Peran Wanita dalam Perspektif Politik dan

7KT>

Peran Wanita dalam Perspektif Politik dan Hukum Meningkatkan peran wanita

feminisme yang membongkar dalil-dalil idiologigender yang cukup lama membatasi

John Naisbitt di dalam bukunya ^Megatrend Asia, The Eight Asian M^trends that are Changii^ die World" (1995) mengemukakan adanya delapan perubahan besar yang sedang terjadi di Asia saat ini yang salah satu diantaranya adalah perubahan dari "dominasi pria munculnya kaiim wanita." Perubahan paling nyata dari dominasipria ini m^unitNaisbittteilihat dari mdiingkatnya pengusaha wanita di seluruh Asia. Di Cina misalnju jumlah pengusaha wanita mencapai 25% dari semuap^gusaha yang ada di seluruh n^ara. Meskipun begitu peningkatan yang sangat luar biasa dari peran wanita bukan hanya daiam bidang-bidang usaha melainkan juga dalam berbagai bidang seperti IPTEK, Politik dan sebagainya. Di bidang politik misalnya tercatat munculnya tokoh-tokohpemimpinpolitik seperti Cbrazon

peran perempuan.

Aquino d^ Miriam Santiago (Philipina),

Khaleda Zia(Bangladeshi) Khuying Supatra Masdit (Thailand) dan sebagainya. Semua itu menipakan akibat dari ^ktifitasnya gerakan

Tulisan bcrikut ini akan mclihat

bekeijanya temuan Naisbitt tersebut dalam konteks Indonesia yang pembahasannya difokuskan pada aspek politik dan hukum.

Idiologi pembebasan perempuan Sejak abad ke 18 di Erbpa timbul gerakan feminisme sebagai idiologi pembebasan perempuan yang melawan idiologi gender yang telah mempengaruhi kehidupan masyarakat selama berabab-abad.

Sebagai ditulis oleh A. Gnevey (1991) terdapat paling tidak empat aliran feminisme yangmeadasaikanpada idiologi yangbeibeda namunmempunyai komitmen yangsamayaitu aliran feminisme liberal, aliran feminisme radikal, aliran feminisme Marxis, dan aliran

feminisme sosialis(Shi RuhainiDzuhayatin, 1995).

DR. Moh. MahJudMD, SH, SU adalah Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta

.<\1-Mawarid Edisi V. Agu(mis-No\'cmbcr 1996

Aliran feminisme liberal sangat mendukung industrialisasi dan nuxtemisasi

perempuan sehii^ga hams dipandang s^xigai bagian dari prestasinya.

yang. dianggapnya sebagai jalan bagi peningkatan kedudukan wanita karena ia

didasarkan pada kapitalisme liberal yang mengheodaki persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan di beibagai bidai^ termasuk

bidang pekerjaan, partisipasi politik, pendidikan, dan sebagainya. Feminisme ladikalmonandang bahvva ai^ya jxniiyiasan

ataskaum peren^uandisebabkan oldi adai^a idiologi patriarchal yang menjadi dasar peogaturan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Aliran feminisme ra^kal ini melakukan kampanye menentang sexual harrasment (kekerasan sexual)dandcsploitasi perempuan

secara

seksual

bahkan

menganjurkan gaya hidup lesbian yang diangg^nya sebagai cara melepaskan kaum wanita dari peniixlasan sdcsual oleh kaum laki-laki. Feminisme Marxis memandang bahwa penindasanperemuan sebagian dari kelas kapitalis dan borjuis yang melakukan penindasan atas kelas prol^ar. Perombakan atas tatanan k^it^sme yang menindas sangatah diperlukan dalam rangka memb^askan peren^uan daiitkxninasi kaum lelaki. Penibahan tatanan tersebiit hams mencakuppula suatu usaha untukmeogbaigai ^"proses reproduksf' secara material yang oleh made of production (pola produksi) kapitalisme cenderung tidak dihargai. Sftriangkan aliranfeminls snigialis yangmtinciil pada era 1970-an memandang bahwa industrialisasi kapitalistik telah menggiring kaum per^puan ke sector marginal dengan upah yang rendah dan karenanya industrialisasi kapitalistik hu hams ditentang. Aliran feminis sosialis'ini juga melakukan kampanye bagi feimnisme birola^asi dan politik yang mengangg^ bahwa "^proses i^roduksi" tidak boldi moighambat karier

