PERAN STRATEGIS ZAKAT DALAM FUNGSI KEBIJAKAN POLITIK EKONOMI DI INDONESIA. Abstrak

Mardhiyah Hayati: PERAN STRATEGIS ZAKAT…

PERAN STRATEGIS ZAKAT DALAM FUNGSI KEBIJAKAN POLITIK EKONOMI DI INDONESIA Mardhiyah Hayati*

Abstrak Dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, zakat mempunyai peranan sebagai pendorong kaum muslim untuk senantiasa mendayagunakan asset yang dimilikinya. Zakat mencegah kecenderungan untuk menimbun sumberdaya dan uang tunai sehingga akan memberikan dorongan yang kuat untuk menginvestasikan persediaan asset yang tidak terpakai.Pendayagunaan asset yang dimiliki dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan metode investasi seperti kontrak mudharabah, murabahah, musyarakah dan sebagainya, sehingga diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja yang akan berpengaruh positif terhadap stabilitas politik ekonomi di Indonesia.

Kata Kunci: Zakat, Investasi Islami, Politik Ekonomi Pendahuluan Mendirikan suatu negara atau pemerintah untuk mengelola urusan umat merupakan kewajiban agama yang paling penting, hal ini dikarenakan agama tidak akan tegak tanpa adanya negara atau pemerintah. Memperbincangkan masalah negara dan pemerintahan dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang selalu menarik, karena terkait dengan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Umat Islam dan para pemimpinnya tidak bisa melepaskan diri dari politik global, apalagi sebagian negara-negara di dunia Jurnal TAPIs Vol. 5 No. 10 Juli-Desember 2009


masih tergantung pada “belas kasih” barat dalam menata perekonomiannya tak terkecuali Indonesia. Kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar di Indonesia. Pasca krisis, pemulihan ekonomi berjalan begitu lambat. Akibatnya tingkat kemiskinan dan pengangguran semakin tinggi, sehingga mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia. Kita sering terguncang dengan pemberitaan di media massa tentang masyarakat yang mengalami gizi buruk, atau seorang ibu yang terpaksa meminumkan racun kepada anak-anaknya karena merasa putus asa dengan himpitan ekonomi yang semakin tinggi, entah esok cerita kemiskinan apalagi yang akan terkuak di negeri tercinta ini. Ditahun 2004 BPS memperkirakan jumlah orang miskin adalah 36,1 juta orang atau 16,6 % dari total penduduk. Pada saat yang sama perhitungan Bank Dunia menunjukkan angka kemiskinan tahun 2004 hanya 7,4 % dengan garis kemiskinan US$ 1 sehari. Namun jika garis kemiskinan dinaikkan menjadi US$ 2 sehari, maka angka kemiskinan melonjak menjadi 53,4 % atau sekitar 114,8 juta jiwa. Angka ini ekuivalen dengan seluruh penduduk Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. 1

1

Mustafa Edwin Nasution dan Yusuf wibisono, Zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan di era otonomi daerah, (Medan: Proceedings of International Seminar on Islamic Economic as Solution, Medan 18-19 September 2005: IAEI, 2005), h. 47

38 Jurnal TAPIs Vol. 5 No. 10 Juli-Desember 2009


Islam dengan tegas melarang semua bentuk bunga, betapapun hebatnya nama yang diberikan kepadanya. Islam adalah kekuatan dinamis dan progresif yang mempunyai sistem perbankan bebas bunga. Bank Islam menggunakan berbagai teknik dan metode investasi seperti kontrak mudharabah dan murabahah. Selain itu ada juga kontrak investasi dengan nama musyarakah yang bersifat kemitraan, yaitu antara pemilik dana dan pihak pengelola dana untuk bersamasama mendapatkan keuntungan (bagi hasil) dan menanggung risiko berdasarkan kesepakatan. Dengan demikian tidak ada pihak-pihak yang merasa terzalimi ataupun dirugikan dalam kontrak tersebut.

