PERANANADMINISTRASIDALAM PEMBANGUNAN CERAMAHDEPUTIVIII BAPPENAS DI DEPAN PESERTADIKLATTMPP-DANGKATANXX UJUNGPANDANG HASANUDDIN DI UNIVERSITAS Tanggal28 SePtember1998
Pendahuluan baik proses pembangunan, masalah-masalah Membicarakan maupun hasilnya, sulit bagi kita melupakan keberhasilan pembangunanyang telah dicapaioleh bangsa Indonesiasampai dengan pertengahantahun 1997.Sampai pada periodetersebut, pertumbuhanekonomiyang lndonesiaberhasilmempertahankan relatif tinggi, kurang lebih 6% per tahun, selama hampir tiga dasawarsa.Pendapatanper kapita tumbuh dari US$60 menjadi $1,000 merubah posisi Indonesiadari negara miskin menjadi menengah.Dari segi strukturekonominya, negaraberpenghasilan lndonesia juga telah berhasil mentransformasikandirinya dari Semua keberhasilan negaraagrarismenjadinegarasemi-industri. tersebut diakui oleh tidak saja kalangandi dalam negeri,tetapi juga oleh berbagai lembaga internasional yang mempunyai reputasitinggi,sepertiBank Dunia.Berbagaianalisamenyebutkan Indonesiatelah menjadi bagian dari keajaibanAsia yang akan tumbuh menjadi negara industri baru menyusul Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hongkong. Keberhasilan-keberhasilan lainnya
seperti
swa-sembada beras
serta
keberhasilan
pelaksanaanprogram keluargaberencana,yang ditandaidengan
Pembukaan Diklat TMPP-D UNHAS 28-9-98
diperolehnyapenghargaandad FAO dan WHO, melengkapicerita pembangunan keberhasilan di Indonesia.
Dengancatatankeberhasilantersebut,dua tahun yang lalu sebagianbesardari bangsaIndonesiamasihsangatoptimisdalam menyongsongabad 21, yang ditandaioleh semakinderasnyaarus globalisasi.Dalam mengambilprakarsaliberalisasiperdagangan dunia misalnya, ierkesan Indonesia lebih progresif dibanding dengan Malaysia.Hal ini tercermindalam peran lndonesiadalam organisasiAPEC dan AFTA. Masih dalam nuansa ootimisme tersebut,banyak pihak yakin bahwa di akhir pJpT ll, lndonesia sudah benar-benarakan menjadibangsayang maju dan modern. Pemerintah,misalnya,telah menyusun sasaran pJpT ll yang menunjukkangambaranmengenaimasa depanbangsaIndonesia di sekitar tahun 2O2O yang pokok-pokoknyaantara lain: kesejahteraanmasyarakatmakin meningkatdengan pendapatan per kapitasekitarUSD 3.800,ekonomiIndonesiasudahtergolong sebagaiekonomiindustri,lembaga-lembaga ekonomiyang penting bagi masyarakatsudah berfungsidengan mantap dan bekerja dengan efisien, kemandiriandalam pembiayaanpembangunan telah tercapai, kesenjangan pembangunan antardaerah telah berkurang, penduduk Indonesia sudah menjadi penduduk perkotaan, manusia Indonesia akan makin cerdas dan pekerjaannya makin terspesialisasi,kualitas demokrasi akan makin meningkat, hukum telah makin mampu memberikan keadilandan kebenaran.
Pembukaan Diklat TMPP-D UNHAS 28-9-98
Segalaceritatentangsuksesdan optimismedalam menatap masa depan tersebut tiba{iba menjadi kehilanganrelevansinya setelahIndonesiamengalamikrisis ekonomidan politik.Dimulai dengan krisis moneter pada pertengahantahun 1997, krisis tersebutcepat sekali berubahmenjadikrisisekonomi,politik,dan sosial.Di luar dugaanbanyakorang,termasukpara ahli berkaliber internasional,lndonesia terpuruk dalam krisis paling hebat dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, seperli Thailanddan Korea Selatan.Secara makro ekonomi,nilai mata sampailebih500% uang rupiahsepertiterjun bebas,terdepresiasi dapat mencapai3 digit' terhadapdollarA.S., inflasidikhawatirkan utang luar negeri baik swasta maupunpemerintahmembengkak, sebagianbesar para pengusaha yang berakibatmembangkrutkan besardan menyulitkanposisikeuanganpemerintah.