Demikianlah

feminisme

telah

beikanbang sebagaiidiologi pembd)asanbagi kaiun perempuan dari dominasi kaum pria yang didasarican pada idiologi gender yang dirasa penuh ketidakadilan. Feminsime berusaha membuka kemungkinan pembongkaran atas idiologi gender klasik yang mengandung ketimpangan-ketimpangan dengan memunculkan berbagai pertanyaan sebagai mmusan masalahnya seperti

pertanyaan tentang apa y^ ada di balik konsep kodrat» apakah kedudukan kaum perempuan itu n^mpakan kodrat atau produk sosial. Feminisme berkesimpulan bahwa identhas feminis yang mewamai idiologigen der itu hanyalah produk sosialisasi yang ditanamkan sejak dini dalam diri anak-anak sdiingga sebenamya identitas tersebut dapat bembah-ubah. Menumtfeminisme di samping monpunyai kadar maskulin setiap laki-laki memiliki dan hams diberi kesen:q)atan untuk mengemban^can identitas f^ninisme secara proporsional, begitu pula hendaknya yang berlaku bagi kaum wanita. Feminisme ini seperti dikemukakan Bhasin dan Khan, didasarkan atas realitas kultur Hgn kenyataan

sgarah yuig kcx^kret maupunatas tingkatantingkatan kesadaran, persq)si, dan tindakan. Meskipim dari dasar pijak tersebut kemudian mimcul keberagaman idiologi sesuai dengan capaiandarimasing-masing foninismenamun dapatlah dikatakan adanya kesepakatan bahwa feminisme itu adalah idiologi yang berangkat dari kesadaran akan adanya penindasan dan pemerasan terhadap per^puan di dalam masyarakat, di tempat kerja maupun di dalam keluarga yang kemudianmenimbulkankesadaran bagi kaum perenq>uan maupun laki-lakiuntuk nelakukan

A!-Nfawarid Edisi V, Agustus-Novembcr 1996

tinctalfaw-tinffalcan guna mengubah keadaan tersebut. Tujuandaritint^alfan^inHakan sadar tersebut adalah untuk mewujudkan

masyarakat yang harmonis dan d^okratis yang b^as daripengbisapan, diskriminasi dan pengelconpokan berdasarkan kelas, kasta, dan jenis kelamin sehingga nda persamaan hak

f. Ponberiankebebasankqsadakaum wanita untuk maientukan sendiri segala gerakan dan aspirasinya. g. Tuntutan perubahan tentang pola kdiidupanpriadanwanitadarigender yang teipola secara tegas menjadi suatu kesetaraan.

antara pria dan wanita.

Mestdpun seperti dikemukakan di atas, feminisme sebagai idiologi bisa beragam berdasarkan tingkat capaian dan aliran-

alirannya namun dalam gerakan prakdsnya semuanya memiliki kesamaan komitmen (Siti Ruhaini Dzuhayatin, 1995), yaitu:

a. Tuntutan persamaan upahdalamp^eijaan temiasuk tuntutan agar pdceijaan rumah tangga yang biasa hanya dilakukan oleh perempuan dapat diberi pengfaargaan ekonomi atau dianggap sebagai prestasi yang hams menjadi tanggungjawab lakilaki dan peren^uan.

b. Pemberm akses yang sama pada sektor publik dan profesi dengan pembebasan pekerjaan rumah tangga yang tidak profesional secara sama kepada pria dan wanita sehingga masing-masing pihak mempunyai kesempatan yangsamadalam aktualisasi di luar rumah.

c. Tuntu^ persamaan hak di dq>an hukum dengan mengharuskan perbedaan periakuan yang menyandukannya pada laki-laki dalam melakukan tindakan hukum.

d. Pemberian hak bagi wanita untuk mengontrol kehidupan seksualnya, termasuk pehgendalian fungsi reproduksinya. e. Pemberian jaminan suasana aman bagi wanita dari penganiayaan kaum laki-laki.