         …

 …       

“.. dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh; dan amat sedikitlah mereka itu.” (QS. Sad: 24) Fungsi investasi dalam Islam sangat dipengaruhi oleh harapan tingkat bagi hasil dan zakat. Dari sudut pandang ekonomi Islam, zakat mempunyai peranan sebagai pendorong kaum muslim untuk senantiasa mendayagunakan asset yang dimilikinya. Zakat mencegah kecenderungan untuk menimbun sumberdaya dan uang tunai sehingga akan memberikan dorongan yang kuat untuk menginvestasikan persediaan yang tidak terpakai, sebagaimana diungkapkan Mannan. 2 Berkaitan dengan hal tersebut, instrument zakat perlu dijalankan secara lebih intensif karena peranannya yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui saluran investasi dan P1F

2

Zakat adalah musuh yang tak kenal kompromi bagi pekerja penimbun (M. Abdul Mannan, 1997, Teori dan praktik Ekonomi Islam, Jakarta: Dhana Bakti Primaya Yasa), h. 167



konsumsi yang diharapkan akan berpengaruh positif terhadap stabilitas politik. Sehingga penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana zakat dapat mempengaruhi proses investasi serta mengkaji peran strategis zakat dalam fungsi kebijakan politik ekonomi di Indonesia. Pengertian Zakat Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah Syahadat dan Sholat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar (masdar) dari zakậ yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. 3 Seseorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103, artinya: "Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka". Disebutkan juga dalam hadist Rasulullah saw yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore "Ya Allah berilah orang berinfak gantinya". Dan berkata yang lain: "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak kehancuran". Pemerintah beserta elemen masyarakat sangat menginginkan Sedangkan makna zakat secara syar’isebelum adalah bagian tertentu pulihnya kondisi politik dan ekonomi seperti krisis ekonomi dari harta yangOleh tertentu, dibayarkan kepadalangsung orang tertentu yang berhak tahun 1997. karena itu, secara pemerintah telah 4 menerimanya sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah swt. berusaha meningkatkan perekonomian melalui pembenahanZakat dibeberapa adalah kewajiban atas harta yangbirokrasi, bersifat mengikat dan pembenahan sisi politik, ekonomi, dan stabilitas bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim keamanan. Namun dalam perjalanannya, upaya tersebut nampaknya (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki belumlah memperlihatkankan hasil seperti yang diharapkan, sehingga sejumlah yang sudah memenuhi batas nisabnya. Waktumelalui untuk kemudian harta pemerintah berusaha meningkatkan perekonomian mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu setahun (haul) untuk investasi, baik dalam bentuk foreign Direct Investment (FDI) maupun zakat emas, dalam perak, negeri perdagangan dll, ketika panen untuk hasil tanaman, penanaman (PMDN). 3

Nuruddin Mhd. Ali, Zakat sebagi Instrumen dalam Kebijakan Fiskal, (Jakart: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 6 4

Husayn Syahatah, Akuntansi Zakat; Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer, Edisi Indonesia, (Jakarta: Pustaka Prpgressif, 2004), h. 4



ketika memperolehnya untuk rikaz dan ketika bulan Ramadhan sampai sebelum shalat 'Iid untuk zakat fitrah. Selain itu harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: 1. Harta yang Halal dan Baik Allah swt berfirman dalam surat Al-Baqaraah ayat 267, artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". 2. Harta produktif Harta produktif adalah harta yang berkembang baik secara konkrit atau tidak. Secara konkrit dengan melalui pengembangan usaha, perdagangan, saham dan lain-lain, baik melalui tangan sendiri atau orang lain. Sedangkan tidak konkrit yaitu harta tersebut berpotensi untuk berkembang. Hal ini sesuai makna zakat itu sendiri yang berarti berkembang. Harta yang tidak berkembang dan tidak berpotensi untuk dikembangkan tidak wajib dikenai zakat. 3. Milik Penuh dan Berkuasa Menggunakannya. Pada hakekatnya kepemilikan mutlak pada harta adalah Allah swt, tetapi Allah swt memberikan hak kepemilikan harta kepada manusia secara terbatas. Harta yang dimiliki manusia secara penuh maksudnya bahwa manusia berkuasa memiliki dan memanfaatkannya secara penuh. Pemilikan dan pemanfaatan harta harus sesuai dengan aturan-aturan Islam. 4. Mencapai Nishab (Standar Minimal Harta yang dikenakan zakat) Kekayaan yang belum mencapai nishab tidak terkena kewajiban zakat. Karena ketika seseorang belum memiliki 41 Jurnal TAPIs Vol. 5 No. 10 Juli-Desember 2009


