakhshiyyah), hukum waris (fara’id) meskipun hanya bersifat pilihan hukum, hukum perwakafan, zakat, dan haji. Dengan adanya hukum positif yang menjamin dan mengaturnya, maka pelaksanaan hukum Islam tersebut akan lebih terjamin kekuatan hukumnya.


3


Pada kategori kedua, hukum Islam sebagai sumber nilai bagi aturan hukum yang akan dibuat, dilakukan dengan cara asas-asas (nilai-nilai) dari hukum tersebut ditarik dan kemudian dituangkan dalam hukum nasional. Dengan demikian, maka implementasi hukum Islam tidak hanya terbatas pada bidang hukum perdata, khususnya hukum keluarga, tetapi juga pada bidangbidang lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum dagang. Dengan demikian, hukum Islam akan benar-benar dapat berperan sebagai sumber hukum nasional di samping Pancasila, tanpa menimbulkan anggapan bahwa hukum Islam adalah kuno. Model yang kedua ini sesungguhnya telah dipraktekkan para penyusun UUD 1945, di mana nilainilai hukum (syari’at) Islam tercermin di dalamnya.14 Mengingat Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler, maka memperjuangkan hukum Islam dengan pendekatan yang terakhir ini kelihatannya lebih memberikan harapan daripada dengan pendekatan yang pertama. Agar hukum Islam dapat memainkan peran maksimal, dalam konteks ini, maka dibutuhkan usaha yang serius untuk menggali dan mensosialisasikan sebanyak mungkin nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Di antara cara untuk menggali nilai-nilai tersebut adalah dengan jalan memahami aspek filosofis hukum Islam yang tercermin dari dalil-dalil kulli yang mendasari pemikirannya, tujuan hukum Islam (maqasid al-syari’ah) termasuk juga hikmahnya (hikmah al-tasyri’), dan konsep manusia menurut hukum Islam.15 Dengan menempatkannya sebagai sumber nilai, hukum Islam berarti ikut mewarnai produk hukum nasional yang telah dan akan dibuat. Ikut mewarnai ini bisa dalam bentuk memasok nilainilai sebagaimana yang terjadi pada fenomena kedua di atas, seperti yang terjadi pada UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,16 dan UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak17; juga bisa dalam bentuk diberikannya jaminan hukum terhadap pelaksanaan syariat (hukum) Islam, seperti yang terjadi pada UU No. 5/1960 tentang Agraria18 dan UU No. 7/1992 j.o. UU No. 10/1998 tentang Perbankan.19 Di samping yang telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, hukum Islam khususnya bidang keperdataan, sesungguhnya dapat saja dilaksanakan oleh masyarakat tanpa harus menunggu dibuatnya aturan hukum formal. Di dalam pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.20 Jadi, KUH Perdata ini menganut asas kebebasan berkontrak, yang berarti setiap warga negara bebas melakukan segala bentuk perjanjian (kontrak), termasuk kaum muslimin yang ingin melakukannya berdasarkan hukum muamalatnya (keperdataannya). Dengan demikian, mereka diberikan kebebasan sepenuhnya untuk melakukan bisnis berdasarkan hukum Islam.21 Tinggallah sekarang bagaimana kesadaran umat Islam sendiri terhadapnya. Kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum nasional akan maksimal jika ia didukung oleh kesadaran masyarakat muslim yang tinggi terhadap hukum agamanya. Kesadaran dan praktek hukum Islam yang kuat dalam masyarakat akan menjadi faktor sosiologis yang kuat dalam ikut mewarnai pembentukan hukum nasional sebab penyusunan aturan hukum oleh pemerintah akan selalu memperhatikan faktor-faktor historis, sosiologis, dan filosofis. Faktor historis telah dimiliki cukup kuat oleh hukum Islam di Indonesia sebagaimana tergambar dalam


4


uraian sebelumnya, sementara faktor filosofis tidak perlu diragukan lagi keunggulannya. Jadi, tinggallah bagaimana memperkuat faktor sosilogis melalui sosialisasi dan pembudayaan hukum Islam di tengah masyarakat. Dengan begitu, maka peran hukum Islam sebagai pemasok nilai akan lebih maksimal.