Perspektif politik dan hukum Gerakan feminisme sebagai idiologi

pembebasan banyak mempengaruhi para pendiri negara atau aktor-aktor politik sehingga di berbagai negara idiologi tersebut dicantumkan di dalam konstitusinya. Dengan dicantumkan di dalam konstitusi berarti

feminisme itu menjadi garis politik resmi. Ketika mendirikan negara Indonesia

misalnya para pendiri Republik ini sangat teipengaruholehpahamfeminisme saat memmuskan UUD 1945 sebagai ktmstituri negara. Didalaim^ tidakterlihat sama sdcaliadai^ diskriminasi atau pembedaan periakuanantara warga negara pria dan wanita. Pasal-pasal tentang hak azasi itu menggunakan istilah 'Varga negara'', tanpa perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuanlihat pasal 27 s/d 34 UUD 1945; bcgitu juga persyaratan untuk menjadi Presiden (pasal 6 UUD 1945) atau untuk menduduki jabatanjabatan politiklainnya.Dengan(femikian dari perspdctif konstitusi dan hukutn secara das sollen peran kaum wanita mendapatkan

tanpat yang prt^rsional. Pengaruh gerakan feminisme itu di In donesia paling tidak telah terlihat pada akhir abad XIX ketika Kartini mulai meneriakkan

persamaanhakatau emansipasi kaumwanita. Muncuinya Kartini yang dijadikan simbol

Al-Mawarid Edisi V Agustus-Novembcr 1996

gerakan onansipasi wanita di Indonesia disusulddi munculi^ nama^iania besar Cut

Nya'Dhien dan Dewi Saitika. Pada jaman revohisi kita n^igenal nama Maria SK Trimurti, Fatmawati Soekarno dan

sebagainya. Hdaklahmengherankanjikapara pendiii R^ublik initidakmengalaim kesulitan sama sekali untuk memutuskan pasal-pasal di dalam konstitusi yang jnemberi perlindungan atau jaminan kesamaan kedudukan bagi kaum wanita dengan kaum laki'laki sepeiti yang disd)utkan di ataa: Itulah perspektif politik yang mewarnai konstitusi sebagai garis politik yang diwamai oleh idiologi pembebasan per^i^uan. Pengaruh feminisme dalam bidang hukum atau peraturan penmdang-imdangan lebih mengkristal ketika pada tahun 1963 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran M^ikamah Agung (SEMA) No.03/ 1963. SEMA tersebut tidak memberlakukan

pasal-pasal di dalam KUH Perdata yang meletakkan wanita di bawah kekuasaan pria. Seperti diketahui bahwa di dalam KUH Perdata pemnggalan kolonialisme Belanda

yang diberlakukan berdasarkan pas^ II Aturan Peralih^ UUD 1945 dimu^ ioe^tuan

baliwaseo'rang wanita yang mesnpinQ/aLSuami tak bol£^ melakukan peijai^ian tanpa izin suaitiinya. SEMA 03/1963 memfatwakan agar smua ketentuan dalam KtJH Perdata tentang kedudukan wanita ti(k^ diberlakukan lagi. Produk peraturan perundai^-undangan

lainnya yang oukup mencolok sebagai pengaruh feminisme adalah Peraturan POTierintahnomor 10Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil. Di dalam PP tersebut ada ketentuan yang membatasi PNS pria agar

tidak berlaku sewenang-wenang kepada isterinya. Isii^ antara lain^ arfalah-

a. Seorang PNSlaki-lakidilarangkawin lagi dengan isteri lain tanpa persetujuan isteri

pertamanya. Syarat yang bersi^ mutlak inipun seunq)ama dapat dipenuhi belum dapat dilakukan sebelum mend^>at izin dari atasam^. Sang atasan baru dapat memberi izinjika syarattersdmt (Qa^k^i dengan syarat-syarat lain yang bersi&t kumulati^ yaitu: Mempunyaipenghasilan yang cukup untuk membiayai keluaiga daigan lebih dari satu isteri serta sai^giq) beriaku adil atas semua isterinya. Selain syarat-syarat kumulatif tersebut terdapat juga syarat-syarat alternatif atau syarat yang cukup dipenuhisalah satu saja yaitu; 1. Isteri tak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri karena penyakit yang menurut dokter sulit disembuhkan lagi. 2. Isteri mendapat cacat badan yang menyeluruh yang menurut dokter tidak dapat atau sukar disembuhkan. 3. Isteri tidak dapat melahirkan ketunman menurut keterangan dokter atau setelah pemikahan berlangsung minimal 10 tahun tidak menghasilkan ketunman. b. Seorang PNS laki-Iaki dilarang menceraikan isterinya tanpa izin dari atasannya. Sang atasan baru dapat memberikan izin apabila syarat-syarat untuk cerai (sesuai PP.No.9 Tahun 1975) dipenuhi lebih dulu. Tetapi bagi PNS yang diizinkan menceraikan isterinya ada ketentuan bahwajika perceraian itu teijadi atas kehendak si isteri maka tidak ada

konsekwensi rinansial tertentu; tet^i jika perceraian yang diizinkan atasan itu teijadi atas kehendak sang suami maka gaji sang suami sebagai PNS hams dibagi dengan tekas isteri dan/atau anaknya; jika tidak punya anak maka gaji itu hams dibagi dua