kekayaan yang mencapai nishab, berarti masih masuk kategori miskin dan berhak mendapat zakat. Sedangkan ketika kekayaan mencapai nishab berarti sudah dapat mencukupi untuk kehidupan sehari-hari dalam waktu satu tahun. Sehingga ketika dikenakan zakat tidak akan membahayakan dirinya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 5. Surplus dari Kebutuhan Primer dan Terbebas dari Hutang Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini, apakah harta yang dikeluarkan zakatnya harta penghasilan bersih setelah dikurangi kebutuhan primer, ataukah harta penghasilan kotor? Di sisi lain kebutuhan primer setiap orang bersifat relatif dan tidak terukur, sehingga jika syarat surplus dari kebutuhan primer diberlakukan dapat dipastikan banyak yang tidak membayar zakat, walaupun sudah memiliki harta melebihi nishabnya. 6. Haul (Sudah Berlalu Setahun) Disebutkan dalam hadist riwayat Abu Dawud: Artinya: "Tidak wajib membayar zakat sampai sudah berlalu satu tahun" Ulama tabi'in dan fuqaha sepakat tentang ketentuan haul pada beberapa harta yang wajib dizakati seperti emas, perak, perdagangan, hewan dan lain-lain. Dan haul tidak berlaku pada zakat pertanian, rikaz, barang tambang dll. Untuk hasil pertanian disebutkan dalam surat Al An'aam aya 141, artinya: "Dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilmu (dengan dikeluarkan zakatnya)". Peranan Strategis Zakat dalam Fungsi Kebijakan Politik ekonomi di Indonesia Masyarakat muslim sebagaimana masyarakat yang lainnya akan menghadapi perubahan ekonomi; suatu waktu mengalami keadaan senang dan sejahtera dan pada saat yang lain akan mengalami keadaan susah dan paceklik. Tidak terkecuali Indonesia yang juga pernah mengalami booming ekonomi, namun sekarang hancur lebur yang mengakibatkan multi krisis yang berkepanjangan hingga hari ini 42 Jurnal TAPIs Vol. 5 No. 10 Juli-Desember 2009


yang akhirnya berimbas pada kondisi politik di Indonesia. Padahal sebenarnya Allah telah mengisyaratkan tentang terjadinya perubahan ekonomi yang akan melanda manusia sebagaimana di dalam AlQur’an. “Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buahbuahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. 5 Ditengah kekalutan ini, zakat muncul menjadi alternatif instrumen untuk pengentasan kemiskinan yang efektif, yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada 6, yaitu: 7 Pertama, penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat (QS. At-Taubah: 60) dimana zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan saja (ashnaf) yaitu: Orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mu’allaf, budak, orang-orang yang berhutang, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil. Jumhur fuqaha sepakat bahwa selain delapan golongan ini, tidak halal menerima zakat. Dan tidak ada satu pihakpun yang berhak mengganti atau merubah ketentuan tersebut. Karakteristik ini membuat zakat secara inheren bersifat pro-poor. Tak ada satupun instrumen fiskal konvensional yang memiliki karakteristik unik untuk mengentaskan kemiskinan karena alokasi 5

QS. Al-Baqarah :155

6

Dalam akhir abad kedua puluh ini, bersamaan dengan kebangkitan kembali umat Islam diberbagai sektor kehidupan, ajaran zakat juga menjadi salah satu sektor yang mulai digali dari berbagai dimensinya, tak terkecuali di Indonesia. Meningkatnya kesejahteraan ummat Islam memberikan harapan baru dalam mengaktualisasikan zakat. Apalagi kebangkitan ekonomi di dunia barat khususnya yang didasari pemikiran kapitalistik telah menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan ini seperti; kesenjangan dalam kehidupan sosial ekonomi. 7

Mustafa Edwin Nasution dan Yusuf wibisono, Op.cit , h. 48



dana yang sudah pasti dan diyakini akan lebih tepat sasaran (selftargeted). Kedua, zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap dan tidak pernah berubah-ubah karena diatur oleh syariat. Sebagai contoh, zakat yang diterapkan pada zakat perdagangan, tarifnya hanya 2,5 %. Ketentuan tarif ini tidak boleh diganti ataupun dirubah oleh siapapun. Karena itu penerapan zakat tidak akan mengganggu insentif investasi dan akan menciptakan transparansi kebijakan publik serta memberikan kepastian usaha. Ketiga, Zakat memiliki tarif yang berbeda untuk tiap jenis harta yang berbeda, dan memberikan keringanan bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi yang lebih tinggi. Misalnya, Zakat untuk produk pertanian yang dihasilkan dari lahan irigasi tarifnya 5 % sedangkan jika dihasilkan dari lahan tadah hujan tarifnya 10 %. Sehingga zakat bersifat market-friendly karena tidak akan mengganggu iklim usaha. Keempat, Zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fiqh kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari pendapatan yang dihasilkan dari asset atau keahlian pekerja. Dengan demikian, potensi zakat sangat besar. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program kemiskinan. Kelima, zakat adalah merupakan pajak spiritual yang wajib dibayar oleh seorang muslim dalam kondisi apapun, karena itu penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Konsep fiqh zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan akan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara kedua pihak tersebut atau bahkan menjadikan 44 Jurnal TAPIs Vol. 5 No. 10 Juli-Desember 2009