lagi. Secarasosial ekonomi,keadaanlebih memprihatinkan Angka pengangguranmeningkatdan akibatnyapendudukmiskin melambungtinggi bertambah.Bersamaandenganitu, harga-harga sebagai akibat menurunnya nilai rupiah serta masalah dalam produksidan distribusibarang. Melambungnyaharga kebutuhan pokok masyarakattelah mengakibatkanpenderitaanmasyarakat' Bagi generasi yang lahir setelah tahun 1965, barangkalisulit membayangkan penderitaan semacam itu. Sementara bagi generasiyang mengalamikesulitansekitarpertengahantahun 60 bahwamerekaakan mengalami tersebutsulitpula membayangkan lagisituasisulitsepertiyang telah merekaalamipadatahun60-an.
Pembukaan Diklat TMPP-D UNHAS 28-9-98
Tanpa mengurangisimpatiyang mendalamterhadapmereka yang sangat menderita sebagai akibat dari krisis ini, bangsa Indonesiaharus bisa mengambilhikmah dari krisis yang terjadi. Apakah hikmah dari krisis ini? Denganadanya krisis ini bangsa Indonesiadipaksauntuk melakukanintrospeksidiri, merenungkan kembaliapa yang telah dilakukanselamaini, dan lebihpentinglagi mengenali kesalahan-kesalahan yang telah dibuat selama ini. Sekalipunsudah cukupterlambat,bangsaIndonesiaharussegera bangkit dari puing-puing kesalahan masa lalu, dan segera menyusun strategi menghadapi era globalisasi yang penuh denganpersainganantarbangsa.
Dengan tantangan seperti itu, apakah peran yang dapat dimainkan oleh administrasidalam mendukung pembangunan nasional?
PerananAdministrasi Sebelum membahas tentang peranan administrasi,perlu perlama, diperjelasterlebihdahulutentang batasanadministrasiyang
dimaksudkan dengan administrasi disini bukanlah administrasidalam arti sempit,sepertihal-halyang berhubungan dengan kegiatanketatausahaan, surat-menyurat, atau kearsipan. Pengertianadministrasiseperti inilah yang lebih banyak dikenal oleh banyakkalanganawam, termasukkita sendiri.pada saat kita mengurus KfP
misalnya, kita dikenakan biaya administrasi.
Pengertianadministrasitersebutlebihtepat dihubungkansebagai administrasidalam arti sempit. Administrasiyang bukan dalam
Pembukaan Diklat TMPP-D UNHAS 28-9-9s
pengertiansepertiiiu yang akan kita bicarakanlebih lanjut.Dalam pengertianyang luas administrasidapat diartikansebagaiusaha bersama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan pengertiantersebut,administrasidapat ditinjaudari tiga sudut,yaitusudut proses,sudutfungsional,dan sudutinstitusional. Dari sudut proses, administrasiialah segala kegiatan yang dilakukanuntuk mencapaitujuan.Dari sudutfungsional,di dalam proseskerjasamauntukmencapaitujuantersebutterdapatfungsifungsi administrasi, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,pengawasan,dan lain-lain.Dari sudut institusional, administrasidapat dilihat sebagai totalitas kelembagaanyang kegiatan-kegiatan berfungsisebagaiwadah bagi berlangsungnya kerjasamauntukmencaPaitujuan
Kedua,adminisirasidapatberlangsungdi lingkunganswasta atau pemerintah. Dalam lapangan swasta disebut sebagai administrasiniaga, di lingkungan pemerintah/negara disebut administrasinegara. Mengingat lapangan pengabdian kita di lingkungan pemerintah, pembahasan akan
lebih banyak
menyinggung administrasi negara. Banyak ahli berpendapat bahwa di banyak negara berkembang,peranan administrasi negara berbedadengan peranannyadi negara maju. Di negara berkembang administrasi negara dituntut untuk
mampu
menyelesaikaan masalah-masalah pembangunan, sehingga banyak kalanganmenilai perananseperti itu lebih tepat disebut sebagaiadministrasipembangunan.Dalamkontekssepertiitulah, di dalam pembahasanlebih lanjut istilah administrasinegara,
Pembukaan Diklat TMPP-D UNHAS 28-9-98
administrasipembangunan,administrasipublik, bahkan aparatur negaraatau birokrasiakandigunakansecaratumpang-tindih.