Al-Ma\\arid Fdisi V Agiistiis-No\cmber 1996

pcran yang pcsat dari kalangan wanita di berbagaibelahanduniatet^i porsinyamasih jauh beradadi bawahperanpria.HasilWorid Survey on Women in Development, sebagaimana dikutip oleh Moeljanto Tjokrowinoto, menyimpulkan bahwa pada tingkatglc^alhaia]mk(mstitusk>Dal masing* masing negara dhn harapan badan-badan intemasicmal serta konferensimasing-msing

sehiruh du^. Memangterd^atpeninglfafan

biikan hanya di Indonesia tetapi juga di

kemitrasejajaran itu behunlah memuaskan,

Demikianlahdari perspektif politik dan hukum peguangan feminisme atau idiologi pembd>asan perempuan telah mend^)atkan tempat yang layak. Tet^ijika diukurkualitas maupun kwantitasnya peran dan

'^Kemampuan wanita perlu lebih dikembangkan. agar dapat lebih meman&atkankesempatan berperan aktif di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan,..."

^Wanita...,mempunyaihakdankewajiban serta kesesnpatan yang sama dengan piia dalam pembangunan di segala bidang. P^binaan peranan wanita sebagai mitra sejajarpria ditujukanuntukmeningkatkan peran aktif dalamk^iatan pembangunan,

. antaralain:

kaum pria serta poiingkatanperan-perannya di dalam k^iatan pembangunan. Di dalam butir tentang ''Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa" GBHNmenggariskan,

Bahkan secara lebih higasGBHN (TAP MPR No. II/MPR/1993) menggariskan politik kewanitaan ke arah kemitiasejajaran doigan

peijuangan kaum wanita IndoiKsia yang memang terakcanodasi di dalam konstitusi.

A1-Mawarid Edisi V. Agustus-Nmmbcr 1996

produk dari pengaruh feminisme atau

menyertai, PPNo. 10Tahun 1983 menqpiakan

Terlepas darikritikatauprok(Hitra yang

dokter menja^ seiba sulH.

hams dibagi, padahal isterinya yang salah. Si

Jika m^ceraikan isterinya gaji sang dokter

sang isterinya tidak mau ikut karena ingin tetap dikota. Sang ddcter mutlak memeiiukan isteri sebagai pendamping di desa tetapi isterinya bersikeras takmau moidan^in^ya.

(k)kt^yangdhugaskanke desat^penciltet^i

Seorang hakim agama pemah moiceritakan adanyaproblemayangdihad^i oldi seorang

melakukan penyelewengan atau nusyuz.

menceraikan isterinya karena si isteri

sang siiami maka gajinya haras dibagi saiiq)ai si isterimeninggal atau kawin lagi. Inidirasa tidak adilkaraia bisajadisangsuami topaksa

suami atau bukan, pokoknya jika seorang suami menceraikan isterinya atas kehendak

yang menceraikan isterinya. Ketentuan tersebut tidak mempersoalkan apakah perceraian tersebut teijadi kar^ kesalalm

ketentuankcbahisan ponl^angajibagi PNS

Sementara itu terdapat kritik pula atas

l^"padatahun 1991.

sering membeli hubungan seksual s^ara pceran Sinyalemententang inipemah muncul padaSeminartentang 'lC(nnpilasiHukum Is-

kawinsecara sah lebihdaii seoiangist^ tid^ diperbolehkan maka bisa saja sang suami memelihara gundik secaia diam-diam atau

peigundikan atau "jajan di luarnunah". Jika

PP lOterKbutadalahkonun^dnanteijadii^

Kritik yang sering muncul atasket^tuan

dan anak-anaknya masing-masing mendapat sepertiga.

dengan isterinya jika tidak punya anak maka gajinya hams diba^ tiga sehingga PNS yang bersangkutan, bekas isterinya

negara

dan

harapan

badan-badan

internasiOTal serta konfereosi internasicnal

taitang kprfiirkikan wanita hfthimtah

j

basil yang m^ggembirakan, sesuatu yang HitanHai oldi:

1) Sumbangan wanita dalam pemt^gunan ekonomi cukup besar sebab seorang dari empat karyawan industri dain empat dari sepiiluhpekeija di bidangpertaziian aHal^h wanita.