kelompok yang defisit (mustahik) menjadi surplus (muzzaki). Zakat sendiri bukanlah semata-mata satu kegiatan yang bertujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi dan lainnya akan tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan akherat. Hal inilah yang membedakan dengan sistem ekonomi konvensional.

          

       

“Ambilah dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan 8 dan menyucikan 9 mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103) P7F

P

P8F

P

Sementara itu dampak untuk pengeluaran-pengeluaran lainnya seperti sedekah dan lain-lain dapat dilihat pada QS. Al-Baqarah ayat 261:

          

             

 

8

Maksudnya zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda 9

Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka



“ Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah 10 adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. Zakat juga dapat mendorong pembangunan ekonomi melalui tiga saluran yaitu pertama, zakat akan memakan harta yang didiamkan atau ditimbun sehingga akan mendorong investasi; kedua, zakat merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi orang yang tidak beruntung, sehingga dapat mendorong tercapainya standar hidup masyarakat miskin dan memperbaiki produktivitasnya; ketiga, institusi zakat dapat menambah atau meningkatkan permintaan agregat (agregat demand) dalam skala makro ekonomi, sehingga akan mengarahkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. 11 Dalam masalah modal, Islam memiliki prinsip-prinsip tertentu, antara lain: penumpukan dan pembekuan harta adalah tindakan tidak benar dalam masalah harta. Harta harus dikembangkan dan zakat merupakan pengejawantahan dalam masalah ini. Sebab, modal yang tidak dikembangkan, pemilik tetap berkewajiban membayar zakat. Berarti dia harus mengurangi bagian modal itu setiap tahunnya. Akhirnya akan mengakibatkan semakin menipisnya modal. Selama infaq di jalan Allah ditunaikan, atau sekurangkurangnya dengan membayar zakat, maka penimbunan harta benda itu 10

Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan lain-lain. 11

Untuk lebih jelasnya baca juga M. Nazori Majid, 2003, Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf; Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam



tidak akan pernah terjadi. Rasulullah SAW bersabda: "Selama kamu tunaikan zakatnya, maka ia bukan timbunan". Sementara itu tujuan yang ingin dicapai melalui saluran yang kedua adalah mewujudkan keadilan sosial ekonomi bagi segenap lapisan masyarakat. Zakat adalah salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam, dimana aturan jaminan ini tidak dikenal di barat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit yaitu jaminan pekerjaan dengan menolong orang yang lemah dan fakir. Lebih lanjut Menurut Wahbah Zuhaili dalam Muhammad Soekarni tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat adalah: 12 a. menggalang jiwa dan semangat saling menunjang solidaritas sosial dikalangan masyarakat Islam b. merapatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat c. menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam d. menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, sengketa dan berbagai kekacauan dalam masyarakat e. menyediakan dana khusus untuk menanggulangi biaya hidup bagi para gelandangan, para penganggur dan para tuna sosial lainnya, termasuk membantu orang-orang yang akan menikah yang tidak memiliki dana. Dengan demikian menjadi lebih jelas bahwa masalah sosial di Indonesia dapat ditanggulangi dari sumber penerimaan zakat, yang tidak hanya dapat mengurangi kelompok fakir miskin saja melainkan mempunyai cakupan yang lebih luas. Berbagai pengeluaran yang dibutuhkan untuk menangani masalah-masalah sosial dapat diambil dari dana zakat. Gerakan zakat adalah gerakan kemanusiaan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam bidang ekonomi. Selama 12