Seperti telah diuraikan di muka, bangsa Indonesia harus dapat memetikhikmah dari krisis nasionalyang sedang dialami. Sebagai aparat negara, kita harus menjadi bagian yang tak terpisahkandari proses instrospeksitersebut.Kalau pada masa keemasan pembangunannasional, aparat mengklaim sebagai agen-agenpembangunanyang memberikankontribusiterhadap keberhasilanpembangunantersebut, maka dalam menghadapi krisis ini, kita para aparalurnegara harus secara spodif mengakui mempunyai kontribusiyang tidak sedikit bagi berlangsungnya krisistersebut.
Dalam masa reformasi ini mencuat satu istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). lstilah tersebut menjadi sangat populer yang merupakan kristalisasi dari berbagai bentuk penyelewenganpara pejabatadministrasi.Sekalipunpraktek KKN tersebut belum banyakterbuktidi pengadilan,rupanya masyarakat telah menjatuhkanvonis atau meyakini bahwa praktek tersebut benar-benar telah mewabah di kalangan bangsa Indonesia. Kalangan internasionalpun telah lama menempatkanIndonesia sebagai salah satu negara yang banyak melakukan praktek korupsi.Bank Dunia, misalnya,sudah mulai mengambillangkah_ langkah nyata untuk menberantas atau mengurangi praktek korupsiuntuk proyek-proyek yang didukungdenganpinjamannya. Bagi kita, tidaklah penting lagi memperdebatkanbesar kecilnya prosentase kebocoran keuangan negara. Lebih penting adalah
Pembukaan Diklat TMPP-D UNHAS 28-9-90
menyadari bahwa praktek KKN memang ada dan telah menggejala. Kalau kita masih saia menutup-nutupiadanya penyakit nasional ini, bangsa Indonesia akan makin terpuruk dalamkrisisyang berlarut-larut.
Dalam pandangan saya, issue tentang KKN ini justru merupakanpukulan terhadap dunia administrasinegara kita. Di Dan mengapa mana terjadinyaKKN? Siapa yang melakukannya? hal itu terjadi? Tanpa penelitianilmiah sekalipuntelah diketahui terhadappertanyaantersebutakan lebih bahwajawaban-jawaban negarakita. banyakmenyentuhduniaadministrasi
Jadi, sudah jelas bahwa administrasinegara kita (baik pelaku maupun sistemnya)ikut memberikankontribusibagi terjadinyainefisiensidalam perekonomian nasional,yang setelahterakumulasiselama30 tahun meledakmeniadibencananasionalini.
Kesadarantersebut di atas sangat penting. Namun yang negarakita lebihpentinglagi adalahbagaimanaduniaadministrasi direformasilebih lanjut agar dapat berperanpositifdalam proses pembangunan nasional.
Dalam menyikapi pembangunanadministrasinegara kita, perlu diperhatikandua hal. Pertama, lebih-lebihdalam negara berkembang seperti lndonesia, adrninistrasinegara masih akan memainkan peranan yang sentral dalam memfasilitasiproses pembangunan nasional.
Pembukaan Diklat TMPP-D UNHAS 28-9-98
Apapun
bentuk
dan
proses
pembangunannya, peranan aparatur negara tidak
bisa
ditinggalkan. Kedua,dalam membangunaparaturnegara,terdapat dua aspek yang harus dibangun, yaitu sistem administrasi negaranya dan aparat negaranya.Sebagian ahli berpendapat bahwa sistemlahyang penting. Orang akan dengan sendirinya menyesuaikandengan sistem yang baik. Sebagianahli yang lain berpendapat bahwa orangnyalah yang penting. Betapapun baiknyasistem, kalau orang-orangdi dalam organisasitersebut bukanorang-orangyang baik,tidak ada jaminansistemorganisasi akan dilaksanakandengan baik pula. Tentu, kita tidak perlu memperdebatkan hal-hal semacam ini.
Keduanya, baik
sistem/struktur/designadministrasi maupun aparatnya perlu dibangundan dikembangkan sebaik-baiknya.