2) Wanita manberikan 66%darijamkeijanya

akan tetapi hanya mendapatl^ 10% d^i upahnya. Wanita bertanggungjawab terhadap 50% produksi pangan dunia nannm hanya menguasai 1% dari material goods yang ada.

3) Wanita menikmati lebih sedikit dari pria sebagai basil kcmstribusinya padaproduksi nasional: rata-rata upab peijanmya lebih rendah daripada upab pria; perlindungan

balnra dari sddtar 3 juta pegawai negeri di Indcmesia, p^awai i^eri wanitanya hanya sebanyak 764.137 orang yang berarti hanya ^dtar 25%. Perbandin^n ini diperkiiakan

takbanyakberubahpadatahun 19^.Dengan demikian peran wanitadi bidang politikma^ sangat kecil. Aktivis^aktivis politik yang sedikit itiqHm biasanya hai^ terdapat dikota* kota besar. Diluarbidang politik teijadi proses penyingldran tenaga keija ketika teknologi pertanian mulai berkembang. Loekman

Soetrisno melapoikan bah^ ketika teijadi perubahan teknOlogi panen dari ani-ani ke sabit maka kelompok wanita miskin mei^ingkir danposisinya digantikan ol^ pria;

ketika tegadi perubahan ^mologi procesing

padi dari tumbiik menjadi huller maka lagi-

lagipekeija wanita menyingkir. Bahwa peran politik wanita semakin menlinjukkan peningkatan, seperti chlihat oleh Naisbitt, bukum bagi wamta lebih sedikit daripada , ' adalahbetul; tetapijila dihandingkan Hftngan Iperan kaum pria masih sangat jomplang d^. pria; wanita terbatas pada buruh kasar, ' dengan bayaran rendah; akses kepada, pada umunmya masihbeisi^maigihaldalam arti sedikit sekali di ^tara mereka yang

sumber-sumber produksi lebih kecil daripada pria, dan scbagainya.

Jika sorotan diarahkan pada bidang politik dan pemerintahan maka sebuah perbandingan kuahtitatif akan memperlihadcan ketidakseimbangan proporsi

antara pria dan wanita dalam arti b^wa jumlah yang terlihat dalam politikjauh lebih kecil daripada jumlah kaum pria. Naisbitt menyebut bahwa jumlah wanita yang dapat menjadi anggota parlemen di Indonesia hanya 10% dan Menteri UPW menginginkan agar jumlah anggota l^slatifsetelahPmihi 1997 dapat ditambah menjadi 18%. Ketidakseimbangan iniakansemakin tampak jelas jika kita melihat perbandii^an jumlah pegawai negeri laki-laki dan perempuan. L^oran Wardah Hafidz (1989) menyebut 8

>berada pada posisi pengambil keputiisan. Depolitisasi kaum wanita teijadi di Indonesia

ketika ada kebijakan untuk mencegah masuknya idiologi-idiologi lain di luar Pancasila ke dalam oiganisasi-organisasi wanita sehingga pemerintah membuat organisasi-oiganisasi wanita yang dibina langsung atau menempel pada aparat pemerintah seperti Dhanna Wanita (isteriisteri Pegawai N^eri), DharmaPertiwi (isteriisteri anggota ABRI), dan PKK (ibu-ibu rumah tangga di pedesaan dan kota-kota). Semua oiganisasi ini; seperti dikatakan oleh Loekman Soetrisno, tidaklah memiliki

otonomi yang kuat sehingga tidak mampu menawarkan solusi-solusi politik atas persoalan yang dihadapi oleh kaumnya, apalagi untuk organisasi wanita

A!-Mawarid Edisi V Agustus-Novumber 1996

ke^ggotaannya menjadi keharusan. Kata Loekman Soetrisno (1990);

bagi pembentukan idiologi gender yang kurang menguntungkan posisi kaum wanita

^ di Indonesiapada saat inijaiang ada suatu o^anisasi wanita yang benar-benar secaramandiridapat beriungsi sebagaipo litical advocacy terhadap permasalahan

itu, antara lain, adalah teori kodrat, teori budaya, teori psikoanalisa, dan teori fimgsional. Menurut teori kodrat secara kodrati wanita itu leb& lemah daripada lakilaki baik secara fisik maupun isecara

wanita Indonesia'*.