Wahbah Zuhaili dalam Muhammad Soekarni, Investasi Syari’ah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empiris, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), h. 281-282



umat manusia ingin mencapai keadilan tersebut, maka gerakan zakat akan selalu menjadi relevan. Di dalam Al-Qur’an terdapat 32 kata zakat 13. Perintah zakat sering muncul berdampingan dengan perintah sesudah sholat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kegiatan berzakat dalam Islam. Kalau sekarang ini dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat masih relative kecil, maka hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yaitu pengeluaran zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan akan lebih merata (necessary condition but not sufficient) tetapi belum optimal. Oleh karena itu diperlukan pengeluaran-pengeluaran lain yang melengkapi pengeluaran zakat seperti sadaqah, wakaf dan sebagainya, sehingga dampaknya terhadap distribusi pendapatan menjadi lebih optimal. Selain itu pengelolaan zakat yang belum dikelola dengan baik dan profesional serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat secara benar. Dalam struktur ekonomi konvensional, unsur utama dalam kebijakan fiskal adalah unsur-unsur yang berasal dari berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan dan unsur-unsur yang berkaitan dengan variabel pengeluaran pemerintah. Tidak ada unsur zakat di dalam data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena kegiatan zakat memang belum masuk dalam catatan statistik resmi pemerintah Indonesia. Dari hasil survai PIRAC 2004 hanya sebesar 12,5 % masyarakat muslim yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi seperti Badan amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), ataupun yayasan amal lainnya, mengingat tradisi masyarakat kita dalam membayarkan zakatnya banyak yang melakukan secara langsung dibayarkan kepada mustahik, sehingga realisasi zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim di Indonesia belum dapat

13

Nuruddin Mhd. Ali, Op.cit, h. 24



diketahui secara pasti. Adapun data yang tercatat pada Departemen Agama, realisasi zakat pada tahun 2004 sebasar Rp 199,3 miliar. 14 Jika dibandingkan antara realisasi zakat yang terhimpun pada berbagai lembaga pengelolaan zakat dengan potensi zakat profesi, ternyata realisasinya hanya sekitar 1,6 % dari potensi. Ini bisa dipahami, apabila dibandingkan dengan zaman Rasulullah maka ada beberapa sistem manajemen yang tidak dilakukan oleh pengelola zakat pada saat ini. Pada zaman Rasulullah, sistem manajemen zakat yang dilakukan amil dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 1. Katabah, Petugas untuk mencatat para wajib zakat, 2. Hasabah, petugas untuk menaksir, menghitung zakat, 3. Jubah, petugas untuk menarik, mengambil zakat dari muzaki, 4. kahazanah, petugas untuk menghimpun dan memelihara harta zakat, 5. Qasamah, petugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahik. Dari kelima bagian petugas amil yang dicontohkan Rasulullah, hanya ada dua tugas yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia yaitu tugas untuk menghimpun/memelihara harta zakat dan tugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahik. Bila mencontoh manajemen zakat Rasulullah, bukan mustahil angka-angka potensi zakat diatas bisa diwujudkan. Jika ini terjadi, maka zakat akan benarbenar berfungsi sebagai instrument fiskal yang akan membantu keuangan negara tercinta kita ini. Meskipun harus diakui dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajiban (tidak mau berzakat), UU tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang lebih amanah, kuat dan dipercaya. Sebelumnya, zakat secara sadar atau tidak selalu diusahakan terpisah dari hiruk-pikuk masalah institusi sosial lainnya yang nyata-nyata secara yuridis diatur. Sehingga pengelolaanpun, kecuali bersifat 14

Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eklusif; Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 213



tradisional, juga tidak tertata dengan secara legitimate dalam sistem hukum nasional. Bisa dipastikan, perhimpunannyapun tidak dapat diefektifkan dan diawasi dengan seksama. Hal ini tentu saja berakibat buruk terhadap peran vital zakat sebagai basis ekonomi masyarakat muslim untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Dalam ekonomi Islam, pinjaman tidak mengandung unsur bunga, sehingga alternatif adalah memegang dana tersebut, yang dalam hal ini akan terkena beban zakat (Za). Alternatif lain yaitu menginvestasikan dana tersebut dalam sektor riil sehingga hanya dikenai zakat (Z π ) 2,5 % dari hasil keuntungan investasi. Besarnya zakat yang harus dibayarkan penabung, jika tidak melakukan investasi adalah ZaI. Hal ini diikuti oleh harapan investasi bersih yang efektif (g) akan sama dengan tingkat zakat atas asset yang tidak atau kurang produktif ( Za) atau: g = r (I - Z π ) + Za …………… ( 1.4) Investasi akan terus berlangsung dalam jangka panjang, sejauh g > 0 atau: r (I - Z π ) > - Za ………. (1.5) Investasi dalam ekonomi Islam akan berhenti bila tingkat keuntungan yang diharapkan nilainya menjadi negatif atau g = 0 atau ditunjukkan oleh: Za r= ……… (1.6) Zπ – 1 Permintaan investasi baru dalam ekonomi yang diatur oleh hukum Islam merupakan fungsi dari tingkat keuntungan yang diharapkan (lihat gambar 1.1) Keuntungan yang diharapkan tersebut menentukan volume investasi dalam ekonomi yang mengenal zakat tanpa bunga. Sebab itu, bila tingkat keuntungan yang diharapkan menjadi nol, maka investasi masih terus berlangsung. Hal ini tentu tidak diperoleh dari suatu perekonomian yang tingkat bunganya positif seperti pada ekonomi konvensional 50 Jurnal TAPIs Vol. 5 No. 10 Juli-Desember 2009