Dari berbagaipandanganpara ahli agar administrasinegara dapat berperanansesuai dengan tantangandan perkembangan jaman dan aspirasimasyarakat,administrasinegaraatau birokrasi harus bercirikanhal-hal sebagai berikut. peftama, administrasi negara harus efisien. Efisien disini bukan saja dilihat secara internal,tetapi juga eksternal. Secara internal birokrasi harus efisien dafam menggunakanresourcesyang dimilikinya.Secara eksternal, birokrasi juga harus menciptakan efisiensi pelayanannya.Dalam kaitan ini, perlu terus dikaji perlunya deregulasi dan debirokratisasidi berbagai sektor pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian birokrasi kita akan memberikankontribusibagi gerakanefisiensinasional,termasuk dalamduniausahadan perekonomian secarakeseluruhan.
Pembukaan Diklat TMPP-D UNHAS 28-9-98
Kedua, administrasinegara harus semakin mengurangi perannya di bidang-bidangyang dapat ditangani oleh swasta maupun masyarakat (privatization).Peran pemerintah di masa mendatang harus semakin dibatasi pada hal-hal yang bersifat penyediaanpublic goods and services.Untuk penyediaanprivate goods
and
seruices seyogyanya dilakukan oleh swasta.
Pengkategorianbarang sebagai public goods atau private goods dapat berubah sesuai dengan perkembanganjaman. Sebagai contoh,di masa lalu jalan selalu dianggapsebagaipublicgoods. Saat ini, jalan dalam kasus-kasus tertentu sudah dapat sebagaiprivategoods, misalnyajalantol. dikategorikan
Ketiga,administrasinegaraharus menciptakansistemyang transparan dan accountable dalam pelaksanaanya.Agar dapat berfungsi efektif, birokrasi harus bersih dan benruibawa.Hal tersebut tidak dapat tercapaijika birokrasitidak transparandan accountable. Dengan transparansi dan
accountabilitasnya,
birokrasiakan terbukauntuk dikontrololeh masyarakat,sehingga secatainherentsistemadministrasinegaramenciptakan terjadinya mekanismeumpanbalikyang efektif.Dengandemikian,birokrasi akan mampu merespon perkembanganjaman dan aspirasi masyarakat.Akibatnya,birokrasiakan mendorongpartisipasidan respect dari masyarakat.
Keempat, birokrasi harus semakin adaptif dan sensitif terhadap isu-isu di bidang demokrasi dan hak asasi manusia. lssue ini akan semakinmengglobaldan memasyarakat, sehingga pemerintahanmanapundi duniaharus semakinsungguh-sungguh
Pembukaan Diktat TMPP-D UNHAS 28-g
o
mengadopsi nilai-nilai HAM dan demokrasi dalam praktek penyelenggaraan negarakalau pemerintahan tersebutmasihinoin terlibataktifdalampergaulanantarbangsa.
Kelima, birokrasi harus semakin terdesentralisasi.Birokrasi selama ini dipandangterlalusentralistissehinggamengakibatkan inefisiensi, kurang mendorong prakarsa dan
peranserta
masyarakat,serta berkesanlambat.Denganbirokrasiyang lebih terdesentralisasi, prakarsa daerah dan masyarakatakan lebih mudah menemukanpenyalurannya. Selanjutnya, persainganyang sehat antardaerahdan masyarakaiakan berkembang,yang akan berakibatterpacunyapembangunandaerah.
Keenam,administrasinegaraharusmenjadikekuatanutama dalam menciptakantegaknya hukum, rasa keadilandi tengah masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat yang kurang beruntung (the under-privileged).Dalam pelayanannya kepada masyarakat,birokrasiharus dapat menjaminbahwa setiapwarga negara mempunyai akses terhadap pelayanan, khususnya masyarakat yang kurang beruntung. Hal ini akan menuntut birokrasi untuk memihak kepada yang lemah, mendorong terciptanyarasa keadilandi tengahmasyarakat.
Dengan ciri-ciritersebut di atas, diharapkanadministrasi negara dapat memberikan kontribusinya dalam penciptaan efisiensinasionaldan pemberdayaan masyarakat.
Pembukaan Diktat TMPP-D UNHAS 2e-q-gg
Peranan Bappenas dalam PengembanganSDM di Daerah Dalam rangkapembangunandaerah,disadaddesentralisasi dan otonomisasimerupakanstraiegi yang akan terus didukung pelaksanaanya. Salah satu kendala terhadap pelaksanaan desentralisasidan otonomisasiialah belumsiapnyasumberdaya manusia di daerah, khususnya di seKor aparaturnya, untuk dan pembangunan. mengembantugas-tugasumumpemerintahan
Dengan latar belakang semacam itu, Bappenas,melalui Pusdiklat Renbang, ikut secara aktif membantu peningkatan kualitasSDM di daerah melalui pelaksanaanprogram/kegiatan diklatbagi pejabaflstafPemdabaikTingkatI maupunTingkaatll.