Kesimpulan Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional sekurang-kurangnya bisa tampil dalam tiga bentuk. Pertama, hukum Islam tampil dalam bentuk hukum positif yang hanya berlaku bagi umat Islam. Dalam hal ini hukum Islam berperan mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Kedua, hukum Islam memberikan kontribusi bagi penyusunan hukum nasional sebagai sumber nilai. Dalam konteks ini nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum Islam akan menjadi lebih luas peranannya untuk mewujudkan kemaslahatan bangsa dan negara tanpa membedakan agama. Oleh karena itu, akan tercapailah tujuan hukum (syariat) Islam sebagai rahmah li al-’alamin. Di samping sebagai pemasok nilai, ia juga dapat mengarahkan peraturan perundang-undangan yang ada agar pelaksanaan hukum Islam diberikan jaminan hukum di dalamnya. Perjuangan untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia hendaknya terus dilakukan melalui ketiga bentuk di atas ataupun dengan bentuk-bentuk lain yang memungkinkan. Dengan melihat kenyataan yang ada, dari ketiga bentuk tersebut, bentuk kedua dan ketiga kelihatannya lebih baik dan lebih tepat untuk dilakukan di masa-masa yang akan datang. Di samping karena Indonesia bukan negara agama, kita juga menghendaki agar hukum Islam dapat memberikan kontribusi yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian, hubungan antara negara dan agama menjadi hubungan yang saling mendukung demi kemaslahatan rakyat.

Endnote 1

Bernard Lewis, et. al. (Ed.), The Encyclopaedia of Islam (Leiden: E.J. Brill, 1973), III: 1218.

2

Ahmad Azhar Basyir, “Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa”, dalam Moh. Mahfud, M.D.,

Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Cet. 1 (Yogyakarta: UII-Press, 1993), hal. 6. Pengadilan Agama (Priesterraaden) yang dibentuk oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1882 memiliki kompetensi absolut terhadap hukum perkawinan beserta hal-hal yang terkait dengannya dan hukum kewarisan. Pada tahun 1937 kewenangan Pengadilan Agama di wilayah Jawa dan Madura terhadap hukum kewarisan dicabut dan dialihkan ke Pengadilan Negeri (Landraad). Kemudian lebih tragis lagi Pengadilan Agama ditaruh di bawah Pengadilan Negeri, yang berarti keputusannya akan dapat dilaksanakan hanya jika telah dikukuhkan oleh ketua Pengadilan Negeri. Perubahan kebijakan ini terkait erat dengan dua teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia yang dikemukakan oleh para ahli hukum Belanda yang kemudian mendasari kebijakan yang diambil pemerintah Hindia-Belanda. Pada tahun 1882 kebijakan pemerintah didasarkan pada teori receptio in complexu yang dikemukakan oleh Van Den Berg, sedangkan 3


5


pada tahun 1937 yang dominan adalah teori receptie yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Penjelasan tentang hal ini, lihat misalnya Basyir, “Hukum Islam”, hal. 8; Ichtijanto, S.A., “Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia”, dalam Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pemikiran, Cet. 1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 117-127; Muhammad Daud Ali, “Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya”, dalam Praja, Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek, Cet. 2 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 71-73. Piagam Jakarta dipandang sebagai bentuk kompromi (gentlement agreement) antara golongan nasionalis Islam dan golongan nasionalis sekuler. Ia merupakan bentuk asli, sebelum diubah jadi pembukaan UUD 1945. Di dalam bentuk aslinya terdapat ungkapan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kemudian atas dasar ‘kesepakatan’, yang secara historis sulit dipahami, kalimat tersebut diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan berlaku hingga sekarang. Dalam perjalanan sejarah Piagam Jakarta selalu diungkit-ungkit, kemungkinannya untuk dapat diberlakukan lagi, oleh sebagian kalangan umat Islam sebagaimana yang terjadi beberapa kali pada sidang-sidang MPR RI belakangan ini, yakni adanya beberapa partai Islam yang menginginkan Piagam Jakarta diberlakukan lagi. Pembahasan tentang Piagam Jakarta, yang selalu kontroversial ini, dapat dibaca misalnya pada Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Cet. 1 (Bandung: Rajawali Press, 1996). 4

Bandingkan pula Poerwata S. Gandasoebrata, “Pengembangan Hukum Islam dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional”, dalam Amrullah Ahmad, et. al. (Ed.), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H., Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 251-252. 5