Jika kemakmuran masyarakat tercapai maka diharapkan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang selama ini menjadi permasalahan terbesar bangsa akan berkurang dan hal ini akan berpengaruh positif pada stabilitas politik dan ekonomi, sehingga martabat bangsa akan meningkat dan posisi bargaining Indonesia di kancah internasional akan semakin kuat. Penutup Zakat mempunyai peran strategis dalam fungsi investasi Islami. Pemilik modal terpaksa harus mengembangkan hartanya bila ingin menjaga modal agar tidak habis. Sehingga zakatnya dibayar dari keuntungan, bukan dari modal dana itu sendiri. Apabila asset tersebut didiamkan, maka pemilik akan mengalami kerugian sebesar potongan zakat, yang akan menyebabkan semakin menipisnya asset yang dimiliki dan ini akan berlangsung setiap tahun sehingga melalui penekanan tersebut mau tidak mau pemilik dana akan mendayagunakan dana dalam sektor riil untuk mengantisipasi assetnya agar tidak semakin menipis. Pemanfaatan asset melalui investasi Islami, baik dalam bentuk kontrak mudharabah, murabahah ataupun musyarakah dan transaksi lainnya akan memberikan keuntungan kepada masyarakat luas dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan sebagainya. Zakat yang disalurkan kepada fakir, miskin dan orang-orang yang memerlukan akan memberikan pengaruh lebih besar pada permintaan agregat (aggregate demand) karena hasrat konsumsi golongan ini relatif lebih besar, akan tetapi perlu disadari bahwa peran strategis zakat akan terwujud apabila kaum muslimin benar-benar meyakini dan menjalankan ibadah zakat dengan benar. Selain itu menanamkan keyakinan yang kuat tentang pentingnya kewajiban zakat, baik dalam rangka menjalin hubungan vertikal dengan Allah SWT, maupun mewujudkan kesejahteraan secara adil dalam kehidupan masyarakat. 51 Jurnal TAPIs Vol. 5 No. 10 Juli-Desember 2009


Daftar Pustaka Abdul Azis Dahlan (Ed.), 1996, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. 1, Jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru van Hooeve Ali, Nuruddin Mhd., 2006, Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal, Jakarta: RajaGrafindo Persada Al-Muslih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, 2004, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq Hafidhuddin, Didin, dkk, 2003, Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa, Jakarta: Forum Zakat. Didin Hafidhuddin, 2002, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Indrijatiningrum, Mustikorini, Zakat sebagai alternatif Penggalangan Dana Masyarakat Untuk pengembangan, Jurnal Eksis Vol. 1 No. 4, Oktober – Desember 2005 Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Proceedings of International seminar on Islamic Economics as Solution, Medan, 18-19 september 2005 Jusmaliani (Ed), 2008, Investasi Syari’ah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik, Yogyakarta: Kreasi Wacana Jurdi, Syarifuddin, 2008, Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi, Yogyakarta; Pustaka pelajar Nasution, Mustafa Edwin, et al, 2007, Pengenalan Eklusif; Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana Majid, M. Nazori, 2003, Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf; Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam Mannan, M. Abdul, 1997, Teori dan praktik Ekonomi Islam, Jakarta: Dhana Bakti Primaya Yasa Soekarni, Muhammad, 2008, Investasi Syari’ah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empiris, Yogyakarta: Kreasi Wacana


PERAN STRATEGIS ZAKAT DALAM FUNGSI KEBIJAKAN POLITIK EKONOMI DI INDONESIA. Abstrak

Recommend Documents