SekalipunlembagasasaranPusdiklatRenbangbukanhanya Pemda, dengan menyadaripentingnyadukunganpengembangan SDM di daerah, Pusdiklat Renbang mengalokasikansebagian dananya untuk peserta-peserta yang berasal dari Pemda, terutamaPemdaTk. ll.
Fungsi dan tugas pokok Pusat Pendidikandan Pelatihan Perencanaan Pembangunanantara lain mengembangkandan melaksanakan program diklat teknis fungsional di bidang perencanaan pembangunan, manajemen pembangunan,dan analisakebijaksanaanpublik.Dalam kaitanini, perananPusdiklat Renbang ialah mengembangkandan melaksanakanberbagai program diklat untuk meningkatkan profesionalisme para perencanadan pelaksanapembangunanbaik di pusat maupundi
Pembukaan Diklat TMPP-D UNHAS 28-998
I 1
daerah.Seperti sudah disinggungdi atas, maka sasaran utama peserta program diklat dari daerah adalah para pegawai negeri sipilyang berasaldari Pemda,khususnyapemdaTingkatll.
Dalam rangka memenuhikebutuhanpembangunan,maKa bidang-bidangkeahlianyang diproritaskanialah bidang keahlian yang terkait dengan perencanaan pembangunan, manajemen pembangunan,dan analisa kebijaksanaanpublik. Sasarannya adafah agar kegiatan-kegiatanpembangunan dapat direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi dan diawasi dengan baik karena dilakukanoleh para perencanadan manajerpembangunanyang mempunyaiderajatprofesionalisme tinggi.Secarakhusus,bidang analisakebijaksanaanpublikmendapatperhatianyang tinggipula denganharapandapatdibentukanalis-analis kebijaksanaan publik yang handal. Kita sadar, bahwa keputusan_keputusan yang dilakukan oleh pemerintah selalu melibatkan pilihan-pilihan kebijaksanaan,yang masing-masingmempunyaikerebihandan kekurangannya.Dengan analis kebijakan publik yang handal diharapkan keputusan yang
diambil merupakan pilihan
kebijaksanaan yang terbaikbagi masyarakat.
pendidikan, pusdiklat Renbang melaksanakanprogram gelar dan non gelar. Dengan program Dari
segi
jenjang
gelar, baik master maupun doktor, diharapkantumbuh aparat negara yang mempunyaiwawasan yang luas dalam bidangnya masing-masing sehingga mampu menyesuaikandiri dengan tantangan pembangunan yang berubah dengan cepat, dan semakin meningkat kompreksitasnya. program non gerar atau Pembukaan Diklat TMPP-O UNHAS 2g-9-98
jangka pendek juga diperlukan agar aparat negara mampu menyesuaikandiri dengan cepat terhadap praktek-praKekdan teknik-teknikmanajemendan perencanaanpembangunanyang telah berkembang.
Dari segi lokasi, sebagian peserta diarahkan mengikuti adalah,dalam bidangpendidikandi luar negeri.Pertimbangannya bidang tertentu perguruan tinggi di dalam negeri belum mengembangkan program pascasarjana. Kalaupun telah ada, kualitasdan daya tampungnyabelumseluruhnyacukup memadai. Di samping itu, peserta juga perlu terekspose ke pergaulan sehinggamerekamampubergauldalam lingkungan internasional, internasionaldengan baik. Namun disadaribetul mahalnyabiaya pelaksanaandiklat di luar negeri.Oleh karena itu, untuk bidangbidang studi yang telah dimungkinkanditempuhdi dalam negeri, di dalam negeri.Di sampingakan diprioritaskanpelaksanaannya meningkatkan efisiensi kegiatan diklat, hal ini memberikan kesempatankepadastaf yang tidakdapat mengikutipendidikandi keluarga,bahasa,dan lain-lain. luar negerikarenapertimbangan
Untuk mencapai sasaran diklat yang diinginkan,Pusdiklat sikluskegiatandiklatyang baku, Renbangtelah mengembangkan dimulai dari pengembangantrainingp/an, seleksi, pelaksanaan diklat, dan
penempatan kerja
kembali peserta diklat.