Teori receptie, yang menggusur teori receptio in complexu, menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia adalah hukum adat mereka masing-masing, sedangkan hukum agama (Islam) hanya berlaku bila telah diterima dan diserap oleh hukum adat. Hukum adat pun kemudian banyak dikaji oleh para ahli bangsa Belanda maupun sebagian pribumi, muncullah tokoh-tokoh ahli hukum adat seperti Van Vollen Hoven, Ter Haar Bzn, Soepomo, M.M. Djojodigoeno, dan Hazairin. 6

Moh. Mahfud, M.D, mantan Menteri Pertahanan di era Gus Dur, pernah menyatakan dalam kuliah yang diberikannya di Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga bahwa hukum di Indonesia kebanyakan masih merupakan hukum peninggalan Belanda. Hingga kini baru sekitar 20 persen hukum nasional yang merupakan produk kita sendiri. 7

Lihat misalnya uraian dalam A. Hamid S. Attamimi, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu Tinjauan dari sudut Teori Perundang-undangan Indonesia”, dalam Ahmad, Dimensi Hukum Islam, hal. 152. 8

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet. 8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 177. 9

10

Gandasoebrata, “Pengembangan Hukum Islam”, hal. 249-250.

11

Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, hal. 180.

Ichtijanto, “Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia”, dalam Ahmad, Dimensi Hukum Islam, hal. 178-179. 12

Bandingkan Padmo Wahjono, “Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang”, dalam Ahmad, Dimensi Hukum Islam, hal. 167. 13

14

Ibid., hal. 172.

Bandingkan A. Djazuli, “Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam”, dalam Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek, hal. 260. 15

Pada pasal 39 (2), misalnya, ditentukan adanya tiga pelajaran wajib, yakni Pendidikan Agama, Pancasila, dan Kewarganegaraan. Karena agama Islam merupakan agama mayoritas rakyat Indonesia, maka dengan sendirinya pendidikan agama Islam juga akan mendapat perhatian lebih besar. 16


6


Pada penjelasan pasal 12 disebutkan antara lain bahwa pengangkatan anak tidak menyebabkan putusnya hubungan anak angkat bersangkutan dengan orangtua kandungnya. Hal ini sesuai dengan hukum Islam. 17

Pasal 49 (2) dan (3) menjamin perlindungan hukum terhadap perwakafan tanah milik yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP No. 28/1977. 18

Kedua undang-undang ini memberikan jaminan hukum dan pengaturan terhadap lembaga perbankan yang beroperasi menurut prinsip syariah. Lihat, misalnya, pasal 6 huruf m dan pasal 13 huruf c UU No. 10/1998. 19

Untuk lengkapnya lihat Subekti dan R. Tjitro Sudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 24 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hal. 285. 20

Hartono Mardjono, “Prospek Berlakunya Hukum Muamalah di Indonesia”, dalam Ahmad, Dimensi Hukum Islam, hal. 228 dan 229; Idem, Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik dan Lembaga Negara, Cet.1 (Bandung: Mizan, 21

1997), hal. 31 dan 53. Hanya saja jika hukum keperdataan Islam tersebut betul-betul dipraktekkan oleh masyarakat, maka perlu adanya pembenahan terhadap lembaga-lembaga hukum seperti hakim pengadilan umum yang dituntut untuk mengerti hukum muamalat Islam. Atau, jika akan melibatkan pengadilan wasit (arbitrase), maka dituntut pula adanya wasit yang mengerti hukum Islam. Belakangan telah dibentuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Pembenahan perangkat hukum ini diperlukan ketika terjadi perselisihan hukum di antara umat Islam dan mereka menginginkan penyelesaian yang berdasarkan hukum Islam.

Daftar Pustaka Ahmad, Amrullah, et. al. (Ed.). 1996. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang

65 Th. Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H. Jakarta: Gema Insani Press. Anshari, Endang Saifuddin. 1996. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Jakarta: Rajawali Press. Lewis, Bernard, et. al. (Ed.). 1971. The Encyclopaedia of Islam, 8 jilid. Leiden: E.J. Brill. Mahfud M.D, Moh.; et. al. (Ed.). 1993. Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata

Hukum Indonesia. Yogyakarta: UII-Press. Mardjono, Hartono. 1997. Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan

Nilai-Nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik dan Lembaga Negara. Bandung: Mizan. Praja, Juhaya S. (Peng.). 1991. Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pemikiran. Bandung: Remaja Rosdakarya. _______. 1994. Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya. Subekti, dan R. Tjitro Sudibio. 1992. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita. Kansil, C.S.T. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Beberapa Kitab Undang-Undang.


7


Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional. Jamal Abdul Aziz *)

Recommend Documents