Dengan donikian kaum wanita di Indo nesia belummemilild sumberdayapditikyang proporsional untuk menangani persolanpersoalan mereka, sebab dari sedikityang bisa aktif dalam kegiatan-k^iatan poiitik hanya sedikit pula yang menempati posisi-posisi pengambil keputusan. Seperti dituUs oleh Mohtar Mas'oed pada umumnya mereka hanya menempati posisi non kcnnando, bukan penguasa wilayah, non strategis dan tidak di pusat proses pembuatan keputusan. Oleh sebab itu menjadi niscaya bahwa pengaruh poiitik mereka lonah dan beliun menjadi mitra sejajar kaum laki-laki.

Pengaruh idiologi gender Moigapa, meskipimteijadi peningkatan, peranandanpengaruhkaum wanitalemahdan

secara nyata (das sein) tidak dapat menjadi mitra sejajar kaum pria?. Menurut saya, pal ing tidak karena kehidupan masyarakat kita dipengaruhi oleh idiolc^ gender yang tidak menguntungkan posisi wanita. Idiologi gen der yang membedakan secara tegas identitas pria dan wanita ke dalam maskulin vs feminim, rational vs emositmal,dcsploratifvs lemah lembut, agresif vs pasi^ mandiri vs tidak terlalu mandiri secara tradisional

diyakini merupakan bagian inherent dalam identitas jenis kelamin yang karenanya

diangg^ kodrat (Dzuhayatin, 1995). Teoriteori dasar yang mempoiganihi secara kuat

psikologis, bahkanteori ^socio-biology' yang dikemukakan oleh Wilson (1975) menyebutkan bahwa pembagian tugas di dalammasyarakatdidasaricanpada peibedaan strukturgenetik laki^aki dan peienq^uan. Jdm Stuart Mill yang menawarkan teori

kebudayaan mengatakan bahwa sebenamya perbedaanperempuan dan laki-laki itiihanya bersifiit politis dan citra perempuan itu tak lain dari hasil buatan kombinatifdari tekanan,

paksaan dan rangsangan dari luar atau dari lingkungan sosial manusia. Sigmun Freud

mei^ui teori psikoanalisanya mengatakan bahwa wanita itu selamanya akan dihinggapi histeria dan neoritis karena merasa iri pada kelamin laki-laki yang tidak dimilikinya, sehingga menimbulkan "in&rior complex" pada w^ita itu. Oleh karenanya Freud melihatbahwa pembagian tugas antara lakilaki dan perempuan yang hidup di dalam masyarakat merupakan konsekwensi logis dari kodratnya masing-masing. Sedangkan teori fungsional mengatakan bahwa pembagian kerja seksual mutlak dibutuhkan untuk meiyaminharmonikeseluruhansiston. Talcott

Parsonyangmenjadi pel<^r teorifungsional mengemukakanbahwa demi kestabilan sistem

sebagai keseluruhan, maka setiap bagian

hams menguatkan posisi dan fiingsinya masing-masing yang dalam rangka itu maka wanita hams konsekwen pada fungsi utamanyadi dalamrumahuntukmai:q)erkuat fungsi suami. Penegasan fiingsi-fungsi itu menumt Parson dipertukan agar tidak teijadi

Al-MawaridEdisi V, Agu^s-No\'cmbcr 1996 ca

pCTsaingan antara priadanwanita yaiy dapat

Ketika berbkara secara ncmnatif Al-Qur'an

mengakibatkan dishaimmi.

memihak padakesetaraan statusbagipria dan wanita,namunsecarakcmtekstual Al-Qur'an m^yatakan-adanya keid)ihan tertoitu pada

Dasar-dasar teori inilah yang sangat mewamai ididogi genderyang menghasilkan

kaum laki-laki. Namun dei^an melepaskan

Iff^gksnya parafiiqAabenisahamemberikan statusyang l^ih unggul bagilaki-laki dalam pengertian normatif.

pembagian keija antara pria dan wanita di dalam masyarakat. Idiolpgi gender yang berkmbang atas dasar teori-teori tersebut msigakibadon tidak setaranya peran antara pria dan wanita dimana wanita berada pada posisi yang lemab.