Pengembangantrainingplan/ rencanadiklat dikerjakanbersamasama dengan lembaga sasaran. Tujuannya adalah agar keikutsertaanpeserta,baik kualifikasidan bidang keahlianyang
Pembukaan Diklat TMPP-D UNHAS 28-9-98
13
akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan lembaga/ unit kerja masing-masing.
Kegiatan seleksi memerlukan perhatian yang sungguhsungguh untuk
mendapatkan peserta yang
mempunyai
kemampuanintelektualyang diperlukansesuai dengan jenjang pendidikanyang diperlukan,serta mempunyaiwawasan,motivasi, dan dedikasi terhadap tugas yang akan diembannya. Untuk keperluan ini Pusdiklat Renbang telah mengembangkanalat seleksiyangsudahsangatbakuyaituTes PotensiAkademikuntuk mengukurkemampuanintelektualcalon peserladiklat khususnya diklat programgelar. Untuk mengungkapwawasan,motivasidan dedikasicalon pesertaharusmengikutites wawancaradengantim pewawancara.Kemampuanbahasa lnggris calon peserta juga menjadialat seleksitidak saja bagi pesertayang akan mengikuti pendidikandi luar negeri, tetapi juga bagi peserta yang akan mengikuti pendidikan program gelar di dalam negeri. Pertimbangannyaadalah sekalipunbahasa pengantardiberikan dalam bahasa Indonesia,pesertaprogramgelar di dalam negeri masih harus membaca buku-bukuteks dalam bahasa Inggris, mengingatmasih terbatasnyakepustakaanilmiah dalam bahasa Indonesia.Sistem seleksi yang dikembangkanselama ini telah terbukti keandalannya dalam menjaring peserta diklat yang berkualitas tinggi. Dari ribuan peserta yang mendapatkan beasiswa,kurangdari 1Y"tingkatkegagalannya. Penempatandan pemantauanpeserta selama mengikuti diklat mendapat perhatian yang sungguh-sungguh untuk memastikanbahwa pesertamemperolehpendidikanyang sesuai
Pembukaan Diklat TMPP-D UNHAS 28-9-98
dengankebutuhan.Dalamhal ini lembagadiklatharusberkualitas dan bidang ilmu yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan pesertadan unit kerjanya.Dalamhal ini FakultasEkonomiUNHAS merupakan salah
satu
lembaga
yang
terpilih untuk
penyeleng garaandiklat.
Re-entry/penempatan kerja
kembali setelah peserta
menyelesaikan diklat merupakan bagian yang tak
kalah
pentingnya.Karena, keberhasilanatau efektifitassebuah program diklat akhirnya ditentukanoleh apakah pengetahuanbaru yang diperolehdihargaidan dimanfaatkan oleh unit kerjatempatpeserta tersebut bekerja. Usaha-usahayang telah ditempuhantara lain penyelenggaraan jurnalilmiah seminarpara alumnidan penerbitan sebagai wahana komunikasi ilmiah bagi para alumni, antara alumni dengan rekan kerja dan atasannya,serta alumni dengan masyarakatpada umumnya.
Dengansistemyang dikembang kan, diharapkanadministrasi negara baik di pusat maupun daerah mendapatdukungandari para stafnya yang berkualitastinggi sebagai hasil keikutsertaanya dalamkegiatandiktatdan kegiatanpembinaanlainnya.
Demikian sekedar tambahan bahan dari kami, mudahmudahanbermanfaatbagi para pesertadiklat.
Pembukaan Diklat TMPP-D UNHAS 28-9-98
l5
?t7 s DaftarPustaka
Asshiddiqie,Jimly. 'Akar DominasiNegara dan Peran Birokrasi". Jurnal Administrasidan Pembangunan.Vol.2, No. 1, 1998.
Atmosudirdjo, Prajudi. Pengambilan Keputusan. Jakarta: Untag UniversityPress,1971.
Effendi, Sofian. "Revitalisasi Sektor Publik Menghadapi Keterbukaan Ekonomi dan Demokrasi politik". Jurnal AdministrasidanPembangunan.Vol. 1, No. 1, 1997.
Kartasasmita, Ginandjar Kartasasmita. Visi Pembangunan 2019: Tantangan bagi Profesi Administrasi. Jakafta: Bappenas, 1997.
Pembukaan Diklat TMpp-D UNHAS 2B-g-gB
lo