Kediia, interpretasi tertiad^ ayat-ayat

Al-Quran sangatlah tergantung pada sudut pandangpena&irannyasdiingga yangsaiigat menentukan makna ayat pada puncaknya

Dalam pada itu idiologi gender yang

adalah posisi apriori sang petnbaca atku

seperti itu b^kait kelindan dengan dominasl pandangan fi^yah di kalangan masyar^cat Islam yang notabene merupakan kelompok mayoritas diIn&>nesia. Sd)fflamya daiisudut

pena&ir. Akibatnya sering teijadi bahwaay^ yangsamadipafaami secaraberbeda ol^ orangyang berbeda sesuai ckngan kesukaan dan

d
kecenderungannya masing-masing.

Ketiga, makna ayat yangdiberikan oldi ^ilflma pada suatu zaman bisa diartikan lain oleh ulama-ulama di zaman yang lain. Bahasa-bahasa simbolik yang sering

P^egasan Qur'an yang secaranormatif mengambil konsq> kesetaiaanantarapmdan wanita moiurut Asghar mengisyaratkandua hai: pertama, dalam pengertiaimya yang umum ia berarti penerimaan kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara; kedua, oianghams mengetahui bahwa laki-laki dan

digunakan oleh Al-Qur'an perlu diinterpretasikan secara kreatif agar sesuai dengankonteks pengalaman.

perempuan m^npunyai h^-^iak yang setara

kaum muslimin sendiri tentang kesetaraan itu

Haiam bidang sosial, ekca^ni .dan politik. Tetapi menurut Asghar inemang sulit

orang yang satudengan orang yang laindan

Demikianlah pena&iran dan pandangan tiriaklah tunggal atau sering berbeda antara antara suatu waktu dengan waktu yang lain. Pandangan yang banyak berpenganih tentang status laki-1^ dan peronpuan di kalangan umat Islam adalah pandangan fiqhiyah yang

memberikan jawaban ^k^tegoris atas

pertanyaan tentang.t^^^ perempuan itu

setoiadenganpriaatyfl^iebih rendah, sd)ab banyak ulama fij^^t.yang menyatakan secara tegas bahwa perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Kesulitan

memberikan jaw^^ k^^ms disebabkan oleh tiga hal:

Pertama, Al-Qur'an memjuknya dalam

meletakkan status wanita l^ih rendah dari

pada laki-laki. Dan ini bertemu dengan idiologi gender yang didasaikan pada teoriteori yang kurang menguntungkan bagi gerakan feminisme sehingga peran dan kesetaraan wanita yang secara das sollen

pengeitian normatif sekaligus kontekstual. 10

Ai-hfawand Edtsi V, Aguirtus-Novcmbcr 1996

Hiaifnmnrfafii diffalflfw p(ditflc dan faukum pada

Loekman

Soetrisno,

Wanita

dalam

Pemhangunan Perspektif^siologis, Pa

keoyataannya (das sein) menjadi tidak efekdf.

per, t.p.,t.t Bahan bacaan.

AidaWayala, Kepemimpimn Wanita^ Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, LSPPA dan CUSO Indone sia, 1994.

Barbara Loyd, Sexand Gender, Open Uni

Moeljarto Tjokroaminoto dan Bambang Soemarjo, Wanita dalam Perspektif Pemhangunan Nasional, Makalah Semi nar Wanita dalam PerspektifAgama dan Pemhangunan, LKPSM, Yogyakarta, 2122 Desember 1991.

MohtarMas'ood. "Perempuan dan Ekonomi Politik Dunia Ketiga, Pokok-pokok

versity Press, USA, 1983.

John Naisbitt, Megatrends Asia, The Eight AsianMegatrends that are Changing the World, Nicolas Barealy Publishing Ltd., London, 1995.

Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, Feminisme dan Relevansiartya, Gramedia, Jakarta, 1995.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.II/MPR/1993.

Pikiran", Makalah untuk Seminar

"Wanita dan Politik, Un, Yogyakarta, 3 Dcscmbcr 1991.

Mohd. Mahfiid MD, Hukum Kepegawaian Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988 Siti Ruhaini Dzuhayatin, Idiologi Pemhehasan Perempuan, Sehuah Kajian terhadap Feminisme dan Islam, Yogyakarta, tp., 1995.

SuparmanMarzuki dkk, Pelecehan Seksual, Poieibit Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995.

AI-Mawarid Edisi V Agustus-No\'cmbcr 1996

11